Mimpi di Tengah Keterbatasan Hidup

Kecintaan WNI eks-Timor Timur kepada Indonesia belum terbalaskan dengan kehidupan yang mapan. Mimpi merupakan hak dari setiap orang, tak terkecuali WNI eks-Timor Leste yang tetap berusaha mewujudkannya di tengah keterbatasan.

Nasib sebagian warga Timor Leste atau dahulu disebut Provinsi Timor Timur (Timtim) berubah setelah negeri mereka merdeka dari Indonesia, 21 tahun yang lalu. Kemerdekaan hasil referendum pada 30 Agustus 1999 saat itu telah memecah warga ke dalam dua pilihan politik. Mereka yang pro-kemerdekaan tetap bertahan di kampung halamannya sendiri. Sementara warga pendukung otonomi khusus harus mengungsi keluar Timtim.

Kala itu populasi penduduk di Timtim menurun drastis. Hampir sepertiga penduduk Timtim mengungsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga wilayah lainnya.

Menurut data Rencana Induk Penanggulangan Pengungsi Timtim di NTT, tahun 2001  tercatat ada 284,1 ribu jiwa atau 51,7 keluarga (KK) mengungsi ke 14 kabupaten/kota di Provinsi NTT. Sebaran tertinggi ada di Kabupaten Belu (61,4 %), disusul Kabupaten Kupang (19,2 %), dan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) (8,1 %).

Melonjaknya jumlah pengungsi di tiga kabupaten itu tidak lepas dari letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Timtim. Kabupaten Belu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Belu yang tercatat sebagai kabupaten dengan garis batas terpanjang, yaitu 149,9 kilometer, menampung jumlah pengungsi terbanyak.

Selanjutnya adalah Kabupaten Kupang. Pengungsi yang berpindah ke sini, menurut Anato Moreira, Fasilitator Perkumpulan Relawan CIS Timor Atambua, berasal dari Distrik Baucau, Lospalos, dan Viqueque. Tiga distrik tersebut secara geografis cukup jauh dari Kabupaten Belu. Perpindahannya saat itu menggunakan pesawat terbang. Fasilitas bandara dan pelabuhan yang terdekat ada di Kabupaten Kupang.

Terakhir, menurut penjelasan Anato, pengungsi yang pindah ke Timor Tengah Utara berasal dari Distrik Oecusse yang secara geografis memang terpisah dari wilayah Timor Leste dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Plisiana Goncalves (80) berada di rumahnya yang merupakan bantuan bagi warga eks pengungsi Timor-Timur di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/2/2020). Rumah yang ditempatinya berdinding bambu, dengan kayu yang sudah lapuk serta berlantaikan tanah.

Upaya Pemerintah Indonesia

Kehadiran banyak pengungsi ini berpotensi menimbulkan gangguan di kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan di NTT. Penelitian Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur 2000-2012 (Mulia, 2013) menyebutkan, semakin bertambahnya jumlah penduduk Timtim memicu terjadinya penurunan kualitas kemampuan pelayanan sosial dan ekonomi.

Selain itu, gangguan ketertiban dan keamanan juga kerap kali terjadi antara pengungsi dan warga lokal.  Tidak jarang aksi ini mengakibatkan perusakan rumah penduduk dan fasilitas umum.

Menghadapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya. Diawali dengan kerja sama Indonesia bersama United Nation Transition Administration in East Timor (UNTAET) dalam hal bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.

KOMPAS/C WAHYU HARYO PS
Hermene Gilda Dos Santos (44) tengah menganyam daun lontar, putrinya Agusta Dos Santos (13) tengah menumbuk jagung, dan si bungsu Wilton Dos Santos (5), berada di halaman rumahnya di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Senin (5/8/2019). Dua dekade setelah jajak pendapat tahun 1999 dan Timor Timur lepas dari Indonesia, keluarga ini masih terus berjuang untuk kehidupan yang lebih layak.

Kemudian dilanjutkan dengan program repatriasi atau pemulangan kembali ke Timtim. Program ini difasilitasi oleh sejumlah pihak, seperti Bakornas Penanganan Bantuan Pengungsi (PBP) dan International Maritime Organization (IMO). Melalui program sejak Juni 2001 hingga Desember 2005 tersebut, tercatat ada 18,3 ribu KK ata 55,4 jiwa pengungsi yang telah kembali ke Timtim.

Program pemulangan kembali ini dilanjutkan lagi pada 2010 oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Center for Internally Displaced People’s Service Timor (CIS Timor) dan Forum Peduli Perempuan  Atambua (FPPA) melalui Program Repatriasi Mandiri.

Ada juga program resettlement atau pemukiman kembali dari kamp pengungsian. Hingga 2011, Kementerian Perumahan Rakyat RI (KPRRI) mencatat telah ada pembangunan 20.230 rumah. Namun, hanya 51,8 persen yang digunakan untuk warga eks Timtim tersebut.

Keterbatasan

Bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia nyatanya belum sepenuhnya membalikkan nasib banyak warga eks Timtim. Hal ini disebabkan oleh sejumlah persoalan yang hingga kini masih dirasakan banyak warga eks Timtim, khususnya yang tinggal di NTT.

Secara umum, Kuswardono (2014) dalam penelitian Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kab. Kupang, Masalah, Tantangan dan Rekomendasi mengelompokkan persoalan itu ke dalam empat hal.  Di antaranya ketiadaan akses pelayanan dasar, seperti kesehatan dan infrastruktur, akses perumahan, akses tanah, dan lapangan pekerjaan.

Hingga sekarang, masih ada sekitar 25.000 WNI eks Timtim yang masih tinggal di kamp pengungsian. Emiliana (38), salah satu responden survei Litbang Kompas di Desa Noelbaki, Kupang Tengah, Kupang, menceritakan kondisi kamp pengungsi tersebut.

Kompas/Madina Nusrat
Eks pengungsi Timor Timur yang umumnya petani bertahan di kamp, tempat pengungsi selama 18 tahun di Desa Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Selasa (11/4). Mereka umumnya hidup dalam keterbatasan ekonomi karena sejak Referendum 1999, mereka meninggalkan seluruh harta benda di kampung halamannya yang kini sudah menjadi negara mandiri Timor Leste. Selama di pengungsian mereka tak memiliki lahan untuk bertani guna bekal hidup mereka yang menyebabkan kondisi ekonomi mereka terbatas.

Kamp tersebut menempati bangunan bekas pabrik. ”Di dalamnya, tempat tinggal untuk setiap keluarga yang dibatasi dengan menggunakan semacam tripleks,” katanya, melanjutkan.

Pekerjaan yang mereka geluti, mayoritas sebagai buruh tani pertanian. Ada juga yang bekerja sebagai tukang ojek. Penghasilan yang diandalkan yaitu upah yang diterima setiap kali menggarap lahan. Kondisi ini pun semakin sulit ketika kian banyak lahan pertanian yang dijual karena kebutuhan si pemilik.

Kondisi serupa tidak jauh berbeda dengan WNI eks Timtim yang telah menerima bantuan rumah program resettlement. Di tengah pekerjaan informal yang banyak mereka geluti, keduanya sama-sama masih tinggal di atas tanah bukan milik mereka sendiri.

Kondisi ini bahkan turut dilengkapi dengan kualitas pendidikan yang kurang baik. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, mayoritas (63 persen) penduduk usia produktif di NTT hanya lulusan SD dan tidak memiliki ijazah. Hal serupa tergambarkan di sejumlah kabupaten mayoritas WNI eks Timtim, seperti yang tinggal di kabupaten Belu, TTU, dan Kupang.

Kondisi ini kemudian turut berimbas pada status pekerjaan yang banyak digeluti warga di sana. Di tahun yang sama, BPS mencatat, mayoritas (28 persen) penduduk di NTT berstatus Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar. Menurut klasifikasi BPS, status pekerjaan ini contohnya pedagang keliling atau petani yang dibantu penggarap.

Sementara peringkat kedua status pekerjaan utama yaitu pekerjaan keluarga tidak dibayar sebanyak 26,5 persen. Hal ini memang banyak ditemukan di NTT. Penduduk rela bekerja tanpa dibayar asalkan tempat tinggal dan makan minum terjamin setiap hari (Kompas, 22/7/2019).

Kompas/Iwan Setiyawan
Kondisi permukiman warga eks-pengungsi Timor Timur di Dusun Haliwen, Desa Kabuna, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Senin (31/7/2017). Warga di sini pada umumnya hidup dalam kemiskinan.

Prestasi

Di tengah keterbatasan hidup, satu dua WNI eks Timtim berhasil menunjukkan potensinya untuk berprestasi. Salah satunya pemuda berusia 17 tahun, Oktavianus Talo, yang menjuarai lomba Marathon 10 KM Likurai Perbatasan pada 2014 dan 2015. Ia berhasil mengalahkan 199 lebih peserta dari masyarakat umum dan tentara pada lomba yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata tersebut.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Albertus Krisna | Fotografer: Fransiskus Pati Herin, C Wahyu Haryo PS, Madina Nusrat, Iwan Setiyawan, Kornelis Kewa Ama | Pengolah Foto: Toto Sihono | Infografis: Dicky Indratno, Ismawadi, Andri Reno Susetyo, Ningsiawati | Penyelaras Bahasa: FX Sukoto | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.