Adam Malik, Tokoh di Balik Kembalinya China ke PBB

Adam Malik menjadi salah satu tokoh penting di balik kembalinya China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir Oktober 1971. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 1966-1978 itu, selain mengesahkan sidang kembalinya RRT ke PBB, juga terlibat dalam berbagai misi rahasia diplomatik dalam menjaga hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan RRT.

Adam Malik Batubara—mantan wartawan Antara—terlibat dalam upaya diplomasi dengan Beijing melalui sahabatnya, Situ Meisheng, seorang wartawan yang juga sahabat Bung Karno.

Selepas peristiwa 1965, Meisheng hidup di pengasingan di Makau. Melihat banyaknya loyalis Soekarno yang menjadi korban rezim Orde Baru, Situ Meisheng memilih lari ke Makau.

buku 'yige Canyu Chuangzao Lishi De Huaren Situ Meisheng
Adam Malik dan Situ Meisheng di rumah kediaman Adam Malik di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, tahun 1980. Foto diambil dari buku ‘Yige Canyu Chuangzao Lishi De Huaren Situ Meisheng (Satu Orang Tionghoa yang Berpartisipasi dalam Membuat Sejarah – Situ Meisheng), terbitan April 2006.

Melalui akses Situ Meisheng yang mantan wartawan di Jakarta, Adam Malik membangun diplomasi ke Beijing. Di pihak Beijing, Perdana Menteri RRT Zhou En Lai juga aktif merespons. Pada kurun waktu tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger juga aktif melakukan perundingan rahasia dengan Beijing lewat bantuan Pakistan.

Adapun di PBB, perwakilan Amerika Serikat di bawah George W Bush berusaha menjaga kepentingan sekutunya, yakni Republik Tiongkok yang menjadi wakil resmi China. Pada Agustus 1971, George W Bush mengajukan ”Proposal Kehadiran Dua China” di PBB.

Dampak perang saudara

Munculnya dua China dipicu terjadinya perang saudara antara kubu nasionalis atau Kuomintang dengan kubu komunis atau Gong Chan Dang di China terjadi sejak 1927. Pertikaian sempat terhenti ketika terjadi aliansi melawan invasi fasis Jepang tahun 1937-1941. Pihak nasionalis mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sedangkan pihak komunis didukung oleh Uni Soviet.

Pembagian lahan pertanian bagi petani miskin atau land reform yang dilakukan Partai Komunis China membuat mereka mendapat dukungan dari rakyat kecil semasa Perang Saudara berkecamuk. Sebaliknya, kubu nasionalis di bawah Generalissimo Chiang Kai Shek kesulitan mengonsolidasikan kekuatan dan membenahi birokrasi yang digerogoti korupsi.

AP Photo/Alexander F. Yuan
Para aktor berkostum prajurit Tentara Merah Komunis tengah “kontak senjata” dengan prajurit Kuomintang dari Partai Nasionalis China, di wilayah pertahanan Yan’an, Provinsi Shaanxi, barat laut China, yang menjadi salah satu daya tarik turis di sana. Yan’an dianggap sebagai tempat kelahiran revolusi komunis China.

Setelah membangun aliansi sesaat, pertarungan kembali terjadi antara kubu nasionalis dan komunis, terutama pada periode 1946–1949 yang berakhir dengan kekalahan kubu nasionalis yang membuat mereka tersingkir ke Taiwan.

Dalam buku Raja Gula Oei Tiong Ham karya Liem Tjwan Ling dikisahkan tentang Oei Hui Lan, putri Oei Tiong Ham, sang hartawan terkaya di Asia Tenggara asal Semarang.

Oei Hui Lan menikah dengan Menteri Luar Negeri China, Wellington Koo, yang pernah menjabat Presiden Republik China. Kelak, Oei Hui Lan menjadi salah satu tokoh penting dalam evakuasi prajurit Kuomintang yang tersingkir dari daratan China ke Taiwan.

buku no feast last forever
Istri Duta Besar China untuk AS, Nyonya Wellington Koo atau Oei Hui Lan (kanan) bersama Putri Rene de Burbon-Parme (kiri) dan Lady Mendl (tengah) saat menghadiri pesta kebun di kediaman Baron de Rothchilds pada tahun 1938.

Posisinya sebagai sosialita dunia saat itu, membuat Oei Hui Lan dekat dengan mantan first lady Amerika Serikat, Eleanor Roosevelt. Berkat kedekatan ini, Hui Lan berhasil melobi agar Amerika Serikat membantu evakuasi sisa-sisa laskar Kuomintang ke Taiwan. Pasukan Kuomintang saat itu terdesak ke Vietnam, Thailand utara, Laos, dan Burma sebelah utara di wilayah Kokkang.

Meski sudah dievakuasi ke Taiwan, sisa-sisa laskar Kuomintang, yang sebagian merupakan masyarakat Muslim Tionghoa, hingga kini masih hidup di daerah perbatasan antara Myanmar utara dan China dan juga di Chiang Mai-Chiang Rai, Thailand utara.

Mereka melanjutkan perang dengan dukungan Pemerintah Chiang Kai Shek dan CIA serta Thailand. Perang berlangsung hingga tahun 1961 di wilayah yang dikenal sebagai segitiga emas perbatasan China-Thailand-Laos dan Myanmar. Wilayah ini juga merupakan pusat budidaya opium, bahan baku utama narkotika jenis heroin yang dijual di seluruh dunia.

ap
Sederetan tentara Cina bersandal ini adalah tawanan perang ketika China dan Vietnam berperang di perbatasan. Mereka ditahan di Thai Nguyen, 50 km sebelah utara Hanoi. Menurut keterangan pihak Vietnam, mereka yang ditangkap itu dulunya petani di RRC. Gambar ini diambil oleh wartawan harian Asahi Shimbun.

Kisah jaringan narkoba di wilayah segitiga emas tersebut pernah diabadikan dalam film American Gangster. Film ini mengisahkan Frank Lucas (Denzel Washington), mafia narkoba Afro Amerika yang mengimpor heroin selundupan selama Perang Vietnam dari wilayah segitiga emas dengan menggunakan angkutan udara militer Amerika Serikat.

Petualangan perang proxy kubu Kuomintang dan sekutunya, Amerika Serikat, juga berlanjut di kancah diplomasi internasional. Terjadi tarik ulur tentang siapa wakil sah China di PBB. Apalagi China merupakan satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan—sebagai pemenang Perang Dunia II—yang memiliki hak veto.

Dalam kondisi Perang Dingin yang memanas pada 1970-an, antara blok NATO yang dimotori Amerika Serikat dan blok Pakta Warsawa yang dipimpin Uni Soviet, para perencana strategis Amerika Serikat mencoba mencari terobosan dengan mendekati China.

Menteri Luar Negeri Henry Kissinger melakukan misi rahasia ke Beijing. Namun, pada saat yang sama, Wakil Amerika Serikat di PBB, George W Bush, berusaha mempertahankan keberadaan Republik China atau kubu nasionalis tetap berada di PBB.

Meski dalam situasi Perang Dingin, Menlu Henry Kissinger tetap melancarkan pendekatan langsung kepada China. Demikian pula dengan misi diplomatik Amerika Serikat. Jalur komunikasi lainnya adalah melalui peran Indonesia sebagai negara nonblok. Meski nonblok, sebenarnya terjalin hubungan khusus antara rezim Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto dan Amerika Serikat.

Pemerhati sejarah kontemporer Tiongkok, Nouval Mursita, menceritakan, Adam Malik bertemu Situ Meisheng di Makau dalam beberapa kali misinya ke luar negeri. Adam Malik juga termasuk tokoh yang menyarankan Presiden Soeharto agar menormalisasi hubungan diplomatik RI dengan RRT.

Adam Malik adalah tokoh yang unik. Ia berangkat dari profesi wartawan, kemudian menjadi diplomat pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, lalu menjadi politisi hingga akhirnya menjadi wakil presiden RI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

 

 

Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam mengatakan, Adam Malik adalah tokoh politik kiri, yakni dari Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) yang berseberangan dengan PKI. Pada 1960-an, PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia sesudah Partai Komunis di Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet.

Semasa itu, ada tiga partai beraliran kiri yang menonjol di Indonesia, yakni PKI, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Murba dengan tokohnya Tan Malaka yang merupakan seteru Muso, tokoh PKI penggerak pemberontakan di Madiun tahun 1948.

Menurut Asvi, Adam Malik berani melakukan terobosan, termasuk dalam hal kembalinya RRT ke PBB.

Sementara PSI dengan tokohnya, Soemitro Djojohadikusumo, juga berseberangan dengan PKI dan pada 1950-an terlibat dalam pemberontakan PRRI-Permesta yang mendapat dukungan dari CIA, Republik China atau Taiwan, dan Korea Selatan. PSI bersama Partai Masyumi, akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena peristiwa pemberontakan PRRI-Permesta tahun 1958 itu.

”Di sisi lain, adanya tudingan Adam Malik sebagai agen CIA itu tidak beralasan. Bisa saja sebagai diplomat, beliau bertemu sesama diplomat lain yang ternyata agen intelijen termasuk CIA. Selain itu, keberadaan Adam Malik dan Sukarni yang menjadi duta besar pada zaman Orde Lama di Moskwa dan Beijing, membuktikan Bung Karno pun tidak bisa didikte PKI. Bung Karno tidak menempatkan orang PKI sebagai duta besar di dua negeri komunis tersebut,” kata Asvi.

Menurut Asvi, Adam Malik berani melakukan terobosan, termasuk dalam hal kembalinya RRT (China) ke PBB. Pada masa Orde Lama, Adam Malik berseberangan dengan PKI. Demikian pula saat Orde Baru, dalam beberapa kesempatan, dia berbeda sikap dengan Presiden Soeharto, termasuk soal posisi RRT di PBB.

ap
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik saat menjadi Ketua Umum Majelis Umum PBB tahun 1971.

Dukungan negara berkembang

Dalam data yang dikumpulkan Nouval Murzita dari Perpustakaan Nasional di Beijing, disebutkan Presiden Soeharto mendorong agar usulan Amerika Serikat soal dua China, yakni Republik Tiongkok atau Republik China (Taiwan) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dapat sama-sama duduk di PBB di kedepankan.

Namun, Adam Malik sebagai Pemimpin Sidang Umum PBB memutuskan lain. Dukungan negara berkembang asal Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi penentu kembalinya RRT ke PBB. Ada 56 negara anggota baru di PBB, terutama dari Afrika yang merasa senasib dan sepenanggungan dengan RRT.

Sejak tahun 1950, usulan pembahasan perwakilan China di PBB selalu diveto oleh Amerika Serikat yang meminta agar pembahasan soal itu ditunda. Situasi berubah pada  1961, ketika Selandia Baru dan Uni Soviet mengajukan agenda pembahasan perwakilan China di PBB yang akhirnya diterima. Akan tetapi, RRT belum lagi kembali ke dalam PBB hingga tahun 1971.

Dalam pemungutan suara yang bersejarah, negara-negara anggota PBB yang didominasi negara berkembang dan yang baru merdeka pada 1960-an, mendukung Proposal Albania-Aljazair agar RRT kembali menjadi anggota PBB sebagai perwakilan Tiongkok yang sah. Itu berarti Republik Tiongkok atau Taiwan keluar dari PBB. Sebelumnya pada 1970, dalam pemungutan suara, Proposal Albania-Aljazair mendapat dukungan mayoritas, tetapi tidak mencapai 2/3 suara.

ap
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik di hari pertama menjabat sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26, Rabu (22/9/1971).

Dalam Sidang Umum PBB tahun 1970, dari pembahasan proposal Albania, RRT mendapat dukungan 51 suara, sedangkan 47 suara menentang. Karena tidak mendapat dukungan 2/3 suara, proposal tersebut mentah. Dalam Sidang Umum tahun 1971, total yang mendukung RRT 76 suara, menentang 35 suara, dan abstain 17 suara. Usulan soal perwakilan dua China di PBB, yakni RRT dan Taiwan ditolak.

Nouval Murzita mengatakan, negara berkembang memperkuat dukungan kepada RRT. Semisal dalam KTT Non-Blok tahun 1970 yang menyepakati dukungan terhadap RRT sebagai wakil resmi China di PBB. Rasa senasib negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melihat perjuangan kaum tertindas, menjadi dasar legitimasi masuknya RRT sebagai wakil sah China.

Di sisi lain keberadaan Republik China atau Taiwan juga tidak bisa dikesampingkan. Terjadi negosiasi dan pendekatan. Sejarah mencatat, pada tahun 1971, mayoritas bangsa-bangsa berdaulat mendukung RRT sebagai wakil resmi China di PBB.

Adapun sejarawan Asvi Warman Adam mengingatkan, peran Adam Malik sangatlah penting dalam memimpin Sidang Umum PBB tersebut. ”Belum tentu satu abad lagi ada orang Indonesia yang memimpin Sidang Umum PBB. Termasuk dalam hal penentuan wakil resmi China di PBB,” kata Asvi.

pbb
Adam Malik adalah politisi dan diplomat ulung yang disegani dunia internasional. Saat meninggalnya, Majelis Umum PBB pada 17 September 1984 memulai sidangnya dengan mengheningkan cipta bagi arwah Adam Malik yang tutup usia 5 September 1984.

Sosok Adam Malik memang unik. Ia wartawan zaman Proklamasi Indonesia dan aktivis politik kerakyatan, tetapi berseberangan dengan PKI dan memiliki hubungan dengan dunia Barat dan blok Timur. Kegemarannya adalah mengoleksi ikon ortodoks Rusia, yakni gambar-gambar Orang Suci dalam tradisi Gereja Kristen Ortodoks dan lain-lain.

Asvi menambahkan, Adam Malik dikenal akan selorohnya ”semua bisa diatur”. Garis tangan mengantarnya sebagai wakil presiden. Ketika Adam Malik masih menjabat sebagai Ketua MPR tahun 1978, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak untuk maju kembali sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Walhasil, Adam Malik diajukan dan kemudian ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Pada 1971, Adam Malik berani berbeda sikap dengan Soeharto soal perwakilan China di PBB.

Nouval Murzita menambahkan, Adam Malik saat itu mengingatkan pentingnya membuka kembali hubungan diplomatik dengan RRT. Itu didasari pada pertimbangan strategis kepentingan Indonesia. Pada periode 1970-an dan 1980-an, cengkeraman Perang Dingin begitu kuat membelah dunia menjadi Blok Barat dan Blok Timur. Padahal, Indonesia menganut prinsip bebas aktif dalam menjalankan politik luar negeri dan ingin menjadi jembatan dialog pihak-pihak yang berseberangan.

Pertimbangan Adam Malik tersebut merupakan visi jauh ke depan. Sejalan reformasi China yang mengadopsi pasar bebas, seperti Amerika Serikat, RRT menjadi mitra dagang strategis Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sejak tahun 1980-an dan 1990-an hingga kini. Seperti pada zaman Marco Polo di Jalur Sutra tahun 1275-1291 Masehi, hubungan dagang antara dunia Timur dan Barat kembali menjadi dasar utama pergaulan dunia.

ap photo
Serdadu China (kiri) dan serdadu India (kanan) dalam upacara pembukaan garis perbatasan antara kedua negara, Nathu La, yang dulu dikenal dengan nama “Jalan Sutra”, Kamis (6/7/2006). Jalur perdagangan kuno ini kembali dibuka setelah ditutup
selama 44 tahun karena perang.

Terlepas dari persaingan ideologi nasionalis di Taiwan dan ideologi komunis di China Daratan, masyarakat Tionghoa secara umum, baik di daratan China maupun di Taiwan merupakan kelanjutan tidak terputus dari peradaban 4.000 tahun yang merupakan bentuk masyarakat industri dan ekonomi yang memberikan beragam sumbangan dalam peradaban dunia.

OSS—cikal bakal lembaga CIA—dalam dokumenter berjudul ”The Battle of China (1994)” yang mengambil latar semasa Perang Dunia II, menegaskan profil peradaban China sebagai masyarakat industri dan pegiat ekonomi.

Frank Capra, wartawan perang terkenal dari Amerika Serikat semasa Perang Dunia II, turut terlibat dalam pembuatan film dokumenter tersebut. Film buatan Amerika Serikat itu menjelaskan tiga hal dasar soal China, yakni land, people, dan history. China adalah negeri atau wilayah teritorial, masyarakat Tionghoa, dan sejarah peradaban ribuan tahun.

Misi rahasia Adam Malik

Pertimbangan strategis Adam Malik yang mampu melihat tatanan dunia lepas dari mentalitas Perang Dingin yang membagi dunia menjadi dua kubu secara hitam dan putih, kemudian mendorongnya menjalin lobi dengan berbagai pihak. Termasuk lobi dengan Beijing yang ia lakukan melalui bantuan Situ Meisheng di Makau.

Nouval Murzita menerangkan, pertemuan Adam Malik dan Situ Meisheng yang membahas peluang kembalinya RRT ke PBB diawali bulan April 1971. Ketika itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong Sadiar mengabari Situ Meisheng bahwa Menteri Luar Negeri Adam Malik akan datang ke Hong Kong.

Situ Meisheng menyanggupi bertemu dengan Adam Malik. Terakhir berjumpa tahun 1966, dua sahabat lama itu akhirnya bertemu di Hong Kong. Menlu Adam Malik didampingi Duta Besar Kamir. Setelah berbasa-basi melepas rindu, Adam Malik mengatakan dirinya akan memimpin Sidang Umum PBB tahun 1971 dengan salah satu agenda penting kedudukan RRT di PBB.

un
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik saat sidang Majelis Umum sebelum menyampaikan pendapatnya.

”Presiden Soeharto tidak mendukung usulan tersebut tetapi tidak terang-terangan menolak. Saya ingin tahu sikap dan pandangan RRT. Indonesia-RRT sudah tidak berhubungan diplomatik bertahun-tahun. Anda adalah sahabat baik saya,” kata Adam Malik kepada Situ Meisheng.

Setelah menimbang-nimbang, Situ Meisheng menyatakan, akan mencoba membantu. Sekembalinya ke Makau, menurut Nouval Murzita, Situ Meisheng mengontak Nan Guang Makau Company yang merupakan salah satu lembaga penghubung dengan Pemerintah RRT.

Pihak Nan Guang mencoba menghubungi kantor Perdana Menteri Zhou En Lai. Namun, tidak ada jawaban. Rupanya ketika itu sedang terjadi Revolusi Kebudayaan. Beberapa waktu setelahnya, dalam kesempatan terpisah, Pemimpin China yang juga Ketua Partai Komunis China Mao Ze Dong berkata, ”Kalau tahun ini (1971) tidak berhasil masuk PBB, ya, biarkan saja.”

buku 'Qiao Guanhua - Hongse Waijiaojia De Bei Xiren Sheng
Situ Meisheng (membawa bunga) bersama Ketua Partai Komunis China Mao Ze Dong (kiri) dan Perdana Menteri RRT Zhou En Lai (tengah) di Beijing tahun 1962.

Karena setelah dua hari belum ada jawaban, akhirnya Menlu Adam Malik kembali ke Jakarta. Sewaktu berpisah, Adam Malik berkata, pada September dia akan transit di Hong Kong dalam perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Ia berharap bisa mendapat masukan soal sikap RRT.

Pertemuan itu benar-benar terwujud, tetapi tetap tidak ada kabar dari Beijing. Menlu Adam Malik terlihat kecewa. Meski demikian, dia memperlihatkan dokumen berupa instruksi Presiden Soeharto untuk abstain dalam memberikan dukungan terhadap kembalinya RRT seperti usulan Albania. Sebagai gantinya, mendukung usul adanya perwakilan dua China di PBB.

buku 'Qiao Guanhua - Hongse Waijiaojia De Bei Xiren Sheng
Adam Malik bersama Qiao Guanhua (Wakil Menteri Luar Negeri RRT dan Ketua Delegasi RRT saat Sidang Umum PBB bulan Oktober 1971. Pada saat itu Adam Malik menjabat Ketua Dewan Umum PBB. Foto diambil dari buku ‘Qiao Guanhua – Hongse Waijiaojia De Bei Xiren Sheng (Qiao Guanhua – Kehidupan Diplomat Merah Dalam Sedih dan Gembira) karya Luo Yinsheng, cetakan 1 Juni 2012

Situ Meisheng kemudian berujar dengan geram, ”Apakah ini bukan menentang arus sejarah?” Ruang pertemuan kemudian menjadi sunyi.

Menlu Adam Malik kemudian mengatakan, hanya dengan satu China bisa dicapai kestabilan Asia dan dunia. ”Akan tetapi, Surat Perintah Presiden Soeharto bertentangan dengan naluri saya. Posisi saya amat sulit. Bagaimana pendapatmu dan bagaimana seharusnya yang lebih baik?”

Situ Meisheng bertanya, ”Apakah ada celah aturan sebagai Ketua Sidang Umum PBB yang bisa dipakai?”

Adam Malik menjawab, ”Sudah dipelajari dengan teliti, celah tentu masih ada.”

Situ Meisheng kemudian berkata pada sahabatnya, ”Anda sekarang telah dipilh menjadi ketua dan akan memimpin sidang kali ini. Penyelesaian masalah jangan dipandang dari sudut seorang menteri luar negeri suatu negara. Akan tetapi, dalam berpikir dan menyelesaikan masalah berdirilah di posisi sebagai Ketua Sidang Umum PBB.”

Keduanya lalu berpisah. Situ Meisheng kemudian dipanggil ke Guangzhou dan terbang ke Beijing tanggal 11 September 1971 untuk bertemu PM Zhou En Lai serta menyampaikan pesan dari Adam Malik.

Karena situasi politik di Beijing, baru 25 September 1971 Situ Meisheng diterima asisten Zhou En Lai, yakni Luo Qing Zhang. Mereka menyatakan terima kasih atas hubungan baik dari Menlu Adam Malik.

Sikap resmi RRT sudah disampaikan dalam Pernyataan Kemlu pada 20 Agustus 1971. Mereka berharap adanya dukungan Adam Malik dalam Sidang Umum, tetapi tidak bisa memaksanya.

istimewa
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik saat menjabat Ketua Majelis Umum PBB ke-26 pada tahun 1971.

Sebagai Ketua Sidang Umum, Adam Malik berani bersikap berbeda dari arahan Presiden Soeharto. Dia memimpin sidang dan menghasilkan pemungutan suara yang mendukung RRT. Pihak oposisi yang dipimpin Amerika Serikat berusaha menggalang suara untuk menghalangi pengesahan proposal yang diajukan 23 negara. Hasilnya 76 suara mendukung, 35 suara menentang, dan 17 suara abstain.

Adam Malik segera mengangkat palu dan menegaskan akan dilakukannya pemulihan hak hukum Republik Rakyat Tiongkok di PBB. Selain itu, PBB akan mengeluarkan perwakilan kelompok Guomindang (Kuomintang) dan semua lembaga yang berada di bawahnya serta menyatakan agar tidak perlu memberikan suara untuk masalah kursi Republik Tiongkok (Taiwan).

Tepuk tangan meriah dan sorak-sorai terlihat di ruang sidang dari mereka yang mengikuti voting bersejarah tersebut. PM Zhou En Lai yang mengikuti jalannya persidangan bahkan mengatakan agar jangan melupakan ketukan palu Tuan Adam Malik yang telah membantu Tiongkok.

istimewa
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik saat menjadi Ketua Majelis Umum PBB tahun 1971.

Pada saat yang sama, perwakilan Republik China di PBB, Shen Jian Hong, mendatangi perwakilan Amerika Serikat, George W Bush, dan menanyakan situasi yang terjadi. George W Bush balik bertanya, ”Sedang apa Henry Kissinger di Beijing?”

Saat Adam Malik memimpin Sidang Umum, Henry Kissinger ternyata sedang menjalankan misi rahasia di Beijing dengan dibantu Pakistan. Ketika itu, Kissinger menemui PM Zhou En Lai dan menyatakan mendukung RRT kembali ke PBB dan Dewan Keamanan, tetapi tetap menyokong kehadiran Republik China (Taiwan) sebagai anggota PBB.

Saat berada di dalam pesawat meninggalkan Beijing, Kissinger baru mengetahui hasil sidang umum PBB. Dia mengatakan, kedekatan RRT dan Amerika Serikat akan membawa perubahan positif dalam situasi internasional.

istimewa
Menteri Luar Negeri RI Adam Malik bersama Menlu AS Henry Kissinger sesaat sebelum pembicaraan dengan Presiden Soeharto saat kunjungan resmi Presiden AS Gerald Ford ke Indonesia. Baik Adam Malik maupun Kissinger terlibat dalam upaya RRT kembali ke PBB.

Henry Kissinger dan Adam Malik adalah dua diplomat ulung dunia dengan jalan diplomasinya masing-masing. Akhirnya tanggal 1 November 1971, bendera Republik China diturunkan dan bendera RRT dikibarkan di Kantor Pusat PBB.

Pemegang kunci pentingnya adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Adam Malik yang menjadi Ketua Sidang Umum PBB dan menjaga perdamaian serta stabilitas dunia semasa Perang Dingin.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis : Iwan Santosa | Fotografer: Riza Fathoni, Aris Prasetyo, Pat Hendranto | Infografik: Ismawadi | Ilustrasi kover: Supriyanto | Olah foto: Arjendro | Penyelaras bahasa: Apolonius Lase | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.