Mendongkrak BUMN di Tengah Pandemi

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah berupaya memperkuat perusahaan-perusahaan milik negara. Penguatan terutama dilakukan dengan cara menyuntikkan dana negara dan penggabungan atau merger sejumlah badan usaha milik negara.

Tujuannya, demi memacu pembangunan dan kegiatan ekonomi nasional karena bidang garapan badan usaha milik negara (BUMN) banyak bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Sejumlah pihak menekankan, upaya ini dapat tercapai sepanjang diterapkan secara selektif dan tidak politis.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI yang merupakan hasil merger tiga bank syariah BUMN. Ketiga bank itu adalah PT Bank Syariah Mandiri (Persero), PT Bank BRI Syariah (Persero) Tbk, dan PT Bank BNI Syariah (Persero). Nilai aset hasil merger itu per Desember 2020 sebesar Rp 240 triliun.

kompas/totok wijayanto
Bank Syariah Indonesia (BSI) hasil merger PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri, resmi beroperasi Senin (1/2/2021). Bank beraset Rp 240 triliun ini berada di posisi ketujuh daftar sepuluh besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset.

BSI diharapkan menjadi kekuatan ekonomi syariah Indonesia, mampu menangkap investasi syariah global, serta memberikan alternatif pembiayaan perorangan atau pelaku usaha dan industri halal. Selain itu, BSI diharapkan turut mengembangkan eksosistem ekonomi kerakyatan berbasis syariah yang telah dikembangkan dan berada di sekitar pondok-pondok pesantren di Indonesia.

Upaya penguatan lain adalah rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Indonesia Battery Corporation. Perusahaan itu hasil bentukan dari empat BUMN, yakni Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (MIND ID) atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk.

BSI diharapkan menjadi kekuatan ekonomi syariah Indonesia, mampu menangkap investasi syariah global, serta memberikan alternatif pembiayaan perorangan atau pelaku usaha dan industri halal.

Indonesia Battery Corporation akan memayungi seluruh rantai pasok industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Industri hulu akan dikelola PT Antam dan MIND ID, sementara industri hilir oleh PT PLN dan Pertamina.

Merger itu dalam konteks rencana Indonesia membangun pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Pembangunan industri akan dilakukan perusahaan baterai kendaraan listrik asal Korea Selatan, LG Energy Solution Ltd, bekerja sama dengan Indonesia Battery Corporation. Rencana investasi LG Energy Solution Ltd senilai 9,8 miliar dollar AS.

Sebelumnya, pemerintah juga membentuk BUMN Klaster Pangan yang dinakhodai PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. Tujuan pembentukannya adalah mengintegrasikan bisnis pangan dari hulu ke hilir dalam satu tata kelola usaha. Di bawah payung BUMN Klaster Pangan, bisnis hulu akan menjadi tanggung jawab PT Pertani (Persero) yang akan dilebur dengan PT Sang Hyang Seri (Persero).

Bisnis warehouse akan dijalankan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR. Kemudian untuk bisnis perdagangan dan distribusi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI yang akan memegang kendali.

Ada juga pembentukan perusahaan induk asuransi dan penjaminan, yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI. BPUI ini akan memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN) pada 2021. Dari alokasi Rp 20 triliun, sekurang-kurangnya Rp 12 triliun akan dialokasikan untuk modal awal IFG Life.

kompas/priyombodo
Pengemasan beras di Unit Penggilingan Padi PT Pertani (Persero) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (6/4/2018). Rencananya, PT Pertani (Persero) akan dilebur dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) di bawah payung BUMN Klaster Pangan.

Pemerintah juga akan mengalokasikan PMN lanjutan pada RAPBN 2022 sebesar Rp 10 triliun, ditambah bunga untuk pelunasan surat utang PT BPUI. Selanjutnya, untuk mendukung solvabilitas IFG Life, pada Maret 2021, PT BPUI akan menerbitkan surat utang tenor dua tahun senilai Rp 10 triliun yang akan diserap PT Taspen (Persero).

PT BPUI juga akan menggunakan dividen anak perusahaan untuk penggalangan dana sebesar Rp 4,7 triliun. Secara total, dari berbagai sumber itu, PT BPUI akan memberikan setoran modal ke IFG Life Rp 26,7 triliun.

PMN dan IP-PEN

Tidak berhenti di tingkat holding, pemerintah juga telah menggelontorkan dana besar-besaran untuk BUMN-BUMN lain. Salah satunya melalui skema Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP-PEN).

Pada 2020, IP-PEN diberikan kepada lima BUMN, yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun, PT Garuda Indonesia Tbk Rp 8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 3,5 triliun, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Rp 650 miliar, dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.

Adapun tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 42,38 triliun sebagai PMN untuk sembilan perusahaan BUMN dan lembaga milik negara pada tahun anggaran 2021. Suntikan dana dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja perseroan serta memberikan dampak signifikan bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat di tengah pandemi.

PMN tersebut, antara lain, diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Rp 1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 1 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 700 miliar, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp 5 triliun. Selain itu, ada juga PMN nontunai yang diberikan kepada BPUI sebesar Rp 268 miliar.

PMN ini diberikan guna memperkuat permodalan tiap entitas dalam rangka menjalankan penugasan khusus yang diberikan pemerintah. Penugasan khusus ini misalnya melaksanakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di bawah SMF, membangun Jalan Tol Trans-Sumatera yang ditangani Hutama Karya, dan mendorong tumbuhnya ekspor nasional pada pasar ekspor baru yang dilakukan LPEI.

 

 

Sejumlah BUMN tersebut juga diberikan PMN untuk melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. BPUI akan memperoleh Rp 6 triliun untuk penjaminan program kredit usaha rakyat (KUR), PNM sebesar Rp 1,5 triliun untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM, serta LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) masing-masing sebesar Rp 5 triliun dan Rp 1,57 triliun untuk pelaksanaan penjaminan korporasi.

Untuk mengembangkan pariwisata dan infrastrukturnya, Hutama Karya mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp 7,5 triliun, sedangkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp 500 miliar. Adapun untuk pembangunan fasilitas pabrik pembuatan vaksin dan fasilitas produksi bahan baku obat primer dalam negeri, pemerintah menyuntikkan dana kepada PT Bio Farma (Persero) Rp 2 triliun.

BUMN diyakini dapat menjadi agen pembangunan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang berdampak sosial dan ekonomi tinggi, yang biasanya dinilai kurang menguntungkan oleh swasta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/2/2021), mengatakan, investasi pemerintah di BUMN dibutuhkan sebagai katalis pemacu pembangunan dan kegiatan ekonomi nasional. BUMN diyakini dapat menjadi agen pembangunan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang berdampak sosial dan ekonomi tinggi, yang biasanya dinilai kurang menguntungkan oleh swasta.

”Meski BUMN tidak punya profitabilitas seperti swasta, dampak sosial ekonominya penting sehingga harus terus dikembangkan dan dibangun. Dukungan PMN ditujukan supaya BUMN tetap memiliki neraca yang relatif sehat dan kuat, tetapi tetap akuntabel dan efisien,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara daring.

kompas/priyombodo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ia menambahkan, pada 2010-2020, PMN yang diberikan negara kepada BUMN mencapai Rp 186,47 triliun. Dalam lima tahun terakhir, suntikan modal ke BUMN naik signifikan karena fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur membutuhkan BUMN sebagai motor penggerak.

PMN untuk peningkatan kapasitas usaha Rp 179,1 triliun dan perbaikan struktur modal Rp 7,3 triliun. Adapun penggunaan PMN terbesar selama satu dekade untuk membangun infrastruktur dan konektivitas Rp 84,47 triliun serta kemandirian energi Rp 35,6 triliun.

”Sebagai gantinya, pada 2010-2020, BUMN menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk dividen Rp 377,8 triliun dan menyetor penerimaan pajak Rp 1,518 triliun,” kata Sri Mulyani.

 

 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peran BUMN di tengah pandemi Covid-19 sangat krusial. Perusahaan-perusahaan milik negara diharapkan tidak hanya mengedepankan keuntungan, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi dan meningkatkan layanan terhadap masyarakat.

BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi banyak berkontibusi menggerakkan ekonomi secara digital dan program subsidi pulsa. BUMN yang bergerak di sektor jaminan kredit dan pinjaman juga turut memberikan penjaminan terhadap pelaku UMKM yang usahanya terimbas pandemi Covid-19.

”Adapun yang bergerak di sektor rantai pasok pangan, mereka bergerak menjaga rantai pasok dari hulu hingga hilir guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri,” ujarnya.

kompas/priyombodo
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Motor pemulihan

Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, secara umum, BUMN belum bisa mengoptimalkan suntikan dana dari pemerintah. ”Kondisi BUMN ini sifatnya masih pareto. Artinya, dari keseluruhan BUMN, hanya beberapa BUMN yang kinerjanya bagus dan berkontribusi pada total pendapatan BUMN,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sampai dengan akhir 2020, total aset semua perusahaan BUMN mendekati Rp 8.000 triliun, tetapi perolehan labanya sekitar Rp 150 triliun. Hal itu menunjukkan tingkat pengembalian aset perusahaan masih relatif kecil, yakni di bawah 2 persen.

Tolok ukur performa BUMN bukan semata-mata profit, melainkan juga dampak sosial ekonominya. Itu karena BUMN menanggung beban penugasan melayani publik. ”Oleh karena itu, pemeriksaan performa BUMN tidak cukup melalui hasil audit dan laporan kinerja keuangan, tetapi juga dampaknya terhadap publik,” katanya.

Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto, mengatakan, BUMN sejatinya memainkan peran penting karena bergerak di sektor-sektor yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak. Sifat dasar BUMN yang tidak seharusnya mengejar untung-rugi juga membuat BUMN tetap beroperasi untuk memenuhi layanan kebutuhan masyarakat kendati merugi.

Di sisi lain, sejumlah perseroan juga mendapatkan suntikan dana yang cukup besar dari pemerintah dalam program PEN. Suntikan dana itu dalam bentuk penyertaan modal negara, dana pinjaman (berupa obligasi wajib konversi/mandatory convertible bond), dan pembayaran utang pemerintah.

”Namun, kenyataannya, banyak BUMN yang bermasalah. BUMN ini sebagian besar memang penting perannya karena menguasai hajat hidup orang banyak, tetapi masalahnya, BUMN sekarang juga menjadi penyumbang masalah untuk perekonomian negara,” kata Eko.

 

 

Dari total 107 perusahaan BUMN, hanya segelintir yang benar-benar memiliki kondisi keuangan sehat dan kinerja yang baik. Komisi XI DPR mencatat, hanya 18 BUMN yang secara rutin menyetor dividen kepada negara dan menggerakkan ekonomi rakyat. Sisanya sudah babak belur, bahkan sebelum Covid-19, dan semakin parah setelah pandemi.

Menurut Eko, untuk menjadikan BUMN selaku motor pemulihan ekonomi, penyaluran dana dari pemerintah seharusnya benar-benar selektif. ”Harus dipilah, mana BUMN yang memang perannya strategis, yang punya tools untuk mendorong recovery, dan mana BUMN yang sekadar tambal sulam dan menjadikan pandemi sebagai alasan untuk menyelamatkan diri,” ujarnya.

Dari total 107 perusahaan BUMN, hanya segelintir yang benar-benar memiliki kondisi keuangan sehat dan kinerja yang baik.

Ia khawatir, penyuntikan dan penempatan dana pemerintah ke BUMN itu memiliki motif politis. Jika hal itu benar, BUMN tidak bisa diharapkan banyak untuk memulihkan ekonomi, tetapi sebaliknya. Ujung-ujungnya, hanya segelintir BUMN yang berkontribusi menggerakkan ekonomi dan menanggulangi pandemi.

”Selama alasannya politis dan tidak betul-betul mendesak, kita tidak bisa banyak berharap pada BUMN untuk memulihkan ekonomi, ujung-ujungnya hanya menyehatkan perusahaannya sendiri saja,” kata Eko.

 

 

Pandemi Covid-19 boleh dikata sebagai era BUMN. Secara teori, merger dan gelontoran dana besar akan memperkuat peran BUMN secara an sich. Namun, perlu diingat hal ini bukan sekadar ”jeruk makan jeruk” untuk meningkatkan keuntungan atau menyelamatkan perusahaan dari keterpurukan.

Yang lebih penting dari itu adalah ”roh” BUMN, yakni memberikan layanan prima bagi masyarakat dan berkontribusi bagi ekonomi nasional.

Merger dan suntikan dana bagi BUMN diharapkan bisa membuat setiap sektor yang diampunya semakin berdaya tahan sekaligus berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Hendriyo Widi, Agnes Theodora, Karina Isna Irawan, Dimas Waraditya Nugraha | Fotografer: Totok Wijayanto, Vina Oktavia, Mohamad Final Daeng, Iwan Setiyawan, Priyombodo, Agus Susanto, Ferganata Indra Riatmoko, Lasti Kurnia, Wawan H Prabowo, Agustinus Handoko | Infografik: Gunawan Kartapranata, Ismawadi | Olah foto: Novan Nugrahadi | Ilustrasi kover: Cahyo Heryunanto | Penyelaras bahasa: Nanik Dwiastuti | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.