Dana bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 tersebar dengan tidak merata. Ada warga sejahtera yang mendapat bansos, tetapi warga miskin justru terlupakan. Kekacauan data menjadi penyebab utama.
Bantuan sosial melimpah yang dijanjikan pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 masih terasa seret pendistribusiannya di tengah masyarakat. Ada yang pendistribusiannya tepat sasaran, tetapi juga ada yang luput, dan bahkan ada orang kaya juga memperoleh bansos ini. Alih-alih dirasakan manfaatnya, karut-marut pendistribusian bansos lebih dirasakan masyarakat.
Pagebluk Covid-19 menyadarkan kita betapa berbagai sendi kehidupan masyarakat bisa terdampak oleh wabah dari satu macam penyakit. Ketangguhan dalam penanganan kesehatan hingga penanganan dampak sosial ekonomi memiliki porsi yang hampir sama penting. Bansos bagi warga terdampak Covid-19 yang sudah didistribusikan sejak April lalu sebagai contoh, banyak menyisakan permasalahan terutama pada masalah data dan pola pendistribusiannya.
Pemerintah telah menjamin satu keluarga terdampak pandemi Covid-19 memperoleh satu macam bansos/bulan selama tiga bulan. Namun, yang terjadi selama April-Mei ini ada satu desa yang hanya memperoleh 1 macam bansos untuk periode terbatas 1 bulan. Ada pula yang tidak tepat sasaran. Pencairan bantuan dari Dana Desa pun terhambat verifikasi di pemerintah daerah.
Hingga kini ada tujuh macam bansos tunai dan kebutuhan pokok yang disediakan kementerian dan pemerintah daerah. Tujuh macam bansos ini telah didistribusikan sejak April lalu saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilaksanakan di Jakarta dan sejumlah tempat lainnya.
Kementerian Sosial yang menyediakan empat macam bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memakan anggaran Rp 64,67 triliun. Dengan dana sebesar itu dapat menjangkau setidaknya 52,8 juta kepala keluarga (KK), hampir 69 persen dari total keluarga nasional 75,7 juta KK.
Ditambah dua macam bansos yang masing-masing disediakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Jawa Barat sebagai contoh, pemerintah provinsi setempat menyediakan bansos senilai total Rp 8,2 triliun.
Dengan dukungan anggaran yang besar, alih-alih berjalan lancar, distribusi bansos ini dirasakan seret. Salah satu sebabnya, tiap-tiap bansos itu didistribusikan oleh kementerian dan pemerintah daerah yang menyediakan. Tak ada kepaduan dalam jadwal distribusinya. Nama penerima bantuan pun baru diketahui perangkat desa dan RT/RW saat bansos didistribusikan sehingga mempersulit antisipasi distribusi bansos yang tidak tepat sasaran.