Masker Tak Layak Bahayakan Kesehatan

Berbagai cara dilakukan distributor dan pedagang masker untuk mengelabuhi calon pembeli. Mereka berdalih masker mereka bisa dipakai untuk tenaga kesehatan meski tidak memenuhi standar dan peruntukannya bukan untuk itu.

Distributor hingga pedagang melakukan berbagai macam trik untuk mengedarkan masker tak berstandar. Mereka mengemas ulang produk impor, mengelabuhi calon pembeli dengan label lembaga pemerintah, hingga mengecoh konsumen dengan standar filtrasi palsu.

Distributor masker impor PT Berkah Bersama Alkindo misalnya, karyawan di kantor ini mengemas ulang masker buatan China merk V-Shine sebelum dijual ke pasaran. Masker yang belum dikemas berada dalam selubung plastik. Sementara kemasan kardus berada di tempat terpisah di satu ruangan.

Kemasan dalam kardus dilabeli logo Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan izin produksi Kementerian Kesesehatan (Kemenkes). Seorang pegawai menawari Kompas masker yang dia klaim bisa untuk tenaga kesehatan. “Kalau untuk nakes, kami ada jenis masker medis dengan tipe FFP2NR, harganya Rp 2.000 untuk per satuan,” ucap Ari, salah satu pegawai PT Berkah Bersama Alkindo, Sabtu (27/02/2021).

Saat berada di kantornya di kawasan niaga Roxy Mas, Jakarta Pusat, Ari menjelaskan masker dengan merk V-Shine itu memang tidak memiliki izin edar dari Kemenkes. Namun dia menekankan bahwa produknya telah mendapat izin dari BNPB. “Ini bukan izin edar (sambil menunjuk kordus masker V-Shine), melainkan izin dari BNPB. Ini kita barangnya dari China semua, karena kalau bikin sendiri susah,” ujarnya.

Sementara itu, distributor PT Mandiri Nugraha Ajitunggal mengemas masker merek Life Resources dengan label masker respirator N95. Distributor melengkapi kemasan itu dengan narasi bahwa masker dapat digunakan untuk menahan serpihan debu dan percikan cat semprot (airbrush and spraycan). Narasi di kemasan masker itu juga menyebut bahwa masker itu bisa melindungi pengguna dari virus SARS, flu burung, dan flu babi.

Meski ada narasi itu, Komisaris PT Mandiri Nugraha Ajitunggal Deepak Pritamdas Gurbani memastikan maskernya bukan untuk nakes. “Penjelasan yang ada pada kemasan kami terjemahkan dari pabriknya di China,” kata Deepak mengklarifikasi.

Di level pedagang daring maupun luring, mereka berusaha meyakinkan konsumen bahwa masker yang dijual bisa untuk nakes meski peruntukannya bukan untuk mereka. Meski terang-terangan maskernya bukan masker untuk tenaga kesehatan, penjaga Toko Setia Abadi di Pasar Pramuka, Jakarta.

Di toko daring, pedagang asal Karawang, Jawa Barat meyakinkan calon pembeli bahwa masker yang dijual masker asli dengan harga Rp 4.000-Rp 22.000 per lembar. Pedagang ini mengaku masker dagagannya dapat digunakan untuk tenaga kesehatan dengan mencantumkan logo BNPB pada sebagian produk jualannya. “Kami menjual masker original, bisa didonasikan untuk keperluan nakes,” ujar pengelola lapak itu.

Hal serupa dilakukan pedagang toko daring di Jakarta Selatan. Dia menjelaskan masker yang dijual Rp 27.000 per lembar itu merupakan standar WHO dan dapat melindungi sistem pernapasan dari penularan virus melalui udara seperti Covid-19, flu burung, MERS, SARS, TBC, asma dari debu lingkungan hingga infeksi pernafasan HIV/AIDS.

Data Biro Hukum BNPB, dalam rentang waktu April 2020 hingga Maret 2021, lembaga ini menerbitkan 16.415 surat pengecualian ketentuan tata niaga impor. Adapun subyek pemohon rekomendasi terdiri dari lembaga pemerintah, yayasan, perorangan, dan sektor swasta. Sebagian penerima rekomendasi bukan pelaku usaha bergerak di bidang alat-alat kesehatan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Randy H Teguh melihat praktik mengelabuhi konsumen ini secara terang-terangan terjadi.  Melimpahnya masker impor, katanya, tidak lepas dari kemudahan impor melalui rekomendasi BNPB.

“Begitu keluar relaksasi itu, banyak sekali importir dadakan, yang bukan pelaku usaha alat kesehatan,” kata Randy.

Pengajuan rekomendasi kemudahan impor alkes dapat dilakukan secara daring melalui portal insw.go.id. Di laman ini, pemohon terbagi dalam kolom hibah, pribadi dan komersial. Untuk kolom hibah dan pribadi, tidak ada syarat pemohon memiliki izin sebagai penyalur alkes. Dia menduga impor dari jalur hibah dan perorangan ini banyak disalahgunakan. “Posisi kami, menentang kemudahan ini,” ucapnya.

Merugikan Konsumen  

Pada saat yang sama, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima sekitar 150 aduan konsumen terkait alkes, termasuk masker untuk nakes.  Menurut Tulus, konsumen dirugikan secara materil jika masker abal-abal itu dijual dengan harga yang mahal seperti seakan-seakan masker asli. Ia pun menjelaskan, secara kasat mata, konsumen sulit membedakan mana masker yang sesuai SNI atau tidak. “Karena itu, kami mendesak agar Kemenkes mengawasi dan menindak importir dan distributor yang mengedarkan masker tidak sesuai standar. Jika pedagang kecil yang ditindak, sangat sulit karena jumlahnya terlalu banyak,” ujarnya.

Meski logo BNPB banyak dipakai distributor maupun pedagang untuk meyakinkan calon pembeli, pimpinan lembaga itu tidak mengizinkan pencantuman logonya pada kemasan alat kesehatan. “Kami tidak mengizinkan pencantuman logo BNPB, itu ilegal,” kata Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prashinta Dewi. Pencantuman logo lembaga negara itu juga bertentangan dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini terancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Menanggapi ini, Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kemenkes Sadikin Sadek bersikukuh bahwa masker untuk keperluan nakes harus memiliki izin edar. Hal ini untuk memastikan kualitas produk alkes itu sehingga aman dipakai konsumen. “Sudah lah stop (kemudahan impor alat kesehatan). Itu sudah lama saya teriak-teriak soal itu,” kata Sadikin Sadek.

Tidak layak

Bujuk rayu penjual masker itu berbanding terbalik dengan kondisi masker yang sebenarnya. Puluhan masker temuan Kompas tidak memenuhi standar kualitas sebagai masker medis. Sehingga tidak layak untuk dipakai nakes. Pengujian masker di Laboratorium Kualitas Udara ITB mengungkap, 50 helai masker dari lima model tidak lolos uji beda tekan. Angka beda tekan seluruh masker itu di atas standar sehingga penggunanya berpotensi sesak napas jika dipakai berjam-jam. Beda tekan adalah salah satu dari tiga parameter pengujian untuk menentukan kualitas masker medis.

Standar maksimal beda tekan untuk masker tidak lebih dari 4 milimeter H2O per sentimeter persegi (mmH2O/cm2) hingga 6 mmH2O/cm2 di semua level pengujian. Salah satu model masker yang dibeli Kompas di Pasar Pramuka, Jakarta mempunyai beda tekan 16,53 dan 24,69 mmH2O/cm2 di semua level pengujian, jauh lebih tinggi dari standar nilai maksimal.

Beda tekan yang memenuhi standar masker medis penting untuk memastikan penggunanya tahan mengenakan masker hingga delapan jam tanpa sesak napas. Beda tekan yang tinggi membuat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tak seimbang. “Ini jadi resiko, ketika orang lama-lama merasa sesak, dia pasti akan cari waktu buka maskernya. Atau saat masker membuat sesak, pertukaran udara nafas ini jadi kurang bagus, lama-lama jangka panjang juga mungkin bisa membuat pusing,” kata Peneliti Beda Tekan di Laboratorium Kualitas Udara ITB Helen Julian di ITB, Rabu (31/3/2021).

Dari sejumlah wawancara, beberapa nakes tidak nyaman mengenakan masker berlabel KN95 atau N95 karena merasa pengap. “Pengap kalau pakai masker itu,” Kata Gita Melinda, bidan di Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Bandung, Jawa Barat.

Pada parameter efektifitas filtrasi bakteri (BFE), masker merek lain dari pasar yang sama mempunyai BFE 81,7 dan 82,7 persen di semua level pengujian. Angka ini jauh lebih rendah dari minimal 95 persen sesuau label pada masker. Semakin rendah angka BFE, maka semakin berpotensi bakteri melintasi masker. Adapun untuk parameter efektifitas filtrasi partikel (PFE), masker yang diperoleh dari kantor distributor di Jakarta tidak lolos uji karena perbedaan hasil pengukuran yang terlalu lebar antara masker satu dan lainnya. Standar nasional Indonesia (SNI) untuk PFE minimal 95 persen (tingkat pengujian 1) dan 98 persen (tingkat 2 dan 3).

Idealnya, produk masker medis harus memenuhi seluruh parameter pengujian. “Apabila satu jenis masker gagal di satu parameter, meskipun lolos di parameter lain, maka ya sudah reject ya harusnya. Harusnya labelnya tidak sesuai lagi,” kata Peneliti Laboratorium Kualitas Udara ITB Haryo Satrio Tomo.

Kompas mendapatkan 50 sampel masker yang diujikan di ITB itu di kantor distributor, toko daring, dan luring di Jakarta dan Karawang (Jawa Barat). Di Pasar Pramuka Jakarta, para pedagang menawarkan berbagai merek masker respirator yang bisa dipakai tenaga kesehatan. “Bisa (untuk nakes), biasanya mereka juga beli dari kami,” kata pedagang di Toko Azzam Medika Pasar Pramuka, Aidil Fitriani, Rabu (3/3/2021).

Toko ini menjual masker “N95” merek Life Resources dengan tambahan kata “respirator” di tepi kemasan. Masker yang didistribusikan PT Mandiri Nugraha Ajitunggal ini dijual Rp 120.000 per kotak isi 10 lembar. Di pasar itu, Kompas membeli masker respirator KN95 merek Alkindo dari distributor masker PT Berkah Bersama Alkindo. Di kemasan masker ini terdapat logo BNPB dan nomor produksi Kementerian Kesehatan.

Banyaknya stok masker di berbagai tempat, sejalan dengan data Badan Pusat Statistik. Impor masker pada 2020 per bulan November melonjak tinggi yakni 2,32 juta kilogram (kg) dengan nilai 65,88 juta dolar Amerika Serikat (AS). Nilai ini empat kali lipat lebih banyak dan nilainya 33 kali lebih besar dari impor di tahun sebelumnya. Sementara Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Bea dan Cukai menyebut, dari Januari hingga 12 Maret 2021, ada impor masker sebanyak 2 miliar lembar dengan nilai Rp 630 miliar. Angka impor ini lebih banyak dari impor masker sepanjang tahun 2020 yaitu 1,4 miliar lembar masker. Namun nilai impor tahun lalu lebih tinggi yakni Rp 2,4 triliun.

Sejalan hasil pengujian masker di ITB, tidak semua masker yang sampai ke tangan nakes masker berkualitas. Awal tahun ini, pihak Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso Jakarta menemukan masker merek 3M produksi AS palsu. “Setelah (masker) dibuka, bagian ke mulut sudah rontok semua,” kata Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSPI Sulianti Saroso, dr Titi Sundari.

Setelah melaporkan ke perwakilan 3M di Indonesia, delapan kardus masker itu palsu. Pemalsuan ini terungkap dari ketidakcocokan nomor seri produk resmi yang dikeluarkan 3M. Pihak RSPI Suliansi Saroso lalu membuang masker donasi itu karena khawatir malah menjadi celah masuknya virus ke nakes. Pihak 3M Indonesia, melalui Melati Kusumawardani meminta pelanggan menghubungi hotline 3M Indonesia di 021-29974000 untuk informasi tentang distributor resmi.

Mengantisipasi peredaran masker tidak layak pakai, sebagian rumah sakit menguji kualitas masker secara mandiri. Hal ini dilakukan tim medis RSUP Persahabatan Jakarta yang membuat alat pengujian untuk memastikan masker mereka aman. Pihak rumah sakit beberapa kali menemukan masker-masker yang tingkat filtrasinya lebih rendah dari label yang ada di kemasan.

 

Peredaran masker tidak berkualitas ini mengkhawatirkan para nakes yang bertugas mengangani pandemi. “Ini konsen kami, karena terlalu banyak gugur karena Covid-19. Masalahnya kualitas (masker) di sini menyangkut dengan nyawa orang. Saya kira ini bagus untuk diangkat, apalagi jika sudah ada pengujian sampel dari masker itu,” Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia Prof Dr Zubairi Djoerban.

Melimpahnya masker impor ke Indonesia terjadi saat pemerintah memberi kemudahan pengadaan alat kesehatan. Kemudahan itu berasal dari surat rekomendasi BNPB yang mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama BNPB Zahermann Muabezi menyatakan, karena pemerintah menetapkan bencana nasional, maka berlaku Undang-Undang (UU) Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan berlakunya ketentuan ini, kata Zahermann, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan aturan perundang-undangan turunannya dikesampingkan atau tidak berlaku. Hal ini berlaku asas hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis” yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum umum.

Sayangnya, maksud baik pemerintah untuk memenuhi masker di dalam negeri tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Saking banyaknya masker di pasaran, sebagian nakes tertipu dengan mendapatkan masker non medis. Dokter gigi Linda (27) awalnya yakin masker KN95 yang dikenakannya memang asli. Namun saat mencermati kemasan maskernya, terdapat tulisan kecil “This product is a non-medical device” atau produk ini bukan alat kesehatan. Keterangan ini terlihat kecil di antara tulisan besar “Protective Mask” dan “KN95.”

Linda membeli maker itu dari toko daring karena dia tak mempunyai akses ke distributor resmi. Karena ketidaktahuan ini, Linda mendapatkan masker berlogo KN95 yang seharusnya bukan untuk keperluan medis.

Penelusuran Kompas, sebagian nakes di klinik-klinik kecil maupun praktik mandiri tidak memiliki alat perlindungan memadai. Tak seperti rumah sakit besar, akses mereka ke distributor resmi masker resmi terbatas. Mereka juga tak punya fasilitas untuk menguji kualitas masker. Karenanya, banyak nakes yang membeli masker sendiri, baik karena jatah dari rumah sakit terbatas maupun tenaga kesehatan yang membuka praktik sendiri. Celah ini menjadi masuknya masker yang tidak terjamin keasliannya.

Penggunaan masker berkualitas makin dibutuhkan sejalan dengan temuan varian baru Covid-19. Hal ini tidak lepas dari risiko penularan Covid-19 melalui udara di ruangan tertutup. Apalagi belakangan banyak pasien tanpa gejala mendatangi fasilitas kesehatan di berbagai level layanan. “Dengan masker berkualitas, nakes bisa terlindungi dari virus,” kata Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Mariya Mubarinka.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Andy Riza Hidayat, Irene Sarwindaningrum, Dhanang David Aritonang, Insan Alfajri | Fotografer: Irene Sarwindaningrum, Priyombodo, Totok Wijayanto, Riza Fathoni, Raditya Helabumi | Infografik: Ismawadi, Tiurma Clara Jessica | Kover: Supriyanto | Penyelaras Bahasa: Didik Durianto | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.