Hari Ibu dan Perjuangan Perempuan Indonesia

Dalam Kongres Perempuan Indonesia I, Bung Karno mengingatkan kaum bapak bahwa zonder kaum ibu, upaya mengejar kemerdekaan sulit terwujud. Sejak itu, perempuan mulai terjun ke dunia politik untuk menghadapi kekuatan kolonial.

Hari Ibu diperingati pertama kali pada 22 Desember 1938, dalam Kongres Perempuan Indonesia III. Tanggal ini diambil dari pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928.

Kongres ini diselenggarakan di Gedung Joyodipuran, Jalan Brigjen Katamso yang saat itu masuk wilayah Swa Praja (Vorstenlanden) Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kongres ini hanya berselang dua bulan dari pelaksanaan Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda di Batavia, kini Jakarta.

Ketika itu, pemangku kekuasaan Yogyakarta adalah Sultan Hamengku Buwono VIII yang jumeneng atau bertakhta selama periode 1921-1939. Ia seseorang yang berpikiran maju. Putra mahkotanya, GRM Daradjatun, menempuh pendidikan di Universitas Leiden pada tahun 1930-an.

Pada tahun 1928, situasi politik di Hindia Belanda (Indonesia) tergolong panas. Perang Dunia I yang berakhir 1918 masih menyisakan dampak sosial, ekonomi, dan politik, diikuti wabah penyakit flu spanyol yang menewaskan belasan juta jiwa.

istimewa
Empat ibu yang memelopori kongres Perempuan I di Yogjakarta 22 Desember 1928. Dari kiri ke kanan: Ibu Sunarto Mangunpuspito, Ibu Kartowijono, Ibu Dr Muwardi, dan Ibu Soelarso, memperoleh tanda penghargaan.

Belum lagi pemberontakan komunis yang terjadi pada 1926 di Banten dan Sumatera Barat, membuat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda semakin represif terhadap gerakan-gerakan sosial politik di masyarakat.

Politiek Inlichtingen Dienst (PID) atau Dinas Intelijen Kolonial menjadi “hantu” untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat kawula Hindia Belanda.

Agen-agen PID hadir dalam semua acara organisasi masyarakat waktu itu. Termasuk di Kongres Perempuan Indonesia I, yang dihadiri 1.000-an perserta dari berbagai organisasi perempuan.

Menurut peneliti Institute for Social Empowerment Yogyakarta, Masykur Arief Rachman (Kompas, 24/12/2007), ada 23 organisasi yang terlibat dalam Kongres Perempuan Indonesia I yang berjalan lancar. Versi lain menyebutkan 30 organisasi.

ipphos
Upacara Pembukaan Kongres Wanita Seluruh Indonesia di Solo, Jawa Tengah tanggal 26-28 Agustus 1948.

Separuhnya merupakan bagian atau sayap wanita dari induk organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang ada ketika itu.

Masykur menyebutkan, ada 15 pembicara perempuan dari organisasi, seperti Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Aisyiyah, Poetri Boedi Sedjati, Darmo Laksmi, Roekoen Wanodijo, Jong Java, Wanita Moeljo, dan Wanita Taman Siswa.

Peserta kongres yang hadir cukup mewakili keberagaman kelompok masyarakat di Indonesia saat itu, seperti perwakilan Aisyiyah yang merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah, perempuan Katolik, golongan Priyayi Jawa, dan lain-lain.

Meski demikian, menurut Masykur, kongres pertama itu masih terkesan Jawa sentris karena sebagian peserta berasal dari Jawa. Hanya ada seorang pembicara dari Sumatera.

ipphos
Ibu-ibu yang tergabung dalam Kowani pada tanggal 22 Desember 1946 memperingatinya dengan menyerahkan bingkisan kepada warga DKI Jakarta.

Salah satu yang mencuat dalam perdebatan di kongres ketika itu adalah pembahasan mengenai poligami, karena ada kelompok yang mendukung dan yang menolak poligami.

Namun, secara keseluruhan, kongres berjalan lancar dengan semangat kebersamaan para perempuan yang umumnya berasal dari kelas menengah ke atas itu.

Bung Karno pun sempat memberikan pidato dalam Kongres Perempuan Indonesia I, dengan mengingatkan kaum bapak bahwa zonder kaum ibu, upaya mengejar keselamatan nasional (kemerdekaan) sulit terwujud.

Bung Karno juga menantang peserta Kongres Perempuan Indonesia I, apakah cukup hanya mengejar hak yang setara dengan kaum bapak karena derajat kaum bapak pun tak lebih dari derajat orang jajahan. Tak lebih daripada derajatnya putra negeri yang tak merdeka.

kompas.com/dok kowani
Bung Karno bersama sejumlah aktivis perempuan.

Obyek penindasan

Nasib perempuan Indonesia di zaman penjajahan Belanda, khususnya periode 1900-an hingga 1920-an adalah obyek penindasan masyarakat patriarki. Ini seperti ditulis Maria Hartiningsih dalam artikel ”Pergerakan Perempuan Indonesia Masih Menyimpan Trauma (Kompas, 20/4/1997). Secara umum ia menulis tentang ketidakadilan terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Pergerakan perempuan Indonesia boleh dibilang banyak dibuka oleh pikiran-pikiran Kartini yang banyak mengangkat isu soal pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan serta kekerasan dalam perkawinan, seperti poligami. Tokoh perempuan lainnya, Dewi Sartika juga menyorot soal poligami yang disebutnya sebagai gangrene dalam masyarakat.

Persoalan lain yang mengemuka adalah peran yang lebih besar bagi perempuan di masyarakat, pendidikan seks, upah yang sama dengan laki-laki atas pekerjaan yang sama, peningkatan kondisi ekonomi petani, dan pelatihan bagi perempuan petani. Isu-isu ini kelak menjadi garis perjuangan gerakan perempuan Indonesia.

Organisasi perempuan pertama Indonesia di zaman penjajahan Belanda muncul tahun 1912 di Batavia melalui gerakan Putri Mardika yang mendorong pendidikan wanita.

ipphos
Kongres Wanita Indonesia Bertempat di Bandung, 25 November 1952.

Organisasi yang terafiliasi dengan Boedi Oetomo (Budi Utomo) ini pada tahun 1913 menerbitkan majalah mingguan dengan terbitan perdana tentang perkawinan anak-anak dan poligami.

Selanjutnya, organisasi perempuan lain bermunculan, seperti Jong Java Meisjeskring (Kelompok Pemudi Jawa Muda) pada tahun 1915 dan organisasi perempuan Muhammadiyah, yakni Aisyiyah, pada tahun 1917.

Aktivitas mereka cukup progresif di zamannya. Tokoh Aisyiyah, seperti Siti Fatimah Dasuki dari Aisyiyah Medan, di medio 1920-an sudah mengajukan protes terhadap pengiriman buruh perkebunan ke Sri Lanka.

Terobosan RA Kartini

tropenmuseum/national museum of world cultures
Pembukaan “Kartinischool” (Sekolah Kartini) pada tanggal 2 Mei 1915 di Bogor di rumah Jalan Panaragan 19.

Sejak menjelang awal abad ke-20, para perempuan Indonesia mulai bangkit. Dimulai oleh Raden Ajeng Kartini dan adik-adiknya yang membangun sekolah untuk para perempuan Jawa pada akhir 1800-an dan awal tahun 1900.

Bahkan, setelah RA Kartini wafat, didirikan Sekolah Kartini pada tahun 1912 untuk mengejar kesetaraan kaum perempuan.

Dalam terbitan Kompas, April 2017, sejarawan Didi Kwartanada menerangkan, keberhasilan Kartini dibentuk oleh keluarga yang mendukung dan menerobos zamannya.

Kakek RA Kartini adalah Bupati Demak Pangeran Ario Tjondronegoro IV yang berkuasa sejak tahun 1850. Sebelum berkuasa di Demak, Tjondronegoro lebih dahulu menjadi Bupati Kudus dan Afdeling atau Residensi Jepara pada 1835.

tropenmuseum/national museum of worl cultures
Potret studio Raden Ajeng Kartini dengan orangtuanya, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya.

Ketika itu, ia berhasil menyelesaikan persoalan kelaparan di Jepara. Oleh karena dianggap berjasa menyelesaikan persoalan kelaparan itu, Pemerintah Hindia Belanda memberi gelar ”Pangeran” dan dikenal sebagai Pangeran Tjondronegoro IV. Sebelumnya, ia lebih dikenal dengan nama Raden Mas Adipati Aryo Hadiningrat.

”Dia mengambil guru privat Eropa untuk mengajar anak-anaknya. Dua putranya adalah dua dari empat Bupati Jawa pada 1870-an yang fasih berbahasa Belanda dan bahasa Eropa lainnya,” kata Didi.

Putra dari Tjondronegoro tersebut adalah Raden Samingun, yang kelak dikenal sebagai Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat yang mulai menjadi Bupati Jepara pada 1881. Sosroningrat tak lain adalah ayah Kartini.

Sementara saudara kandung Sosroningrat, Pangeran Aryo Hadiningrat, kelak menjadi Bupati Demak pengganti Tjondronegoro IV.

tropenmuseum/national museum of world cultures
RA Kartini.

Meski tidak terlalu mendukung RA Kartini, Hadiningrat yang membuat tulisan tentang ereschuld atau utang budi Belanda kepada kekayaan hasil bumi tanah jajahan Hindia Belanda, turut mendorong tumbuhnya Politik Etis di tahun 1890-an.

Bupati Sosroningrat sendiri dikenal mewarisi kombinasi keluhuran budaya Jawa dan pendidikan Barat dari sang ayah. Ia kemudian meneruskan modernisasi tanpa meninggalkan identitas Jawa kepada putra-putrinya.

Salah satu putranya, RM Sosrokartono, kakak kandung RA Kartini, mengenyam pendidikan Eropa di Jawa dan di Universitas Leiden, Belanda. Sosrokartono dikenal sebagai polyglot yang menguasai belasan bahasa.

”Dia sangat cerdas. Wartawan perang pertama asal Indonesia yang meliput Perang Dunia I di Eropa. Dia juga menjadi penerjemah resmi dalam perundingan damai Perang Dunia I dan penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa atau Volkenbond,” kata Didi.

Sosrokartono mampu membuat berita dalam bahasa Inggris dan Perancis tanpa cacat. Keahliannya berbahasa Perancis, turut diwariskan kepada RA Kartini dan adik-adiknya, Kardinah, Roekmini, dan Soemarti.

tropenmuseum/national museum of world cultures
Foto kabinet dengan potret bertandatangan oleh tiga bersaudara Kartini, Kardinah, dan Roekmini.
Foto ini diambil oleh studio Charls & Co. Op. pada 1 Mei 1902.

Didi menunjukkan salah satu foto Kartini dan adik-adiknya ketika berada di sekolah yang mereka dirikan. Kartini berdiri di depan papan tulis dengan mengajarkan cerita anak-anak dalam bahasa Perancis berjudul Le Petit Chaperon Rouge atau Si Tudung Merah.

Pada akhir 1800-an, Kartini dan adik-adiknya sudah mampu berkomunikasi dan mengajar tidak saja dalam bahasa Belanda, melainkan juga dalam bahasa Perancis! Kartini wafat tahun 1904.

Butuh waktu hingga akhirnya Kongres Perempuan Indonesia I diselenggarakan pada 1928. Sebelum itu, kondisi perempuan dan anak Indonesia masih terpuruk dan terpinggirkan.

tropenmuseum/national museum world cultures
Murid-murid perempuan sedang bermain di halaman “Kartinischool” (Sekolah Kartini) Bogor sekitar tahun 1920.

Sejarah terulang

Aktivis kesetaraan jender Ita F Nadia mengatakan, tantangan yang sempat dicetuskan Bung Karno dalam Kongres Perempuan I mendorong para aktivis perempuan mulai terjun ke dunia politik untuk menghadapi kekuasaan kolonial.

Kongres Perempuan I juga diikuti kelahiran Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI). Sempat mengalami perubahan nama beberapa kali, pada tahun 1929 akhirnya menjadi Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII).

Kongres PPII tahun 1930 di Surabaya dengan sangat terbuka memutuskan bahwa Kongres berasaskan Kebangsaan Indonesia, menjunjung kewanitaan, meneguhkan imannya”.

Saat itu, tujuan pergerakan wanita Indonesia diformulasikan, selain untuk memperjuangkan perbaikan derajat kedudukan wanita, juga memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan, serta mengisinya dengan pembangunan bangsa dan negara. Kebangsaan dan kemerdekaan sudah menjadi wacana di tengah tekanan pemerintah penjajah Belanda.

foris publications.
Kongres Perempuan Indonesia di Surabaya, 13 Desember 1930.

Suwarni Djojoseputro alias Suwarni Pringgodigdo menjadi salah satu motor gerakan tersebut yang mendorong peran aktif perempuan, peranan perempuan proletar atau marhaen, dan mendorong pendidikan nasional.

Namun, tragisnya, meski teknologi bertambah maju dan perekonomian tumbuh, nasib perempuan di tahun 2019 masih banyak yang dalam kondisi seperti di tahun 1928.

Model kolonialisme baru atau neokolonialisme dengan mengeksploitasi buruh murah terutama tenaga perempuan masih terjadi,” kata Ita Nadia.

“Gerakan intoleran yang menjadikan wanita dan anak sebagai obyek, kampanye poligami dan perceraian yang semena-mena, dan mengorbankan nasib perempuan serta anak juga masih terjadi sekarang. Ini seperti pengulangan sejarah di tahun 1928 ketika Kongres Perempuan Indonesia I digelar,” lanjutnya.

kompas/abdullah fikri ashri
Pelajar berkampanye isu tolak perkawinan anak dalam peluncuran Gerakan Bersama Stok Perkawinan Anak di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2017). Angka perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN dan tertinggi ketujuh di dunia.

Ia mencontohkan, kasus perkawinan anak seperti di tahun 1928, masih marak terjadi saat ini di Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Anak perempuan yang baru menginjak awal usia belasan tahun sudah dikawinkan dengan berbagai dalih.

Kasus lainnya, seperti janda-janda yang ditelantarkan, kampanye poligami, dan tekanan terhadap wanita oleh budaya patriarki masih menjadi “hantu” sekaligus teguran dalam peringatan Hari Ibu 2019.

Sungguh ironi, setelah perjuangan panjang para perempuan terdahulu, sejarah keterpurukan 80 tahun lalu malah kembali terulang…

 

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Iwan Santosa | Penyelaras Bahasa: Galih Rudanto | Fotografer: Abdullah Fikri Ashri | Pengolah foto: Toto Sihono | Produser: Prasetyo Eko, Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.