Pukulan Berlipat Produsen Minyak

Penurunan aktivitas selama karantina wilayah, sebagai dampak pandemi Covid-19, ikut menurunkan konsumsi bahan bakar dan menjatuhkan harga jual sehingga memukul produsen minyak, seperti Pertamina.

Wabah korona yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 memberikan pukulan berlipat untuk sektor energi, khususnya produsen bahan bakar minyak seperti PT Pertamina (Persero).

Triwulan II-2020 memberikan tekanan berat bagi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok drastis hingga minus 5,32 persen. Pertumbuhan negatif ini adalah yang pertama kali sejak era Reformasi Indonesia yang berjalan sudah sekitar 20 tahun.

Apabila pada triwulan ketiga nanti pertumbuhan nasional masih bernotasi negatif, secara resmi Indonesia akan memasuki masa resesi. Suatu masa yang relatif sulit bagi perekonomian untuk tumbuh dan berkembang karena terjadi penurunan produksi barang dan jasa serta diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat.

Dampaknya akan beraneka rupa secara perekonomian, seperti bangkrutnya sejumlah industri, banyak toko dan usaha sepi pembeli, bertambahnya pengangguran, penerimaan pajak kian mengecil, utang negara meningkat, serta terganggunya sejumlah program pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah.

Tentu saja, pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi bayang-bayang ancaman resesi itu. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan memasuki masa transisi new normal dengan berbagai adaptasi baru terkait protokol kesehatan.

Hal ini merupakan salah satu upaya nyata untuk terhindar dari resesi. Harapannya, ekonomi dapat perlahan-lahan tumbuh dan bangkit kembali. Industri, perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, sektor pariwisata, dan transportasi publik diatur sedemikian rupa oleh pemerintah untuk terus mematuhi protokol kesehatan sambil pelan-pelan memulihkan aktivitas bisnisnya.

Hanya saja, upaya menekan penularan penyakit sambil memulihkan perekonomian itu tampaknya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Angka penularan penyakit yang saat ini rata-rata lebih dari empat ribu orang per hari merupakan ancaman nyata bagi kesehatan manusia.

Pilihan pemerintah tentulah sangat sulit. Pertama, tetap berupaya menumbuhkan perekonomian dengan menjalankan disiplin protokol kesehatan secara lebih tegas. Pilihan kedua, kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah yang memiliki angka penularan tinggi. Kedua pilihan tersebut relatif sangat berat untuk dijalankan. Apabila memilih yang pertama, pemerintah dihadapkan pada tingkat kedisiplinan masyarakat yang relatif sangat rendah dalam mematuhi aturan kesehatan.

Selain itu, jumlah aparat pemerintah yang sangat terbatas membuat banyak pelanggar protokol kesehatan tidak secara tegas ditindak. Dampaknya, angka penularan korona kian meningkat drastis seperti saat ini. Ironisnya, masyarakat tampaknya tidak sadar dengan kondisi tersebut. Tetap berkerumun, sebagian tetap tidak mengenakan masker, dan tidak menjaga jarak fisik di tempat publik. Sebagian masyarakat merasa status new normal menandakan situasi sudah berangsur normal.

Risiko pertumbuhan

Jika pemerintah kembali menjalankan pilihan kedua, yakni memberlakukan PSBB di sejumlah tempat, risiko ekonominya relatif akan sangat besar. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi nasional akan kian terpuruk lebih dalam. Pada PSBB periode pertama saja, perekonomian nasional berangsur surut dan terus anjlok secara drastis. Indikasinya terlihat dari produk domestik bruto (PDB) secara year on year (yoy) pada triwulan I turun di kisaran 2,9 persen.

Padahal, pada triwulan I ini PSBB baru dimulai di beberapa daerah saja, terutama di sekitaran Jabodetabek, jelang akhir Maret 2020. Menginjak pada bulan-bulan berikutnya, PSBB mulai diterapkan di sejumlah kota besar dan daerah di Indonesia. Ujungnya, pada Lebaran 2020 yang jatuh pada akhir Juni lalu, pemerintah resmi melarang adanya mudik menjelang hari raya Idul Fitri.

Hasilnya, pertumbuhan ekonomi terjun bebas hingga anjlok lebih dari minus 5 persen pada triwulan II-2020. Hampir semua sektor penting terimbas sangat dalam hingga minus lebih dari dua digit.

Sektor terdampak

Dari 21 sektor lapangan usaha penyumbang PDB, setidaknya ada 10 sektor yang mengalami pertumbuhan minus secara yoy pada triwulan II-2020. Artinya, ke-10 sektor ini merupakan lapangan usaha yang sangat merasakan dampak negatif dari penularan wabah korona di Indonesia.

Sektor-sektor itu terdiri dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran. Selain itu, ada sektor lainnya, yakni transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, dan jasa-jasa lain.

Ke-10 sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif yang beragam. Mulai dari kisaran minus 2 persen hingga minus lebih dari 30 persen. Lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar adalah transportasi dan pergudangan, hingga minus 30,84 persen.

Selanjutnya, diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar minus 22,02 persen. Jika dikalkulasi secara nominal uang, kontribusi sektor transportasi turun dari Rp 220 triliun pada triwulan II-2019 menjadi Rp 131 triliun pada triwulan II-2020. Dengan perbandingan triwulan yang sama, sumbangan sektor akomodasi anjlok dari Rp 108 triliun menjadi Rp 84 triliun.

Dengan terpuruknya kedua sektor tersebut, hal itu mengindikasikan frekuensi pergerakan manusia dan barang sangat minim. Kondisi negatif sektor transportasi dan pergudangan tersebut tentu saja berdampak merugikan secara langsung bagi sejumlah usaha yang terkait dengan pengangkutan barang, angkutan umum, penerbangan, dan juga pelayaran. Banyak perusahaan otobus yang mengandangkan bus, maskapai pesawat memarkirkan pesawat, sejumlah kapal berhenti operasi, perjalanan kereta dikurangi, dan angkutan umum sepi penumpang.

Anjloknya permintaan transportasi di pasaran tersebut berdampak besar pula bagi industri yang menyuplai bahan bakar secara nasional. PT Pertamina (Persero) sebagai institusi yang bertanggung jawab menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas di pasaran domestik turut terimbas kebijakan PSBB demi memutus mata rantai penularan penyakit.

Berkurangnya frekuensi arus transportasi menyebabkan kinerja keuangan di BUMN energi itu tidak berjalan secara wajar. Laporan semester I-2020, PT Pertamina mengalami kerugian sekitar Rp 11 triliun. Padahal, sepanjang sejarah institusi ini berdiri selalu menjadi salah satu BUMN pengumpul keuntungan terbesar dari 107 BUMN lainnya. Setiap tahun Pertamina berhasil menyumbang keuntungan bagi negara setidaknya pada kisaran Rp 35 triliun-Rp 40 triliun. Belum pernah sekali pun Pertamina merugi.

Produsen merugi

Laporan keuangan sementara PT Pertamina beserta anak perusahaannya per 30 Juni 2020 menunjukkan kerugian pada semester I tahun ini sekitar 761 juta dollar AS. Dengan nilai kurs pada akhir Juni sekitar Rp 14.300, total kerugian sementara sekitar Rp 10,89 triliun. Kondisi ini bertolak belakang dengan laporan pada periode yang sama tahun lalu. Pada semester I-2019, PT Pertamina mengalami keuntungan sementara sekitar 746 juta dollar AS atau berkisar Rp 10.600 triliun (kurs pada waktu itu sekitar Rp 14.200 per dollar AS).

Jika menyandingkan laporan tahun ini dan tahun lalu, terlihat ada perbedaan yang sangat signifikan pada kelompok laporan penjualan dan pendapatan operasi lainnya. Total penjualan pada semester I-2019 mencapai 25,54 miliar dollar AS, sedangkan pada semester ini turun menjadi 20,48 miliar dollar AS. Terjadi gap penurunan pendapatan sekitar 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 72 triliun dari pendapatan tahun lalu yang mencapai kisaran Rp 362 triliun. Pada semester I ini total pendapatan Pertamina hanya mencapai angka sekitar Rp 292 triliun.

Penurunan pendapatan ini tentu saja memengaruhi kinerja perusahaan karena secara biaya pemasaran dan biaya langsung relatif tidak ada perubahan besar antara tahun ini dan tahun lalu. Misalnya, biaya produksi hilir dan lifting pada tahun ini sekitar 2,43 miliar dollar AS dan pada tahun lalu sekitar 2,39 miliar dollar AS; biaya eksplorasi saat ini 78,7 juta dollar AS dan tahun lalu 85 juta dollar AS; dan pengeluaran dari operasi lainnya untuk saat ini sekitar 960 juta dollar AS dan tahun lalu justru lebih rendah sekitar 803 juta dollar AS.

Hal ini mengindikasikan unit kinerja hilir institusi BUMN ini tidak mengalami banyak perubahan dari kondisi tahun lalu. Justru, biaya untuk penjualan produk-produk hasil produksi Pertamina untuk tahun ini justru turun seiring dengan menurunnya permintaan energi di pasaran.

Jadi, permasalahan pokok kerugian Pertamina tahun ini adalah menurunnya permintaan secara signifikan. Hal ini merupakan pukulan berat bagi Pertamina karena penurunan penjualan secara tajam ini merupakan sejarah yang baru terukir pertama kali. Kondisi demikian kian diperparah lagi dengan merosotnya harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah terhadap dollar AS.

Berkurangnya permintaan energi di hampir semua negara menyebabkan para produsen minyak di dunia mengalami over-suplai. Dampaknya, harga minyak dunia pada April lalu sempat menyentuh level negatif hingga hampir menyentuh minus 40 dollar AS.

Kondisi minus ini dapat pula berarti gratis bagi pembelinya. Sayangnya, hal ini tidak dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mendapatkan kesempatan membeli produk gratis itu karena keterbatasan kapasitas kilang penyimpanan yang dimiliki.

Dampak harga

Untuk saat ini, harga minyak dunia mulai beranjak naik lagi di kisaran 30 dollar AS hingga 40-an dollar AS per barel. Harga pasar internasional ini menjadi tidak kompetitif bagi minyak Indonesia yang akan diekspor karena harga ICP (minyak mentah Indonesia) ditetapkan pemerintah sebesar 45 dollar AS per barel.

Lagi-lagi hal ini tidak menguntungkan Pertamina dalam kompetisi penjualan global. Ujung-ujungnya, minyak mentah Indonesia yang diniatkan untuk dijual untuk sementara sebagian ditimbun di tangki penyimpanan atau kapal-kapal tanker.

Untuk menjamin pasokan energi nasional, Pertamina saat ini dihadapkan pada fenomena pelemahan rupiah. Untuk mengimpor minyak dari luar negeri, Pertamina harus menyediakan uang dalam bentuk dollar AS yang nilainya fluktuatif, mengikuti perkembangan ekonomi global.

Apalagi, kebutuhan impor BBM Indonesia per hari berkisar 700.000-800.000 barel per hari sehingga jumlah valuta asing yang dibutuhkan sangatlah banyak. Meskipun harga minyak mentah dunia saat ini relatif murah, tetapi dengan nilai kurs rupiah yang kian rendah, biaya yang diperlukan untuk mengimpor minyak dan gas tetap relatif mahal.

Pada awal tahun 2020, nilai kurs rupiah terhadap dollar AS berkisar Rp 13.800-an, tetapi ketika Covid-19 kian mewabah, nilai kurs rupiah kian tertekan. Puncaknya pada awal April 2020 yang mencapai Rp 16.700-an. Setelah itu, kurs rupiah agak menguat perlahan dan sekarang pada awal september sekitar Rp 14.800-an per dollar AS.

Rekomendasi kebijakan

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini berada pada kisaran minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen. Dengan asumsi terbaik sekalipun, pertumbuhan nasional relatif akan mengalami stagnasi perkembangan dari tahun lalu. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian saat ini adalah terpuruknya sektor transportasi di antara sektor lain penyumbang PDB nasional. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu sejumlah langkah yang tepat bagi Pertamina agar mampu bertahan dan tidak mengalami kerugian lebih banyak lagi.

Publikasi The Indonesian Journal of Development Planning Vol IV No 2 Juni 2020 karya Nur Laila Widyastuti dan Hanan Nugroho dari Bappenas merekomendasikan sejumlah kebijakan, mulai dari sisi hulu, hilir, hingga harga penjualan BBM. Dari sisi hulu, Pertamina sebaiknya fokus pada kegiatan produksi pada lapangan-lapangan yang bernilai ekonomis untuk menyikapi harga minyak yang sangat rendah seperti saat ini.

Adapun proyek-proyek eksplorasi dan penyiapan fasilitas produksi dapat dipertimbangkan untuk ditunda terlebih dahulu. Untuk mengambil manfaat dari rendahnya harga minyak dunia, perlu dibangun strategic reserves di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumur-sumur lapangan tua yang sudah tidak berproduksi sebagai storage untuk minyak mentah (crude oil) yang diimpor.

Tangki yang berada di kilang atau depo serta fasilitas lain di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menampung stok BBM yang digunakan guna memperpanjang reserves BBM di Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi (energy security) Indonesia. Untuk sisi hilir, operasi kilang minyak dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan BBM yang menurun. Jika perlu, beberapa kilang yang tidak efisien dapat dihentikan kegiatan operasinya untuk sementara waktu.

Waktu jeda penghentian operasi ini dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan. Kegiatan untuk mendukung proyek besar pembangunan dan pengembangan kilang dalam RPJMN 2020-2024 tetap dilakukan, tetapi dibatasi pada penyiapan berbagai macam kegiatan yang sifatnya administrasi dan negosiasi. Kegiatan yang sifatnya konstruksi sebaiknya ditunda terlebih dahulu.

Dari sisi pemasaran, harga jual BBM sebaiknya tidak diturunkan. Dengan pertimbangan, permintaan BBM yang anjlok telah ikut menurunkan pendapatan, baik untuk perusahaan maupun pemerintah. Potongan harga dapat diberlakukan secara khusus kepada sektor ekonomi rakyat strategis. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya mencapai 99 persen dari total unit usaha sektor industri nasional. Sementara itu, sejumlah dana tetap diperlukan untuk biaya overhead dari kegiatan produksi dan pengilangan yang mengalami penurunan.

Upaya-upaya demikian untuk menjaga keberlangsungan bisnis usaha Pertamina agar tetap sehat. Beban produksi yang relatif besar dan bernilai ekonomis rendah untuk sementara waktu dikurangi. Perlu dipikirkan alternatif terbaik untuk menyimpan cadangan minyak agar mampu menampung minyak impor yang kebetulan saat ini berharga relatif murah di pasaran global.

Apalagi, ada kemungkinan harga minyak hingga akhir tahun ini diperkirakan masih di bawah 50 dollar AS per barel, sejalan dengan masih belum ditemukannya vaksin korona. Langkah-langkah meningkatkan kapasitas ketahanan energi nasional dengan tetap mengutamakan prinsip usaha yang menguntungkan menjadi kata kunci atas persoalan-persoalan yang ada.

Hal ini perlu juga didukung dengan perbaikan kinerja sektor transportasi sebagai konsumen BBM. Artinya, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan juga menjadi kunci pulihnya kembali aktivitas perekonomian yang pada gilirannya mengangkat kembali pertumbuhan di sektor transportasi.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: BUDIAWAN SIDIK A | Fotografer: Hendra A Setyawan, Heru Sri Kumoro, Wisnu Widiantoro, Abdullah Fikri Ashri, Bahana Patria Gupta, Evy Rachmawati, Kris Razianto Mada, Rhama Purna Jati, Lucky Pransiska, Riza Fathoni, Agus Susanto, Priyombodo, Yuniadhi Agung, Wawan H Prabowo, Pandu Wiyoga | Penyelaras Bahasa: Priskilia Sitompul | Infografik: Tiurma Clara Jessica | Cover: Arjendro Darpito | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.