Api dalam Sekam di Keraton Yogyakarta (1)

Awal Desember 2020, Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengambil keputusan mengejutkan dengan memberhentikan dua adiknya dari jabatan penting di Keraton. Pemberhentian ini menguak lagi konflik internal Keraton sejak bertahun silam, konflik yang berkelindan antara suksesi raja Keraton, status keistimewaan, dan kesejahteraan rakyat.

Untuk memahami secara utuh konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta, kiranya perlu menengok kembali peristiwa 6 Maret 2015. Saat itu, Sultan HB X secara mendadak mengumumkan maklumat di Keraton. Sultan hadir mengenakan beskap warna hijau bermotif bunga-bunga, bawahan kain batik, dan belangkon warna hijau.

Untuk memahami secara utuh konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta, kiranya perlu menengok kembali peristiwa 6 Maret 2015.

Kostum Jawa yang dikenakan Sultan menjadi simbol hari itu dia tampil sebagai Raja Keraton Yogyakarta, bukan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, selama ini, sebagai raja sekaligus gubernur, Sultan jarang tampil di depan publik memakai busana adat Jawa. Dia lebih sering memakai kemeja batik lengan panjang dan celana panjang dalam kapasitas sebagai gubernur, saat menghadiri acara pemerintah daerah atau menerima tamu di Keraton.

Sultan tiba di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta beserta istri dan empat putrinya yang juga memakai kostum Jawa. Sejumlah tamu penting, seperti Adipati Kadipaten Pakualaman, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam IX, dan sejumlah adik Sultan juga turut hadir.

Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, adik Sultan yang di kemudian hari menjadi pengkritik paling keras sang kakak, juga datang. Bahkan, saat itu, GBPH Prabukusumo bertugas membawakan map berisi pernyataan yang akan dibacakan Sultan. Sesaat setelah Sultan tiba di Bangsal Kencana, Prabukusumo menyerahkan map tersebut kepada sang kakak, lalu duduk bersama kerabat lain untuk menyimak.

Sultan membacakan sebuah pernyataan yang disebut sabda tama dan menjadi babak pembuka dari rangkaian konflik internal di Keraton Yogyakarta. Sabda tama yang memuat delapan poin itu dibacakan Sultan dalam bahasa Jawa.

Pada poin kedua, Sultan menyatakan, tidak seorang pun kecuali raja bisa memutuskan atau berbicara tentang Keraton Yogyakarta, terutama terkait takhta Keraton.

”Ora isa sapa wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu gandheng cenenge karo tatanan pamerintahan, kang bisa mutusake Raja,” kata Sultan kala itu.

kompas/haris firdaus
Sri Sultan Hamengku Buwono X membacakan sabda tama atau amanat di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta, Jumat (6/32015).

Terkait suksesi

Sabda tama Sultan diyakini terkait perdebatan soal suksesi raja di Keraton Yogyakarta yang saat itu tengah menghangat. Perdebatan muncul seiring pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pembahasan Raperdais oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan DPRD DIY menimbulkan perdebatan karena ada pasal yang secara tak langsung mengharuskan gubernur dan wakil gubernur DIY dijabat laki-laki. Pasal itu menyatakan, calon gubernur dan calon wakil gubernur DIY wajib menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Perdebatan soal pasal itu pun melebar ke masalah suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta. Sebab, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, raja Keraton Yogyakarta otomatis menjabat gubernur DIY. Masalah ini kian pelik karena Sultan Hamengku Buwono X tidak memiliki anak lelaki.

Saat itu, dalam beberapa kesempatan, Sultan meminta pasal soal riwayat hidup calon gubernur DIY itu direvisi agar tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Namun, tiga adik Sultan, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, dan GBPH Yudhaningrat, tidak setuju dengan pendapat kakak mereka. Ketiganya beranggapan, raja Keraton Yogyakarta harus dijabat laki-laki.

kompas/haris firdaus
Adik lelaki Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo (tengah) saat berbincang dengan tokoh masyarakat di rumah salah seorang pangeran keraton, GBPH Yudhaningrat, di Yogyakarta, Kamis (7/5/2015). Dalam pertemuan itu, mereka membahas sabda raja yang dikeluarkan Sultan HB X.

Dalam wawancara dengan Kompas pada 9 Maret 2015, GPBH Prabukusumo mengatakan, setelah menyimak isi sabda tama Sultan, sejumlah kerabat Keraton terkejut. ”Saya sendiri kaget dengan sabda tama seperti itu. Adik-adik kami yang di Jakarta juga kaget. Saya merasa sabda tama itu tidak mencerminkan pribadi Ngarsa Dalem (Sultan) yang selama ini saya hormati dan kagumi,” katanya.

Prabukusumo menyatakan, para kerabat Keraton Yogyakarta, termasuk dirinya, punya kewajiban melestarikan paugeran atau aturan adat di Keraton, utamanya terkait takhta raja. Dia menyebut, adat istiadat Keraton jelas menyatakan, raja harus diduduki seorang laki-laki. ”Hal itu berlaku sejak sultan pertama hingga ke-10. Harus diingat, paugeran tidak bisa diubah,” ujarnya.

Meski memiliki kedudukan tertinggi untuk mengambil keputusan, Sultan tidak boleh menyalahi paugeran. ”Analoginya sama dengan Presiden yang tak boleh mengambil keputusan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” katanya.

Sabda raja

Perbedaan pendapat di antara kerabat Keraton Yogyakarta itu kian tajam setelah Sultan HB X mengeluarkan sabda raja pada 30 April 2015. Berbeda dengan saat pembacaan sabda tama, wartawan tidak diperkenankan hadir ketika Sultan membacakan sabda raja di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta.

Menurut penuturan salah seorang kerabat Keraton Yogyakarta, Sultan memakai pakaian kebesaran raja, termasuk kuluk atau mahkota berwarna biru dan sumping atau hiasan telinga, saat membacakan sabda raja. Pengenaan pakaian ini menunjukkan, momen pembacaan sabda raja lebih penting dibanding saat pembacaan sabda tama.

Pada saat sabda raja, Sultan HB X mengumumkan perubahan gelarnya sebagai raja.

Pada saat sabda raja, Sultan HB X mengumumkan perubahan gelarnya sebagai raja. Sebelumnya, gelar lengkap Sultan HB X adalah Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadasa Ing Ngayogyakarto Hadiningrat.

Adapun setelah sabda raja, gelar tersebut diubah menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgenging Bawono Langgeng Langgenging Tata Panatagama.

 

Sesudah pergantian gelar, Sultan HB X sempat mengajukan permohonan penetapan nama barunya ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun, permohonan itu kemudian ditarik kembali. Saat ini, Sultan memakai dua gelar atau nama berbeda. Nama Sultan Hamengku Buwono X dipakai dalam posisi sebagai Gubernur DIY, sedangkan Sultan Hamengku Bawono Ka 10 dipakai dalam posisi sebagai raja.

Sementara itu, pada 5 Mei 2015, Sultan kembali mengeluarkan dhawuh (perintah) raja yang berisi perubahan gelar putri pertamanya yang sebelumnya bernama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram.

Sejumlah pihak berpendapat, penggantian gelar itu pertanda GKR Pembayun telah diangkat sebagai putri mahkota dan dipersiapkan menjadi raja berikutnya. Hal itu memperuncing kembali pro-kontra mengingat raja Keraton Yogyakarta selalu dijabat laki-laki.

Beberapa adik Sultan HB X, termasuk GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat, menyatakan tidak setuju dengan isi sabda raja dan dhawuh raja itu. Isi sabda raja dan dhawuh raja dinilai tak sesuai dengan paugeran Keraton Yogyakarta. Perbedaan pendapat itulah yang memunculkan konflik internal di Keraton beberapa tahun terakhir.

 

 

Pemberhentian

Konflik kian memuncak setelah 2 Desember 2020, Sultan HB X membuat dhawuh dalem atau perintah raja yang berisi pemberhentian GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat dari jabatannya. Menariknya, dua posisi strategis itu diberikan kepada dua putrinya.

Posisi GBPH Prabukusumo sebagai Penggedhe Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Nityabudaya digantikan putri kelima Sultan HB X, GKR Bendara. Sementara posisi GBPH Yudhaningrat sebagai Penggedhe KHP Parwabudaya digantikan putri pertama Sultan HB X, GKR Mangkubumi. Meski sudah ditetapkan sejak 2 Desember lalu, pemberhentian itu baru diketahui publik beberapa hari terakhir setelah foto dokumen dhawuh dalem tersebut tersebar luas.

Sultan HB X menyatakan, GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat diberhentikan karena tidak aktif melaksanakan tugasnya selama lima tahun terakhir. Nek gelem aktif yo rapopo (kalau mau aktif ya enggak apa-apa). Masak ming (cuma) gaji buta. Lima tahun ora (tidak) bertanggung jawab,” ujar Sultan, Kamis (21/1/2021), di kantor Gubernur DIY.

Sultan menyebut, sebagai penggedhe atau pejabat di Keraton Yogyakarta, GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat mendapat gaji atau honor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para abdi dalem serta pejabat di Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sejak beberapa tahun lalu mendapatkan honor dari dana keistimewaan DIY yang bersumber dari APBN.

kompas/ferganata indra riatmoko
Baliho berisi tulisan Sabda Tama dari Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X yang dipasang di Titik Nol, Yogyakarta, Rabu (4/7/2012). Sabda tama tersebut berisi penegasan sifat Keistimewaan Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Sultan menampik pemberhentian GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat karena keduanya berbeda pendapat dengan dirinya soal sabda raja 2015. Ia menyebut, beberapa kerabat Keraton yang tak setuju dengan dirinya tidak ia berhentikan karena masih menjalankan tugas.

Enggak ada hubungannya. Wong nyatanya yang ndak setuju sama saya, kalau tetap melaksanakan tugas, juga ndak saya berhentikan,” ungkap Sultan.

Kepada sejumlah wartawan, GBPH Yudhaningrat sempat menyampaikan, gajinya dari Keraton sebagai Penggede Kawedanan Hageng Punakawan Purwabudaya Keraton Yogyakarta sebesar Rp 75.000 per bulan. Itu pun sudah tidak lagi ia terima sejak 2015.

Adapun gaji dari dana keistimewaaan (danais) sebagai konsekuensi posisi menjadi salah satu pangeran Keraton sebesar Rp 3.190.000 per bulan ditambah Rp 345.000 per bulan sebagai manggalayuda (semacam panglima tertinggi pasukan) yang diterimakan secara rapel setiap empat bulan sekali. Ini diberikan kepada semua pangeran Keraton, termasuk yang tak aktif, sebagai konsekuensi Undang-Undang Keistimewaan Tahun 2012.

kompas/ferganata indra riatmoko
Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan Sabda Tama di Bangsal Kencono Keraton Yogyakarta, Yogyakarta, Kamis (10/5/2012). Sabda Tama berisi penegasan sifat Keistimewaan Yogyakarta yang diwujudkan, antara lain dalam hal penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta.

Mengenai pemberhentian tersebut, GBPH Prabukusumo mengakui, beberapa tahun terakhir, dirinya dan GBPH Yudhaningrat tidak aktif di Keraton Yogyakarta. Namun, menurut dia, keputusan tidak aktif itu diambil karena ia dan GBPH Yudhaningrat tidak setuju dengan sabda raja yang dikeluarkan Sultan HB X.

Prabukusumo menyebut, sabda raja pada 2015 itu melanggar paugeran atau aturan adat. Memang sudah enam tahun kulo mboten purun (saya tidak mau) aktif di Keraton sejak adanya sabda-sabda yang melanggar paugeran,” ujarnya.

Selain itu, Prabukusumo menilai, dhawuh dalem tentang pemberhentian dirinya dan GBPH Yudhaningrat tidak sah. Sebab, dalam dhawuh dalem itu, Sultan memakai gelar Sultan Hamengku Bawono Ka 10, bukan Sultan Hamengku Buwono X. Keraton Yogyakarta tidak mengenal nama Bawono. Artinya, surat itu batal demi hukum,” katanya.

kompas/djoko poernomo
Penganugerahan gelar pangeran kepada empat putra lelaki Sultan Hamengku Buwono IX yang masuk masa akil balik, di Bangsal Kencono Keraton Yogyakarta, Sabtu (23/7/1988). Acara ini dihadiri para putra lainnya, seperti GBPH Mangkubumi yang kini Sultan HB X (enam dari kiri).

Suksesi

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bayu Dardias, menilai, pemberhentian GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat tak lepas dari konflik internal Keraton. Bayu yang intens meneliti kerajaan-kerajaan di Nusantara itu mengatakan, adik-adik Sultan HB X berpendapat bahwa raja hanya bisa dijabat oleh laki-laki sesuai tradisi turun-temurun di Keraton Yogyakarta.

Sejak berdiri tahun 1755, raja Keraton Yogyakarta selalu dijabat laki-laki. Bahkan, pernah ada pengalaman saat raja yang bertakhta tak memiliki anak lelaki, takhta raja diserahkan kepada adik lelakinya.

Peristiwa itu terjadi saat masa kepemimpinan Sultan HB V. Dalam buku Kronik Suksesi Kraton Jawa 1755-1989, Susilo Harjono menuturkan, saat Sultan HB V mangkat, dia belum memiliki anak lelaki dari kedua permaisurinya. Salah seorang permaisuri Sultan HB V, GKR Kencono, tidak memiliki anak laki-laki. Adapun permaisuri lainnya, yakni GKR Kedhaton, saat itu sedang hamil.

Oleh karena itu, setelah Sultan HB V mangkat, adik lelaki sang raja kemudian diangkat menjadi Sultan HB VI. Padahal, sesudah itu, GKR Kedhaton akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki dari Sultan HB V. Meski begitu, anak laki-laki dari Sultan HB V itu tetap tidak bisa menjadi raja.

 

 

Peristiwa suksesi dari Sultan HB V ke Sultan HB VI itu menjadi salah satu dasar argumen bagi pihak yang berpendapat bahwa raja di Keraton Yogyakarta harus laki-laki. Namun, Bayu menuturkan, Sultan HB X memiliki pendirian berbeda. Melalui sabda tama, sabda raja, dan dhawuh raja, Sultan HB X dinilai berupaya menjadikan putri pertamanya sebagai raja berikutnya.

Bayu mengatakan, keputusan Sultan HB X untuk mengganti gelar bisa dianggap sebagai salah satu upaya memuluskan jalan sang putri menjadi raja. Sebab, dalam gelar barunya, Sultan menghapuskan predikat Kalifatullah” yang ada pada gelar lamanya. Menurut Bayu, penghapusan dilakukan karena gelar Kalifatullah atau pemimpin agama dalam Islam sangat identik dengan sosok laki-laki.

Penggantian gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi juga menjadi indikasi kuat bahwa putri pertama Sultan HB X itu telah diangkat menjadi putri mahkota yang disiapkan sebagai calon raja berikutnya.

Bayu yang menyelesaikan studi doktoral di Australian National University tentang raja-raja Nusantara menambahkan, penggantian gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi juga menjadi indikasi kuat bahwa putri pertama Sultan HB X itu telah diangkat menjadi putri mahkota yang disiapkan sebagai calon raja berikutnya. Sebab, dalam sejarah Keraton Yogyakarta, nama Mangkubumi identik dengan putra mahkota atau calon raja. Ada tiga raja yang pernah menyandang nama Mangkubumi sebelum naik takhta, yakni Sultan HB I, HB IV, dan HB X.

Anggapan bahwa GKR Mangkubumi telah ditunjuk menjadi putri mahkota itu kian memperuncing konflik internal Keraton Yogyakarta. Bayu menuturkan, saat ini, konflik internal di Keraton Yogyakarta masih seperti api dalam sekam karena belum terlihat secara keseluruhan. Wujud konflik yang tampak saat ini pun baru sebatas saling lempar pernyataan di media massa.

kompas/ferganata indra riatmoko
Bangunan Siti Hinggil di kompleks Keraton Yogyakarta, Yogyakarta, Rabu (26/12/2012).

Namun, apabila nanti proses suksesi raja sudah saatnya dilakukan, konflik tersebut diyakini akan bertambah besar. Oleh karena itu, Bayu berharap, pemerintah ikut turun tangan agar konflik yang ada bisa diselesaikan dan tak sampai membuat Keraton Yogyakarta terpecah seperti kerajaan lain. Keraton Yogyakarta itu adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya,” ucapnya. (Bersambung)

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Haris Firdaus, Gregorius Magnus Finesso, Nino Citra Anugrahanto | Fotografer: Haris Firdaus, Ferganata Indra Riatmoko | Infografik: Ismawadi | Olah foto: Ismawadi | Ilustrasi kover: Supriyanto | Penyelaras bahasa: Yuliana Karim | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.