Hidup Berdampingan dalam Kesetaraan

Tidak kurang dari satu miliar penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas. Jumlah sumber daya manusia yang luar biasa. Sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.

Namun, sayangnya akses mereka terhadap keperluan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan masih terbatas.

Sejak lama, wacana kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas menjadi bahasan global. Namun, jalan panjang nan terjal mewarnai upaya mencapai kesetaraan itu.

kompas/alif ichwan
Sejumlah difabel dengan kostum ala zombie saat aksi teatrikal Festival Bebas Batas 2018 di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/10/18). Festival ini bagian dari edukasi bahwa difabel memiliki peranan yang sama dalam masyarakat.

Dunia mulai membuka tangan terhadap penyandang disabilitas setelah munculnya Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (KHPD).

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu instrumen internasional HAM yang komprehensif dan integratif yang mengatur tentang penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Pengesahan konvensi dilakukan setelah Ad Hoc Commitee of General Assembly berhasil mengegolkan negosiasi rancangan konvensi yang berlangsung dari tahun 2002 sampai dengan 2006.

kompas/wawan h prabowo
Para difabel dalam Pawai Budaya Disabilitas di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Mereka mendorong pemerintah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan menghapus syarat sehat jasmani dalam rekrutmen tenaga kerja karena diskriminatif.

Selanjutnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkannya pada 13 Desember 2006 di New York melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 

Dalam amanatnya, negara-negara anggota perjanjian tersebut wajib melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka juga wajib memberikan kepastian kesetaraan penyandang disabilitas di depan hukum.

Indonesia menjadi negara ke-9 dalam urutan 82 negara yang menandatangani  KHPD pada 30 Maret 2007. Hingga 2017, jumlahnya bertambah menjadi 175 negara anggota PBB yang menjadi negara pihak dari konvensi tersebut.

Regulasi Indonesia

Namun, dalam soal meratifikasi KHPD, Indonesia menjadi negara ke-107 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Setelah itu, pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya dalam mengayomi dan menjunjung hak penyandang disabilitas. Lima tahun kemudian, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Hadirnya UU ini penting karena terjadi perubahan cara pandang terhadap kaum disabilitas. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997, penyandang disabilitas masih dianggap sebagai obyek yang perlu belas kasihan.

kompas/totok wijayanto
Penyandang disabilitas berusaha melalui trotoar yang diberi tiang pembatas saat kampanye Bulan Patuh Pedestrian di Kebun Sirih, Jakarta, Rabu (30/8/2017). Masih banyak fasilitas umum yang belum ramah difabel.

Sementara di UU Nomor 8 Tahun 2016, kaum disabilitas diakui keberadaannya dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Penyebutan ”penyandang cacat” yang sebelumnya tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 diubah menjadi ”penyandang disabilitas” melalui peraturan tersebut.

Aturan baru tersebut secara tegas menyatakan kesetaraan hak disabilitas dengan tujuan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, dan mewujudkan taraf hidup yang lebih berkualitas dan mandiri.

Tahun ini, pemerintah mengeluarkan dua peraturan pemerintah (PP) sebagai kelanjutan untuk merealisasikan amanat undang-undang. Pertama, PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Kedua, PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

 Lawan stigma

Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas menurut data terbaru Riset Kesehatan Nasional Tahun 2018 sebanyak 920.000 jiwa dari berbagai jenis disabilitas.

Dilihat dari kelompok usia, penyandang usia anak (5-17 tahun) berjumlah tidak kurang dari 265.000  jiwa dan lansia (≥ 65 tahun) sebanyak 97.000 jiwa. Sementara jumlah penyandang disabilitas paling besar berada pada kelompok usia produktif (18-64 tahun) yang mencapai 558 jiwa.

kompas/ferganata indra riatmoko
Sri Lestari (45), penyandang disabilitas paraplegia (lumpuh separuh tubuh bagian bawah), menaiki kursi rodanya saat berlatih menyelam, didampingi instruktur Diveable di mata air Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (20/6/2019).

Lalu, sudahkah semua payung hukum tersebut melindungi kepentingan dan kesamaan hak untuk para disabilitas?

Hidup sebagai penyandang disabilitas di tengah lingkungan sosial yang masih penuh dengan stigma, rupanya bukanlah hal mudah. Hal ini tergambar dalam diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) yang diselenggarakan Litbang Kompas bersama para penyandang disabilitas.

Forum diskusi yang digelar Sabtu, 7 Desember 2019, ini bertujuan menangkap gambaran realita kesetaraan hak yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas.

litbang kompas/albertus krisna
Hernawati (65 tahun) dan Echi (27 tahun), dua penyandang disabilitas Tuna Daksa yang hadir dalam Focus Group Discussion “Menuju Kesetaraan Disabilitas” yang diselenggarakan Litbang Kompas (7/12/2019).

Diskusi yang melibatkan sembilan orang dengan beragam karakter disabilitas, yakni bisu, tuli, tunanetra, dan tunadaksa berjalan dinamis. Untuk narasumber penyandang bisu dan tuli, komunikasi dibantu oleh dua  penerjemah bahasa isyarat.

Para narasumber penyandang disabilitas ini berbagi pengalaman, bercerita seputar kehidupan keseharian, hingga harapan yang tak luput pula disematkan.

Pada dasarnya, mereka hanya ingin diterima selayaknya kebanyakan orang. Tidak ada pembedaan. Mereka tidak minta dikasihani, tidak pula minta diistimewakan secara berlebih.

kompas/tatang mulyana sinaga
Muklis Abdul Kholik (8), siswa kelas III SD Negeri 10 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merangkak menuju rumahnya sejauh 3 kilometer dari sekolah, Senin (12/11/2018).

Hidup keseharian penyandang disabilitas sebetulnya tak berbeda jauh dengan kehidupan orang lain pada umumnya. Mereka bekerja, kuliah, naik angkutan umum, bersepeda motor, dan aktivitas harian lainnya, sama seperti non-penyandang disabilitas. Semua kegiatan itu bisa dilakukan mandiri, tanpa harus dibantu orang lain.

Umumnya, para penyandang disabilitas sudah terlatih. Jiwa besar dan kepercayaan diri yang kuat mengalahkan rasa minder karena keterbatasan. Mereka justru tidak merasa dirinya berbeda dengan orang normal.

Namun, diakui masih sering terjadi labelisasi atau stigmatisasi dari lingkungan sosial kepada penyandang disabilitas. Akibatnya, dalam interaksi sosial, mereka acap menerima beragam bentuk perlakuan diskriminatif.

 

Perlakuan tersebut bahkan diterima juga dari lingkungan terdekat, yakni keluarga atau kerabat yang menganggap kehadiran penyandang disabilitas sebagai beban. Masih ada keluarga yang merasa malu sehingga menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.

Tidak sedikit pula penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif berupa olokan hingga pelecehan di tempat umum. Ada pula yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mandiri dan tak punya karya. Kemampuan mereka acap kali dianggap remeh, di bawah rata-rata orang normal.

Padahal, penyandang disabilitas sesungguhnya memiliki kemampuan dan potensi diri yang tak kalah dengan manusia normal pada umumnya. Hanya saja mereka butuh ruang untuk menunjukkan sekaligus mengekspresikan kemampuannya tersebut.

kompas/p raditya mahendra yasa
Aksi lompatan Daniel Patay saat merebut emas dari cabang renang 50 meter gaya dada dalam ajang ASEAN Para Games VI/2011di Kolam Renang Tirtomoyo, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/12/2012).

Tak cukup sampai di situ. Belum memadainya infrastruktur khusus di ruang-ruang publik juga menyulitkan akses penyandang disabilitas. Padahal, amanat untuk menyediakan akses infrastruktur yang ramah disabilitas telah diatur dalam regulasi.

Sarana transportasi publik, misalnya. Belum semua halte bus atau stasiun kereta dilengkapi dengan akses lantai khusus kursi roda, guiding block tunatera, hingga parkir kendaraan khusus disabilitas. Hal serupa juga akan banyak ditemui pada fasilitas umum lainnya, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hingga sekolah atau kampus.

Berbagai pengalaman buruk itulah yang justru menempa mental dan semangat penyandang disabilitas. Tekad mereka membuncah untuk membuktikan mereka layak diterima seperti orang-orang lainnya. Penyandang disabilitas berjuang melawan stigma dengan kemandirian dan karya nyata.

kompas/prayogi dwi sulistyo
Eka Setiawan (46) berjalan melintasi trotoar di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Rabu (3/1/2018). Di jalan ini, ada sejumlah tiang listik yang berdiri di jalur pemandu bagi tunanetra.

Subyek atau obyek?

Penyandang disabilitas semestinya bukan hanya dipandang sebagai obyek semata, melainkan justru sebagai subyek dalam eksistensinya bermasyarakat, berkarya, dan berargumen.

Mereka mestinya difasilitasi dengan kesempatan dan dukungan, termasuk pelibatan dalam pembuatan regulasi. Dengan begitu, aturan yang dibuat dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan kaum disabilitas.

Tak hanya sebatas kebutuhan infrastruktur fisik semata. Akses pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan perlu dibuka lebar bagi penyandang disabilitas.

kompas/totok wijayanto
Pegawai penyandang disabilitas Bank Mandiri melayani nasabah melalui sambungan telepon call center, Senin (18/4/2016). Penerimaan pegawai difabel merupakan upaya memberikan akses pekerjaan sesuai keahlian dan bakat para difabel.

Hingga saat ini penyandang disabilitas masih harus berjuang dari pintu ke pintu kementerian guna mengadvokasi pemenuhan hak-haknya.

Penyandang disabilitas berharap pemerintah bisa saling berkoordinasi antarlembaga dalam perencanaan dan implementasi program. Sebagai contoh, program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial yang dianggap belum selaras. Akibatnya, antarprogram tidak saling berkaitan dan menunjang satu dengan lainnya.

Karena itu, pelibatan langsung penyandang disabilitas dalam pembuatan regulasi, perencanaan, dan realisasi program dari pemerintah menjadi penting. Lewat ruang aspirasi dan pelibatan langsung itu, pemerintah juga telah secara nyata menerapkan prinsip kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Di atas semua itu, kesetaraan hak tidak mungkin terwujud tanpa peran serta dari masyarakat. Regulasi tentang kesetaraan disabilitas sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan bagi para penyandang, melainkan juga masyarakat luas. Pembenahan literasi menjadi kunci untuk mengubah iklim sosial agar lebih ramah disabilitas.

Tentu saja upaya mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tidak bisa hanya dengan mengesahkan aturan semata. Hidup berdampingan saling berangkulan sejatinya adalah kesetaraan yang menjadi tujuan bersama.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Eren Marsyukrilla (Litbang Kompas) | Fotografer: P Raditya Mahendra Yasa, Wawan H Prabowo, Alif Ichwan, Tatang Mulyana Sinaga, Prayogi Dwi Sulistyo, Ferganata Indra, Totok Wijayanto, Albertus Krisna | Infografik: Arjendro | Penyelaras bahasa: Wiwien Mindrasari | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.