Menelisik Karut-Marut Bansos Covid-19

Dana bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 tersebar dengan tidak merata. Ada warga sejahtera yang mendapat bansos, tetapi warga miskin justru terlupakan. Kekacauan data menjadi penyebab utama.

Bantuan sosial melimpah yang dijanjikan pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 masih terasa seret pendistribusiannya di tengah masyarakat. Ada yang pendistribusiannya tepat sasaran, tetapi juga ada yang luput, dan bahkan ada orang kaya juga memperoleh bansos ini. Alih-alih dirasakan manfaatnya, karut-marut pendistribusian bansos lebih dirasakan masyarakat.

Pagebluk Covid-19 menyadarkan kita betapa berbagai sendi kehidupan masyarakat bisa terdampak oleh wabah dari satu macam penyakit. Ketangguhan dalam penanganan kesehatan hingga penanganan dampak sosial ekonomi memiliki porsi yang hampir sama penting. Bansos bagi warga terdampak Covid-19 yang sudah didistribusikan sejak April lalu sebagai contoh, banyak menyisakan permasalahan terutama pada masalah data dan pola pendistribusiannya.

Pemerintah telah menjamin satu keluarga terdampak pandemi Covid-19 memperoleh satu macam bansos/bulan selama tiga bulan. Namun, yang terjadi selama April-Mei ini ada satu desa yang hanya memperoleh 1 macam bansos untuk periode terbatas 1 bulan. Ada pula yang tidak tepat sasaran. Pencairan bantuan dari Dana Desa pun terhambat verifikasi di pemerintah daerah.

Hingga kini ada tujuh macam bansos tunai dan kebutuhan pokok yang disediakan kementerian dan pemerintah daerah. Tujuh macam bansos ini telah didistribusikan sejak April lalu saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilaksanakan di Jakarta dan sejumlah tempat lainnya.

Kementerian Sosial yang menyediakan empat macam bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memakan anggaran Rp 64,67 triliun. Dengan dana sebesar itu dapat menjangkau setidaknya 52,8 juta kepala keluarga (KK), hampir 69 persen dari total keluarga nasional 75,7 juta KK.

Ditambah dua macam bansos yang masing-masing disediakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jawa Barat sebagai contoh, pemerintah provinsi setempat menyediakan bansos senilai total Rp 8,2 triliun.

Dengan dukungan anggaran yang besar, alih-alih berjalan lancar, distribusi bansos ini dirasakan seret. Salah satu sebabnya, tiap-tiap bansos itu didistribusikan oleh kementerian dan pemerintah daerah yang menyediakan. Tak ada kepaduan dalam jadwal distribusinya. Nama penerima bantuan pun baru diketahui perangkat desa dan RT/RW saat bansos didistribusikan sehingga mempersulit antisipasi distribusi bansos yang tidak tepat sasaran.

Orang kaya dapat bansos

Di Jakarta, khususnya di kompleks perumahan elite RW 007 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, warganya menerima bansos. Lingkungan RW ini memperoleh bansos kebutuhan pokok dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan pokok berlabel Bantuan Presiden, masing-masing 22 paket. Staf RW 007, Nugroho, mengungkapkan, bansos pertama datang tanggal 12 April, dan yang kedua pada 29 April. ”Keduanya, masing-masing 22 paket. Daftar nama penerimanya pun sama. Namun, karena di satu RW ini semuanya keluarga kaya, tidak ada yang miskin, sehingga semua bansos itu dikembalikan dengan dilengkapi berita acara,” ujar Nugroho.

Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran juga terjadi di wilayah lain di Jakarta. Bansos tidak tepat sasaran ini salah satunya diterima oleh Johannes Saliman, yang bermukim di Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok. Ia tinggal di daerah perumahan yang cukup elite dan dijaga ketat oleh satpam. Selama April kemarin, dua kali ia menerima bansos kebutuhan pokok dari Dinsos DKI Jakarta dan Kemensos atau dikenal Bantuan Presiden. Akhirnya, berdasarkan inisiatifnya, bansos tersebut disalurkan kepada warga yang lebih membutuhkan. ”Tahun-tahun sebelumnya saya tidak pernah mendapat bansos. Tidak tahu siapa yang mendaftarkan saya karena saya kaget juga tiba-tiba masuk daftar. Hidup saya pun masih berkecukupan,” ucap Saliman.

Pemprov DKI Jakarta mengakui ada kekeliruan pada pendataan. Ketua Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta yang juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Catur Laswanto menjelaskan, pada tahap pertama pihaknya menyalurkan bansos ke 1.194.633 keluarga, tetapi ditemukan kesalahan penyaluran bantuan sebesar 1,6 persen, dan telah diperbaiki.

Salah sasaran bansos kepada orang kaya tak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Di Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, ditemukan setidaknya lima keluarga mampu yang menjadi penerima bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial sebesar Rp 600.000 per bulan. Banjar (41), salah satu penerima BST di Desa Talok dengan kondisi ekonomi sangat baik. Rumahnya kokoh, dengan mobil Toyota Fortuner dan Honda Brio. Sangat jauh berbeda dengan warga lainnya di Desa Talok yang umumnya hanya memiliki sepeda motor.

Banjar mengaku, keluarganya memperoleh BST karena nama istrinya, Tunenah, masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Dengan menggunakan layanan Cek Bansos melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahateraan Sosial-New Generation (SIKS-NG) milik Kemensos, Kompas menemukan nama Tunenah beserta nomor induk kependudukannya (NIK) terdaftar dalam DTKS.

Sebagai pedagang ikan dan istrinya juga bekerja di pabrik, Banjar mengaku, penghasilannnya sudah cukup untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan, belakangan kondisi ekonominya juga semakin baik sehingga mampu membeli mobil. Namun, ia juga tak menolak ketika memperoleh BST. Di dinding rumahnya pun terpasang stiker penerima bantuan sosial terdampak Covid-19. ”Ya namanya saya dikasih (bansos), ada datanya. Mau gimana. Namanya rezeki,” kata Banjar.

Kepala Desa Talok Bunyamin menjelaskan, data penerima BST itu bukan usulan dari perangkat desa. Data itu menggunakan data DTKS Kementerian Sosial. Saat pembagian, daftar nama penerima bantuan itu sudah ada di tangan petugas PT Pos Indonesia, yang membagikan uang itu. Perangkat desa dan pengurus RT/RW hanya menemani mengantarkan ke lokasi. ”Saat pembagian, saya juga tidak tahu data penerima siapa saja. Yang pegang datanya petugas PT Pos. Beda dengan yang kami usulkan,” ujar Bunyamin.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Ujat Sudrajat mengakui, DTKS di wilayahnya belum lagi dimutakhirkan datanya sejak 2015. Hal itu diakui sebagai salah satu penyebab penyaluran bansos salah sasaran. Menurut rencana, tahun ini pihaknya menganggarkan Rp 2 miliar untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi DTKS. Namun, karena pandemi melanda, rencana itu pun diundur.

Tidak merata

Selain tidak tepat sasaran, pembagian bansos juga tidak merata. Salah satu contohnya di Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ketua RT 007/RW 007 Kelurahan Duri Pulo Ahmad Supangat mengatakan, pembagian paket bantuan selama April-Mei kemarin belum merata. Ia mengatakan, dari 100 KK yang diajukan dalam daftar penerima bansos, hanya 42 KK yang terdaftar sebagai penerima bansos. ”Bansos dari Dinsos DKI datang, hanya 42 paket. Tak lama kemudian datang Banpres, jumlahnya juga sama dan penerimanya pun sama,” jelasnya. Supangat mengatakan, dirinya membagi rata bansos tersebut agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Setelah memberikan penjelasan, akhirnya warga RT 007/RW 007 Kelurahan Duri Pulo bisa memaklumi keputusan yang diambil Supangat.

Hal serupa terjadi di Kota Depok. Di RT 005/RW 006 Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, warga baru menerima satu jenis bansos yakni kebutuhan pokok bantuan presiden melalui Kementerian Sosial. ”Tidak jelas informasi kami ini memperoleh bansos apa saja dan kapan. Ini, kan, era digital ya, kenapa sulit sekali kelihatannya soal pendataan dan pemberian informasi ini?” keluh ketua RT 05 Yunus Subiantoro.

Meski sama-sama di Kota Depok, bahkan sama-sama di Kecamatan Pancoranmas, kondisi berbeda dialami di RT 005/RW 006 Kelurahan Mampang. Ketua RT 005/RW 006 Kelurahan Mampang Barep Suroso mengatakan, sampai dengan Kamis (28/5/2020), warganya sudah menerima sejumlah bansos. Warga di sana sudah memperoleh bansos bantuan dari Pemerintah Kota Depok, kebutuhan pokok bantuan presiden melalui Kementerian Sosial, dan bantuan beras dari Kemensos.

Bantuan dari Pemerintah Kota Depok berupa uang tunai sebesar Rp 250.000 per keluarga. Bantuan itu sudah diberikan kepada 39 keluarga pada awal April lalu. Selain itu, warganya memperoleh kebutuhan pokok banpres melalui kemensos kepada 24 keluarga di wilayahnya. Adapun isi kebutuhan pokok itu antara lain beras 15 kilogram, minyak goreng 2 liter, mi instan 10 bungkus, dan  kaleng sarden dua buah. Sementara bantuan beras dari Kemensos juga diberikan di 24 keluarga yang sama seperti penerima banpres kebutuhan pokok. Adapun bantuan itu berupa beras sebanyak 25 kilogram. ”Warga dapat dobel? Ya, tetap kami dibagi, mau, bagaimana kan di data ada nama dan NIK disitu,” ujar Barep yang dihubungi pada Kamis (28/5/2020).

Di Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, hanya ada dua keluarga yang memperoleh bansos. Padahal, di desa ini, menurut data di aplikasi SIKS-NG, ada 542 rumah tangga yang terdaftar dalam DTKS. Kepala Desa Candali Madyani mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah mengusulkan 1.042 KK di desanya sebagai penerima bansos ke Pemkab Bogor. ”Bayangkan itu, yang dapat (BST Kemensos) hanya 2 KK. Padahal, di Candali ada 1.042 KK yang kami usulkan,” ujarnya.

Beruntung, sebulan kemudian sejak pendistribusian BST pertama pada 27 Mei lalu, Desa Candali hanya memperoleh tambahan 10 KK untuk penerima BST. Pendistribusian BST pada bulan kedua untuk Desa Candali menjadi 12 KK. Selain BST, bantuan yang didistribusikan di Desa Candali ada bansos 30 kg beras/KK dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk 338 KK. BLT Dana Desa untuk 188 KK juga mulai didistribusikan pada Mei. Total baru 468 KK yang terjangkau bansos dari 1.042 KK yang diusulkan desa.

Meski pemberian bansos sudah marak dilakukan di beberapa daerah sejak akhir April, masih ada saja warga yang belum mendapatnya. Mukhtar (64), warga RT 002 RW 003 Desa Telagamurni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ini salah satunya, sudah hampir satu setengah bulan berhenti bekerja sebagai sopir truk pengangkut limbah karena pabrik tempatnya bekerja tutup sejak penularan Covid-19 terjadi di Jakarta dan daerah sekitarnya.

Anak laki-lakinya yang bekerja sebagai ojek daring juga kehilangan pendapatan karena tidak bisa narik penumpang sejak diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabodetabek sejak April lalu. Sementara istri Mukhtar telah meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kini Mukhtar bergantung pada tetangga dan kerabatnya.

”Sampai sekarang saya belum menerima satu pun bantuan dari pemerintah,” ucap Mukhtar, Kamis (28/5/2020).

Persoalan data

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat hubungan video conference menyampaikan, sejauh ini warga mengira bansos disalurkan lewat satu pintu. Padahal, ada banyak pintu, baik itu bansos dari Kemensos, Kemendes, pemprov, maupun pemerintah kota/kabupaten. Bansos dari pemerintah pusat, contohnya, baru datang belakangan setelah bansos dari pemda. Akibatnya, kelompok penerima bansos yang bantuannya belum turun itu pun protes. ”Saya sudah menyampaikan sesuai hierarki (birokrasi), tolong ini (bansos) dijadikan satu pintu, tapi sampai hari ini belum terjadi,” ucap Ridwan.

Data penerima bansos yang dihimpun dari RT/RW pun, lanjut Ridwan, juga tidak semuanya dapat lolos sebagai penerima bansos karena banyak yang tak lengkap datanya, salah satunya karena pencatatan NIK yang tidak lengkap. Di sisi lain, masih banyak pemerintah kabupaten/kota di Jabar yang belum memuktahirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga masih ada peluang penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. ”Hampir 1,7 juta data yang masuk itu tidak lengkap datanya sehingga tidak bisa disetujui sebagai penerima bansos. Inilah yang menyebabkan verifikasi data berlangsung lama,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyampaikan, semua pemerintah daerah sebaiknya tetap merujuk DTKS dalam mendistribusikan bansos terkait Covid-19 ini.  Dia mengakui masih ada data yang belum valid karena data tersebut belum divalidasi lagi oleh pemerintah daerah. Namun, menurut dia, data yang kurang valid itu tak menghambat pendistribusian bansos. ”Itulah sesungguhnya mengapa kita perlu memetakan warga miskin supaya bansos yang diberikan dapat tepat sasaran,” ucapnya.

Menurut Hartono, jika di lapangan ditemukan kerumitan dan keruwetan dalam pendataan dan verifikasi data penerima bansos, itu hal yang wajar. Di satu sisi memang belum semua pemerintah daerah memutakhirkan data DTKS.

Untuk menghindari warga menerima bansos dobel untuk BLT Dana Desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan, calon penerima BLT itu bisa saja dicatat dulu identitasnya. Baru kemudian data itu dikroscek dengan data penerima bansos yang ada di pemerintah pusat ataupun daerah, termasuk dengan DTKS.

”Dicatat dulu (warga calon penerima), baru dikroscek dengan DTKS. Pokoknya prinsipnya jangan terjadi overlapping. Karena tidak semua desa paham PKH, dalam arti tidak semua desa itu tahu detail siapa si A dan si B yang penerima PKH ini, makanya datanya perlu disinkorinisasi di pemerintah kabupaten supaya tidak tercatat di dua program bansos,” jelasnya.

Namun, menurut Halim, data penerima yang disinkronisasi di pemerintah kabupaten tetap harus melalui Musdesus. Dengan demikian, warga desa dapat mengawasi siapa saja yang dipilih sebagai penerima BLT Dana Desa.

”Semua dipaparkan di Musdesus. Setelah itu selesai, datanya di tempel di balai desa. Masyarakat di kasih ruang untuk verifikasi lagi. Penyaringan selanjutnya baru sinkronisasi di kabupaten. Saya yakin dengan cara ini, 99 persen BLT Desa akan tepat sasaran,” jelasnya. (MDN/BKY/DVD)

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Madina Nusrat, Benediktus Krisna Yogatama, Dhanang David Aritonang | Fotografer: Madina Nusrat, Benediktus Krisna Yogatama, Dhanang David Aritonang, Yola Sastra, Ferganata Indra Riatmoko, Wawan H Prabowo, Riza Fathoni, Raditya Helabumi | Videografer: Madina Nusrat, Benediktus Krisna Yogatama, Benediktus Krisna Yogatama | Infografik: Ningsiawati, Andri Reno, Tiurma Clara Jessica, Ismawadi | Penyelaras Bahasa: Kusnadi | Cover: Novan Nugrahadi | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.