Perempuan Penakluk Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dengan kebijakan yang terarah dan terukur. Finlandia, Selandia Baru, Taiwan, dan Jerman merupakan negara-negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 dan semuanya dipimpin oleh perempuan pemimpin.

Finlandia, negara yang terletak di Benua Eropa bagian utara, tercatat memiliki tingkat infeksi Covid-19 yang paling rendah di benua Eropa. Kasus harian pada 17 Oktober 2020 mencapai 160 kasus positif, sedangkan angka kematian tercatat 1 kasus. Finlandia mencatat kasus pertama positif Covid-19 pada 29 Januari 2020 dari seorang wisatawan di wilayah Lapland. Tak mau kecolongan, Perdana Menteri Sanna Marin segera memasukkan infeksi Covid-19 sebagai penyakit menular pada 13 Februari 2020. Saat itu, jumlah kasus masih satu orang saja.

Wabah Covid-19 kemudian benar-benar merebak di seluruh dunia, termasuk Finlandia. Penambahan kasus di Finlandia mulai melonjak pada Maret 2020 hingga mencapai puncak tertingginya awal April 2020 dengan total lebih dari 2.000 kasus, kemudian kembali melandai. Finlandia mengalami penurunan kasus dratis pada awal Juni hingga akhir Agustus 2020. Rata-rata kasus harian hanya 14 orang.

Penurunan kasus positif Covid membuat Pemerintah Finlandia melonggarkan kebijakan karantinanya. Namun, pelonggaran yang mulai diterapkan pada Juni 2020 ini mulai berdampak pada munculnya gelombang infeksi kedua awal September 2020. Akan tetapi, data per 14 Oktober 2020 menunjukkan, penurunan hingga sepertiganya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Laju kasus positif juga masih sangat rendah, sekitar 1,5 persen. Bahkan, data per 15 Oktober 2020, tidak ada penambahan kasus sama sekali di Finlandia sehingga total kasus masih pada angka 12.703 kasus dengan jumlah kematian 350 atau hanya 2,76 persen. Total kasus per satu juta populasi juga menempati urutan ketiga paling rendah di seluruh Eropa.

AP PHOTO/OLIVIER MATTHYS
Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin datang ke pertemuan Uni Eropa di gedung Dewan Eropa di Brussels, Belgia, Sabtu (18/7/2020). Pemimpin dari 27 negara Uni Eropa untuk membahas anggaran dan paket pemulihan selama tujuh tahun senilai 1,75 triliun euro sampai 1,85 triliun euro.

Dari sisi kematian, total kematian per satu juta penduduk berjumlah 63 jiwa. Apabila dibandingkan dengan Perancis, Swedia, Italia, Inggris, dan Spanyol, kondisi di Finlandia hanya seperlimanya. Artinya, prevalensi kematian Covid-19 di Finlandia relatif rendah. Dari sisi jumlah tes, Finlandia telah melakukan tes sebanyak 1,25 juta tes. Apabila dihitung jumlah tes per satu juta penduduk, peformanya dapat dikatakan baik, yaitu 225.300 tes. Kondisi tersebut sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara dengan jumlah penduduk jauh lebih besar, seperti Italia, Perancis, Polandia, dan Ukraina.

Regulasi dan Implementasi

Untuk menekan penularan virus SARS-CoV-2, Pemerintah Finlandia menerapkan tiga jurus penanganan, yaitu melakukan tes secara masif, pelacakan kontak erat, dan pengobatan bagi pasien positif Covid-19. Selain itu, Finlandia juga fokus menyiapkan kebijakan mitigasi wabah. Kesiapsiagaan dan perencanaan tindakan saat keadaan darurat nasional menjadi kunci keberhasilan menekan penularan Covid-19. Tidak ada badan khusus yang menangani pandemi Covid-19, semua ditangani pemerintah pusat dengan melibatkan semua kementerian untuk bertanggung jawab terhadap penanganan infeksi tersebut. Intervensi penanganan pandemi banyak dilakukan oleh Perdana Menteri Sanna Marin, mulai dari pemberlakukan aturan ketat hingga instrumen jaminan ekonomi agar tetap stabil.

Finlandia memberlakukan Undang-Undang Darurat (Emergency Power Act), sebuah regulasi yang digunakan saat perang musim dingin pada 1939. Kelebihan negara ini adalah memiliki fokus terhadap kesiapsiagaan dan bagaimana bertindak dalam kondisi darurat. Hal itu lahir dari pengalaman selama perang melawan Uni Soviet pada 1939-1940. Aturan lainnya adalah Undang-Undang Penyakit Menular. Kebijakan yang diambil bertujuan menekan penyebaran, transmisi, dan mendorong tingginya angka kesembuhan di dalam negeri. Implementasi kedua aturan tersebut adalah keputusan-keputusan yang dapat cepat diambil, seperti karantina wilayah dan instrumen ekonomi yang dipilih. Besarnya intervensi yang diberikan mampu menurunkan angka penularan hingga 13 persen pada awal pandemi.

 

Kementerian Sosial dan Kesehatan juga memberikan panduan kepada semua masyarakat tentang urgensi menjaga kebersihan tangan, pembatasan jarak fisik, dan etika saat bernapas. Selain itu, secara berkala kementerian tersebut memperbarui situsnya dengan informasi-informasi yang relevan dan paling baru setiap harinya. Koordinasi antarkementerian dan Lembaga di Finlandia terjalin dengan baik. Kementerian Sosial dan Kesehatan juga mengkhususkan panduan bagi penyedia layanan kesehatan dan sosial, termasuk bekerja sama dengan Institut Kesehatan Kerja.

Perkembangan lainnya adalah pengujian teknologi terbaru untuk mendukung langkah kerja pemerintah, yaitu pemeriksaan, pelacakan, dan penyembuhan. Salah satu teknologi yang telah digunakan dan terus dikembangkan adalah penilaian status infeksi diri sendiri secara digital melalui omaolo.fi/en.

Sementara untuk keperluan pelacakan, pemerintah menggunakan aplikasi Koronavilkku. Aplikasi tersebut akan mengingatkan setiap orang yang telah melakukan kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan, metode pelacakan orang terinfeksi Covid-19 mulai dikembangkan menggunakan anjing pelacak. Sejumlah hewan anjing terlatih telah ditempatkan di Bandara Helsinki untuk mendeteksi virus melalui keringat tubuh penumpang pesawat yang baru mendarat.

Setelah pengunjung tiba di bandara dan mengambil barang bawaannya, mereka diminta menyeka bagian leher untuk mengambil sampel keringat. Anjing membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mendeteksi, yaitu sekitar 10 detik. Apabila anjing memberi sinyal positif, penumpang tersebut diarahkan untuk tes medis pengecekan virus secara gratis. Hewan anjing dipilih sebab memiliki indra penciuman tajam dan berpengalaman mendeteksi bom, obat-obatan terlarang, barang selundupan lainnya, hingga keberadaan penyakit kanker dan malaria.

Sebagaimana negara-negara lain di dunia yang mengalami dampak lesunya ekonomi akibat Covid-19, penanganan wabah korona di Finlandia juga menyentuh aspek ekonomi. Maret 2020 adalah titik balik perekonomian Filandia. Kontraksi ekonomi mencapai 5,4 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu diiringi makin banyaknya pengangguran. Angka pengangguran meningkat dari 6,7 persen tahun 2019 menjadi 8,5 persen tahun 2020, serta kontraksi ekonomi pada angka 6 persen. Hingga saat ini, Pemerintah Finladia terus memberikan bantuan finansial kepada pelaku usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi dan bisnis.

Selandia Baru

Keberhasilan menekan penularan wabah Covid-19 juga dicatat Selandia Baru, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik. Pemerintah Selandia Baru mengadopsi pengalaman China ketika mengatasi penularan Covid-19 di kota Wuhan. Kecepatan merespons serta ketepatan dalam mengambil keputusan menjadi modal penting untuk menghadapi penyakit yang baru dikenal oleh dunia. Karena merupakan penyakit baru, tingkat keidakpastian sangat tinggi. Melihat pengalaman keberhasilan negara lain sebagai pelajaran adalah aset yang berharga. Penanganan penyakit juga didasarkan pada sains. Virus dapat dipelajari dan diurai untuk dipahami sehingga segala upaya pencegahan penularan dapat berdampak efektif.

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengambil keputusan cepat dengan memberlakukan lockdown untuk seluruh wilayahnya pada 26 Maret 2020. Perbatasan ditutup, dengan demikian mobilitas antarnegara terputus. Keputusan mengunci negara dilakukan dengan sistem baru yang dibuat oleh pemerintah, yakni Sistem Peringatan 4 Level. Setiap level dinilai berdasarkan kondisi terkini penularan Covid-19. Level 1 yang paling rendah diberlakukan ketika infeksi virus belum masuk wilayah Selandia Baru.

Pada tingkat awal, persiapan dilakukan untuk mengantisipasi terjadi penularan virus. Kegiatan masarakat masih berjalan normal dengan ketentuan jaga jarak fisik. Mengenakan masker belum menjadi keharusan pada kondisi ini. Status akan naik ke Level 2 apabila terdapat temuan kasus penularan lokal di beberapa wilayah. Penerapan level dapat berbeda pada setiap wilayah sesuai dengan temuan kluster penularan. Di wilayah Level 2 sudah diberlakukan wajib bermasker dan jaga jarak. Kegiatan ekonomi dan pendidikan masih dapat berlangsung dengan protokol kesehatan. Namun, jumlah kerumunan sudah mulai dibatasi.

 

Level 3 diberlakukan jika penularan sudah terjadi di banyak wilayah. Artinya, wilayah dengan status Level 2 sudah semakin banyak. Pada kondisi ini diberlakukan pembatasan mobilitas warga antarwilayah. Orang yang diizinkan melintas hanya yang berkepentingan untuk bekerja, membeli kebutuhan pokok, dan pegawai layanan publik. Kegiatan bisnis, perkantoran, dan belajar mengajar dilakukan secara daring. Pada tingkat ini, aktivitas luar rumah, seperti berolahraga, hanya diperbolehkan di area sekitar tempat tinggal saja.

Tingkat tertinggi, yakni Level 4, mengharuskan segala aktivitas yang tidak berkaitan dengan layanan kesehatan atau layanan publik, serta pemenuhan kebutuhan pokok dilarang beroperasi. Untuk dapat menerapkan hingga Level 4, pemerintah dapat memberlakukannya secara bertahap atau langsung menjalankan lockdown. Hal ini dimungkinkan jika situasi memaksa. Dalam upaya menghalau Covid-19, setidaknya ada enam poin yang menentukan keberhasilannya. Pertama, dilakukan tes secara masif, Selandia Baru mampu mengadakan tes sejumlah 10.000 per hari.

Kemudian poin kedua adalah pelacakkan perjalanan pasien dan memberlakukan isolasi. Di gerbang kedatangan internasional diberlakukan wajib tes dan harus menjalani isolasi mandiri. Namun, pada perkembangannya, pemerintah menyediakan 32 titik fasilitas isolasi yang dikelola negara. Hal ini dilakukan dengan berkaca dari kasus yang dihadapi Australia. Sejumlah 800 pasien positif korona di Australia diperintahkan untuk melakukan isolasi mandiri. Namun, ketika diadakan pemeriksaan secara acak, ditemukan banyak pasien yang berkeliaran. Hal ini membuat pemerintah kecolongan dan dari kasus tersebut Selandia Baru tidak ingin mengalami hal serupa.

Poin ketiga adalah komunikasi publik yang lancar dan terbuka sehingga masyarakat percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah. Hal ini didukung oleh poin empat, yakni rumusan aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh publik. Ketentuan yang terdapat dalam keterangan Sistem Peringatan 4 Level menjelaskan semua hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Aturannya sederhana, di antaranya ialah mencuci tangan, etika bersin dan batuk, jaga jarak fisik, serta kewajiban mengikut tes serta menjalankan karantina.

Hasilnya berupa poin kelima, yaitu kepatuhan dan keteraturan masyarakat dalam mengikuti instruksi pemerintah. Segala elemen yang sudah dipersiapkan bermuara pada kemampuan mengambil keputusan melaksanakan lockdown di seluruh negeri sedini mungkin. Keputusan untuk lockdown membawa dampak paling signifikan. Kasus penularan Covid-19 di Selandia Baru dapat dikendalikan dengan baik. Kasus terakhir yang terdeteksi ialah pada 1 Mei 2020. Sejak saat itu tidak muncul kasus penularan di negara ini.

Selandia Baru sempat menikmati 100 hari tanpa muncul kasus baru. Namun, pada 13 Agustus 2020 ditemukan kasus baru dalam sebuah keluarga. Dengan modal manajemen penanganan wabah yang sudah dimiliki, Pemerintah Selandia Baru optimistis dapat mengulang keberhasilan seperti ketika menghadapi gelombang pertama.

Taiwan

Pengalaman menangani wabah tidak hanya menjadi mitigasi saat merebaknya pandemi, tetapi juga berguna sebagai fondasi menerapkan tanggap darurat penyakit. Taiwan, negara yang luasnya setara dengan Provinsi Jawa Barat, punya pengalaman pahit ketika SARS merebak tahun 2003. Penyakit ini membunuh 84 jiwa dan menginfeksi 671 orang. Pelajaran berharga didapat oleh Taiwan dari peristiwa tahun 2003. Pemerintah mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapi hal serupa padamasa mendatang. Beberapa upayanya adalah mendirikan fasilitas karantina penyakit infeksi, mendirikan laboratorium virus, serta mendirikan pusat manajemen bencana.

Selain itu, pemerintah juga menambah produksi alat perlindungan diri (APD) untuk kebutuhan medis dan masyarakat. Dari aspek regulasi, pemerintah merevisi aturan yang terkait peyakit infeksi menular. Empat hal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi bencana wabah penyakit. Tujuh belas tahun berselang, persiapan yang dimiliki Taiwan berbuah hasil. Ketika tersiar kabar ada penyakit infeksi mirip pneumonia muncul di Kota Wuhan, China, otoritas Taiwan menanggapinya secara serius.

Pada 31 Desember 2019, Pemerintah Taiwan mengirim surat elektronik kepada WHO dan Pemerintah China. Isinya memperingatkan adanya kemungkinan penyakit jenis baru ini dapat menular antarmanusia. Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen tidak ingin mengalami kegagalan yang sama dalam menghadapi virus korona baru. Namun, peringatan tersebut diacuhkan. Mengetahui tanggapan tidak seperti yang diharapkan, negara yang dipimpin presiden perempuan Tsai Ing-wen ini langsung mengambil tindakan cepat.

 

Terdapat setidaknya empat faktor yang menentukan keberhasilan Taiwan dalam menanggulangi pandemi. Pertama, kerja keras tenaga medis dan ahli epidemologi dalam mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti sekarang ini. Persiapan sudah dilakukan jauh ketika pascapandemi SARS. Kedua, transparansi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Faktor ketiga ialah peran aktif masyarakat dalam mengikuti instruksi pemerintah. Kebijakan pemerintah tidak akan berjalan jika tidak ada sikap saling memercayai dari kedua belah pihak. Keempat, terjalin kerja sama yang solid antara pemerintah dan pihak swasta. Dalam konteks ini, pihak swasta memainkan peran di bidang insdustri, pelayanan kesehatan, serta penyedia sarana prasarana pendukung penanggulangan pandemi.

Langkah awal Pemerintah Taiwan adalah melakukan pemantauan dan pembatasan mobilitas manusia. Pada Januari 2020, saat awal merebaknya virus korona, Pemerintah Taiwan memberlakukan kebijakan larangan penerbangan dari seluruh wilayah China ke Taiwan. Pemantauan dilakukan terhadap penumpang pesawat yang tiba dari kota Wuhan. Para penumpang diperiksa kesehatannya dan diminta melakukan karantina mandiri. Hal ini berlaku juga bagi orang yang datang dari luar negeri. Mereka wajib berada di dalam tempat tinggal minimal selama 14 hari.

Kasus pertama Covid-19 di Taiwan terdeteksi pada 21 Januari 2020. Langsung dilakukan pelacakan kontak dan penelusuran tempat yang pernah didatangi oleh pasien. Pemerintah memanfaatkan jaringan CCTV dan database keimigrasian untuk melakukan pelacakan kontak. Teknologi digital berperan penting dalam upaya mencegah penularan virus korona. Pemanfaatan lainnya adalah menampilkan informasi lokasi dan jumlah ketersediaan masker wajah supaya masyarakat lebih mudah mendapatkannya. Hal ini bertujuan juga untuk mencegah kerumunan dan antrean panjang pembeli masker.

Negara segera mewajibkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Mengenakan masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak fisik menjadi bagian dari cara hidup baru masyarakat Taiwan. Untuk mencegah panic buying kebutuhan alat kebersihan dan APD, pemerintah mengambil-alih produksi dan distribusi komoditas tersebut. Pemerintah juga meningkatkan jumlah produksi masker hingga mencapai 20 juta masker tiap hari. Sistem penjatahan masker diberlakukan supaya setiap orang mendapat jatah masker untuk dibeli. Dengan cara ini, masker sebagai salah satu sarana kunci pencegahan penularan dapat selalu tersedia. Bahkan, Taiwan mampu mendonasikan sebagian masker ke negara lain yang membutuhkan.

Gangguan dalam upaya pencegahan penularan sempat muncul dari misinformasi yang beredar di masyarakat. Kuat dugaan bahwa informasi tersebut dikirim dari China. Hal ini berdasar kondisi ketegangan relasi antara China dan Taiwan. Untuk memerangi misinformasi, didirkanlah Taiwan FactChek Center. Dengan demikian, pemerintah Taiwan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta juga pemanfaatan teknologi terkini secara optimal berbuah manis. Total korban meninggal dunia 7 orang dengan kasus infeksi sebanyak 523 pasien. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan dampak SARS yang merenggut 84 korban jiwa.

Jerman

Tiga negara di atas mengambil kebijakan lugas untuk memutus penularan virus korona. Karena penularan Covid-19 berkaitan dengan mobilitas warga, kebijakan sulit harus berani dijalankan, seperti menutup perbatasan wilayah, melarang penerbangan asing, dan melarang kerumunan warga. Komitmen serupa diambil Pemerintah Jerman. Untuk menekan meluasnya penularan, otoritas Jerman di bawah koordinasi Kanselir Angela Merkel tidak hanya berhenti pada penerapaan lockdown, tetapi juga membangun fasilitas kesehatan dan laboratorium deteksi dini untuk melakukan tes Covid-19.

Jerman meningkatkan kapasitas rawat darurat ICU dari 12.000 tempat tidur menjadi 40.000 unit. Dukungan fasilitas perawatan juga membuat tingkat kematian pasien Covid-19 di Jerman tergolong rendah, yaitu sekitar 3,7 persen. Jerman juga menyediakan banyak laboratorium yang dapat menguji virus dan memberikan fasilitas bagi banyak peneliti mengembangkan tes cepat pertama. Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang melakukan tes Covid-19 paling banyak. Tingkat pengecekan di Jerman berada di angka 147.714 per 1 juta penduduk. Dengan tingkat pengecekan yang tinggi, Jerman bisa melakukan pelacakan penderita secara cepat dan tepat.

Sebelum melonggarkan karantina, Pemerintah Jerman memperhatikan tingkat penyebaran Covid-19 dengan menggunakan nomor reproduksi atau nilai R sebagai referensi. Nilai R menunjukkan berapa banyak orang yang dapat menginfeksi satu orang dengan virus. Jika angkanya sama dengan 1, itu berarti rata-rata satu orang menulari satu orang lain.

 

Jerman mulai melonggarkan pembatasan sosial pada 20 April 2020 ketika Robert Koch Institute melaporkan angka reproduksi virus turun hingga 0,7. Jumlah nilai reproduksi di bawah angka satu diperlukan sebagai jaminan untuk menghindari terjadi gelombang kedua infeksi.

Setelah pelonggaran, mitigasi risiko penularan masih tetap dijalankan. Pelonggaran juga dilakukan dengan terukur, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pada awalnya, toko kelontong dengan luas maksimal 800 meter persegi yang diizinkan dibuka kembali. Jerman juga memberlakukan pembatasan wilayah kembali di wilayah yang ditemukan 50 kasus baru pada setiap 100.000 penduduk dalam satu pekan.

Pemerintah Jerman menyadari keberhasilan memperlambat penyebaran virus karena kebijakan yang diterapkan mendapat partisipasi warganya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Disiplin warga, sistem kesehatan yang didanai dengan baik, penggunaan teknologi, serta kebijakan yang tegas membuat Jerman menjadi negara paling aman dari Covid-19 berdasar riset lembaga Deep Knowledge Group yang dirilis Forbes3 September 2020.

Keberhasilan sejumlah negara menekan penularan wabah dapat menjadi inspirasi penanganan pandemi Covid-19 di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Total kasus infeksi korona di Indonesia pada 17 Oktober 2020 sebanyak 357.762 dengan jumlah kematian 12.431 orang. Kasus Covid-19 di Indonesia merupakan yang paling banyak  di wilayah Asia Tenggara.

Empat negara tersebut memiliki tekad yang sama dalam menangani pandemi korona, yaitu ingin menekan penularan Covid-19. Baik Finlandia, Selandia Baru, Taiwan, maupun Jerman fokus pada penanganan dengan melakukan tes secara masif, pelacakan kontak erat, dan pengobatan bagi pasien positif Covid-19 untuk menekan penularan virus korona. Keempat negara sama-sama memiliki pemimpin perempuan dalam masa-masa sulit pandemi melanda. Riset yang dilakukan ”The New York Times” di 21 negara di dunia menunjukkan bahwa kematian karena Covid-19 jauh lebih rendah berada di negara dengan pemimpin perempuan.

Salah satu sorotan dunia mengarah ke Finlandia yang saat ini dipimpin perdana menteri perempuan termuda di dunia, yaitu Sanna Marin (34). Keberhasilan menekan penularan pandemi di Finlandia tidak lepas dari dukungan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Budaya keragaman jender menjadi kunci Finlandia untuk bersama menyukseskan program penanganan masalah negara oleh siapa pun itu pemimpinnya. Berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global World Economic Forum 2020, negara tersebut menempati peringkat ke-3 dari 153 negara. Semua aspek penilaian menunjukkan hasil yang memuaskan.

(Grafis negara2 yg aman dari Covid)

Finlandia juga tergabung dengan Uni Eropa yang didasarkan hasil penilaian European Institute for Gender Equality (EIGE) dianggap seimbang secara jender dengan total persentase perempuan mencapai 40 persen di pemerintahan, bersama Belgia, Spanyol, dan Swedia. Banyak kisah keberhasilan pemimpin perempuan di seluruh dunia, seperti Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (39). Namun, keberhasilan serupa ditunjukkan pemimpin lain, seperti Tsai Ing-wen (64) dan Angela Merkel (66). Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak lagi dilihat karena usia atau jenis kelamin, melainkan dedikasi yang dilakukannya saat menghadapi ujian berat seperti pandemi Covid-19.

Keberhasilan menangani kondisi darurat, seperti krisis kesehatan dan ekonomi dari pandemi Covid-19, membuahkan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan. Pada 17 Oktober 2020, mayoritas warga Selandia Baru sepakat kembali memilih Jacinda Ardern sebagai pemimpinnya.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Yoesep Budianto, Yohanes Advent Krisdamarjati | Infografik: Tiurma Clara Jessica, Luhur Arsiyanto Putra | Kover: Supriyanto | Penyelarasa Bahasa: Kusnadi | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.