Api dalam Sekam di Keraton Yogyakarta (2)

Kekuasaan dan kepentingan erat berkelindan dalam konflik internal di Keraton Yogyakarta. Aset kerajaan dan gelontoran triliunan rupiah dana keistimewaan akan menjadi kelolaan siapa yang berkuasa. Kebijakan para raja pendahulu yang mengabdikan takhta bagi kepentingan rakyat, bukan golongan, apalagi keluarga, seyogianya jadi pijakan.

Dilantik sebagai raja sejak 1940, Dorodjatun atau dikenal bergelar Sultan Hamengku Buwono (HB) IX resah dengan pendudukan Jepang yang dikenal kejam dan bengis sejak menjajah Nusantara pada 1942.

Alih-alih mencari keselamatan diri karena bertakhta sebagai raja, Sultan HB IX justru menggunakan posisinya untuk menyelamatkan rakyat. Diajukanlah pembangunan ”megaproyek” Selokan Mataram untuk mencegah pengiriman warga Yogyakarta dari kerja paksa atau romusha.

arsip kitlv
Pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Keraton Yogyakarta pada 18 Maret 1940. Di sampingnya, Gubernur Yogyakarta L. Adam.

Dalam buku Takhta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, yang dihimpun Mohamad Roem dkk (1982), tertulis, Sultan HB IX meyakinkan Jepang bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta bukan daerah subur yang mampu menghasilkan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduk.

Alasannya, wilayah Yogyakarta sempit dan hanya sedikit tanah yang dapat ditanami karena sebagian selalu tergenang air pada musim hujan, sementara wilayah lainnya kering dan tak subur.

Alih-alih mencari keselamatan diri karena bertakhta sebagai raja, Sultan HB IX justru menggunakan posisinya untuk menyelamatkan rakyat.

Dengan alasan agar daerahnya mampu menyetorkan hasil bumi kepada Jepang, Sultan kemudian meminta dana untuk membangun irigasi. Jepang pun memberikan dana untuk pembangunan saluran dan pintu air guna mengatur air hujan dari daerah langganan banjir, terutama di daerah Adikarto (sekarang bagian Kulon Progo), untuk dibuang ke laut selatan.

Selain itu, dibangun juga saluran untuk mengalirkan air dari Kali Progo ke daerah kering yang kekurangan air di daerah Sleman ke arah timur. Saluran irigasi yang bermula di Bendungan Ancol, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, itu menghubungkan Kali Progo di barat dan Kali Opak di timur. Irigasi itu berakhir di wilayah Kalasan, Sleman. Menurut kepercayaan, wilayah Yogyakarta akan makmur apabila Sungai Progo disatukan dengan Sungai Opak.

arsip tropenmuseum
Jembatan air bagian dari Saluran Van der Wijck dekat Susuhan, Yogyakarta, yang sekarang menjadi bagian dari jaringan induk Saluran Mataram.

Selokan Mataram sepanjang sekitar 30,8 kilometer dibangun tahun 1944 untuk mengairi areal pertanian seluas 15.734 hektar. Sejak adanya Selokan Mataram, lahan pertanian di Yogyakarta memang menjadi lebih subur. Saluran dan pintu air yang dibangun tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Selokan MataramDalam bahasa Jepang disebut Gunsei Hasuiro dan Gunsei Yosuiro. Kedua proyek saluran ini mampu membantu wilayah Yogyakarta menekan kekurangan pangan dengan hasil pertanian sekalipun beberapa persennya disetorkan kepada Jepang.

Selain itu, pembangunan Selokan Mataram juga menghindarkan warga Yogyakarta dari panggilan menjadi romusha. Sebab, pembangunan saluran sepanjang 30 kilometer yang dilengkapi bendungan, tanggul, jembatan, dan infrastruktur lain itu membutuhkan banyak tenaga. Inilah yang dipakai sebagai alasan Sultan menolak perintah pengiriman penduduk untuk dijadikan romusha. Tentu, bekerja di daerah sendiri dengan pengawasan Keraton lebih manusiawi ketimbang romusha di bawah pengawasan serdadu Jepang.

Begitulah seorang raja mengabdikan takhtanya untuk menyelamatkan sekaligus menyejahterakan rakyat. Tak salah jika figur Sultan HB IX begitu dicintai rakyatnya hingga akhir hayat. Puluhan tahun berselang, konflik internal di keraton justru mendera anak-anaknya yang membuat rakyat terbelah.

Dana keistimewaan   

Masalah yang dihadapi Keraton Yogyakarta sebenarnya bukan hanya terkait suksesi. Beberapa waktu terakhir, muncul desakan agar Keraton Yogyakarta lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran dana keistimewaan DIY. Keterbukaan ini penting karena beberapa tahun terakhir keraton menerima dana hibah dari Pemda DIY yang bersumber dari dana keistimewaan DIY.

Dalam wawancara dengan Kompas pada Juli 2020, Kepala Dinas Kebudayaan DIY saat itu, Aris Eko Nugroho, mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, Pemda DIY memberikan hibah berupa uang dari dana keistimewaan DIY untuk dua institusi kerajaan tradisional di provinsi itu, yakni Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

”Dalam penganggaran dana keistimewaan, hibah berupa uang sampai saat ini diberikan terutama untuk Keraton dan Pura (Pakualaman). Kalau hibah dalam bentuk barang, bisa untuk masyarakat, misalnya dalam bentuk gamelan,” ungkap Aris.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bayu Dardias memaparkan, takhta raja di Keraton Yogyakarta harus diakui akan membawa banyak keuntungan, baik secara politik maupun ekonomi. Dari sisi politik, sesuai UU Keistimewaan DIY, orang yang menjabat raja di Keraton Yogyakarta bakal otomatis menjabat gubernur DIY tanpa proses pemilihan kepala daerah (pilkada).

 

 

Berbeda dengan masa jabatan gubernur di daerah lain yang terbatas waktu, jabatan gubernur DIY bisa dipegang seumur hidup. ”Dalam UU Keistimewaan DIY jelas disebut bahwa siapa pun yang menjadi sultan akan menjadi gubernur tanpa pilkada. Dan jabatan gubernur itu tidak dibatasi masa jabatan, berlaku seumur hidup,” ujar Bayu yang menamatkan studi doktoralnya tentang raja-raja Nusantara di Australian National University.

Bayu menambahkan, seseorang yang menjadi raja di Keraton Yogyakarta juga akan menguasai aset cukup banyak, terutama dalam bentuk tanah. Berdasarkan UU Keistimewaan DIY, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mempunyai hak milik atas tanah. Tanah milik Keraton Yogyakarta kerap disebut Sultan Ground, sedangkan tanah milik Kadipaten Pakualaman disebut Paku Alam Ground.

Dalam disertasinya yang berjudul Defending the Sultan’s Land: Yogyakarta, Control over Land and Aristocratic Power in Post-Autocratic Indonesia, Bayu memaparkan, pada tahun 2015, luas tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground diperkirakan mencapai 5.821 hektar atau sekitar 1,83 persen dari total luas wilayah DIY. Angka itu didapat Bayu berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Pemda DIY pada tahun tersebut.

 

 

Selain itu, berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 339/KEP/2020 yang mengatur penetapan penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang, alokasi dana hibah untuk Keraton Yogyakarta pada 2020 sekitar Rp 76,8 miliar. Adapun alokasi dana hibah untuk Kadipaten Pakualaman tahun 2020 sebesar Rp 24 miliar.

Di sisi lain, dana keistimewaan dari pemerintah pusat untuk DIY terus naik. Dana dialokasikan untuk urusan kebudayaan, pertanahan, tata ruang, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, serta urusan kelembagaan. Sejak 2013, alokasi dana keistimewaan meningkat pesat.

Pada 2013 dialokasikan Rp 231,4 miliar, pada 2014 berlipat menjadi Rp 523,9 miliar, kemudian pada 2015 sebesar Rp 547,5 miliar. Pada 2016, nilai dana keistimewaan kembali naik menjadi Rp 547,5 miliar, sedangkan pada 2017 mencapai Rp 800 miliar dan pada 2018 sekitar Rp 1 triliun. Pada 2019, dana keistimewaan telah mencapai Rp 1,2 triliun dan pada 2020 menembus Rp 1,32 triliun.

Kemiskinan

Hanya saja, gelontoran dana keistimewaan itu sampai sekarang belum memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat. Dalam laporan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR disebutkan bahwa sejak 2013 hingga 2018, meski dari segi pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia tergolong baik, angka kemiskinan di DIY berada di atas rata-rata nasional, bahkan menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa.

Pada 2018, misalnya, persentase penduduk miskin DIY mencapai 12,13 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 9,82 persen. Angka ini juga terendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Angka kemiskinan di Jawa Tengah, misalnya, pada tahun yang sama sebesar 11,32 persen, Jawa Timur 10,98 persen, dan Jawa Barat 7,83 persen.

Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, mengatakan, Keraton Yogyakarta harus mengelola anggaran dana keistimewaan DIY secara transparan. Selain itu, pemanfaatan dana keistimewaan itu juga diharapkan lebih partisipatif atau melibatkan masyarakat luas. ”Selain transparansi, pelibatan masyarakat menjadi penting,” ujarnya.

 

 

Transparansi dan pelibatan masyarakat itu penting karena selama ini sebagian proyek yang dijalankan Keraton Yogyakarta justru mendapat kritik dari masyarakat. Salah satu proyek yang mendapat kritik itu adalah pembangunan pagar di sekeliling Alun-alun Utara Yogyakarta yang menghabiskan anggaran Rp 2,3 miliar.

Pembangunan pagar yang dilakukan pada pertengahan tahun 2020 itu menggunakan dana hibah yang bersumber dari dana keistimewaan DIY. Pemda DIY menyebut pembangunan pagar itu dilakukan untuk mengembalikan kondisi Alun-alun Utara seperti pada masa Sultan HB I.

Namun, menurut Baharuddin, banyak pihak yang justru mempertanyakan manfaat pembangunan pagar tersebut. Apalagi, pembangunan pagar dengan anggaran tak sedikit itu dilakukan saat sebagian masyarakat DIY mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

”Apakah pembangunan pagar di Alun-alun Utara itu bermanfaat untuk masyarakat? Karena sekarang masyarakat justru jadi sulit masuk alun-alun. Jangan-jangan pembangunan pagar itu malah membuat batas antara keraton dan rakyat,” ungkap Baharuddin.

 

 

Rekonsiliasi

Dalam konflik di keraton ini, secara umum, suara warga di DIY relatif terbelah. Ada yang mendukung Sultan, tetapi tak sedikit pula yang berharap kedewasaan keraton dalam menyikapi suksesi kekuasaan.

”Sebenarnya sulit juga. Sebab, bagaimanapun, rakyat di Yogya sudah terbiasa ikut kata raja. Itu, kan, sudah jadi kultur,” ujar Dwi Cahayani (34), warga Imogiri, Kabupaten Bantul. Untuk itu, dia lebih berharap ada perdamaian antara Sultan dan kedua adiknya.

Sementara J Adi Satyagraha (47), warga Sleman, berpendapat, sebagai raja yang bijak, Sultan semestinya lebih legawa untuk mengikuti tata cara dan paugeran yang selama ini menjadi adat istiadat di Keraton, termasuk soal suksesi.

”Masyarakat sudah saling menggosip. Bahkan, sampai ada yang bilang, ’Kok Sultan terlihat banget ingin melanggengkan dinasti kekuasaan’. Menurut saya pribadi, apa yang dilakukan Sultan menjadi contoh yang tidak elok bagi kami rakyat kecil. Bisa dibilang, kami diajari menghalalkan semua cara untuk mendapat harta atau kekuasaan,” tutur Adi.

Kondisi ini diamini Arie Sujito, pengamat sosiologi budaya dari Universitas Gadjah Mada. Menurut dia, munculnya persoalan ”royal family” lingkungan keraton dalam ruang publik seperti di media sosial menimbulkan berbagai interpretasi di tengah masyarakat. Penyelesaian internal hendaknya lebih dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut.

”Sebagai tokoh, setiap pihak di dalam keraton pasti punya cara dan kearifan lokal. Ada mekanisme yang oleh keluarga besar keraton diselesaikan sebagai konflik internal. Kalau muncul ke permukaan, apalagi era medsos sekarang, risikonya publik tahu. Ini bisa melahirkan spekulasi dan interpretasi yang macam-macam sehingga memunculkan ketegangan di publik,” kata Arie.

kompas/haris firdaus
Sultan Hamengku Buwono X hari Jumat (8/5/2015) menjelaskan sabda raja dan dhawuh (perintah) raja yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu. Penjelasan disampaikan di rumah putri sulung Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi. Acara dihadiri istri Sultan HB X, GKR Hemas, putri-putri Sultan, kecuali GKR Hayu yang sedang berada di luar negeri, tokoh masyarakat, dan ribuan warga.

Arie menuturkan, Keraton Yogyakarta sebaiknya tidak berlarut-larut terjebak dalam persoalan-persoalan yang hanya berkaitan dengan kekuasaan. Hal terpenting justru melakukan transformasi di dalam tubuh keraton sendiri. Transformasi dilakukan dengan menunjukkan posisi keraton di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi institusi tersebut.

”Apakah ini sekadar membincangkan isu perebutan kekuasaan, posisi, atau eksistensi keraton ke depan. Saya tidak ingin terjebak di situ. Saya ingin melihat concern publik apa yang harus dijawab oleh keraton. Concern publik yang kaitannya kesejahteraan, kenyamanan hidup bersama, keadilan, hingga ruang publik. Itu yang penting,” kata Arie.

Jika hanya sibuk tarik ulur kuasa dan jabatan, publik akan kian jauh dengan keraton.

Fokus keraton mendekatkan diri pada isu-isu publik dipercaya akan melancarkan proses transformasi Keraton Yogyakarta. Untuk itu, “api dalam sekam” di Keraton mesti diselesaikan dengan bijak dengan menuntut kelegawaan setiap pihak.

Jika hanya sibuk dalam tarik ulur kuasa dan jabatan, publik akan kian jauh dengan keraton. Jangan sampai Keraton Yogyakarta kehilangan kepercayaan dan peran di tengah masyarakat hingga akhirnya hanya menjadi simbol budaya belaka.

 

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Haris Firdaus, Gregorius Magnus Finesso, Nino Citra Anugrahanto | Fotografer: Haris Firdaus, Ferganata Indra Riatmoko, M Final Daeng, Wawan H Prabowo | Infografik: Tiurma Clara Jessica, Ismawadi | Olah foto: Ismawadi | Ilustrasi kover: Supriyanto | Penyelaras bahasa: Amin Iskandar | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.