“Dolar Plastik” di Antara Tahu dan Telur Berdioksin

Sebuah pikap sarat muatan sampah plastik melintasi jalan utama Desa Tropodo, Selasa (19/11/2019). Pikap itu berhenti dan menepi tak jauh dari ”pabrik” tahu skala rumahan. Tidak lama, sebuah truk gardan tunggal yang sarat bermuatan plastik juga melintas di jalan yang sama.

Di dalam ”pabrik” tahu, puluhan pekerja sibuk beraktivitas. Ada yang merebus kedelai, ada pula yang mengiris tahu yang sudah matang. Di bagian lain, ada pula yang tengah mengemas tahu ke dalam kemasan plastik. Menjelang sore, para pembeli ramai berdatangan mengambil barang. Mayoritas adalah pedagang tahu di pasar tradisional.

Tak jauh dari dapur tempat memasak kedelai, dua tungku besar dengan nyala api yang kuning kemerahan tampak dijaga seorang pekerja. Sebelum api mengecil, pekerja itu buru-buru memasukkan sampah plastik ke dalam tungku. Asap hitam pekat pun tak henti mengepul dari cerobong di atas tungku.

Sudah lebih dari 20 tahun, industri tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan bahan bakar dari sampah plastik impor. Sampah itu berasal dari limbah pabrik daur ulang kertas.

Pabrik-pabrik ini mengimpor kertas bekas yang bersamanya terdapat sampah plastik sebagai ikutan. Tentu saja, mereka bertransaksi pembayaran dalam mata uang dolar. Keuntungan yang diperoleh dari impor sampah (plastik) ini sering disebut sebagai ”dolar plastik”.

Sampah plastik yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan beracun itu bercampur dengan limbah kertas yang menjadi bahan baku industri kertas daur ulang di Jatim. Limbah kertas—yang sejatinya juga adalah sampah di negeri asalnya—bercampur dengan sampah plastik hingga mencapai 70 persen.

Saat kertas diproses menjadi bubur kertas, sampah plastik itu tidak bisa hancur sehingga menjadi residu dan bentuknya seperti cacahan plastik. Plastik-plastik yang tercacah itulah yang digunakan oleh industri tahu sebagai bahan bakar produksi. Jika dilihat dari bentuknya, ada yang berasal, antara lain, dari keresek, label kemasan, dan kantong (pouch).

Asap pembakaran sampah plastik ini tentu saja mencemari lingkungan dan menyebabkan sesak napas. Baru-baru ini, asap dari pabrik-pabrik tahu ini disinyalir mengontaminasi telur ayam, yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Informasi tersebut dirilis oleh International Pollutans Elimination Network. Hasil penelitian mereka menyatakan, sampel telur ayam bukan ras (buras) bebas kandang di Desa Tropodo terkontaminasi racun dioksin. Rilis yang menghebohkan itu sontak menyedot perhatian khalayak dan memantik reaksi beragam dari para pemangku kepentingan.

Di Desa Tropodo terdapat puluhan cerobong yang mengepulkan asap hitam pekat. Tak heran jika desa ini sempat dijuluki kampung asap. Ada 38 industri tahu dan belasan industri penggorengan tahu. Industri ini mengepulkan asap sejak mulai proses produksi pukul 05.00 hingga menjelang petang, saat proses menggoreng selesai.

Mak Iyah (65), warga Tropodo, bercerita, industri tahu sudah ada sejak dia belum lahir. Dahulu, perajin tahu menggunakan bahan bakar sekam atau kulit padi dan kayu untuk memasak kedelai. Kampung pun tidak pernah diselimuti asap hitam seperti sekarang. Langit desa tetap bersih sehingga warga tak pernah mengeluh sesak napas.

”Penggunaan sampah plastik sebenarnya sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Tepatnya sejak ada limbah sampah dari pabrik kertas daur ulang di Mojokerto. Dulu, sampah itu dibuang begitu saja, lalu diambil gratis oleh masyarakat,” ujar Sodiq, salah seorang pengusaha tahu.

Pengusaha lain, Muhajir, menambahkan, harga sampah yang jauh lebih murah daripada bahan bakar lain, seperti limbah kayu dan elpiji, menjadi daya tarik bagi pengusaha. Harga sampah plastik hanya Rp 250.000, sedangkan limbah kayu Rp 1,3 juta per truk bergardan tunggal. Harga gas terkompresi/CNG bahkan lebih mahal lagi.

Muhajir pernah mencoba menggunakan CNG dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Harga satu tabung besar CNG saat itu Rp 600.000. Hasilnya, gas habis dalam waktu kurang dari dua jam. Padahal, boiler belum mendidih.

Sementara itu, jika menggunakan sampah plastik, dengan satu truk sampah dia bisa berproduksi selama empat hari. Per hari, dia bisa memasak 1 ton kedelai.

Sentra industri tahu Tropodo minimal mengolah 50 ton kedelai per hari atau setara dengan kebutuhan 6-7 truk gardan tunggal sampah plastik dengan asumsi per truk berkapasitas 8 ton.

Rendahnya biaya bahan bakar dari sampah plastik meningkatkan daya saing tahu Tropodo sehingga tahu dari desa ini mampu merajai pasar di Sidoarjo, Surabaya, dan Mojokerto.

Kontaminasi racun dioksin

Semenjak santernya pemberitaan tentang telur berdioksin dari wilayah sentra produksi tahu di Tropodo, pengusaha tahu setempat mengeluhkan omzetnya turun 10 persen.

Pemberitaan yang juga muncul di media internasional ini dipicu rilis penelitian terbaru dari International Pollutans Elimination Network (IPEN) yang bekerja sama dengan Arnika Association, Nexus3, dan Ecoton. Penelitian ini sangat spesifik karena dilakukan di desa terpapar sampah impor, yakni Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo dan Desa Bangun, Kabupaten Mojokerto.

Prigi Arisandi dari Ecoton mengatakan, sampel penelitian itu diambil pada minggu kedua bulan Mei. Sampel itu berupa tiga telur ayam buras dari Dusun Klagen, Desa Tropodo, dan tiga telur dari Dusun Kali Tengah, Desa Bangun.

”Keenam telur itu dimasak di air mendidih selama 15 menit dan kemudian didinginkan. Setelah itu dikemas dan dibawa ke Swiss untuk diserahkan kepada peneliti dari Arnika Association,” kata Prigi.

Menurut Prigi, Arnika Association memiliki kemampuan menguji dan mengukur kandungan 14 senyawa kimia, seperti dioksin, polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated biphenyls ethers (PBDEs), short-chain chlorinated paraffins (SCCPs), dan perfluorooctane sulfonate (PFOS). Senyawa-senyawa itu bisa memicu kanker (karsinogenik).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arnika, konsentrasi dioksin dalam telur Tropodo mencapai 200 pg TEQ g-1 lemak. Kandungan ini 70 kali lebih tinggi dari standar keamanan yang ditetapkan oleh European Food Safety Authority (EPSA). Konsentrasi dioksin ini diklaim tertinggi kedua di Asia setelah temuan kandungan telur dari wilayah bekas pangkalan udara militer Bien Hoa, Vietnam.

Saat Kompas mengunjungi Desa Tropodo, Selasa, ayam-ayam buras tampak berkeliaran bebas di dekat peternakan sapi perah yang berada satu kompleks dengan industri tahu milik Muhajir. Ayam-ayam itu mematuk apa saja yang ditemukan di permukaan tanah.

”Ayam itu peliharaan warga yang jumlahnya kurang dari sepuluh ekor per rumah tangga. Tidak ada peternakan ayam kampung skala besar di sini, apalagi peternakan ayam petelur. Telur ayam biasanya ditetaskan atau diberikan kepada tetangga yang membutuhkan,” ujar Kepala Dusun Klagen Arifin.

Tidak bisa digeneralisasi

Guru Besar Ilmu Produksi Ternak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Sri Hidayah berpendapat, hasil penelitian IPEN harus disikapi hati-hati. Berdasarkan sampel yang diambil, penelitian bersifat studi kasus sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi.

Alasannya, ruang lingkup penelitian terbatas pada kawasan yang terpapar sampah plastik saja dan yang menggunakannya sebagai bahan bakar produksi tahu. Sampel diambil dari ayam kampung yang dipelihara secara ekstensif. Artinya, ayam lepas kandang sehingga sumber makanannya tidak terkontrol.

Dalam artikelnya yang dipublikasikan di sebuah media massa, Rabu (20/11/2019), Sri mengatakan, hasil penelitian tersebut tidak bisa digeneralisasi untuk produksi telur ayam di Jatim yang didominasi telur ayam ras/petelur yang dipelihara secara intensif. Salah satu ciri budidaya intensif adalah manajemen budidaya yang baik (good farming practises).

Berdasarkan data BPS, produksi telur ayam di Jatim pada 2018 mencapai 520.092.092 kilogram (kg). Perinciannya, telur ayam ras/petelur 455.810.537 kg (87,64 persen), telur ayam kampung 20.881.520 kg (4,01 persen), telur itik 39.027.013 kg (7,5 persen), dan telur puyuh 4.373.022 kg (0,85 persen).

Produksi telur ayam kampung dari Kabupaten Sidoarjo tercatat 219.774 kg atau 0,04 persen dari total produksi telur di Jatim. Dalam kasus Tropodo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan segera mengawasi penggunaan limbah plastik impor untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kontaminasi racun dioksin pada produk ternak yang menjadi bagian dari sumber pangan masyarakat.

Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Handajani mengatakan, pihaknya sejauh ini hanya bisa mengimbau karena tidak memiliki kewenangan untuk melarang. Kewenangan pengelolaan sampah impor berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Pihaknya juga harus menyiapkan alternatif solusi jika kelak ada pelarangan penggunaan sampah impor. Sejauh ini, pihaknya baru mengambil sampel telur, susu, dan daging sapi dari Desa Tropodo untuk diperiksa kandungan zat berbahayanya. Kendalanya, laboratorium pemerintah tidak memiliki alat uji dioksin.

”Upaya yang dilakukan adalah menggandeng pihak swasta yang memiliki fasilitas pengujian zat berbahaya seperti dioksin. Harapannya, hasil pengujian bisa segera diketahui,” ucap Handajani.

Dampak negatif penggunaan bahan bakar sampah plastik sebenarnya sudah dirasakan masyarakat. Jauh sebelum temuan kontaminasi dioksin pada telur ayam kampung, di Desa Tropodo ditemukan kasus tingginya jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Ini akibat menghirup asap hasil pembakaran sampah plastik dalam proses produksi tahu. Asap itu mengandung zat berbahaya, seperti dioksin, furan, dan timbal. Asap ini juga mengandung partikel debu yang kemudian jatuh ke tanah dan kemudian terpatuk oleh ayam saat mencari makan.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan, hampir 80 persen masyarakat Desa Tropodo menderita ISPA. Dengan perkiraan jumlah warga mencapai 6.000 jiwa, berarti ada 4.800 penderita ISPA. Laporan ini diperoleh dari kunjungan pasien di Puskesmas Pembantu Tropodo dan Puskesmas Krian.

Sementara penyakit lain yang ditengarai dapat muncul akibat paparan dioksin, seperti masalah jantung, kerusakan hati, gangguan reproduksi, dan kanker, sulit untuk ditelusuri jejaknya.

Masyarakat desa bukannya tak menyadari bahaya asap tersebut. Namun, mereka lebih khawatir kehilangan mata pencarian dibandingkan dengan derajat kesehatannya memburuk. Salah satu indikatornya, tidak ada satu pekerja pun di industri pembuatan tahu serta penggorengan tahu yang mengenakan alat pelindung diri, seperti masker, sepatu, dan sarung tangan.

Tegakkan aturan persampahan

Di sisi lain, fenomena faktual keberadaan sampah impor dan masifnya pembakaran sampah plastik impor itu oleh industri tahu di Tropodo menunjukkan betapa lemahnya kehadiran negara.

Dosen Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Suparto Wijoyo, dalam artikelnya di media massa, Rabu (20/11/2019), menilai, fenomena tersebut merupakan ”pembunuhan karakter atas martabat hukum persampahan”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 29 dengan tegas melarang setiap orang memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI. Larangan lainnya adalah mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah beracun dan berbahaya, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan, serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Pengusaha tahu di Tropodo sebenarnya telah memahami bahwa membakar sampah plastik impor yang termasuk kategori tidak sesuai persyaratan teknis melanggar aturan.

Pemerintah Desa Tropodo sebenarnya telah membuat Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 yang melarang penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar produksi tahu.

Ini diungkapkan mantan Kepala Desa Tropodo yang juga pengusaha tahu dan peternak sapi, Ismail. Pada zaman kepemimpinannya, perdes itu dibuat.

Namun, perdes itu hanya berjalan tiga bulan akibat pengusaha kembali tergiur menggunakan sampah plastik karena mudah didapat dan murah. Mereka tinggal menelepon pengepul dan barang akan diantar sampai ke tempat pemesan.

Menurut Ismail, pemerintah pusat dan daerah sebenarnya hanya perlu bersikap tegas terhadap importir sampah. Apabila keran impor sampah benar-benar ditutup, tanpa diminta pun, pengusaha tahu tidak akan menggunakan sampah impor.

Mereka sudah pasti akan mencari bahan bakar pengganti yang mampu mencapai nilai keekonomian usaha. Sebaliknya, selama sampah impor masih leluasa ”menjajah”, masalah akan terus berulang.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo Sigit Setyawan mengaku telah berkirim surat kepada Kementerian LHK agar menutup rapat keran impor sampah.

Penanganan permasalahan dengan mencari akar masalah disadari jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menangani implikasinya.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengumpulkan pengusaha tahu Tropodo dan mengimbau mereka agar meninggalkan sampah impor. Pihaknya juga telah mengajak mereka berdiskusi tentang bahan bakar pengganti yang ramah lingkungan. Namun, sejak pertemuan digelar Juli lalu sampai November ini, hasilnya masih nihil.

Pengusaha tahu, Siti Rodliyah, dalam pertemuan itu mengatakan, pengusaha bukan tidak berupaya mencari bahan bakar pengganti. Dia bahkan memiliki fasilitas biogas yang memanfaatkan kotoran dari usaha peternakan sapi perah dan sapi pedaging. Namun, produksi gasnya terlalu kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan industri tahu.

Pemilik UD Waluyo Jati, Fuad, menambahkan, ia pernah menggunakan batubara sebagai sumber energi pada pembakaran tungku. Namun, sayangnya, itu menyebabkan mesin pendidih atau boiler cepat rusak. Pendidih yang normalnya bertahan hingga lima tahun ambrol dalam waktu tiga tahun.

Terbaru, DLHK Sidoarjo melirik gasmin (gasifier mini batubara), inovasi dari Puslitbang Tekmira Kementerian ESDM. Sigit mengaku terang-terangan meminta bantuan perusahaan swasta menyalurkan dana sosialnya untuk pengadaan gasmin yang akan disalurkan kepada industri tahu. Sayangnya, hingga kini belum ada perusahaan yang menindaklanjuti.

Ruang lingkup permasalahan pun semakin kompleks mengingat sampah tidak hanya berimplikasi pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan warga dan masalah ekonomi, yakni persaingan usaha yang tidak sehat.

Tidak hanya itu, pembakaran sampah impor secara masif juga mulai meracuni rantai makanan meski hal itu masih menjadi polemik. Masyarakat Desa Tropodo mencatat, kehadiran sampah berkali-kali memicu konflik horizontal di antara warga. Ini karena sebagian kecil penduduk tidak bekerja di industri tahu, tetapi ikut menjadi korban paparan asap beracun.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, masalah sampah mengancam perekonomian nasional. Contohnya, temuan dioksin pada telur ayam di Tropodo jika tidak disikapi dengan hati-hati, bisa berdampak pada peternakan ayam layer (petelur) di Jatim. Padahal, kondisi peternak baru saja membaik setelah mengalami kontraksi akibat jatuhnya harga telur di tingkat produsen.

Guna menjaga citra positif usaha peternakan layer di Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menggelar aksi makan telur bersama. Aksi itu sekaligus aksentuasi bahwa keamanan pangan produk telur terjamin. Telur selama ini menjadi sumber protein hewani yang terjangkau dan mudah diperoleh.

Khofifah makan telur bersama anggota DPRD Jatim saat rapat paripurna pengesahan APBD Jatim 2020, Jumat (22/11/2019). Sedangkan Saiful Ilah mengajak ribuan pelajar sekolah dasar mengonsumsi telur ayam kampung secara bersama-sama di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (21/11/2019).

Namun, beragam upaya itu ternyata belum mampu menuntaskan masalah sampah dan implikasinya. Ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah serta institusi terkait lainnya.

Salah satunya, menginisiasi penelitian independen pada produk makanan di Desa Tropodo, yakni tahu, telur, daging ayam, dan susu sapi, untuk memastikan kandungan zat berbahaya.

Hal lain, pemerintah perlu segera menutup total keran impor sampah dan limbah B3 dari negara mana pun serta memberikan sanksi tegas kepada pelanggar undang-undang tanpa diskriminasi. Setelah itu, pemerintah perlu memulihkan lingkungan yang terkontaminasi zat berbahaya karena paparan asap hasil pembakaran sampah. Demikian pula dengan kualitas hidup warga agar kembali sehat dan produktif.

Selain itu, pemerintah sebaiknya mendampingi pelaku usaha tahu selama masa transisi dari bahan bakar sampah ke bahan bakar ramah lingkungan. Mereka adalah salah satu tulang punggung ekonomi rakyat sehingga jika kolaps akan berdampak panjang.

Terdapat 50 unit usaha produksi tahu di Tropodo. Jika diasumsikan, satu unit usaha mempekerjakan sepuluh karyawan, berarti ada 500 warga yang terserap sebagai pekerja. Apabila satu pekerja menghidupi tiga jiwa, yakni istri dan dua anaknya, maka ada 1.500 jiwa yang terancam ketahanan ekonominya jika industri ini runtuh.

Belum lagi rantai usaha terkait lainnya, seperti pedagang tahu di pasar-pasar tradisional dan industri turunan, seperti produsen dan penjual tahu bakso dan tahu goreng. Tentu saja beserta keluarganya yang jumlahnya bisa mencapai ribuan orang.

Kasus temuan telur berdioksin ini hendaknya juga menjadi cermin berharga bagi pengusaha agar menjalankan bisnis dengan jujur dan melalui proses yang legal.

Hal ini sekaligus diharapkan mampu menggedor kesadaran para pembuat kebijakan agar lebih peka pada kepentingan rakyat. Jangan sampai ada lagi ”dolar plastik” di antara tahu dan telur.