Gelandangan, Cerita yang Terus Berulang

Gelandangan terselip di antara gedung bertingkat kota-kota besar. Mereka membantu memilah dan mengurangi sampah kota, tetapi mereka sering dianggap sebagai warga kelas sampah yang datang tahun demi tahun.

Kehidupan gelandangan ibarat cerita yang terus berulang dari tahun ke tahun. Keberadaan mereka terselip di antara gedung bertingkat kota-kota besar. Meskipun membantu memilah sampah dari mayoritas warga kota, gelandangan menjadi obyek penertiban terutama menjelang hari besar atau hajat politik. Di sisi lain, upaya negara memelihara fakir miskin seperti gelandangan ini belum sanggup menghentikan terulangnya narasi kehidupan mereka.

Terik matahari dan lelah membuat Simon alias Penang (45) tak sanggup lagi menahan kantuk. Di emperan toko di Jalan Mataram, Medan, Sumatera Utara, ia pun merebahkan badan. Kardus dibentangkan sebagai kasur. Harta berupa dua karung goni berisi botol plastik bekas ia pegang erat-erat. Sudah lebih dari 10 tahun Penang menggelandang. Tidurnya berpindah dari satu emperan ke emperan toko lain. Untuk menyambung hidup, ia memulung barang bekas di karung goninya.

”Saya biasa mencari plastik di sekitar Pasar Petisah atau Pasar Pringgan. Kadang, saya masuk ke permukiman warga di sekitar Jalan Gajah Mada dan Jalan Nibung,” kata Penang, Kamis (28/1/2021).

Dari pagi hingga malam, paling banyak 4 kilogram botol plastik mengisi karung goninya. Dengan harga jual Rp 2.000 per kilogram, sehari ia mendapat sekitar Rp 8.000. Uang itu ia gunakan untuk makan. Ia hanya meminta nasi dan kuah agar bisa makan dua kali. Kalau lagi beruntung, ada orang yang memberikan nasi bungkus atau uang kepadanya.

Melewati malam bukan hal yang mudah bagi Penang. Lawannya bukan hanya rasa dingin atau nyamuk yang sepanjang malam mengganggunya. ”Yang lebih berat itu melawan preman atau sesama gelandangan. Saya juga harus jaga-jaga kalau ada petugas yang datang,” kata Penang.

Uang Rp 2.000 di kantong pun harus direlakan agar tidak diganggu orang lain meskipun sering kali itu uang terakhir yang ia punya. Selain dua karung goni, harta Penang berupa sepasang sandal jepit, sepasang baju yang ia pakai, dan sepasang baju lagi yang disimpan di goni. Selang tiga hari, ia mencuci baju di Sungai Deli dan menjemurnya di pagar emperan toko yang tidak terpakai.

Penang tak punya identitas apa pun, termasuk kartu tanda penduduk (KTP). Alhasil, bantuan sosial dari pemerintah, seperti saat pandemi Covid-19 ini, tak mampir ke Penang dan teman-temannya. Apabila sakit, mereka pun tak bisa memperoleh layanan kesehatan gratis. Penang harus menyisihkan pendapatan sekadar membeli obat di warung kalau sakit menderanya.

Serangan virus korona baru pun meresahkan Penang. Apa daya, ia hanya bisa membentengi diri dengan satu-satunya masker skuba miliknya.

Kehidupan yang tak menentu di jalanan juga dilakoni Imang (50). Pria yang punya nama asli Firmansyah itu sudah setahun menggelandang di Jakarta. Pada siang hari, ia menjadi kuli panggul di pasar.

Penghasilannya tidak menentu terlebih ketika aktivitas usaha masih dibatasi selama pandemi. Bekerja sejak pukul 07.00 hingga 15.00, Imang rata-rata mengantongi Rp 40.000. Kalau beruntung, Rp 100.000 diraihnya. Pernah juga ia tidak mendapatkan uang sepeser pun saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan di awal pandemi. Tak jarang Imang harus menahan lapar bila belum ada uang mengisi kantongnya.

Bantuan dari orang-orang yang tidak dikenalnya sesekali datang dalam rupa makanan atau uang. Namun, rezeki seperti itu tidak bisa diharapkan saban hari. Kendati begitu, Imang merasa lebih senang hidup bebas di jalan ketimbang hidup terikat seperti di panti sosial.

Mengasah keterampilan

Sebaliknya, ada pula sebagian gelandangan yang ingin mengubah hidup. Di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, misalnya, sejumlah warga binaannya dibekali keterampilan mengolah lahan.

Senin (25/1/2021) pagi, tujuh laki-laki sibuk mengarit, mencangkul, dan memacul di lahan seluas setengah lapangan sepak bola. Di situ tumbuh singkong, kangkung, bayam, sawi, dan cabai. Mereka berkebun sejak pukul 09.00 hingga 12.00. Rehat sebentar untuk santap siang, mereka lalu menyiram atau memupuk tanaman sebagai pelengkap rutinitas berkebun.

Irpansah (57) termasuk yang memilih beraktivitas di balai milik Kementerian Sosial ini setelah terjaring razia satuan polisi pamong praja di Menteng, Jakarta Pusat.

”Di sini makan teratur, tapi susah jalan-jalan. Rasanya terkungkung. Pening kalau mulut sudah asam. Susah merokok dan minum kopi karena tidak ada uang untuk beli. Kadang ada saja petugas yang kasih. Kalau tidak ada, sudah mau bagaimana lagi,” tutur pria asal Jambi ini di sela-sela berkebun.

Pedagang asongan sekaligus pemulung ini bersedia masuk ke Pangudi Luhur lantaran ingin mengubah nasib dengan belajar kewirausahaan sebagaimana tawaran petugas sosial di GOR Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sejumlah panti sosial juga memberikan layanan kesehatan bagi penghuninya. Di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Kota Surabaya, misalnya, penghuni yang sakit akan dirawat petugas dari puskesmas. Mereka yang memiliki gangguan jiwa juga mendapatkan perawatan dari petugas Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan Lawang Malang.

Sucipto (55) menderita stroke saat ditemukan di emperan salah satu rumah di sekitar Jalan Ngagel, Surabaya, Juli 2020. Hingga akhir Januari, Sucipto masih menjalani terapi penyembuhan stroke di Liponsos Keputih. Akan tetapi, Sucipto masih tetap ingin kembali ke jalanan. ”Kalau sudah sembuh nanti, saya mau kerja serabutan lagi, terutama angkat barang belanjaan di pasar, sama seperti sebelum saya diangkut ke sini. Yang penting, ada uang untuk beli makan. Soal tempat tinggal, gampang,” katanya.

Hidup di jalan, diakui Sucipto, tidak membuatnya putus harapan untuk menyambung hidup dari hari ke hari. ”Kalau mau capek, pasti rezeki datang,” ucap Sucipto, yang berbicara pun masih terbata-bata. Rezeki yang dimaksud Sucipto adalah pemberian uang, makanan, atau barang dari orang yang lewat. Kadang, ada juga orang yang tiba-tiba meminta bantuannya mengangkat barang.

Sejarah panjang

Jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaaan, gejala pergelandangan sudah lekat di tengah masyarakat Jawa tradisional. Kala itu, para pengembara dianggap memiliki makna yang romantis. Dalam buku Pemulung Jalanan Yogyakarta (Argo Twikromo, 1999) diceritakan, mereka mengembara dari satu desa ke desa lain atau dari satu kerajaan ke kerajaan lain.

Makna romantis ini muncul sebab selama perjalanan, mereka membagikan berbagai macam pengetahuan, adat kebiasaan di lingkungan kerajaan, etika, dan spiritual. Zaman itu banyaknya kerajaan membuat kekuasaan belum terpusat. Akibatnya, usaha memberi label negatif bagi para pengembara karena alasan politik dan ideologi masih terhalang oleh batasan wilayah kerajaan.

Kondisi ini mulai berubah ketika Pemerintah Kolonial Belanda menentukan batas-batas tegas teritorial desa pada tahun 1830. Langkah ini dilakukan Belanda agar dapat mengontrol masyarakat dan terus mempertahankan kekuasaannya di bumi pertiwi. Terlebih lagi untuk mengantisipasi gangguan dari pemberontakan yang sering dilakukan para pengembara.

Sejak itu, makna pengembara terbagi menjadi dua. Bagi masyarakat Indonesia, aktivitas pergelandangan terkonstruksi sebagai hal yang positif. Mereka dianggap sebagai orang yang berjasa membantu perang gerilya melawan Belanda terutama ketika masa revolusi tahun 1946-1949. Sementara bagi Pemerintah Kolonial Belanda, makna ini terbalik.

Belanda sebagai pemerintah yang berkuasa sekaligus kelompok dominan terus mengonstruksi label negatif terhadap gelandangan. Sejak 1 Januari 1918, aktivitas ini dilarang menurut hukum kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië. Diketahui kitab ini kemudian menjadi cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Transformasi makna

Setelah Indonesia merdeka, label negatif melekat pada gelandangan. Hal itu turut dikuatkan oleh pemberlakuan KUHP di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Tidak ubahnya masa pemerintahan Belanda, pelarangan aktivitas pergelandangan tertuang dalam KUHP Pasal 505 dengan pidana kurungan paling lama 3-6 bulan.

Gelandangan bukan lagi dianggap pemberontak pengusik kekuasaan, melainkan justru sebagai kaum papa. Kaum papa ini merupakan kelompok masyarakat yang diupayakan pemerintah dalam meningkatkan dan menyetarakan kesejahteraan sosial. Upaya itu termasuk bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial, dan penyaluran kembali ke masyarakat. Hal ini ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Berangkat dari undang-undang itu, definisi gelandangan dipertegas di PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Mereka adalah orang-orang dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat; tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Dalam tulisan Kebijakan Penertiban Gelandangan di Jakarta pada Tahun 1972-1977 (Rizka Laili K, 2016), disebutkan kehadiran gelandangan menjadi dampak pembangunan kota besar, seperti di DKI Jakarta. Ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia melalui UU Nomor 10 Tahun 1964 membuat pembangunan fisik di DKI Jakarta berkembang sangat pesat. Kala itu, pembangunan terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, informasi, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, industri, hingga hubungan internasional.

Pembangunan besar-besaran di Jakarta ini kemudian membawa dua dampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Di satu sisi, menciptakan dampak positif karena dengan pembangunan ini dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, pembangunan yang tidak merata mendorong urbanisasi yang tidak terkontrol.

Perkembangan kota

Urbanisasi banyak terjadi karena pembangunan di daerah perkotaan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pedesaan. Di Jakarta, gejala perpindahan penduduk ini mulai melonjak pesat menjelang tahun 1940-an. Hal itu disebut Soeharsono dalam sebuah artikel di majalah Prisma tahun 1977 berjudul ”Urbanisasi Apakah Itu Suatu Fenomena”.

Kala itu, para pendatang di Jakarta mayoritas berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan sejumlah daerah dari luar Jawa. Fenomena ini terjadi karena kemiskinan di daerah yang kemudian membuat banyak masyarakat desa tergiur untuk pindah ke kota. Harapannya, agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Pada tahun itu, Jakarta masih menjadi tujuan utama urbanisasi. Ini mengingat Jakarta, atau sebelumnya sering disebut Batavia, menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang paling berkembang. Menengok arsip PBB, tahun 1930 Jakarta memiliki jumlah penduduk paling banyak, yaitu 533.000 jiwa. Kemudian disusul Surabaya sebanyak 341.800 jiwa dan Semarang 217.800 jiwa.

Dekade demi dekade berlalu, hingga akhirnya jumlah kota di Indonesia bertambah. Begitupun dengan jumlah penduduk yang berlipat. Seiring dengan munculnya kota-kota baru, fenomena urbanisasi semakin lumrah terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk tinggal di daerah perkotaan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Merujuk pada data PBB dan BPS, diketahui bahwa penduduk di kota tahun 1930 masih sebanyak 6,7 persen, kemudian terus melonjak hingga pada tahun 2015 mencapai 53,3 persen.

Kian besarnya porsi penduduk yang tinggal di kota ini akan menjadi ideal jika turut dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja dan tempat tinggal yang memadai.

Sayangnya, tidak mudah bagi setiap kota di Indonesia mewujudkan kondisi ideal tersebut. Membeludaknya pendatang dari desa tidak membuat semua dari mereka dapat ”bersaing” di rimba perkotaan. Sebagian belum beruntung mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara biaya kehidupan di kota tidak bisa dibilang murah. Akibatnya, tidak ada jalan lain selain menggelandang.

Menengok semakin pesatnya pembangunan di perkotaan, berikut dengan pertambahan kota-kota baru di Indonesia, tidak salah jika mengatasi persoalan gelandangan ini bagai mengatasi narasi yang terus berulang.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Nikson Sinaga, Erika Kurnia, Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany, Agnes Swetta Pandia, Albertus Krisna | Fotografer: Nikson Sinaga, Riza Fathoni, Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany, Fajar Ramadhan | Videografer: Nikson Sinaga | Infografik: Tiurma Clara Jessica, Luhur Arsiyanto Putra, Dimas Tri Adiyanto | Kover: Supriyanto | Penyelaras Bahasa: Priskilia Bintang Sitompul | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.