Drama Pelarian Sang Buron

Pepatah sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga, ternyata berlaku untuk buron sekaliber Joko Tjandra. Setelah melarikan diri dan bersembunyi selama 11 tahun, terpidana kasus cessie Bank Bali tersebut akhirnya diringkus di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7/2020), dan langsung dibawa ke Indonesia.

Dengan mengenakan kemeja santai dan celana pendek selutut, Joko Tjandra terperanjat saat didatangi tim penyidik Polis Diraja Malaysia di sebuah apartemen mewah The Avare Condominium, Kuala Lumpur, Kamis (30/7/2020) sore waktu setempat. Sang buron yang kabur sejak 2009 tersebut akhirnya tak berdaya.

Mendapat informasi penangkapan tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal  Listyo Sigit Prabowo bersama tujuh perwira tinggi polisi langsung bertolak ke Kuala Lumpur dari Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis sekitar pukul 17.00. Mereka menggunakan pesawat carter PremiAir jenis Embraer Legacy 600.

Kabareskrim dan jajaran tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 19.00 WIB atau pukul 20.00 waktu setempat. Setengah jam berselang, proses penyerahan (handing over) Joko Tjandra dari Polis Diraja Malaysia kepada Polri dilakukan di pesawat. Buron Kejaksaan Agung tersebut langsung dibawa ke Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta untuk digiring ke Bareskrim Polri.

Penangkapan Joko Tjandra di Kuala Lumpur pada sore itu dilakukan melalui skema kerja sama police-to-police antara Kepolisian Negara RI dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerja sama tersebut dijalin sekitar dua pekan sebelum Joko diringkus.

Dengan mengenakan kemeja santai dan celana pendek selutut, Joko Tjandra terperanjat saat didatangi tim penyidik Polis Diraja Malaysia di sebuah apartemen mewah The Avare Condominium, Kuala Lumpur, Kamis (30/7/2020) sore waktu setempat.

Upaya penangkapan Joko ditempuh seusai Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 17 Juli 2020. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta agar Joko Tjandra segera ditangkap dan seluruh pihak yang terlibat diusut.

Setelah itu, Komjen Listyo Sigit juga bertemu Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (20/7/2020). Listyo menyampaikan skenario penangkapan Joko di Malaysia dengan mekanisme police-to-police yang kemudian dilaksanakan pada Kamis (31/7/2020) sore.

 

 

Kronologi pelarian

Tertangkapnya Joko Tjandra di Kuala Lumpur mengakhiri perburuan sang buron sejak 2009. Joko melarikan diri ke luar negeri pada 10 Juni 2009, sehari sebelum vonis Mahkamah Agung dibacakan. Joko dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp 15 juta dalam perkara peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa untuk kasus cessie Bank Bali tersebut.

Hasil koordinasi Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2009 menunjukkan, Joko Tjandra diketahui pergi ke Port Moresby, Papua Niugini. Ia berangkat menggunakan pesawat carter CL 604 dengan nomor penerbangan N 720 AS yang bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (10/6/2009) malam (Kompas, 19/6/2020).

Kepergian Joko tepat sehari sebelum vonis dijatuhkan menimbulkan pertanyaan. Apakah dia kabur karena sudah mendapat bocoran informasi vonis hukuman penjara atau hanya kebetulan belaka? Lalu kenapa Joko memilih kabur ke Papua Niugini?

kompas/danu kusworo
Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, berbicara dengan penasihat hukumnya (tak terlihat) saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/7/2000). Joko dituntut hukuman 18 bulan penjara.

Anita Kolopaking, saat masih menjadi pengacara Joko Tjandra, Selasa (14/7/2020), menyangkal tudingan bahwa Joko melarikan diri dari vonis tersebut. Joko tengah berada di Papua Niugini untuk urusan bisnis. Anita mengatakan tak semudah itu bagi seorang Joko Tjandra sekalipun untuk mengatur pengadilan.

Namun, Joko melarikan diri ke Papua Niugini bukan tanpa alasan. Sebab, Joko mendapat perlakuan istimewa di negara tersebut. Dalam pernyataan tertulis, Lembaga Transparansi Internasional Papua Niugini menyebutkan, Pemerintah Papua Niugini pada tahun 1999 pernah memfasilitasi transportasi Joko dari Malaysia ke Port Moresby dengan jet milik pemerintah.

Setelah kabur dari Indonesia dan tinggal selama tiga tahun di Port Moresby, ibu kota Papua Niugini, Joko juga dihadiahi sertifikat kewarganegaraan atas nama Joe Chan pada 2012 serta memperoleh paspor APEC. Padahal, kebijakan itu melanggar Konstitusi Papua Niugini Seksi 67 yang menyebutkan, hanya orang yang sudah tinggal di negara itu selama 8 tahun yang bisa mengajukan kewarganegaraan.

 

 

Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Peter O’Neill, Joko juga berhasil mengembangkan bisnis di sektor properti di Papua Niugini, yaitu kontrak perbaikan gedung pemerintah serta bisnis di bidang pertanian. Pengistimewaan terhadap Joko Tjandra ini kemudian memperoleh hujan kritik dari kelompok masyarakat di Papua Niugini yang memuncak tahun 2016-2018.

Setelah sempat tinggal Port Moresby, Joko Tjandra kemudian pindah dan menetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Di negeri jiran, Joko membangun proyek prestisius, yakni menara The Exchange 106 setinggi 106 lantai yang berada di kawasan finansial Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur.

Kepemilikan Joko atas gedung The Exchange 106 terjadi setelah Mulia Group menandatangani sale and purchase agreement dengan 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) Real Estate untuk membangun Signature Tower di kawasan Tun Razak Exchange pada Mei 2015. Gedung setinggi 451,9 meter tersebut merupakan bangunan tertinggi ketiga di Malaysia setelah menara kembar Petronas.

Sebagai lembaga investasi milik Pemerintah Malaysia, 1MDB menganggarkan dana investasi sebesar 3 miliar dollar AS atau Rp 43 triliun, yang salah satunya untuk pembangunan megaproyek kawasan Tun Razak Exchange. Namun, belakangan anggaran itu diduga diselewengkan dan turut menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Selama masa pelarian, Joko Tjandra nyaman berada di negeri jiran karena diduga dekat dengan elite politik setempat. Joko Tjandra akhirnya dapat ditangkap di Kuala Lumpur pada Kamis (30/7/2020) atau dua hari setelah Najib Razak divonis hukuman penjara selama 12 tahun terkait skandal korupsi 1MDB.

Kembali ke Indonesia

Setelah 11 tahun kabur ke luar negeri, Joko Tjandra membuat gempar publik karena kemunculannya di Indonesia pada 8 Juni 2020. Dalam waktu satu hari, Joko diketahui mengurus KTP-elektronik di kantor Kelurahan Grogol Selatan dan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus cessie Bank Bali ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Joko melakukan perekaman KTP-elektronik dengan foto wajah, sidik jari, dan tanda tangan. KTP kemudian terbit hanya dalam waktu 1 jam 19 menit. Hasil penyelidikan Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan diduga turut membantu proses pengurusan KTP-elektronik tersebut. Ia kemudian dinonaktifkan dari jabatannya.

KTP-elektronik yang diperoleh Joko dari kelurahan langsung dipakai untuk mendaftarkan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Jaksel. Joko mendaftarkan sendiri permohonan PK tersebut di hadapan panitera. Namun, kedatangan Joko ke PN Jaksel tidak terekam kamera pengawas (CCTV).

Ternyata, Joko sudah berada di Indonesia dua hari sebelum ia mengurus permohonan PK. Ia dijemput di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Juni 2020 oleh pengacaranya saat itu, Anita Kolopaking, beserta dua perwira kepolisian, Brigadir Jenderal (Pol) Prasetijo Utomo dan Komisaris Joni Andrianto.

Mereka kemudian terbang bersama-sama menuju Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan pesawat carter. Anita Kolopaking mengaku tidak mengetahui jalur masuk Joko dari Malaysia karena hanya bertemu di Pontianak.

 

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, Joko masuk ke Indonesia melalui jalan darat di Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia. Joko dikabarkan menyusup lewat jalan tikus di perbatasan untuk menuju Bandara Supadio, Pontianak, sehingga tidak terpantau sistem pelintasan imigrasi.

Setelah Joko berada di Jakarta, Anita dan timnya memastikan pengurusan KTP-elektronik Joko dan pengajuan permohonan PK berjalan lancar. Penerbangan Joko dari Pontianak ke Jakarta dan sebaliknya juga ”diamankan” melalui surat jalan yang diterbitkan Brigjen Prasetijo.

Setelah keperluan pengajuan PK pada 8 Juni, Joko kembali muncul di Jakarta pada 22 Juni 2020 untuk mengurus paspor baru di Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Begitu terendus penegak hukum, paspor atas nama Joko Soegiarto Tjandra tersebut buru-buru dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Joko kemudian menghilang di hari yang sama.

kompas/harry susilo
Suasana rumah Joko Tjandra, buronan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali, di kawasan Simprug Golf, Jakarta Selatan, seperti terlihat, Jumat (3/7/2020).

Selain Brigjen Prasetijo Utomo, skandal pelarian Joko Tjandra selama Juni 2020 menyeret dua jenderal lain di Mabes Polri. Keduanya adalah Sekretaris Divisi Hubungan Internasional Polri Brigadir Jenderal (Pol) Nugroho Wibowo dan Kepala Divhubinter Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte.

Dari ketiganya, Prasetijo yang menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri berperan paling besar membantu pelarian Joko Tjandra. Ia menerbitkan dua surat jalan untuk Joko agar dapat melakukan perjalanan dengan lancar dari Pontianak ke Jakarta dan sebaliknya.

Adapun Napoleon Bonaparte dan Nugroho Wibowo tersangkut persoalan surat pemberitahuan red notice Joko Tjandra kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Surat itulah yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menghapus Joko Tjandra dari sistem pelintasan daftar pencarian orang per 13 Mei. Nama Joko Tjandra diaktifkan kembali dalam sistem pelintasan sebagai buron pada 27 Juni 2020 setelah Kejagung mengajukan permintaan.

 

 

Polri kemudian menetapkan Brigjen Prasetijo dan Anita Kolopaking sebagai tersangka terkait penerbitan surat jalan untuk Joko Tjandra. Adapun Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Wibowo hanya dicopot dari jabatan, menyusul surat pemberitahuan red notice ke Ditjen Imigrasi.

Tidak hanya di kepolisian, kasus pelarian Joko Tjandra juga menyeret oknum jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari yang diketahui pernah pergi bersama Anita Kolopaking menemui Joko Tjandra di Kuala Lumpur pada November 2019. Pinangki saat itu menjabat Kepala Sub-bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang memperoleh informasi tentang pertemuan tersebut kemudian melaporkan foto Joko Tjandra, Pinangki, dan Anita yang diambil di Kuala Lumpur. Foto itu lalu tersebar di media sosial. Kejaksaan Agung kemudian mencopot Pinangki dari jabatannya karena pada 2019 bepergian sebanyak 9 kali ke luar negeri, termasuk ke Malaysia.

Perjalanan kasus

Masalah hukum Joko Tjandra bermula dari kasus pengalihan hak tagih utang atau cessie Bank Bali kepada PT Era Giat Prima pada 1999. Dalam kasus yang diusut Kejaksaan Agung tersebut, Joko yang menjabat Direktur PT Era Giat Prima menjadi tersangka tindak pidana korupsi dengan kerugian negara Rp 904 miliar. Selama pemeriksaan berlangsung (1999-2000), Joko berstatus sebagai tahanan, baik tahanan kota maupun tahanan rutan.

Dalam persidangan tanggal 31 Juli 2000, Joko dituntut hukuman 18 bulan penjara, membayar denda Rp 30 juta, dan mengembalikan uang Rp 546 miliar milik PT Era Giat Prima yang berada pada escrow Bank Bali kepada negara. Saat kasus itu terjadi, Direktur Utama PT Era Giat Prima dijabat oleh Setya Novanto, politisi Golkar yang kini mendekam di penjara.

Namun, tuntutan jaksa itu ditolak majelis hakim dan Joko diputus lepas dari segala tuntutan (onslag van rechtverfolging) saat sidang pembacaan putusan pada 28 Agustus 2000. Sebulan berselang, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, pada 28 Juni 2001, majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dan Joko tetap dibebaskan.

Pada September 2008, Kejaksaan Agung mengajukan permohonan PK ke PN Jakarta Selatan atas putusan kasasi yang memutus bebas Joko Tjandra. Pengajuan itu diterima sehingga Joko dijatuhi vonis penjara dua tahun dan denda Rp 15 juta pada 11 Juni 2009. Selain itu, uang Rp 546 miliar yang menjadi barang bukti korupsi juga dirampas negara.

Akan tetapi, Joko tidak sempat masuk bui karena melarikan diri pada 10 Juni 2009, sehari sebelum vonis dijatuhkan. Sebelas tahun berselang, Joko malah kembali ke Tanah Air untuk mengajukan PK terhadap putusan PK yang memvonis dirinya bersalah.

Upaya hukum terakhir Joko pun dipenuhi drama dan kontroversi. Joko tidak saja mangkir dari empat kali persidangan dengan alasan sakit, tetapi juga mengajukan proses persidangan secara daring. Akhirnya, majelis hakim tidak menerima permohonan PK Joko Tjandra.

 

Meski PK-nya tidak diterima, tetap ada kemungkinan Joko akan kembali mengupayakan langkah hukum lain. Menurut Otto Hasibuan, kuasa hukum Joko Tjandra saat ini, penangkapan kliennya tidak sah. Putusan PK yang menjadi dasar eksekusi Joko semestinya batal demi hukum karena beberapa alasan.

Pertama, putusan pada tahun 2000 yang di PK oleh jaksa sudah lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian, mengacu Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan PK atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. PK hanya bisa diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya.

Selain itu, kata Otto, putusan PK tahun 2009 tidak bisa dieksekusi. Sebab, tidak memuat unsur perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf (k) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

kompas/danu kusworo
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Soedarto, Senin (28/8/2000), memutuskan untuk melepaskan terdakwa Joko S Tjandra dari tuntutan hukum. Majelis hakim berpendapat, kasus yang melibatkan Joko Tjandra adalah kasus perdata.

Untuk memastikan kewenangan jaksa dalam mengajukan PK, pada tahun 2016 Anna Boentaran, istri Joko, bahkan mengajukan uji materi terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu dikabulkan. Jaksa tidak boleh mengajukan PK. Putusan MK tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar bagi Joko Tjandra untuk mengajukan permohonan PK ke PN Jaksel.

Namun, Mahfud MD menilai putusan MK tidak berlaku surut dan sifatnya prospektif. Sehingga hal ini tidak membatalkan putusan hukum terhadap Joko Tjandra pada 2009.

”Memang, (putusan MK) jaksa tidak boleh mengajukan PK itu kan tahun 2016 sedangkan putusan PK Joko Tjandra itu tahun 2009. Kan (putusan MK) tidak berlaku surut. Sebelum (putusan MK) ini, jaksa boleh (mengajukan) PK, sesudah itu baru tidak boleh,” kata mantan Ketua MK periode 2008-2013 itu.

Kini Joko Tjandra sudah ditahan. Namun, banyak kalangan menilai penangkapan Joko semestinya menjadi awal untuk mengungkap drama pelarian bos Mulia Group tersebut yang diduga melibatkan banyak oknum penegak hukum dan pemerintahan.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Yenti Garnasih mengatakan, penelusuran aliran dana dari Joko Tjandra adalah kunci untuk menguak seluruh pihak yang terlibat dalam pelarian sang buron selama ini.

Sebab, terdapat sejumlah aktivitas Joko Tjandra yang belum terbongkar dan melibatkan aparat, seperti penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara, adanya pernyataan bahwa nama Joko Tjandra terhapus dari red notice Interpol sejak 2014, serta perjalanan keluar masuk dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur perbatasan. Negara semestinya tidak berhenti pada penangkapan Joko Tjandra semata.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis : Harry Susilo, Irene Sarwindaningrum, Kurnia Yunita Rahayu | Fotografer: Prayogi Dwi Sulistyo, Danu Kusworo, Riza Fathoni, Harry Susilo, Heru Sri Kumoro | Videografer : Kurnia Yunita Rahayu, Irene Sarwindaningrum | Infografik : Andri Reno Sulistyo, Arjendro Darpito | Olah foto: Arjendro Darpito | Kover dan ilustrasi : Supriyanto, Arjendro Darpito | Penyelaras bahasa : Lucia Dwi Puspita Sari, Hibar Himawan | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.