Ada (Impor) Gula, Ada “Semut”

Manisnya gula tak hanya membuat lidah konsumen sulit berpaling. Lebih lanjut, manisnya (keuntungan) gula telah menjadikannya komoditas perdagangan yang diperebutkan, termasuk di tengah era pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Begitu manisnya gula, mendorong pemenuhan kebutuhannya dilakukan secara instan, yaitu dengan cara impor dari negara lain. Padahal, ada program swasembada dan revitalisasi pabrik gula yang mengolah tebu petani. Belum lagi hadirnya 10 pabrik gula baru yang dibangun pemerintah.

Di tahun pandemi ini, kebijakan dan regulasi tentang gula makin berwarna-warni, terutama untuk memperlancar masuknya gula impor, baik gula mentah (raw sugar) maupun gula konsumsi. Gula mentah merupakan bahan baku gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman.

kompas/priyombodo
Pekerja memanggang roti di industri roti skala kecil Langgeng Sari di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018). Industri ini rentan terdampak kenaikan harga bahan baku, seperti gula.

Padahal, Kementerian Pertanian memperkirakan, produksi gula nasional pada tahun ini bisa mencapai 2,42 juta ton atau naik 0,16 juta ton dari tahun 2019 yang sebanyak 2,26 juta ton.

Bahkan pada periode Juni-Juli 2020 yang merupakan puncak musim giling tebu, produksi gula nasional diperkirakan mencapai 430.000-530.000 ton. Sementara, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memprediksi, kebutuhan gula Indonesia pada 2020 mencapai 6,8 juta ton.

Memang, jumlah produksi gula tahunan nasional ini belum mampu mencukupi kebutuhan gula konsumsi dan gula industri yang masing-masing kisarannya sebesar 3 juta ton per tahun.

kompas/priyombodo
Gula kristal rafinasi.

Kekurangannya, terutama untuk kebutuhan bahan baku industri, harus diimpor dari sejumlah negara. Namun kerap kali petani menilai impor gula dari negara lain kurang terukur.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin menyebutkan, stok awal gula kristal putih untuk konsumsi langsung tahun 2020 mencapai 1,35 juta ton.

Dengan perkiraan kebutuhan gula kristal putih 1,15 juta ton selama Januari-Mei 2020, maka impor sebenarnya tidak diperlukan lagi. Namun, rupanya izin impor gula yang dikeluarkan pemerintah tidak mempertimbangkan stok gula tersebut.

 

 

Untuk menjaga pasokan gula di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan surat persetujuan impor ke sejumlah perusahaan. Izin dikeluarkan untuk mengimpor gula mentah yang akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) dan untuk impor GKP siap konsumsi.

Ada tiga perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah mengimpor GKP, yaitu Perum Bulog sebesar 50.000 ton, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) 50.000 ton, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 50.000 ton.

Untuk menjaga pasokan gula di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan surat persetujuan impor ke sejumlah perusahaan.

Pemerintah juga menugaskan perusahaan lain untuk mengimpor GKM, seperti PT Gendhis Multi Manis (GMM) selaku anak usaha Perum Bulog. Pada 6 Maret 2020, PT GMM mendapat persetujuan impor gula mentah 29.750 ton. Lalu pada 13 April 2020, GMM kembali mendapat persetujuan impor 35.000 ton.

Belum cukup, pemerintah menugaskan juga delapan perusahaan gula rafinasi yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) untuk mengimpor gula mentah. Mereka ditugaskan mengolah gula mentah menjadi GKP dan dijual ke pasar konsumsi sebanyak 250.000 ton.

kompas/lucky pransiska
Sebanyak 8.376 ton gula impor asal India diturunkan dari kapal Kwang Myong di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, (9/2/2007).

Memfasilitasi India

Selain itu, muncul juga regulasi tentang ketentuan impor gula. Selain mengubah parameter nilai kemurnian gula, regulasi baru itu memperbolehkan swasta ikut mengimpor gula untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Regulasi baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula. Ketentuan itu diundangkan pada 18 Februari 2020 dan berlaku 30 hari kemudian. Aturan ini menggugurkan regulasi sebelumnya, yakni Permendag No 117/2015.

Dalam regulasi baru, parameter nilai kemurnian yang berkaitan dengan warna gula diukur berdasarkan standar internasional atau IU (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis/ICUMSA).

lasti kurnia
Pekerja membongkar sebagian muatan gula asal India dari sebuah truk untuk memenuhi pesanan salah satu pedagang grosir di daerah Surabaya Selatan, Senin (12/5/2003).

ICUMSA untuk gula kristal mentah, misalnya, dari regulasi sebelumnya ditetapkan minimal 1.200 IU menjadi minimal 600 IU di regulasi baru. Adapun ICUMSA gula kristal rafinasi diubah dari maksimal 45 IU menjadi maksimal 75 IU. Sementara ICUMSA gula kristal putih diubah dari 70-200 IU menjadi 81-200 IU.

Tidak hanya itu, Permendag No 14/2020 juga memperbolehkan importir swasta mengimpor gula kristal putih untuk stabilisasi harga nasional di tingkat konsumen. Padahal, peraturan sebelumnya membatasi pelaksana impor gula untuk stabilisasi harga hanya oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Kementerian Perdagangan membuat regulasi itu agar gula impor dari India dapat masuk ke Indonesia.

Kementerian Perdagangan membuat regulasi itu agar gula impor dari India dapat masuk ke Indonesia. Akomodasi ini merupakan ”barter” agar ekspor kelapa sawit Indonesia ke India bisa berjalan lancar.

Tujuannya, untuk menstabilkan harga gula kristal putih (gula pasir) yang melonjak tinggi hingga di atas Rp 14.000-Rp 20.000 per kilogram sejak sebelum pandemi (Kompas, 28 Februati 2020). Harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) gula yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, yaitu Rp 12.500 per kg.

 

 

Janji importir

Setelah khawatir dengan maraknya impor gula mentah dan gula konsumsi sejak awal tahun, petani tebu di dalam negeri memperoleh angin segar. Sebab, 12 importir gula mentah sepakat akan membeli seluruh gula dari tebu petani hasil musim giling tahun ini.

Kesepakatan itu dinilai memberikan kepastian pendapatan bagi petani tebu. Namun, petani tetap khawatir kalau-kalau para importir tidak jadi merealisasikan kesepakatan tersebut.

Ini mengingat realisasi kebijakan pemerintah yang mewajibkan importir gula untuk menanam tebu masih sangat minim, terutama untuk yang bergerak di industri gula rafinasi. Kini para petani menunggu realisasi janji itu di tengah musim giling tebu yang tengah berlangsung saat ini.

Kedua belas importir itu adalah PT Sugar Labinta, PT Dharmapala Usaha Sukses, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Andalan Furnindo, PT Angels Products, PT Kebun Tebu Mas, PT Adikarya Gemilang, dan PT PT Priscolin. Harga yang disepakati untuk pembelian gula petani adalah Rp 11.200 per kg seperti tertuang dalam dokumen yang dikirimkan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Aris Toharisman mengapresiasi kesepakatan itu lantaran dapat menyokong gairah bertanam tebu. Kesepakatan itu juga memberikan kepastian penyerapan di tingkat petani. ”Artinya, ada kepastian pendapatan. Dampaknya, petani akan bertahan memproduksi tebu dan tidak mengalihkan lahannya,” ujarnya, saat dihubungi, Minggu (12/7/2020).

Aris menilai, kebijakan tersebut patut dipertahankan atau berkelanjutan. Dengan demikian, importir yang mendapatkan kuota impor tetap harus berkomitmen menyerap gula petani. Terlebih, mereka telah mendapat keuntungan dari disparitas harga sekitar 30 persen antara bahan baku gula mentah impor dengan tebu petani.

Seiring kesepakatan itu, harga lelang gula petani di pabrik gula membaik. Pekan lalu, nilai lelang berkisar Rp 10.900 per kg. Sebelumnya, harga lelang sempat turun dari Rp 10.700 pada awal Juni 2020 menjadi Rp 10.300 per kg pada akhir Juni 2020.

Sekretaris Jenderal APTRI M Nur Khabsyin menyatakan, kesepakatan antara APTRI dan 12 importir tersebut menjadi sentimen positif bagi harga gula di tingkat petani tebu. ”Petani tebu diminta tidak menjual gulanya di bawah Rp 11.200 per kg,” katanya.

Sekretaris Jenderal APTRI M Nur Khabsyin menyatakan, kesepakatan antara APTRI dan 12 importir tersebut menjadi sentimen positif bagi harga gula di tingkat petani tebu.

Kesepakatan muncul setelah APTRI mengadvokasi petani dalam pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada awal Juli 2020 terkait harga gula lokal yang tertekan. Saat itu, harga gula di tingkat petani hanya berkisar Rp 10.000 per kg.

Per 10 Juli 2020, harga gula di tingkat petani tebu telah mencapai Rp 10.975 per kg. Berdasarkan Permendag No 7/2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, harga acuan pembelian gula di tingkat petani ditetapkan Rp 9.100 per kg.

Nasib swasembada gula

Kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut dinilai jauh dari program swasembada gula nasional yang digaungkan sejak lima dekade terakhir. Selama kurun 2010-2020, mimpi mengejar swasembada gula sebenarnya tak reda.

Saat meninjau perkebunan tebu di lahan rawa di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 22 Mei 2017, mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis mampu mewujudkan swasembada gula putih pada tahun 2019.

Dengan kebutuhan gula putih 2,7 juta ton dan gula rafinasi untuk industri 3 juta ton per tahun serta produksi nasional berkisar 2,2-2,6 juta ton per tahun, target berswasembada dinilai bukan perkara sulit. Namun, alih-alih bertambah, lahan tebu justru berkurang dari 454.171 hektar pada 2015 menjadi 417.576 hektar pada 2018 (Kompas, 29 April 2020).

 

 

Revitalisasi pabrik gula (PG) juga tak terdengar gaungnya pada tahun ini. Per 2019, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN memiliki 41 pabrik dengan kapasitas total produksi sebanyak 167.000 ton tebu per hari (TCD).

Pada 2016, PTPN merevitalisasi tujuh PG dengan investasi Rp 4,7 triliun. Sekitar Rp 3,5 triliun berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

Ketujuh PG itu adalah PG Cinta Manis (PTPN VII), PG Mojo dan PG Rendeng (PTPN IX), PG Gempolkrep (PTPN X), PG Jatiroto dan PG Asembagus (PTPN XI), serta PG Bunga Mayang (PTPN VII). Kapasitas pabrik ditingkatkan dari di bawah 4.000 TCD menjadi 4.000 TCD.

Pada awal 2019, empat pabrik gula PTPN yang sudah direvitalisasi tersebut siap beroperasi. Keempat pabrik itu adalah PG Mojo dari kapasitas 2.500 TCD menjadi 4.000 TCD, PG Rendeng dari 2.500 TCD menjadi 4.000 TCD pada pertengahan musim giling, PG Asembagus dari 3.000 TCD menjadi 6.000 TCD, dan PG Jatiroto dari 7.500 TCD seharusnya ke 8.500 TCD.

Namun, beroperasinya pabrik-pabrik itu rupanya belum signifikan menambah kapasitas produksi. Sebab, dari 41 PG, hanya 32 pabrik yang akan beroperasi. Sisanya akan dialihfungsikan dan dihentikan operasinya (Kompas, 20 Januari 2019).

Pemerintah juga telah membangun 10 PG baru dengan target total produksi mencapai 2,8 juta ton per tahun. Dari 10 PG itu, sembilan di antaranya telah beroperasi, yaitu PT Laju Perdana Indah, PT Sukses Mantap Sejahtera, PT Gendhis Multi Manis, PT Kebun Tebu Mas, PT Industri Gula Glenmore, PT Adhi Karya Gemilang, PT Rejoso Manis Indo, PT Pratama Nusantara Sakti, dan PT Jhonlin Batu Mandiri. Adapun untuk PT Muria Sumba Manis baru akan beroperasi pada Desember 2020.

Namun dengan keberadaan PG-PG baru itu, kenapa impor gula mentah justru semakin meningkat dan malah mengimpor gula kristal putih (gula konsumsi) pada tahun ini? Lagi-lagi harus dipastikan, pabrik ini jangan sampai tidak memenuhi kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan, salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan adalah usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20 persen dari keseluruhan bahan baku berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Sudahkah hal ini terpenuhi? Atau ingin main mudahnya saja dengan mengimpor gula mentah untuk diolah menjadi gula rafinasi atau gula konsumsi?

Di sisi lain, pemburu rente masih mengintai dan siap beraksi memainkan harga gula pada momen-momen tertentu. Pada 25 Mei 2020, Kementerian Perdagangan mendatangi gudang sebuah distributor di Malang, Jawa Timur. Distributor tersebut diduga menjual gula kepada 4-5 distributor lain dengan harga di atas HET Rp 12.500 per kg (Kompas, 22 Mei 2020).

Tindakan itu dinilai merugikan konsumen karena turut memicu harga gula tetap tinggi. Kementerian Perdagangan tengah memeriksa distributor tersebut. Distributor ini mendapat pasokan dari salah satu produsen yang ditugaskan pemerintah mengolah gula rafinasi menjadi gula konsumsi.

Kasus ini diduga hanyalah puncak gunung es. Modus serupa ditengarai juga dilakukan produsen dan distributor di tempat lain. Kebijakan yang ditempuh pemerintah di tengah tingginya harga gula di pasaran dan pandemi Covid-19 rentan dimanfaatkan oleh para pemburu rente. Gula memang terasa manis. Hati-hati, jangan sampai, ada (impor) gula, ada ”semut” (pemburu rente).

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Hendriyo Widi, Paschalia Judith J, Mukhamad Kurniawan, Agnes Theodora | Fotografer: Priyombodo, Lucky Pransiska, P Raditya Mahendra Yasa, Totok Wijayanto, Ferganata Indra Riatmoko, Riza Fathoni, Bahana Patria Gupta, Agus Susanto, Hendriyo Widi, Siwi Yunita | Infografik: Ningsiawati, Arie Nugroho | Ilustrasi kover: Cahyo Heryunanto | Olah foto: Arjendro Darpito | Penyelaras bahasa: Hibar Himawan | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.