Jual Beli Lahan Negara, Bikin Puncak Kian Rusak

Pesona kawasan Puncak seakan tak pernah pudar. Pemandangan alam dan suhu udara sejuk menjadi magnet yang mendorong warga Ibu Kota dan sekitarnya berbondong-bondong memadati kawasan ini. Namun, di balik pesonanya, tersimpan ancaman bencana dan permasalahan sosial yang bisa meledak setiap saat.

Persoalan ini berakar salah satunya pada maraknya praktik jual beli tanah negara di kawasan lereng Gunung Gede-Pangrango ini. Tata ruang kawasan Puncak yang tak konsisten memuluskan alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan. Akibatnya, area resapan air hilang dan hulu Sungai Ciliwung ini diselimuti lahan kritis. Dampaknya, banjir bandang dan longsor terus mengintai.

Hari Selasa (19/1/2021), suasana tenteram Puncak mendadak buyar oleh banjir bandang yang terjadi di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Meski tak ada korban jiwa, bencana ini memaksa 474 warga mengungsi.

kompas/rony ariyanto nugroho
Polisi dan petugas satuan polisi pamong praja membantu warga mengungsi akibat banjir bandang di Gunung Mas, Desa Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/1/2021). Dalam peristiwa ini, dua rumah dan satu bangunan warung rusak. Sekitar 500 warga harus mengungsi.

Sepekan sebelumnya atau Minggu (10/1/2021), menjelang tengah malam terjadi longsor yang menutup Jalan Raya Puncak. Tidak ada korban jiwa tetapi longsor membuat jalan arteri penghubung Bogor-Cianjur terputus lebih dari 12 jam.

Sejatinya berbagai bencana itu tidak lagi mengejutkan karena kerap terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Banjir bandang terakhir adalah rentetan bencana alam yang terjadi di Puncak beberapa waktu terakhir. Belum hilang dari ingatan, pada Februari 2018, longsor besar terjadi di Jalan Raya Puncak. Satu orang meninggal dan tiga orang hilang.

Terhitung mulai 2016, bencana di Cisarua dan Megamendung tak hanya longsor tetapi juga banjir dan banjir bandang yang dapat terjadi 5-9 kali setahun. Sementara dalam konteks Jabodetabek, menurut kajian Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPTKPDAS) Surakarta, limpasan air permukaan di Puncak berkontribusi terhadap bencana banjir di Jakarta sebesar 8 persen.

Masifnya alih fungsi lahan di hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung ini menyebabkan hampir seluruh kawasan Puncak berada dalam kondisi kritis. Berdasarkan pemetaan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDAS-HL) Ciliwung-Citarum, pada 2018 lahan ”sangat kritis” telah menyelimuti hampir separuh kawasan Puncak, meliputi Kecamatan Cisarua dan Megamendung. Luasnya tak kurang dari 4.600 hektar. Selebihnya berada dalam kondisi ”agak kritis” hingga ”kritis”.

Banjir bandang yang menerjang perumahan pegawai perkebunan teh Gunung Mas, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII, Cisarua, pada Selasa (19/1/2021), berada di tengah area lahan ”agak kritis” hingga ”sangat kritis”. Tingkat erosi di area itu dan sekitarnya, mulai dari sedang hingga sangat berat, sebesar 60 ton hingga 480 ton per hektar/tahun.

Hasil evaluasi sejumlah ahli di Institut Pertanian Bogor (IPB) University, penyebab banjir bandang itu akibat kondisi tanah yang mudah lepas atau gugur. Selain itu, dari beberapa penelitian lainnya, limpasan air permukaan di Puncak sudah lebih dari 90 persen akibat daya resap tanahnya hanya 10 persen.

 

 

Jual beli lahan

Dalam kondisi demikian kritis, jual beli tanah negara di lereng gunung Puncak yang umumnya tanah perkebunan itu malah kian tak terkendali. Menurut data PTPN, dari 1.623 hektar lahan perkebunan Gunung Mas di Puncak yang dikelola PT Perkebunan Nusantara VIII, seluas 291 hektar di antaranya dikuasai secara ilegal oleh warga setempat, tokoh masyarakat, termasuk mantan pejabat negara.

Hasil penelusuran Kompas selama awal Januari lalu, terungkap adanya lahan perkebunan berstatus hak guna usaha yang dikuasai secara ilegal oleh sejumlah pihak. Lahan itu, antara lain, tersebar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, yang berada di lereng Gunung Gede Pangrango.

Yang lebih memprihatinkan, jual beli tanah negara seharga Rp 300.000 per meter persegi itu berlangsung atas restu perangkat desa setempat. Lahan yang berada di lereng curam dengan kemiringan lebih dari 45 derajat ini ditawarkan dengan luasan 2.000 hingga 3.000 meter persegi.

kompas/rony ariyanto nugroho
Baliho yang menawarkan jual beli tanah marak di Desa Kuta, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/2/2021). Tanah tersebut merupakan lahan perkebunan milik negara berstatus hak guna usaha (HGU) yang dikuasai pihak lain secara ilegal.

Tak sedikit dari lahan tersebut yang kemudian mengalami alih fungsi, dari seharusnya areal tanaman produksi menjadi bangunan permanen. Di areal perkebunan Desa Kuta, berdiri tak kurang 10 bangunan berupa vila dan asrama pendidikan agama milik perseorangan, tokoh masyarakat, dan  mantan pejabat negara. Belum ada satu pun yang ditertibkan.

Padahal ada ancaman pidananya bagi pelanggar aturan. Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 mengatur bahwa orang perseorangan yang sengaja melakukan konversi Lahan Prima (lahan untuk tanaman yang dibudidayakan dan yang tidak dibudidayakan) di kawasan lindung yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 7 miliar.

Rupanya, tak sulit memperoleh tanah di lahan perkebunan PTPN VIII ini. Cukup datang ke Desa Kuta, para makelar tanah telah berjaga dan siap mendekat. Mengaku sedang mencari tanah di lereng gunung, Kompas didekati seorang pekerja perkebunan yang juga makelar tanah. Salah satunya BB, pria berusia sekitar 35 tahun.

Tanpa sungkan, BB langsung menawarkan lahan seluas 3.000 meter persegi di atas tanah yang diklaim sebagai hak garap milik GN, warga setempat. GN adalah satu dari beberapa warga yang diklaim BB memiliki hak garap di areal perkebunan PTPN VIII.

BB kemudian memperkenalkan Kompas kepada AG, pria berusia 50 tahun yang kemudian menjelaskan proses oper tanah garap milik PTPN VIII itu. AG juga meyakinkan bahwa jual beli tanah garapan tak butuh proses berbelit, tidak pula harus melalui PTPN VIII untuk memperoleh kerja sama operasional (KSO). Cukup disetujui pemilik hak garap, dalam hal ini GN, dan diketahui perangkat Desa Kuta.

”Ini ke desa saja (tidak perlu ke PTPN VIII). Nanti oper alihnya (hak garap) di desa, disaksikan lurah, RW, dan RT,” kata AG.

Kurang dari setengah jam, datang MM, pria berusia 50 tahun, dengan menumpang mobil Mercedes-nya. Ia segera bergabung dengan BB dan AG. Ketiganya adalah tim sukses Kepala Desa Kuta setahun lalu.

MM kemudian mengklaim sebagai orang yang dipercaya GN memasarkan tanah garapannya kepada calon pembeli. Ia juga mengklaim ditugaskan kepala desa untuk mengawasi jual beli tanah di Desa Kuta. Ia kemudian menyebutkan nama-nama mantan pejabat negara dan tokoh agama yang pernah membeli tanah garapan di areal PTPN VIII tersebut.

”Di lapangan, harus saya yang tahu semua, mana (tanah garapan) yang sengketa dan tidak. Takutnya tanah yang sudah dijual, dijual lagi. Saya yang turun di lapangan. Enggak mungkin kepala desa turun ke lapangan kan,” jelasnya.

Berdalih ingin lebih mendapatkan kepastian, Kompas kemudian mengonfirmasi Kepala Desa Kuta Kusnadi terkait pengakuan MM. Kusnadi kemudian menelepon MM mengabarkan niat Kompas membeli tanah garapan.

Setelah memperoleh penjelasan dari MM, Kusnadi membenarkan bahwa proses oper hak garap dapat dilakukan di desa. Menurut dia, pembelian tanah dikenai biaya Rp 5.000 per meter persegi untuk kas desa. ”Paling biaya oper alihnya (hak garap) Rp 5.000 per meter. Itu untuk desa, hanya sebatas desa. Enggak buat kecamatan,” ucapnya.

Namun, Kusnadi tidak dapat memberikan jaminan bahwa di atas tanah tersebut dapat diterbitkan izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Demikian pula untuk sertifikat hak milik (SHM) lahan. ”Banyak yang sudah pada pakai notaris, tapi nggak keluar IMB-nya. Selain itu untuk SHM juga belum bisa dimohonkan,” ujarnya.

Terkait sejumlah bangunan vila dan asrama pendidikan yang sudah berdiri di lahan perkebunan, Kusnadi mengaku tidak mengetahui proses pendiriannya karena ia baru menjabat kades selama setahun. Namun ia juga tidak menghalangi jika pembeli ingin mendirikan bangunan vila di lahan yang dibelinya.

”Selama ada duit, ya silakan saja bikin vila. Kalau saya hanya bisa mengeluarkan surat pengantar ke kecamatan dan dinas terkait karena saya enggak bisa keluarkan izin,” tuturnya.

Menanggapi ini, Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat mengatakan, semua lahan yang diokupasi secara ilegal itu berada di kawasan lindung, seperti diatur dalam sejumlah Peraturan Presiden Jabodetabek-Puncak Cianjur. Pihaknya tak pernah mengeluarkan izin hak garap untuk semua lahan perkebunan Gunung Mas yang baru-baru ini terjadi banjir bandang.

Menurut Yudayat, pihaknya tengah berupaya merebut kembali seluruh lahan perkebunan Gunung Mas yang dikuasai pihak lain melalui jalur hukum. Namun diakuinya, langkah yang ditempuh baru sebatas somasi, belum sampai ke ranah hukum pidana.

”Kami enggak berjalan sendiri. Kami berkoordinasi juga dengan kepolisian, kejaksaan, TNI, dan kementerian/lembaga, ATR/BPN, BUMN, di bawah koordinasi Kemenkopolhukam. Sejauh ini kami menganggap responsnya sangat positif. Artinya, niatnya sama, karena ini tanah negara harus diluruskan tanpa pandang bulu. Tetapi diharapkan enggak ada kegaduhan (sehingga menempuh somasi),” jelasnya.

Sekretaris PTPN VIII Naning Diah Trisnowati berharap, Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pemilik kewenangan, dapat membongkar semua bangunan yang berdiri di atas lahan perkebunan itu. “Pemkab Bogor sebagai penerbit izin bangunan diharapkan bisa menertibkannya (bangunan di lahan perkebunan Gunung Mas),” jelasnya.

Tata ruang amburadul

Namun, Pemkab Bogor mengaku tidak dapat menertibkan bangunan resor itu karena berada dalam kawasan lindung di bawah pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Mereka (Kementerian LHK) menganggap itu lahan mereka. Jadi kami tidak bisa menertibkan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Suryanto Putra.

Rupanya persoalan Puncak tak hanya kelindan soal jual beli tanah HGU. Berdasarkan hasil analisis spasial, tidak sedikit lahan di kawasan Puncak yang tidak sesuai perencanaan tata ruang. Temuan ini diperoleh dari hasil tumpang susun peta tutupan lahan, yakni antara citra satelit resolusi tinggi hasil perekaman Google Earth tahun 2012 dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025.

Contohnya, lahan terbangun di Desa Cipayung Girang dan Desa Cilember di Kecamatan Megamendung yang sebagian terletak di areal hutan lindung. Begitu juga sejumlah lahan terbangun di Desa Sukagalih di Kecamatan Megamendung dan Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, yang berada di area hutan konservasi.

Kondisi ini tidak juga membaik pasca-terbitnya RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036. Di RTRW ini terjadi banyak perubahan peruntukan lahan, termasuk konversi hutan lindung menjadi permukiman perdesaan yang sebelumnya sudah eksis pada tahun 2012. Bahkan, pascatahun 2016, peruntukan semua hutan lindung di Kecamatan Megamendung hilang. Sebagian besar berubah menjadi hutan produksi tetap serta perkebunan dan tanaman tahunan.

Suryanto Putra membantah terjadinya perubahan peruntukan lahan dalam RTRW, yakni dari hutan lindung menjadi lahan produksi. Kalaupun terjadi perubahan peruntukan lahan dari hutan lindung menjadi permukiman, menurut Suryanto, itu merupakan revisi karena adanya kekeliruan di RTRW sebelumnya.

”Tidak ada kita menghilangkan kawasan hutan. Dalam revisi tata ruang kemarin lebih pada menyesuaikan ketentuan yang sudah ditetapkan Menteri Kehutanan. Pemerintah kabupaten tidak punya kewenangan mengubah hutan. Penetapan oleh pusat harus kami ikuti,” ujar Suryanto di kantornya, Senin (4/1/2021).

 

 

Penetapan perda tata ruang, menurutnya, harus dirumuskan melalui pembahasan yang sangat panjang dan melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk pengawasan dan persetujuan. Perda tata ruang harus mengadopsi aturan provinsi dan pusat, selain harus mendapat persetujuan gubernur dan menteri.

Pengampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia, Anggi Putra Prayoga, mengungkapkan, memburuknya lingkungan Puncak tak lepas dari karut-marut tata kelola pertanahan di kawasan itu, termasuk banyaknya institusi pemerintah yang terlibat di dalamnya. Contohnya, luasan areal HGU milik perkebunan PTPN maupun swasta, yang bisa berkurang akibat banyaknya pendirian bangunan di kawasan itu.

Demikian pula dengan RTRW Kabupaten Bogor 2016-2036, lanjut Anggi, di dalamnya banyak kawasan lindung yang hilang dan berganti dengan budidaya. ”Artinya apa? Bisa jadi di balik penyusunan RTRW itu banyak kepentingan investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor sehingga harus mengubah yang tadinya kawasan lindung menjadi budidaya,” katanya.

 

 

Sebagai contoh, di dalam kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Telaga Warna yang menjadi hulu Sungai Ciliwung, selama hampir 5 tahun terakhir berdiri setidaknya 9 unit resor dan 1 bangunan restoran persis di tepian Telaga Warna. Sesuai RTRW Kabupaten Bogor, kawasan Telaga Warna masuk area hutan lindung. Informasi di situs Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, kawasan Taman Wisata Alam Telaga Warna dikelola PT Lintas Daya Kreasi untuk periode 2004-2034, seperti diatur Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 217/Menhut-II/2004 tanggal 18 Juni 2004.

Pendirian resor di tepian Telaga Warna ini, lanjut Anggi, merupakan contoh tidak adanya kepaduan antara kebijakan dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kementerian LHK. Sesuai RTRW Kabupaten Bogor, kawasan Telaga Warna seharusnya kawasan lindung. Namun, Kementerian LHK menerbitkan izin bagi investor sehingga dapat mendirikan resor di pinggir telaga. Masifnya alih fungsi lahan membuat daya resap tanah terhadap air di hulu Sungai Ciliwung ini semakin rendah.

Ahli hidrologi Institut Pertanian Bogor, Hidayat Pawitan, mengungkapkan, sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk memulihkan kondisi kawasan Puncak. Namun, melihat banyaknya bangunan yang berdiri dan memiliki sertifikat hak milik, tentu strateginya bukan lagi membebaskan lahan untuk penghijauan. Dalam kondisi seperti ini, lanjutnya, dibutuhkan intervensi teknik hidrologi untuk mengendalikan debit air permukaan yang dapat menyebabkan tingginya erosi, longsor, dan banjir. Intervensi teknik itu mulai dari perbaikan drainase, pembuatan sumur resapan, dan embung.

 

 

Pembongkaran vila yang pernah dilakukan Pemkab Bogor dengan dukungan dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut Hidayat, tidak lagi cukup untuk memulihkan Puncak. Tindakan itu harus diikuti pembuatan sumur resapan.

”Jadi tidak cukup hanya dengan membongkar vila. Harus diikuti intervensi teknik hidrologi agar air dapat meresap,” katanya.

Kepala Badan Pengelolaan DAS dan Hutang Lindung Ciliwung-Citarum Pina Ekalipta mengungkapkan, saat ini yang dibutuhkan adalah penegakan hukum agar alih fungsi lahan dapat dikendalikan, dan kewajiban pembuatan sumur resapan di setiap rumah sebagai syarat penerbitan izin mendirikan bangunan ditegakkan.

 

Permasalahan sosial

Persoalan tata ruang kemudian memicu persoalan lain yang tak kalah genting, yaitu permasalahan sosial ekonomi warga di kawasan Puncak. Pemulihan kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tak hanya menuntut konservasi alam. Alih fungsi lahan demi kepentingan pariwisata di kawasan ini sebelumnya telah menyebabkan warga kehilangan sumber daya tanah. Sementara lahan tidur dan bangunan mangkrak tersebar di Puncak.

Kepala Desa Sukagalih Alwansyah Sudarman mengungkapkan, dari luas desa 247 hektar, umumnya warga hanya memiliki tanah sebatas lahan rumah yang ditempati. Sebagian besar warga yang kebanyakan petani ini, tidak lagi memiliki lahan pertanian karena sejak tahun 1990-an lahan yang mereka miliki dijual kepada orang dari luar Puncak.

”Warga di sini menjual tanahnya untuk naik haji. Pulang haji, mereka sudah tidak punya tanah lagi (untuk bertani),” kata Alwansyah.

 

 

Untuk bertani, lanjutnya, warga memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki orang luar desa. Pemilik lahan berasal dari Jakarta atau kota lainnya. Darto (55), contohnya. Sejak 2003, petani di Desa Sukagalih ini menggarap lahan 2.000 meter persegi milik orang Jakarta. Di lahan itu, ia menanam 3.000 pohon cabai. Setiap kali panen bisa menghasilkan 1-3 ton cabai dengan nilai Rp 12,5 juta-Rp 37,5 juta.

Meskipun ia memperoleh panen yang baik tetapi Darto tidak pernah sanggup membeli lahan itu. Harganya paling rendah Rp 1 juta per meter persegi sehingga Darto harus menyiapkan dana tak kurang dari Rp 2 miliar untuk menebus lahan tersebut. ”Tidak sanggup beli tanah untuk bertani di sini,” ucapnya.

Warga lain terpaksa menjadi perambah hutan, seperti dilakoni Hendi (35), warga Kampung Cibulao, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Sekitar 5-10 tahun lalu warga Kampung Cibulao masih banyak yang merambah hutan, menebang pohon untuk dijual atau dipakai sebagai kayu bakar.

 

 

Warga terpaksa merambah hutan karena penghasilan sebagai pemetik teh tidak memadai, kurang dari Rp 20.000 per hari. Saat ini, upah buruh pemetik teh di Desa Tugu Utara yang dikelola PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP) memang telah naik menjadi Rp 32.500 per hari. Akan tetapi tetap saja tidak memadai karena dalam sebulan buruh hanya memperoleh sekitar Rp 600.000 setelah dipotong hari libur. Selain itu, mereka juga tidak memiliki lahan pertanian.

”Dulu untuk memenuhi kebutuhan karena penghasilan dari perkebunan kurang, kami ambil dari hutan. Dulu ada pakis (di hutan), kami ambil dan jual,” ucapnya.

Warga menghentikan praktiknya sejak Kelompok Tani Hutan Cibulao mengajak mereka menanam kopi. Bertanam yang juga upaya konservasi hutan ini mampu meningkatkan taraf ekonomi warga. Dari setiap kilogram kopi baru petik yang dijual ke kelompok tani, warga memperoleh Rp 8.500 per kg; Rp 87.000 per kg untuk biji kopi kering atau green bean; dan Rp 185.000-Rp340.000 per kg untuk biji kopi sangrai.

Konservasi air

Memulihkan kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dari kerusakan alam juga tak lepas dari konservasi air. Limpasan air permukaan menjadi hal utama yang harus dikendalikan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung, yang meliputi Kecamatan Cisarua dan Megamendung ini.

Selama periode 1980 hingga 2000-an mengamati dan meneliti laju air permukaan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dengan permodelan, ahli hidrologi Institut Pertanian Bogor, Hidayat Pawitan, menemukan kondisi kawasan hulu yang terus memburuk.

 

 

Pada tahun 1980-an, kemampuan infiltrasi atau daya serap tanah di kawasan hulu terhadap air permukan telah menurun hingga 50 persen. Artinya, sedikitnya 50 persen air hujan yang turun melimpas menjadi aliran permukaan. Memasuki tahun 2000, daya serap tanah di Puncak kian memburuk. Curah hujan 100 milimeter setiap tahun, 90 persen berubah menjadi air limpasan di permukaan.

Transtoto Handhadari, mantan pejabat Departemen Kehutanan yang pernah menjabat sebagi Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Ciujung-Ciliwung, menyarankan dilakukannya rekayasa teknik hidrologi untuk pemulihan lingkungan Puncak, seperti pembuatan drainase, embung, serta sumur resapan dan biopori. Dengan demikian tidak perlu membongkar vila atau membebaskan lahan yang butuh anggaran besar.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: DVD, BKY, MDN | Fotografer: Rony Ariyanto Nugroho, Ambrosius Harto Manumoyoso | Infografik: Luhur Arsiyanto Putra, Ismawadi, Ival Alpha Rivaldi | Olah foto: Novan Nugrahadi | Ilustrasi kover: Supriyanto | Penyelaras bahasa: Lucia Dwi Puspita Sari | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.