Tes Covid-19 di Mata Kepala Daerah

Di tengah gencarnya sosialisasi vaksin Covid-19 di sejumlah negara di dunia, pelaksanaan tes yang masif, pelacakan kasus, dan perawatan disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat tetap tak dapat diabaikan.

Di tengah mulai gencarnya sosialisasi vaksin Covid-19 di sejumlah negara di dunia, pelaksanaan tes yang masif, pelacakan kasus, dan perawatan disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat tetap tak dapat diabaikan. Tanpa penegakan berbagai upaya tersebut, vaksinasi terhadap warga tidak akan terlalu berarti dalam penanganan pandemi.

Upaya testing, tracing, dan treatment atau biasa disebut 3T tetap dinilai sebagai kunci penanganan pandemi Covid-19, selain kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M). Jika 3T dan 3M diabaikan, kehadiran vaksin dinilai tak mampu membendung kenaikan jumlah kasus Covid-19. Di Indonesia, hal ini patut menjadi perhatian khusus.

Sebagai gambaran, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga Sabtu (26/12/2020) telah mencapai 706.837 kasus dengan jumlah korban meninggal 20.994 orang. Belakangan, penambahan kasus harian rata-rata di atas 5.000 orang. Indonesia berada di urutan ke-20 terbanyak di dunia dari segi jumlah kasus positif.

Ironisnya, pelaksanaan tes dengan metode reaksi rantai polimerase (PCR) di Tanah Air masih menjadi salah satu yang terendah di dunia. Mengacu data Worldometer.info per 26 Desember 2020, jumlah tes PCR di Indonesia sebanyak 7.082.550 tes atau 25.762 tes per 1 juta populasi. Terkait jumlah tes per populasi, Indonesia menempati urutan ke-160 dari 220 negara. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan tes PCR di sejumlah daerah di Tanah Air yang masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mensyaratkan 1 tes per 1.000 populasi setiap pekan.

Berdasarkan penelusuran Kompas beberapa waktu lalu, rendahnya jumlah tes PCR di daerah tak terlepas dari lemahnya komitmen kepala daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan minimnya realokasi anggaran penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan. Sesuai surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, realokasi anggaran Covid-19 untuk tiga sektor, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ekonomi.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada minggu keempat Oktober, misalnya, tes PCR di Banjarnegara hanya 16 persen dari standar WHO atau baru 151 tes PCR per pekan dari semestinya 928 tes per pekan. Kondisi itu selaras dengan minimnya anggaran untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan di Banjarnegara. Data Kementerian Dalam Negeri mencantumkan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan besaran realokasi anggaran penanganan Covid-19 Rp 149,9 miliar atau sekitar 7,5 persen dari total APBD Banjarnegara.

Dari total realokasi anggaran penanganan Covid, hanya Rp 13,7 miliar untuk penanganan di bidang kesehatan yang kemudian terealisasi Rp 7,5 miliar hingga pertengahan November 2020. Artinya, pengeluaran bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Banjarnegara hingga November hanya 0,3 persen dari total APBD Banjarnegara. Hal ini berpangkal dari kebijakan kepala daerah dalam menangani pandemi.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menyatakan, tes PCR masif tidak menjadi prioritas dalam penanganan pandemi di Banjarnegara. Hanya warga yang memeriksakan diri ke rumah sakit dan bergejala yang akan dites. Sebab, tes PCR masif hanya menghabiskan anggaran. ”Kami lakukan swab (PCR) yang betul-betul sudah ada di rumah sakit. Lha kalau orang-orang di jalan di-swab terus negatif semua, duit dibuangi. Satu swab PCR berapa, Rp 900.000. Duitnya siapa itu, kita harus pakai otak,” ujar Budhi Sarwono saat ditemui Kompas di rumah dinasnya di Banjarnegara, Jumat (6/11/2020).

Bahkan, Budhi tidak mempersoalkan jika jumlah tes PCR di Banjarnegara masih jauh dari standar WHO dalam penanganan pandemi. ”Enggak masalah. Lha apa duitnya mau di-beliin swab terus? Kita kan harus berinovasi. Wong dengan swab juga enggak sembuh,” ucap Budhi.

Alhasil, di tengah wabah yang terus mengancam, pengambilan sampel tes PCR masih menjadi hal yang jarang ditemui di Banjarnegara. Puskesmas tidak menerima pelayanan tes PCR. Warga dapat melakukan tes ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj Anna Lasmanah Banjarnegara jika disertai gejala.

Rendahnya tes PCR karena pemerintah daerah abai juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menggelar tes PCR masif untuk melacak kasus. Puskesmas tidak melayani tes PCR. Sebab, tes PCR hanya dilayani di empat RSUD yang ada di Bogor, yakni RSUD Cibinong, Ciawi, Cileunyi, dan Leuwiliang.

Namun, warga hanya dapat tes PCR di RSUD jika hasil tes cepat antibodinya reaktif dengan dipungut biaya Rp 200.000. Kondisi ini membingungkan masyarakat yang merasa kontak erat dengan pasien Covid-19. ”Saudara saya ada yang positif dan hendak tes mandiri. Karena saya khawatir tertular Covid-19, saya ingin ikut tes PCR. Namun, ternyata di RSUD saya malah diminta ikut rapid test terlebih dahulu. Kalau hasilnya reaktif baru bisa ikut tes PCR,” ucap Siti (43), warga Bogor.

Selama sembilan bulan hingga akhir November, jumlah tes PCR di Bogor baru 54.576 tes. Padahal, untuk memenuhi standar WHO, jumlah tes PCR di Bogor semestinya 6.000 tes per pekan. Pemkab Bogor tidak mengadakan tes PCR secara masif karena dianggap sebagai pemborosan anggaran. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor sebesar Rp 425,9 miliar atau 5,3 persen dari total APBD. Dari jumlah itu, Rp 199 miliar untuk sektor kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Achmad Zaenudin menilai akan terjadi pemborosan anggaran dengan pengadaan reagen dan alat PCR jika tes usap PCR dan penelusuran kontak erat terus dilakukan. ”Untuk pengadaan alat PCR saja butuh biaya sekitar Rp 3,5 miliar, belum lagi reagen yang bahannya habis sekali pakai. Kalau semua masyarakat diperiksa, mau berapa pun biayanya akan habis itu (uang) dan tidak berdampak apa-apa,” ujar Achmad, saat ditemui.

Tergantung kebijakan

Penanganan pandemi yang bersandar pada kebijakan kepala daerah juga tampak di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam dua bulan terakhir, jumlah tes PCR di Purbalingga terus dipacu hingga akhirnya melesat melampaui standar WHO. Padahal, sebelumnya, jumlah tes PCR di Purbalingga merupakan salah satu yang terendah di Jawa Tengah.

Sebagai gambaran, pada Juni 2020, jumlah tes PCR hanya 207 tes sebulan atau rata-rata 52 tes per pekan. Padahal, seharusnya 943 tes per pekan sesuai standar WHO. Pada Agustus, jumlah tes juga baru 287 tes. Pelacakan kasus hanya melalui tes cepat antibodi.

Peningkatan jumlah tes PCR mulai terjadi pada akhir September. Sebagai perbandingan, selama rentang 1-21 Oktober jumlah tes PCR di Purbalingga mencapai 1.698 tes atau rata-rata 566 tes per pekan. Jumlah tes ini meningkat hampir 10 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Hal ini terjadi setelah tampuk kepemimpinan Purbalingga dipegang Sarwa Pramana selaku penjabat sementara bupati sejak akhir September. Adapun Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi sedang dalam masa cuti kampanye hingga 5 Desember 2020 karena maju kembali pada Pemilihan Kepala Daerah Purbalingga.

Begitu dikukuhkan sebagai kepala daerah, Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana langsung menginstruksikan tes PCR secara masif. Anggaran penanganan Covid-19 difokuskan untuk kepentingan pengetesan, penelusuran kasus, dan penyiapan ruang isolasi bagi pasien. ”Kebijakan yang saya ambil setelah saya masuk (menjabat) melaksanakan perintah Presiden, Mendagri, dan juga Gubernur untuk melakukan testing dan treatment memenuhi standar WHO,” ujar Sarwa.

Untuk itu, setiap puskesmas di Purbalingga ditargetkan melakukan 55 tes PCR per pekan demi mengejar target sesuai standar WHO, yakni 943 tes PCR per pekan. Ada 22 puskesmas di Purbalingga. Penelusuran kontak erat terhadap pasien pun diperketat. Pelacakan kasus yang tadinya melalui tes antibodi diganti dengan tes PCR.

Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga Hanung Wikantono mengungkapkan, setelah Pjs Bupati Purbalingga menjabat, kebijakan penanganan Covid-19 diarahkan untuk menggalakkan tes PCR. Dengan tes PCR yang masif, penanganan Covid-19 jadi lebih terarah karena dapat terpetakan kondisi sebenarnya. ”Akhirnya kita menambah tenaga, sumber daya, kemudian juga logistik sehingga kita bisa memenuhi itu setiap minggu rata-rata 1.200 orang. Kemudian dari situlah, mulai tampak pemetaannya secara signifikan,” ujar Hanung.

Kepala Badan Keuangan Daerah Purbalingga Subeno menjelaskan, pada saat awal pandemi, realokasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 52,5 miliar, dibagi untuk sektor kesehatan Rp 25,6 miliar, jaring pengaman sosial Rp 23,7 miliar, dan stimulus ekonomi Rp 3,2 miliar.

Namun, anggaran untuk kesehatan dipangkas menjadi Rp 12 miliar pada saat APBD Perubahan sehingga prioritas penanganan diarahkan ke jaring pengaman sosial. Kini anggaran untuk penanganan Covid-19 tersisa Rp 5,4 miliar. ”Dari sisa anggaran itu, Rp 4,4 miliar saat ini difokuskan untuk testing, tracing, treatment itu, sedangkan yang Rp 1 miliar lagi untuk cadangan kalau ada bencana lain,” kata Subeno.

Secara terpisah, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengakui, saat awal pandemi hingga dirinya cuti untuk pilkada, ia tidak menginstruksikan tes PCR masif sehingga jumlah tes di Purbalingga sempat rendah. ”Karena dulu instruksi dari pusat memang untuk dilakukan rapid test massal di tempat-tempat keramaian jadi kami mengikuti itu,” ucap Dyah.

Selain itu, kata Dyah, penerapan tes PCR masif itu memiliki konsekuensi semakin banyak orang yang terdeteksi Covid-19. Untuk itu, Pemkab Purbalingga harus memperhitungkan ketersediaan fasilitas kesehatan. ”Semakin banyak orang yang positif kemudian tidak bisa dirawat di rumah sakit, kami  juga akan kewalahan,” kata Dyah yang kembali menjabat per 7 Desember 2020.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku terus mendorong pemerintah kabupaten/kota yang jumlah tes PCR-nya masih jauh dari standar WHO untuk meningkatkan jumlah tes. Dia menginstruksikan jajarannya untuk menanyakan hal yang perlu dibantu kepada pejabat daerah terkait. ”Ini harus dipaksa. Didatangi dan didampingi. Saya pernah bilang ke mereka (pejabat daerah). Kalau Anda biarkan saja seolah tidak ada apa-apa, ini bahaya,” kata Ganjar.

Realokasi anggaran dipotong

Adapun di Sampang dan Pamekasan, Jatim, realokasi anggaran penanganan Covid-19 dipangkas saat APBD Perubahan. Padahal, jumlah tes PCR di dua kabupaten tersebut masih sangat rendah. Pemkab Pamekasan memotong dari Rp 99 miliar menjadi Rp Rp 63 miliar pada APBD perubahan 2020 yang disahkan pada 23 Oktober 2020. Adapun Pemkab Sampang memotong anggaran realokasi untuk penanganan dampak Covid dari Rp 137 miliar menjadi Rp 100 miliar dalam APBD 2020 Perubahan Sampang yang disahkan 15 Oktober lalu.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Pamekasan Sahrul Munir menyebutkan, pemotongan anggaran penanganan dampak Covid dilakukan karena pandemi Covid sudah melandai penularannya sehingga sejumlah kegiatan tidak lagi dilakukan, di antaranya penyekatan pintu-pintu masuk ke Pamekasan dan penyemprotan untuk sterilisasi. Anggaran realokasi yang dipotong dikembalikan ke anggaran program kegiatan.

Secara terpisah, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Laili Akmaliyah mengatakan, realokasi pertama pada APBD 2020 di belanja tak terduga (BTT) yang semula dari Rp 2 miliar menjadi Rp 137 miliar untuk penanganan Covid-19. Namun, realokasi anggaran itu tidak akan terealisasi semua sehingga dipangkas menjadi Rp 100 miliar. Anggaran sebesar Rp 37 miliar dikembalikan untuk program kegiatan di dinas-dinas terkait.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Marzuki mengatakan, rata-rata jumlah tes PCR di Pamekasan hanya sekitar 10 sampel per pekan. Pengambilan sampel tes PCR dilakukan hanya apabila ada pasien yang mengindikasikan tertular Covid-19.

Tes masif

Pelaksanaan tes yang masif sesuai dengan kebijakan kepala daerah tampak di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Provinsi DKI Jakarta. Di Surabaya, tes PCR dilaksanakan secara gratis untuk warga Surabaya dan dipungut biaya Rp 125.000 untuk pengunjung dengan kartu identitas (KTP) luar Surabaya. Petugas hotel meminta tamu dari luar kota untuk melakukan tes PCR. Hasil tes nantinya akan disimpan sebagai data untuk pelaporan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Tes tersebut wajib dilakukan untuk tamu yang sudah lebih dari dua hari menginap.

Tes PCR bisa dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Surabaya. Saat datang ke Labkesda, pengunjung bisa langsung ke meja petugas untuk meminta tes PCR. Petugas akan langsung meminta data dan bayar di tempat kepada warga luar Surabaya.Seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Hasil tes tersebut bisa diambil dalam satu hari kerja atau dua hari setelah tes pada jam kerja. ”Lab kami memang 24 jam bekerja melakukan pengetesan, tapi petugas yang melayani pengambilan surat hasil hanya bekerja pada hari dan jam kerja,” kata Koordinator Labkesda Surabaya Umi Widayati.

Warga Kota Surabaya pun mengaku sangat dimudahkan dengan kebijakan ini. Mereka dengan mudah ke puskesmas domisili mereka untuk tes usap PCR gratis. Bahkan, Aries Haripriyono (35), warga, sempat dihentikan saat mengendarai mobil di malam hari untuk tes usap PCR massal. ”Itu waktu Surabaya masih ada jam malam, banyak sekali mobil dan sepeda motor dihentikan untuk tes Covid-19. Saya sih senang malahan bisa tes gratis,” kata Aries.

Kota Surabaya memiliki kapasitas hingga 3.000 tes per hari. Adapun jumlah orang yang harus dites PCR menurut standar WHO adalah 3.150 orang per pekan. Dalam sepekan pertama November saja, misalnya, yakni pada 2 November-9 November, jumlah orang yang tes PCR di Kota Surabaya total 11.344 orang atau hampir empat kali lipat dari standar WHO. Adapun realokasi APBD Surabaya untuk penanganan Covid-19 pada April Rp 196,67 miliar. Jumlah tersebut kemudian melonjak menjadi Rp 819,52 miliar pada Juli. Realokasi anggaran untuk Covid-19 yang sebesar Rp 819,52 miliar itu setara dengan 9,22 persen dari total APBD-P Kota Surabaya yang sebesar Rp 8,88 triliun.

Lobi dan bantuan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, tingginya kapasitas tes PCR di Kota Surabaya itu karena pihaknya aktif mencari bantuan reagen dan mesin tes PCR ke berbagai pihak. ”Ke pemerintah pusat, BNPB, DPR, ke macam-macamlah,” ujar Risma.

Lobi untuk memohon bantuan itu membuahkan hasil. Bantuan perlengkapan tes PCR pun diberikan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu bantuan juga diberikan oleh pihak swasta. Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pelacakan masif untuk mencari warga yang positif Covid-19. ”Kalau misalkan ada satu orang yang terbukti positif, ya warga satu kampungnya harus ikut dites semua. Seluruh teman tempat kerjanya juga ikut dites. Keluarganya juga semua,” ujar Risma.

Adapun di DKI Jakarta, jumlah tes PCR telah mencapai lebih dari sembilan kali lipat dari standar WHO. Mengutip data dari situs corona.jakarta.go.id, Sabtu (26/12/2020), jumlah tes PCR di Jakarta dalam sepekan terakhir mencapai 97.372 tes. Adapun berdasarkan standar WHO, tes di Jakarta minimal 10.552 orang per pekan.

Hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah dengan jumlah tes PCR terbanyak di Indonesia. Provinsi ini memiliki kapasitas tes PCR setidaknya 18.112 sampel per hari dengan 59 laboratorium uji sampel PCR di seluruh wilayah Jakarta. Tingginya kapasitas tes PCR itu juga sejalan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 5,197 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 8,2 persen dari total APBD-P yang sebesar Rp 63,23 triliun.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono berpendapat, tingginya kapasitas tes PCR di DKI Jakarta sejalan dengan besarnya realokasi anggaran dari APDB penanggulangan Covid-19. ”Terkait dengan kapasitas tes juga anggaran, sejak awal saya melihat eksekutif Pemprov DKI ini memang lebih prioritaskan kesehatan ketimbang ekonomi,” ujar Mujiyono.

Sebelum adanya pandemi, besaran BTT pada APBD DKI adalah sebesar Rp 188,90 miliar. Setelah ada pandemi, muncul Peraturan Gubernur Nomor 95 tahun 2020 tentang refocusing APDB 2020 sehingga BTT melonjak menjadi Rp 5,19 triliun. Mujiyono menjelaskan, realokasi anggaran itu diperoleh dari banyaknya pos anggaran yang digeser untuk penanganan Covid-19. Anggaran yang digeser antara lain belanja modal, pembangunan fisik, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau kecuali untuk makam dan banjir, sosialisasi, dan rapat-rapat.

Realokasi anggaran ABPD untuk penanganan Covid-19 itu dirasakan manfaatnya oleh Labkesda DKI Jakarta yang bertugas memeriksa sampel tes PCR. Kepala Labkesda DKI Jakarta Endra Mulyono mengatakan, reagen yang diperlukan untuk memeriksa sampel PCR, sebagian ada yang berasal dari bantuan Kementerian Kesehatan, dan sebagian lagi dari APBD DKI Jakarta. ”Anggarannya Rp 40 miliar-Rp 80 miliar. Pengajuannya per bulan sesuai kebutuhan,” kata  Endra.

Komitmen lemah

Mantan Direktur Perlindungan Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama menilai tes PCR yang masif tidak hanya berfungsi untuk mendiagnosis kasus, tetapi juga pemetaan untuk memotong penularan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Untuk itu, tes yang masif, pelacakan, dan isolasi merupakan kunci pengendalian pandemi selain penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Na Jaweng menilai lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani Covid dapat ditunjukkan dengan rendahnya realokasi anggaran penanganan Covid-19, termasuk serapan belanja penanganan Covid-19 yang rendah. Padahal, di lain sisi, sebenarnya pemerintah daerah itu mampu secara anggaran. ”Jika, misalnya pemerintah daerah sengaja menentukan realokasi anggaran untuk Covid-19 itu rendah, seharusnya diberikan sanksi. Jangan sampai nanti ada pemerintah daerah menahan anggaran dan hanya mengandalkan pemerintah pusat saja dalam penanganan Covid-19,” ucap Robert.

Sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 117/KMK.07 Tahun 2020, pemerintah daerah harus menyesuaikan belanja daerah untuk anggaran penanganan Covid-19. Realokasi anggaran Covid-19 diambil dari rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sebesar 50 persen.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochammad Adrian Noevriansyah menyatakan, SKB Mendagri dan Menkeu mengatur rasionalisasi belanja daerah untuk diarahkan pada realokasi anggaran penanganan Covid-19. Jika rasionalisasi tidak sesuai persentase yang ditentukan, pemerintah pusat dapat menunda transfer dana alokasi umum (DAU), seperti pada April silam. Kendati demikian, Adrian mengatakan tidak ada sanksi fiskal terhadap daerah yang serapan belanja penanganan Covid-nya rendah. Sebab, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan serapan anggaran dikhawatirkan akan memicu munculnya pembelanjaan yang tidak sesuai kebutuhan.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengakui, peningkatan jumlah tes PCR di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terkait. Namun, selama ini pemerintah pusat juga terus memenuhi kebutuhan terkait tes PCR ataupun penanganan Covid-19 di daerah, mulai dari reagen dan kebutuhan laboratorium.

”Kan tidak semua kepala daerah proaktif. Kalau dia tahu kasusnya segini banyak, dia akan usahakan atau lapor ke Satgas juga untuk dapat bantuan,” ujar Wiku yang juga menyebutkan bahwa Satgas tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada daerah yang komitmennya rendah dalam penanganan Covid-19.

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis: HARRY SUSILO, BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA, KURNIA YUNITA RAHAYU, IRENE SARWINDANINGRUM, DHANANG DAVID ARITONANG | Fotografer: Bahan Patria Gupta, Harry Susilo, Kurnia Yunita Rahayu, Zulkarnaini, Ferganata Indra Riatmoko, Riza Fathoni, Rony Ariyanto Nugroho, Megandika Wicaksono, Sekar Gandhawangi, Priyombodo | Infografik: Arjendro Darpito, Luhur Arsiyanto Putra, Ismawadi, Hans Kristian | Kover: Suprianto | Penyelaas Bahasa: Lucia Dwi Puspita Sari | Produser: Emilius Caesar Alexey | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.