Kibarkan Merah Putih di Pedalaman Papua

Kemajuan pendidikan di tanah Papua tidak lepas dari karya sejumlah yayasan pendidikan keagamaan yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Tergerak oleh semangat misi memuliakan manusia, lembaga pendidikan itu hadir di pedalaman Papua, termasuk demi mengenalkan Indonesia dan mengibarkan Merah Putih di sana.

Beberapa tokoh Kampung Praka, Distrik Airu, Kabupaten Jayapura, Papua, datang menemui Pendeta Bas Weyai, Wakil Direktur Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua. Pertemuan di kantor yayasan yang berada di Kota Jayapura pada awal Oktober 2021 lalu itu untuk meminta agar YPK mendukung pendidikan di perkampungan tersebut.

”Lahan 10 hektar sudah kami siapkan. Itu lahan adat yang kami siapkan untuk bangun sekolah bagi anak-anak kami,” ucap Abraham, salah satu perwakilan.”Baik, nanti kami akan bicarakan bersama pengurus yayasan dulu. Kami akan datang ke sana,” jawab Bas.

Kampung Praka hanya berjarak sekitar 150 kilometer dari Kota Jayapura. Namun tak mudah mencapai tempat itu. Masih banyak ruas jalan yang hanya bisa dilewati mobil bergardan ganda. Jalan penuh dengan kubangan lumpur dan sungai. Selain itu, untuk sampai ke sana harus ditambah menggunakan perahu motor dengan arus sungai deras. Butuh waktu lebih dari satu hari perjalanan.

Dengan kondisi semacam itu, masyarakat belum menikmati layanan pendidikan. Tak ada gedung sekolah di sana. ”Kami sudah minta ulang-ulang kepada pemerintah melalui kepala kampung, kemudian distrik, tapi hasilnya sama saja. Kami berharap gereja bisa bantu kami,” kata Abraham.

Awal November lalu, Bas dan rombongan berangkat ke sana untuk melakukan survei. Mereka lalu memastikan, satu sekolah akan dibangun untuk melayani warga pedalaman. Ditargetkan, pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah dasar itu sudah mulai beroperasi.

Bangunan sekolah itu bakal menambah lagi jumlah sekolah yang dibangun oleh YPK di seluruh tanah Papua, baik Papua maupun Papua Barat. Hingga kini, yayasan itu memiliki 172 sekolah pendidikan anak usia dini, 590 sekolah dasar, 52 sekolah menengah pertama, 28 sekolah menengah atas, dan 15 sekolah menengah kejuruan.

Dalam catatan YPK, misi pendidikan berbarengan dengan penyebaran agama Kristen di tanah Papua yang dimulai sejak 1855 oleh Carl Wiliams Ottouw dan Johann Gottlop Geissler di Pulau Mansinam dan Kwawi, Manokwari. Misi itu berlanjut tahun 1870 oleh JL Van Hasselt di seputar Teluk Doreri dan Teluk Wandoma. Pola asuh yang diterapkan adalah baca, tulis, dan menghitung.

Selanjutnya, masa pendidikan diprakarsai Ishack Samuel Kijne mulai 1925 dengan membangun sekolah rakyat di kampung-kampung, sekolah sambungan, dan sekolah guru di beberapa daerah. Pola ajar yang diterapkan pada masa ini adalah membina, melatih, membimbing, dan mendidik anak-anak negeri yang cakap dan berilmu.

Fase berikutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, Gereja Menonit di Kepala Burung Papua, dan Gereja Kristen Protestan Maluku dengan perwakilan Belanda untuk mendirikan Yayasan Persekolahan Kristen di Tanah Papua (dulu menyebutnya Irian Barat) pada tahun 1962. Setahun kemudian, 1963, Irian Barat bergabung dengan Indonesia.

Kendati bergabung dengan Indonesia, YPK masih mendapat subsidi dari Kerajaan Belanda. Sayangnya, pada era Orde Baru, tahun 1975, Pemerintah Indonesia melarang pemberian subsidi. ”Yayasan sangat terpukul dengan kebijakan itu. Dan karena itu, banyak sekolah dasar di bawah YPK, oleh Presiden Soeharto, dialihkan menjadi sekolah dasar inpres,” ujar Bas.

Angin segar untuk kemajuan YPK dan yayasan pendidikan keagamaan lainnya datang pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lembaga pendidikan dimaksud diberi akses dan kemudahan untuk berkembang. Ada juga dana otonomi khusus Papua untuk sektor pendidikan diberikan kepada yayasan pendidikan.

Jan Ihalauw, Direktur YPK, menambahkan, tidak terhitung banyaknya alumnus dari YPK. Banyak dari mereka kini berkiprah di berbagai ruang lingkup pengabdian. Tak terhitung pula banyaknya orang pedalaman yang meraih cita-cita berkat YPK. Ia berharap pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk dengan penempatan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).

”Kami tidak setuju dengan wacana penarikan guru ASN dari sekolah swasta. Bertahun-tahun kami membangun pendidikan ini. Di Papua, kami memperkenalkan Indonesia, bendera Merah Putih, dan Pancasila hingga ke pedalaman yang paling sulit dijangkau. Jangan ragukan komitmen kami pada negeri ini,” ucapnya.

Sekolah berasrama

Selain YPK, ada juga Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik di Tanah Papua (YPPK) yang ikut memajukan pendidikan di sana. Menurut informasi yang dihimpun dari YPPK, kegiatan pengajaran oleh gereja Katolik di sana dimulai sekitar tahun 1903. Secara resmi, YPPK berdiri pada Agustus 1947.

Seperti halnya YPK, YPPK juga mendapat bantuan dana dari Kerajaan Belanda, sampai kemudian oleh Pemerintah Orde Baru dihentikan pada tahun 1975. Di tengah kesulitan keuangan, yayasan pendidikan ini masih berusaha mandiri agar tetap bertahan seperti sekarang.

Kepala SMA Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Taruna Tegasa Arso Ferdinandus Kantur menuturkan, sekolah yang terletak Arso, ibu kota Kabupaten Keerom, itu kini kesulitan keuangan. Hampir semua siswa dari total 141 siswa adalah orang asli Papua dari daerah pedalaman terdekat.

”Dan hampir semua tidak bisa bayar uang sekolah Rp 96.000 per bulan. Bahkan, ada banyak sekali yang tidak bayar mulai dari masuk sekolah sampai tamat. Mereka dari keluarga miskin. Jadi, kami tidak bisa paksa,” ujar Ferdinandus yang lebih dari 20 tahun bertugas di daerah itu.

Di tengah keterbatasan menyelenggarakan pendidikan, YPPK memiliki sejumlah asrama untuk menampung anak-anak orang Asli Papua. Sekolah berasrama sangat membantu mereka yang tidak memiliki keluarga di kota. Keberadaannya pun dianggap dapat mengurangi angka putus sekolah.

Di Asrama Santo Don Bosco Arso, misalnya, semua anak asrama adalah orang asli Papua dari beberapa wilayah, seperti Puncak, Jayawijaya, dan Yahukimo. Mereka sekolah di SMA YPPK Taruna Tegasa Arso dan SMP YPPK Taruna Tegasa Arso.

Ice Yerwuan, Kepala Asrama Santo Don Bosco, menuturkan, hampir semua anak yang tinggal di asrama memiliki prestasi baik. Mereka ikut bangga. ”Tidak mudah urus mereka dengan karakter beda-beda. Ada juga yang tidak pernah bayar iuran asrama. Tapi, kami bangga dan terhibur lihat mereka berprestasi,” tutur gadis asa Kepulauan Kei, Maluku, itu.

Direktur YPPK Jayapura Silvester Lobya menuturkan, banyak anak asli Papua lulusan YPPK yang sukses di berbagai bidang. ”Orang Indonesia tentu kenal pesepak bole Boaz Salossa. Ada juga Rektor Universitas Cenderawasih sekarang, Apolo Safanpo. Mereka itu jebolah dari YPPK,” ujarnya.

Ia menuturkan, di Papua terdapat ratusan sekolah di bawah YPPK. Untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, misalnya, terdapat 17 sekolah. Pengelolaan YPPK berada di bawah kendali keuskupan. Di tanah Papua, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, terdapat lima keuskupan, yakni Jayapura, Agats, Merauke, Timika, dan Manokwari-Sorong.

Tantangan keamanan

Tak hanya YPK dan YPPK, di Papua juga berkembang Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua (Yapis). Hingga kini telah berdiri 198 lembaga pendirian.

Yang membedakan Yapis dengan yayasan lain adalah Yapis sudah memiliki lima perguruan tinggi yang tersebar di beberapa daerah, seperti Kota Jayapura, Biak Numfor, Manokwari, Fakfak, dan Merauke.

Ketua Umum Yapis Pusat Mansur menuturkan, secara resmi Yapis berdiri pada tahun 1968. Namun, dalam kenyataan, pendidikan berbasis agama Islam sudah ada jauh sebelum itu. Pendidikan itu berbarengan dengan penyebaran agama Islam di Papua yang datang sebelum hadirnya agama lain yang dibawa bangsa Eropa.

Menurut dia, tantangan terbesar memajukan pendidikan di Papua adalah stabilitas keamanan. Pada saat konflik di Papua 2019 terjadi di beberapa kota, satu perguruan tinggi Yapis di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, terbakar. Banyak pelajar dan pengajar trauma.

”Mari kita membangun Papua lewat dunia pendidikan, sama-sama mendukung,” ujarnya.

Selain tiga yayasan tersebut, masih banyak juga yayasan keagamaan lain serta lembaga swasta yang ikut membangun sekolah di Papua. Sebelum negara ini ada, mereka sudah berbuat.

Sebelum pemerintah hadir, mereka sudah lebih dulu di sana. Memperkenalkan tentang Indonesia, mengajarkan lagu ”Indonesia Raya”, dan mengibarkan bendera Merah Putih.