Banjir Berulang di Kota Semarang

Meskipun instalasi pengendali banjir terus dibangun, Kota Semarang tetap berulang kali dilanda air bah. Hujan ekstrim, kiriman banjir, dan kenaikan muka air laut secara bersamaan membuat banjir belum berhasil dicegah.

Rabu, 10 Februari 1971 petang, hujan lebat selama berjam-jam di Kota Semarang menyebabkan sekitar 10.000 jiwa mengungsi. Genangan air hingga 1,5 meter menutupi perkampungan dan jalan-jalan kota. Bencana ini disebut sebagai yang terdahsyat yang pernah terjadi. Jejak bencana yang seolah tak lekang dari jantung pantura Jawa ini.

Susteran Gedangan di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, kala itu menjadi salah satu lokasi yang cenderung kering dibandingkan dengan sejumlah permukiman di sekitarnya. Akhirnya kompleks susteran itu menampung 2.000 warga terdampak banjir. Demikian laporan harian Kompas pada 16 Februari 1971.

Sekitar 50 tahun berselang atau pada 6 Februari 2021, banjir hebat kembali melanda Kota Semarang. Namun, Susteran Gedangan justru menjadi lokasi terdampak. Dari sejumlah foto yang beredar di media arus utama dan media sosial, bangku-bangku di kapel tua tampak porak poranda dan mengambang di atas genangan. Peristiwa itu terjadi tepat sehari setelah 151 tahun susteran tersebut berdiri.

”Banjir datang bersamaan kami memperingati 151 tahun peringatan pelayanan kongregasi kami,” kata salah satu biarawati, Senin (8/2/2021), sambil menunjukkan sebuah prasasti marmer bertuliskan 5 Februari 1870 berbahasa Belanda.

Pada tahun 2021, hujan sejak Jumat (5/2) malam dan memuncak pada Sabtu (6/2) subuh menjadi salah satu pemicu banjir di Kota Semarang. Pada Sabtu pagi air meninggi. Sedikitnya delapan dari 16 kecamatan terdampak. Bencana kali ini disebut sebagai banjir dengan dampak terluas dalam sekitar 10 tahun terakhir. Bahkan, kawasan Kota Lama yang sudah direvitalisasi serta bertahun-tahun tak banjir juga terendam hingga 60 sentimeter (cm). Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani dan Stasiun Semarang Tawang pun lumpuh. Polder Tawang, di sebelah selatan Stasiun Tawang, tak lagi tampak wujudnya karena terendam. Sementara Jalan Kaligawe di Gayamsari, serta jalur pantura Semarang-Demak di Genuk, terendam bahkan belum mengering hingga sepekan setelahnya.

Selain dipicu hujan ekstrem, mencapai 171 milimeter, banjir juga disebabkan sejumlah masalah yang selama ini  mendera, seperti penurunan muka tanah, daerah aliran sungai (DAS) yang kritis, dan drainase tak lancar. Begitu juga pasang surut air laut membuat air tak mengalir lancar ke muara sehingga meluap dari kali dan membanjiri jalan serta permukiman. Tak hanya itu, hujan deras kembali mengguyur Kota Semarang pada Selasa (23/2/2021) sore. Dua jam hujan deras mengguyur, sejumlah titik protokol kota, seperti kawasan Simpang Lima, Jalan Pahlawan, bahkan kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, tergenang. Memang, di titik-titik vital itu, genangan lekas surut, tetapi di beberapa titik lain dengan muka tanah rendah, seperti  Kemijen, Kaligawe, dan Genuk, genangan berhari-hari tak surut.

Dua banjir dalam waktu kurang dari tiga pekan, Kota Semarang ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan, peristiwa itu sempat menjadi trending topic di Twitter. Bukan hanya isu kebencanaan dan lingkungan, perbincangan bebas di jagat maya juga menyerempet ranah politis. Tak sedikit yang membandingkan dengan provinsi tetangga yang juga baru kebanjiran.

Namun, banjir Kota Semarang sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan, setiap kali banjir dan rob atau limpasan air laut melanda ibu kota provinsi Jawa Tengah itu, penggalan lirik lagu ”Jangkrik Genggong” yang dipopulerkan penyanyi keroncong Waldjinah pada 1968 ini selalu terceloteh. Terutama dari mereka yang memiliki ikatan historis dengan kota tersebut.

”Semarang kaline banjir, ja sumelang ra dipikir….” Demikian penggalan lirik tersebut, yang juga selalu menjadi judul halaman muka di berbagai media massa, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, setiap banjir. Selalu relevan meski melintas zaman.

Dulunya laut

Adapun topografi Kota Semarang unik karena terdiri dari pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Dengan kondisi itu, saban hujan deras, warga yang tinggal di lereng-lereng bukit dihantui longsor. Sedangkan di dataran rendah khawatir banjir. Ada juga istilah ”Semarang Atas” dan ”Semarang Bawah”, dengan salah satu pemisahnya ialah Bukit Gombel.

Menurut pemerhati sejarah Semarang, Jongkie Tio, dalam buku Kota Semarang dalam Kenangan, Bukit Simongan atau sekitar Kelenteng Sam Poo Kong, yang kini berjarak sekitar 5 kilometer (km) dari garis pantai, ialah tempat bersejarah. Diyakini, itu lokasi mendarat bahariwan ulung asal China, Laksamana Cheng Ho, pada awal abad ke-15. Dengan demikian, dari Simongan ke utara, tercakup juga Tugu Muda, Jalan Pemuda, dan kawasan Kota  Lama, dulunya merupakan laut. Seiring waktu, terbentuklah daratan melalui endapan aluvial muda. Kondisi geologis tersebut yang kemudian memengaruhi lamanya penyerapan saat terjadi genangan serta penurunan muka tanah.

”Penurunan muka tanah di Kota Semarang 6-13 cm per tahun, berbeda-beda lokasinya. Namun, rata-rata 8-10 cm per tahun. Di samping kondisi geologis tersebut, juga dipicu pengambilan air tanah, baik dalam maupun dangkal,” kata Guru Besar Bidang Oseanografi Universitas Diponegoro, Semarang, Denny Nugroho Sugianto.

Tak heran jika melihat sejumlah rumah bagian utara Semarang yang posisinya lebih rendah ketimbang jalan. Selama ini, untuk mengatasi banjir, meninggikan jalan adalah cara tercepat. Sejumlah warga pun mau tak mau ikut meninggikan rumah. Di beberapa rumah, jarak antara lantai dan langit-langit hanya 3 meter-4 meter.

Salah satunya di Kelurahan Kemijen, Semarang Timur. Santoso (56), warga, terpaksa membuat bangunan baru yang lebih  tinggi  70 cm dari rumah lamanya untuk mengungsi saat banjir. ”Sejak pertengahan 1990-an, saya tiga kali meninggikan rumah, masing-masing 1 meter, bahkan lebih. Sekarang kepala sudah makin dekat dengan atap,” ujar Santoso.

Namun, tak semua warga mampu meninggikan rumah. Biaya menjadi kendala. Sekali menguruk tanah saja perlu biaya minimal Rp 500.000, belum termasuk ongkos pekerja. Saat banjir, mereka yang terkendala biaya hanya pasrah dan mengungsi ke rumah tetangga yang bangunannya sudah ditinggikan.

Fungsi sungai

Saat ini ada dua sungai besar di Kota Semarang yang mengapit wilayah tengah dan berfungsi mengalirkan air dari hulu ke laut sekaligus mengendalikan air agar tak terjadi banjir, yakni Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur. Sementara di wilayah tengah terdapat Kali Semarang yang memiliki percabangan, yakni Kali Baru di Bandarharjo, hingga menuju laut.

Jauh ke belakang, fungsi sungai di Kota Semarang, khususnya Kali Semarang, bukan semata untuk pengendali banjir, tetapi juga transportasi. Itu seperti ditulis Nanda Julian Utama dan Junaidi Fery Lusianto dari Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang (Unnes) dalam Jejak Historis dan Peranan Sungai di Kota Semarang pada Awal Abad 20 (2019), yang dimuat pada Journal of Indonesia History. Pada pertengahan abad ke-19 dibangun pos di bantaran Kali Semarang sebagai tempat pemeriksaan kapal-kapal yang masuk ke Pelabuhan Semarang. Setelah itu, dibangun kanal baru yang bernama Kali Baru.

Kapal-kapal yang bisa melewati sungai itu hanya kapal dengan tonase maksimal 500 ton. Namun, dalam perkembangannya, karena terjadi pendangkalan, hanya perahu dan sampan kecil yang bisa melintas. Hingga pada 1930-an, sistem transportasi  sungai di Kota Semarang tak terlalu berarti. Apalagi transportasi darat dan kereta api berkembang pesat.

Sementara itu, sebagai saluran air dalam pengendalian banjir, sungai-sungai di Semarang terus berperan. Di antaranya Kali Garang (Kanal Banjir Barat), Kali Kanal Timur (Kanal Banjir Timur), Sungai Sringin, Sungai  Plumbon, Sungai  Karanganyar, Sungai Beringin, dan Sungai Cilandak. Namun, banjir dan rob nyatanya memang sudah ada sejak dulu. Setiap hujan lebat dan dalam waktu beberapa jam, banjir selalu mendera Kota Semarang. Dalam Kota Semarang dalam  Kenangan, misalnya, ditampilkan dokumentasi saat Stasiun Semarang Tawang kebanjiran pada 1920.

Bencana berulang

Tahun-tahun berikutnya banjir dan rob terus membayangi warga Kota Semarang. Dalam arsip Kompas, pada Februari 1971, dilaporkan separuh kota tersebut terdampak dan memaksa 10.000 orang mengungsi. Pada akhir Mei 1975, Simpang Lima Semarang, yang merupakan kebanggaan warga kota tersebut, juga terendam. Januari 1976, banjir menggenangi jalan-jalan protokol di Kota Semarang dengan ketinggian 20-40 cm. Banjir, antara lain, disebabkan luapan Kali Garang setelah hujan deras mengguyur. Bahkan, landasan Pelabuhan Udara Ahmad Yani juga terdampak sehingga pada 22 Januari 1976 tidak ada pesawat yang mendarat.

Berikutnya, banjir selalu mampir di Kota Semarang, antara lain pada 1977, 1979, dan 1980. Meski langganan banjir setiap musim hujan, pada Januari 1981, untuk pertama kalinya, Gubernur Jateng mengirim radiogram kepada pemerintah pusat terkait dengan banjir. Pesan itu berisi pernyataan bahwa Jateng bagian utara, khususnya Semarang, dalam keadaan SOS (tanda bahaya). Pada pertengahan Desember 1988, banjir di Kota Semarang kian mengganas. Tidak cuma memasuki perkampungan kumuh, tetapi juga kawasan real estat, di antaranya Tanah Mas dan Genuk Indah. Nyaris seluruh kecamatan terdampak. Daerah tengah kota juga tergenang hingga ketinggian 30 cm.

Banjir bandang hebat dan memakan banyak korban jiwa terjadi pada akhir Januari 1990. Jebolnya tiga tanggul pada Kanal Banjir Barat menewaskan 86 orang. Sejumlah warga terdampak banjir tak cuma terserang penyakit kulit, tetapi juga dilanda stres akibat kehilangan keluarga dan harta benda. Pada awal Februari 1993, banjir turut menghancurkan taman bacaan milik novelis asal Semarang, NH Dini, di Kedungpane, Kecamatan Mijen. Penulis buku Pada Sebuah Kapal itu pun mengungsi ke rumah keluarganya di Sekayu. Sementara pada Desember 1995, banjir menghanyutkan sedikitnya tiga orang yang kemudian ditemukan tewas.

Januari 1997, banjir kembali melanda sebagian besar Kota Semarang. Bahkan, untuk pertama kalinya, terendam pula sejumlah wilayah yang sebelumnya bebas dari genangan, yakni perumahan Puri Anjasmoro dan Semarang Indah. Juga, pertama kalinya, tergenang juga Jalan Pemuda, dari Jembatan Mberok hingga Tugu Muda, hingga 40 cm. Memasuki abad ke-21, banjir belum juga lepas dari Kota Semarang. Pada Februari 2003, misalnya, banjir menggenangi sebagian wilayah kota, terutama di utara dan timur, dengan ketinggian hingga 50 cm. Satu orang dilaporkan tewas akibat terseret arus. Pada Maret 2005, jebolnya tanggul Kanal Banjir Timur menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Banjir dan rob masih melanda pada 2007, 2010, 2014, dan 2016.

Konsekuensi

Bencana, termasuk di Kota Semarang, tidak terlepas dari penurunan daya dukung lingkungan sebagai konsekuensi pembangunan yang tidak mengindahkan kaidah konservasi. Kebutuhan masyarakat untuk perumahan meningkat. Pekarangan-pekarangan luas pun terus diincar guna menampung lebih banyak bangunan untuk perumahan ataupun bisnis. Adapun pembelokan sungai untuk pembangunan fasilitas Pekan Raya Promosi dan Pembangunan (PRPP) Jateng, taman rekreasi, gedung bioskop, dan beberapa perumahan, yang dimulai pada 1987, menyebabkan aliran air sungai mampat (tidak mengalir) dan tidak mampu menampung aliran air dari atas. Warga di sekitar wilayah itu terdampak. (Kompas, 23 Mei 2021)

Pakar ilmu kependudukan dan lingkungan perkotaan Unnes, Saratri Wilonoyudho, dalam artikelnya di Kompas, 9 Juli 2001, menyebut masalah ”abadi” di Semarang seperti banjir dan rob berkait dengan berkurangnya kawasan lindung, hutan konservasi, dan lahan tangkapan air. Juga berkurangnya daya resap air, makin menipisnya jumlah tanaman yang berfungsi menahan air, dan kondisi jaringan drainase yang makin tidak berfungsi secara optimal. ”Selain itu, terjadinya sedimentasi di daerah aliran sungai maupun di pantai, serta pelanggaran rencana tata ruang lainnya”, tulis Saratri.

Di sisi lain, sederet upaya pengendalian banjir di Kota Semarang, melalui berbagai proyek, dilakukan pemerintah. Di antaranya pembangunan Polder Tawang pada pengujung abad ke-20, pembangunan Waduk Jatibarang yang diresmikan pada 2014, serta normalisasi Kanal Banjir Barat, dengan berbagai fasilitas, yang tuntas pada 2012.

Selanjutnya, Kanal Banjir Timur juga dinormalisasi dan tahap pertama tuntas pada 2020. Selain itu, ada juga normalisasi dan pembuatan rumah pompa pada sistem Kali Sringin dan Tenggang. Dari kedua rumah pompa tersebut, kini terdapat 11 pompa, masing-masing berkapasitas 2 meter kubik per detik, guna mengurangi genangan di Kaligawe dan sekitarnya. Saat banjir pada Februari 2021, dua kanal itu menjadi pelindung warga. Tidak ada luapan dari kedua sungai itu. Namun, itu  belum cukup. Sungai-sungai lain, beserta anakannya, meluap. Sistem pompa pun tak berdaya kala kota diguyur hujan lebat.

Saratri, yang kini Guru Besar Bidang Kependudukan dan Lingkungan Fakultas Teknik Unnes, menilai, drainase dan tata kelola air di Kota Semarang belum terkoneksi satu sama lain. Seharusnya sekarang menjadi momentum untuk memetakan drainase, sistem sungai, dan lain-lain agar tertangani secara menyeluruh. Penanganan masalah harus simultan, tak boleh terpotong-potong. Tak kalah penting, kata Saratri, perlu gerakan mengajak warga untuk menjaga dan merawat sungai. Dengan pendekatan itu, diharapkan tumbuh kesadaran warga untuk menjaga sungai. Kesadaran yang tumbuh dari bawah diyakini bakal memunculkan rasa memiliki. Pengendalian jangan hanya berorientasi pada aspek-aspek teknis yang bersifat menyembuhkan.

Konsorsium Ground Up, yang berisi para peneliti, juga memberikan perhatian pada kondisi Semarang. Peneliti dari Ground Up yang juga mahasiswa Program Doktor pada IHE Delft Institute for Water Education, Belanda, Bosman Batubara, menuturkan, pengendalian banjir dengan infrastruktur teknik hanya satu cara. Ada kompartemen lain yang perlu dibuka, seperti ekologi dan sosial. ”Perlu diurai dulu masalahnya secara sistematis. Banjir itu gejala dari satu sistem ekologi. Perlu logika runtut agar (penanganan) menyentuh akar permasalahan,” kata Bosman.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas setelah dilantik pada periode kedua. Pihaknya akan mengevaluasi total penyebab banjir di Kota Semarang yang tidak hanya melanda daerah pesisir dengan muka tanah rendah, tetapi juga perkotaan.

Puluhan tahun berlalu, sejumlah upaya pengendalian pun telah dilakukan. Namun, stempel sebagai kota langganan banjir belum bisa lepas dari Kota Semarang. Ke depan, pertumbuhan penduduk dan pembangunan tak terelakkan, tetapi tata kelola kota perlu diimbangi upaya perlindungan dan konservasi lingkungan.

Semarang kaline, (laute, dalane) banjir memang belum berakhir. Perlu daya upaya mengendalikannya, dari hulu ke hilir.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Aditya Putra Perdana | Fotografer: P Raditya Mahendra Yasa | Infografik: Ismawadi | Kover: Supriyanto | Penyelaras Bahasa: Didik Durianto | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.