Seragam Sekolah dan Cermin Kemajemukan Indonesia

Surat keputusan bersama tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam sekolah pada 3 Februari 2021 mengakhiri polemik soal seragam sekolah di Padang, Sumatera Barat. Siswa non-Muslim di sekolah negeri tak lagi diwajibkan mengenakan jilbab.

Namun, pertanyaan baru muncul. Apakah peraturan tersebut berarti guru agama Islam tidak boleh lagi mewajibkan siswi mengenakan jilbab ketika mengikuti pelajaran agama Islam? Polemik berlanjut, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama itu dinilai multitafsir.

Polemik berlanjut, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama itu dinilai multitafsir.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun minta SKB tersebut direvisi agar aturan dalam SKB itu dibatasi pada pihak yang berbeda agama. Alasannya, ketentuan yang menyatakan ”pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan mengimbau penggunaan seragam dengan kekhasan tertentu” bisa dimaknai luas dan beragam.

Tausiyah Dewan Pimpinan MUI pada 11 Februari 2021, antara lain, menyebutkan, apabila pewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan tersebut diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang. Sekolah dapat saja memandang hal itu bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.

Peraturan tentang seragam sekolah selalu menimbulkan polemik sejak pemerintah memutuskan penyeragaman pakaian anak sekolah secara nasional pada tahun 1982 (Kompas, 1/2/2021). Peraturan yang berlaku mutlak, tidak mengakomodasi kemungkinan untuk menggunakan atribut agama, membuat siswi Muslim yang mengenakan jilbab ke sekolah dinyatakan melanggar peraturan.

Mengenakan jilbab ke sekolah berarti harus siap belajar di luar kelas, bahkan dikeluarkan dari sekolah. ”Saya dan teman saya yang mengenakan jilbab disuruh keluar (kelas), belajar di perpustakaan,” kata Siti Aminah Tardi, komisioner Komnas Perempuan, menceritakan pengalamannya saat kelas 1 di SMA Negeri 4 Jakarta, ketika dihubungi pada 18 Februari 2021.

Siti Aminah kemudian menyiasatinya dengan mengenakan rok seperti siswi lainnya, tetapi berkemeja lengan panjang. Demikian pula kaus kakinya yang panjang hingga ke lutut bak pemain sepak bola. Dari rumah mengenakan jilbab, begitu tiba di gerbang sekolah, jilbab dilepas.

kompas/hariadi saptono
Pementasan drama semikolosal yang mengangkat karya budayawan Emha Ainun Najib berjudul Lautan Jilbab, oleh Teater Jiwa di gedung Senisono, Yogyakarta, Jumat malam, 19 April 1991.

”Perlawanan”

Siswi yang bertahan dengan jilbab di sekolah oleh sekolah dikembalikan kepada orangtua dan akhirnya harus pindah ke sekolah swasta, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi untuk ini (Kompas, 6/8/1983). Pada masa itu cukup banyak kasus pelarangan jilbab yang terjadi di sekolah-sekolah negeri, terutama di tingkat SMA.

Pada September 1984, misalnya, delapan siswi SMAN 3 Bandung diskors karena mengenakan jilbab. Di SMAN 1 Bogor, sejumlah siswi yang mengenakan jilbab ”dikembalikan” kepada orangtua. Hal ini membuat orangtua siswi mengajukan gugatan ke pengadilan meski akhirnya kasus dapat diselesaikan secara musyawarah dan para siswi ”dikembalikan” lagi ke sekolah.

 

 

Kasus yang sama terjadi di SMAN 68 Jakarta. Lima siswi yang mengenakan jilbab dikembalikan kepada orangtua. Para orangtua pun mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (Kompas, 5/1/1989). Karena upaya musyawarah tak membuahkan hasil, para orangtua mengajukan gugatan atas peraturan tentang seragam sekolah ke pengadilan.

Kasus jilbab siswi SMAN 68 Jakarta ini mendorong gelombang gerakan yang disebut ”revolusi jilbab”. Selama proses persidangan kasus ini, kata Siti Aminah, banyak siswi yang semula tidak mengenakan jilbab kemudian mengenakan jilbab sebagai bentuk solidaritas. Selama proses di pengadilan, lima siswi SMAN 68 yang diskors karena mengenakan jilbab diterima belajar di sekolah Muhammadiyah dengan status ”belum pindah dari SMAN 68”.

Kasus ini menjadi tonggak perubahan peraturan tentang seragam sekolah. Kalah di pengadilan tingkat pertama dan kedua, para orangtua mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas desakan berbagai elemen masyarakat, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan SK Nomor 100/C/Kep/D/1991 yang mencabut surat keputusan tahun 1982. Surat keputusan baru ini mengatur penggunaan seragam khas (jilbab) untuk SMP dan SMA (Kompas, 17/2/1991).

Fenomena ini oleh seniman Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dituangkan dalam puisi berjudul ”Lautan Jilbab” pada 1987 yang kemudian dipentaskan juga dalam bentuk teatrikalisasi puisi di sejumlah kota. (Kompas, 8 Agustus 1989)

Pada 30 Mei 1994, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para orangtua siswi SMAN 68 Jakarta tersebut. Meski siswi SMP dan SMA negeri sudah boleh mengenakan jilbab ke sekolah sejak 1991, kata Siti Aminah, ini menjadi putusan penting terkait pakaian keagamaan dalam konteks hak atas pendidikan dan hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

Pertimbangan hakim kasasi merujuk pada UUD 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29), dan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan (Pasal 31). Selain itu, semestinya aturan tersebut dibaca dan diterapkan sesuai konteksnya, baik dengan Pancasila dan UUD 1945 maupun UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Meskipun begitu, polemik terkait seragam sekolah terus saja terjadi. Peraturan yang melarang ataupun mewajibkan siswi mengenakan seragam khusus identitas agama tertentu terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Bali (2014), Jawa Barat (2016), Banyuwangi (2017), Jakarta (2017), Riau (2018), Manokwari (2019), hingga Yogyakarta (2017, 2018, dan 2019).

Peraturan yang diskriminatif

Peraturan Mendikbud Nomor 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikeluarkan pascakasus di Bali tak juga meredam polemik soal seragam sekolah. Kondisi itu, menurut komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, berkaitan erat dengan peraturan diskriminatif atas nama agama yang dibuat pemerintah daerah.

Penelitian Komnas Perempuan menunjukkan, selama kurun 2000-2015 terbit 62 peraturan dan keputusan pemerintah daerah di 15 provinsi yang memuat aturan berbusana yang mengadopsi interpretasi tunggal dari simbol agama mayoritas. ”Sasaran peraturan itu kebanyakan menyasar pelajar dan pegawai negeri sipil,” kata Yentriyani ketika dihubungi pada 15 Februari 2021.

Pihak-pihak yang mempunyai pandangan berbeda terhadap 62 peraturan itu rentan mengalami diskriminasi. Misalnya, pengabaian hak memperoleh layanan publik, pengucilan, ejekan, kekerasan, persekusi, dan sanksi administratif. Akibatnya, mereka yang berbeda itu memilih diam dan tunduk.

kompas/danu kusworo
Latihan ekstra kurikuler Tari Saman di SMU 90 Jakarta Selatan, Rabu (12/6/13).

Pada akhirnya, situasi itu dianggap sebagai kebenaran, seperti terjadi di Kota Padang. Aturan yang mewajibkan semua siswi di sekolah negeri mengenakan jilbab sejatinya sudah sejak 2005, setelah ada Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-iii/2005. Namun, selama ini tidak ada protes, baru pada Januari 2021 ada orangtua siswi non-Muslim yang protes.

Peraturan-peraturan tersebut, kata Siti Aminah, muncul seiring dengan menguatnya politik identitas keagamaan pasca-Reformasi yang dimunculkan dengan simbol, yaitu cara berpakaian. Di era 2001-2004, misalnya, muncul imbauan agar setiap Jumat siswa Muslim memakai atribut khusus agamanya, seperti diungkapkan pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa, Darmaningtyas.

Penilaian tentang keberagaman harus diubah.

Menurut sejarawan Universitas Negeri Jakarta, Abdul Syukur, harus ada pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang diskriminatif tersebut. Demikian juga pengawasan dalam pelaksanaan SKB tiga menteri tentang penggunaan seragam sekolah. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat menghargai perbedaan serta keberagaman yang menjadi identitas bangsa ini.

”Perlu ada pencerahan di dunia pendidikan. Penilaian tentang keberagaman harus diubah. Budaya yang dominan di suatu daerah seharusnya tidak menjadikan lembaga pendidikan tidak menghargai perbedaan,” kata Abdul Syukur ketika dihubungi di Jakarta pada 15 Februari lalu.

kompas/riza fathoni
Kegiatan belajar-mengajar di SMA Negeri 26, Tebet, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Jika merujuk pada pertimbangan hakim kasasi ketika memutuskan kasus seragam sekolah di SMAN 68 Jakarta, tidak ada multitafsir peraturan tentang seragam sekolah. Demikian pula, tidak akan ada pelarangan ataupun pemaksaan terkait seragam sekolah.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam agama, menurut Siti Aminah, yang harus dibangun dalam pendidikan agama bukanlah pendidikan agama dalam pengertian teologisnya, melainkan membangun toleransi. Hal-hal tentang bagaimana membangun dialog antarsiswa yang berbeda agama atau membangun pertemuan dengan kelompok agama yang beda.

”Sayangnya, kita belum sampai tahap itu. Sekolah bisa menjadi ruang pertemuan untuk bangun toleransi, termasuk dalam hal cara berpakaian,” kata Siti Aminah.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: Yovita Arika, Mediana | Fotografer: Yola Sastra, Aufrida Wismi Warastri, Danu Kusworo, Riza Fathoni, Ferganata Indra Riatmoko, Kristi Dwi Utami, Hariadi Saptono | Infografik: Luhur Arsiyanto Putra | Olah foto: Ismawadi | Ilustrasi kover: Supriyanto | Penyelaras bahasa: Priskilia Bintang Sitompul | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.