Kisah Para Pembantu Presiden...

Presiden Jokowi baru saja merombak susunan menterinya. Banyak kisah mengenai para pembantu presiden ini. Zaman Soeharto, banyak orang yang cemas menunggu telepon dari Istana berharap ditunjuk jadi menteri. Pada zaman SBY, ada kisah orang tergopoh-gopoh datang ke Cikeas karena mengira jadi menteri. Ternyata, ia tertipu pesan hoax.

”Sabtu (13/3/1993), dokter Tarmizi Taher, yang ketika itu menjabat sebagai Sekjen Departemen Agama, menerima telepon dari ajudan Presiden Soeharto. Dokter Tarmizi diminta menelepon Presiden Soeharto. Begitu sambungan telepon tersambung, Soeharto dari ujung telepon memerintahkannya untuk menjadi Menteri Agama.

...telah menjadi rahasia umum bila ada begitu banyak orang yang berharap cemas menunggu telepon dari Istana Negara.

”Alhamdulillah. Kami siap, Pak. Terima kasih atas kepercayaan Bapak,” ujar Tarmizi. Presiden Soeharto, ketika itu, meminta Tarmizi merahasiakan penunjukannya sampai pengumuman resmi dari Presiden.

Persoalannya, ketika menelepon Presiden, di sekitar Tarmizi ada istri dan anak-anaknya. Maka, Kompas, 18 Maret 1993, mencatat, Tarmizi ”terpaksa” meneruskan kabar gembira itu kepada anggota keluarga terdekatnya. Tarmizi dan istri lalu masuk kamar untuk melakukan sujud syukur. ”Mengapa harus di kamar?” tanya Kompas.

Dengan tertawa, Tarmizi menjawab ”malu pada pembantu di rumah”. Tanda-tanda untuk menduduki kursi menteri, kata Tarmizi, terlihat ketika dirinya diminta membaca doa pada penutupan Sidang Umum MPR tahun 1983.

Dulu, Presiden Soeharto sering memanggil calon menteri untuk diajak bergabung dalam kabinetnya. Bulan Maret 1978, misalnya, Dr Ir BJ Habibie diterbangkan dengan helikopter dari kantornya di PT Nurtanio di Bandung untuk menemui Presiden Soeharto di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta.

Akan tetapi, bila waktunya mepet, Presiden Soeharto cukup berbicara via telepon seperti dilakukannya dengan Tarmizi. Oetojo Oesman juga dipilih menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) melalui pembicaraan melalui telepon pada pukul 05.15 pagi.

Direktur Utama PT Pasaraya Nusakarya, Abdul Latief, juga diminta menjadi Menteri Tenaga Kerja melalui sambungan telepon. Namun, Abdul Latief ibaratnya dibangunkan dari tidurnya karena Presiden Soeharto meneleponnya pada pukul 04.00 subuh!

Pembicaraan antara Presiden Soeharto dan calon menteri terbilang personal. Hanya dapat diketahui setelah wartawan mengorek informasi. Itu pun informasi dari menteri bersangkutan. Dari pemberitaan, setidaknya dari pemberitaan di Kompas, tak pernah pula ditanyakan ke Presiden Soeharto sejauh mana kebenaran pembicaraan antara Presiden dan para calon menteri.

Adakah calon menteri yang menolak? Adakah calon menteri yang meminta posisi menteri lainnya? Kita tidak mengetahui sejauh mana tawar-menawar antara calon menteri dan Presiden Soeharto, ketika itu.

Begitu personalnya, maka sah-sah saja bila ada menteri yang menolak bercerita. ”Itu sangat pribadi, tolong jangan ditanyakan,” kata Deputi Ketua BPPT Hariyanto Dhanutirto yang dipilih menjadi Menteri Perhubungan (Kompas, Kamis, 18 Maret 1993).

Kompas/Dudi Sudibyo Pelantikan Menteri Kabinet Pembangunan III di Istana Negara pada 31 Maret 1978.
Kompas/JB Suratno Pada foto tak bertahun, Presiden Soeharto, Kamis (21/2) memimpin rapat dihadiri para pembantunya, searah jarum jam, Menko Polkam Sudomo, Menko Ekuin Radius Prawiro, Menko Kesra Soepardjo Rustam, Menperin Hartarto, Menhankam LB Moerdani, Menparpostel Soesilo Soedarman, MenPAN Sarwono Kusumaatmadja, Mensesneg Moerdiono, Pangab Jenderal Try Sutrisno, Menhub Azwar Anas, Ketua Bappenas Saleh Afiff, dan Menristek BJ Habibie.
Kompas/JB SuratnoPada foto tak bertanggal ini, para pembantu Presiden, LB Mordani, Munawir Sjadzali, Harmoko, dan Ismail Saleh di sela-sela Sidang Kabinet Pembangunan IV.

Dalam era Orde Baru, telah menjadi rahasia umum bila ada begitu banyak orang yang berharap cemas menunggu telepon dari Istana Negara. Mereka berharap diangkat menjadi pembantu presiden.

Ada kisah lucu saat Menteri Muda Transmigrasi (Kabinet Pembangunan III) Martono sempat menduga dirinya tidak lagi dibutuhkan oleh Presiden Soeharto. ”Saya sekeluarga sudah siap menjadi orang biasa lagi,” ujar Martono.

Persoalannya, di saat Martono menunggu telepon dari Istana, ternyata telepon rumahnya mati selama tiga hari! (Kompas, 17 Maret 1983). Begitu Presiden Soeharto berhasil menghubungi Martono, dirinya malah tambah bingung karena Presiden Soeharto hanya mengucapkan terima kasih tanpa menawari jabatan apa pun.

Dukungan politik yang tipis, kata Sri Mulyani, akan menempatkan Habibie dan kabinet barunya pada situasi ekonomi yang sangat sulit.

Yang menarik, Presiden Soeharto terbiasa mengumumkan sendiri kabinet pembangunannya. Para menteri terpilih tidak diundang ke Istana Negara untuk diperkenalkan kepada publik. Para menteri juga hanya menyaksikan dari layar kaca.

Tidak heran bila dulu kita kerap menyaksikan di layar kaca atau membaca dari surat kabar tentang para menteri dan keluarganya yang menantikan pengumuman kabinet baru. Begitu Presiden tuntas membacakan nama-nama menteri yang baru, maka bersujud syukurlah mereka.

Begitu Presiden Soeharto mengumumkan Kabinet Pembangunan IV di bulan Maret 1983, misalnya, meledak tepuk tangan belasan orang di kediaman Prof Emil Salim, yang ditunjuk menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. ”Jadi juga kependudukan itu,” ujar Dr Alwi Dahlan, asisten Prof Emil Salim.

Aktivitas di kediaman Prof Emil Salim kemudian makin diramaikan oleh jamuan makan malam. Jamuan itu juga bertepatan dengan pertemuan perdana ”Dana Mitra Lingkungan” untuk kebutuhan dana bagi proyek pendidikan konservasi alam.

Meski demikian, tidak semua menteri berlaku demikian. Bulan Maret 1983, ketika Soeharto mengumumkan Kabinet Pembangunan IV, tidak semua menteri menaruh perhatian sepenuhnya.

Beberapa menteri memandang klimaks telah terlampaui saat Presiden menghubungi mereka. Kompas, Kamis, 17 Maret 1983, melaporkan, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Achmad Tahir memilih menghadiri resepsi KSAD. ”Saya minta orang rumah merekam saja,” ujarnya, santai.

Ketika Presiden Soeharto pada bulan Maret 1983 itu mengumumkan Ny Nani Soedarsono menjadi Menteri Sosial, wartawan Kompas melaporkan kediaman Ny Nani justru kosong melompong. Rumah Ny Nani di Jalan Duren III/38, Warung Buncit, Jakarta Selatan, tidak ada penghuninya. Sayang sekali, tidak ada kabar selanjutnya dari berita itu.

Tidak banyak kisah menteri pada era Presiden BJ Habibie yang dapat diperbincangkan. Mengapa? Karena pemerintahan tersebut juga tidak berlangsung lama. Habibie hanya menjadi presiden selama 17 bulan meski selama 20 tahun menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (1978-1998).

Ketika itu, pengamat ekonomi Sri Mulyani Indrawati yang kini menjadi Menkeu mengingatkan agar pemerintahan Habibie mencari dukungan politik. Dukungan politik yang tipis, kata Sri Mulyani, akan menempatkan Habibie dan kabinet barunya pada situasi ekonomi yang sangat sulit.

Dilihat dari susunannya, Sri Mulyani, dikutip dari Kompas, Sabtu, 23 Mei 1998, mengakui kabinet reformasi itu sendiri sebagai pilihan cerdik karena menyertakan orang-orang yang selama ini disingkirkan serta menyingkirkan mereka yang selama ini memperoleh sorotan negatif dari masyarakat.

Kabinet Reformasi Pembangunan di era Presiden Habibie di antaranya terdiri dari Menkeu Bambang Subianto, Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan, serta Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono.

________

Presiden Abdurrahman Wahid, tertawa bersama pembantunya, Menlu Alwi Shihab disaksikan Menko Ekuin Kwik Kian Gie (dua dari kanan), di Istana Merdeka, saat menerima kunjungan PM Singapura Goh Chok Tong (tak terlihat di foto).
KOMPAS/JB SURATNO

”Kemeriahan” di era Gus Dur

Pada era Orde Baru, ada kesan Presiden Soeharto tidak sekadar mengajak seseorang untuk bergabung di kabinetnya, tetapi begitu saja langsung menunjuk seseorang di posisi menteri tertentu.

Hal berbeda terjadi di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Setidaknya kerap ada dialog antara Gus Dur dan para calon menteri.

...ada seseorang yang tergopoh-gopoh datang ke Cikeas lengkap dengan riwayat hidup yang memang ekstra lengkap. Ternyata, dia tidak dipanggil oleh Presiden Yudhoyono.

Hari Selasa (26/10/1999) pagi, sebelum mengumumkan anggota kabinet, Gus Dur sempat menelepon Gubernur Irian Jaya (sebelum kembali menjadi Papua) Freddy Numberi. ”Saya tanya mau tetap gubernur di Irian Jaya atau jadi menteri di Jakarta. Jawabnya, di Jakarta. Jadi, saya masukkan di kabinet. Ya supaya masyarakat Irian mempunyai wakil di pemerintahan RI,” ujarnya.

”Karena menjadi menteri, bolehlah Pak Freddy senang, tetapi asal tahu saja, tidak pakai mobil Volvo lagi. Kalau pakai Volvo lama boleh, tetapi yang baru tidak akan dibelikan oleh negara karena terlalu mahal,” kata Gus Dur (Kompas, Selasa, 26 Oktober 1999).

Salah satu kisah legendaris tentu saja ketika Gus Dur meminta Mahfud MD menjadi Menteri Pertahanan. Mahfud, yang merasa tidak punya latar belakang soal TNI/Polri atau pertahanan, sempat menolak pinangan Gus Dur.

”Mungkin, Menteri Pertanahan ya Gus,” ujar Mahfud MD. Dia berpikir Gus Dur salah menyebut Menteri Pertanahan dengan Menteri Pertahanan.

Gus Dur bergeming. ”Menteri Pertahanan,” kata Gus Dur, dengan pasti.

”Tapi, saya tidak punya latar belakang pertahanan, Gus,” ujar Mahfud MD, yang lebih dikenal sebagai ahli tata negara.

”Pak Mahfud harus bisa. Saya saja tidak punya latar belakang presiden, tetapi tetap menjadi presiden, kok,” ujar Gus Dur santai. Skak mat!

Namun, seiring perubahan arah angin dalam perpolitikan Indonesia membuat Gus Dur kerap mengganti menteri. Kondisi perpolitikan ketika itu memang sangat dinamis. Indonesia juga masih dilanda oleh euforia demokrasi.

Bongkar pasang pertama Kabinet Persatuan Pembangunan diumumkan oleh Gus Dur pada bulan Agustus 2000. Akan tetapi, tidak lagi selalu diawali dengan diskusi dengan calon menteri.

Kompas/JB SuratnoPresiden Megawati Soekarnoputri didampingi Wakil Presiden Hamzah Haz hari Jumat (10/8/2001) melantik Kabinet Gotong Royong, di Istana Negara Jakarta. Usai melantik, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wapres Hamzah Haz berfoto bersama Kabinet Gotong Royong di serambi belakang Istana Merdeka.
Kompas/Pepih NugrahaMenko Kesra Jusuf Kalla dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai pihak-pihak yang bertikai di Maluku dalam suatu pertemuan yang lebih dikenal dengan Malino II, 12 Februari 2002. Dua tahun kemudian masing-masing Kalla dan Yudhoyono menjadi Wakil Presiden dan Presiden.
Kompas/Lasti KurniaMenko Perekonomian Hatta Rajasa, bersama Mentan Suwono, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Menteri PU Djoko Djoko Kirmanto, Kepala BKPM Gita Wiryawan, dan Kepala BPS Rusman Heriawan, minum teh bersama sebelum rapat koordinasi persiapan sidang kabinet terbatas di Gedung Graha Sawala, Jakarta. Sidang Kabinet Terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas Koridor Ekonomi 2011.

Menteri Pertanian dan Kehutanan Bungaran Saragih, misalnya, mengaku kepada Kompas, tidak pernah dihubungi oleh Gus Dur. ”Saya hanya mendengar dari teman-teman bahwa nama saya dicalonkan,” katanya yang memilih bersikap optimistis dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Seusai pengumuman oleh Presiden, Marzuki Darusman juga tidak mau berkomentar banyak soal penunjukan dirinya sebagai Jaksa Agung. Marzuki mengaku belum pernah dihubungi Presiden Abdurrahman Wahid berkaitan dengan jabatan Jaksa Agung.

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra yang dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia malah tak bersedia memberikan komentar. ”Saya no comment,” ujarnya (Kompas, Kamis, 24 Agustus 2000).

Sementara itu, Presiden Megawati Soekarnoputri membutuhkan waktu 17 hari sejak dilantik pada 23 Juli 2001 hingga mengumumkan susunan kabinetnya. Dari Blitar, hanya dua hari setelah dilantik, Megawati mengirim sinyal bahwa salah satu kriteria pengisian calon menteri kabinet saat itu adalah dari kalangan profesional.

Dalam kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati, tercatat ada 13 menteri (42 persen) dari parpol, 15 menteri (48 persen) dari nonparpol, dan hanya 3 menteri (11 persen) dari kalangan militer.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, terlihat upaya Presiden memperkecil proporsi kedua komponen—parpol dan militer—dalam susunan kabinet pemerintahannya. Sebelumnya, di era Gus Dur, tercatat 18 menteri (50 persen) dari partai politik, 13 menteri (36 persen) dari kalangan nonparpol, dan 5 orang (14 persen) dari kalangan militer.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kembali dikembangkan budaya diskusi dengan calon menteri. Begitu intensnya diskusi menyebabkan kabinet diumumkan pada hari Rabu (20/10/2004) pada pukul 23.47 WIB!

Seperti halnya Soeharto, Presiden Yudhoyono juga kerap menyeleksi calon menteri di kediaman Yudhoyono, yakni di Cikeas, di selatan Jakarta. Sebuah lokasi permukiman yang butuh perjuangan untuk dijangkau dari pusat kota Jakarta.

Kompas, 21 Oktober 2004, melaporkan, ada seseorang yang tergopoh-gopoh datang ke Cikeas lengkap dengan riwayat hidup yang memang ekstra lengkap. Ternyata, dia tidak dipanggil oleh Presiden Yudhoyono. Dan, setelah diusut, kedatangannya dipicu oleh sebuah SMS palsu!

Ada seseorang yang bahkan sangat percaya diri bakal ditunjuk oleh Presiden Yudhoyono menjadi calon menteri. ”Insya Allah dan alhamdulillah, dengan doa (menyebut nama Kompas), kami dipercaya Presiden Yudhoyono menjadi menteri. Kami mengharapkan kerja sama yang erat, harmonis dengan Kompas di masa mendatang,” katanya dalam sebuah SMS.

Tawaran wawancara yang meragukan karena waktu pengumuman kabinet pun terus diundur.

Bagaimana dengan hal ihwal kabinet di era Presiden Joko Widodo? Ya, mungkin masih segar dalam ingatan kita sehingga mungkin belum pernah dikenang.

________

Sri Mulyani Indrawati bernyanyi saat acara perpisahan dengan wartawan sebelum berangkat ke Washington DC di rumah dinas menteri di kawasan Widya Candra, Jakarta, Kamis (13/5/2010). Setelah tak lagi menjabat menteri, Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
KOMPAS/RIZA FATHONI

Perpisahan Para Menteri

Ketika ada perjumpaan, maka lazim pula ada perpisahan. Ada waktunya seseorang diangkat menjadi menteri, tetapi sebaliknya ada pula saat dia lengser dari jabatannya. Adakalanya masa jabatan telah berakhir dan pemerintahan segera berganti.

”Saya boleh menangis sekarang karena bukan menteri keuangan lagi. Kalau menteri keuangan menangis, rupiah akan guncang.”

Tetapi, sebagai ”pembantu” presiden, ada pula kalanya sang presiden tidak lagi membutuhkan jasanya untuk membantu pemerintahan. Belum tentu jasanya tidak lagi bernilai, tetapi boleh jadi posisinya harus ditempati orang lain dari golongan tertentu demi stabilitas pemerintahan.

Dalam catatan Kompas, ada beberapa kejadian unik terkait para menteri yang tidak lagi menjabat.

Menkeu Mar’ie Muhammad pada Kabinet Pembangunan VI, misalnya, langsung diangkat ramai-ramai oleh puluhan wartawan setelah acara serah terima jabatan kepada menkeu pada Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier, di Gedung Depkeu, Jakarta, pada Senin (16/3/1998) sore.

”Hidup Mar’ie, hidup Mar’ie, hidup Mar’ie...,” demikian seru wartawan, yang kerap menjuluki Mar’ie Muhammad sebagai ”Mr Clean” maupun ”Mr Cuek”.

”Mau kerja apa, Pak?” kata wartawan. Kata Mar’ie, dia tetap akan mencari nafkah untuk keluarga tanpa merinci jenis pekerjaannya.

Akibat Presiden Gus Dur melikuidasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mahadi Sinambela kehilangan posisinya sebagai menteri. ”Secara pribadi saya tidak kecewa. Gajinya juga tidak besar. Kalau Rp 200 juta baru saya kecewa,” ujar Mahadi Sinambela di Jakarta, Rabu (23/8/2000).

Mahadi hanya kecewa saat merasa tidak pernah diajak kompromi untuk memikirkan nasib karyawan di kantor Menpora. Sebelumnya, Mahadi berencana untuk bertemu dengan para karyawan hari Kamis (24/8/2000).

Namun, berbeda dengan presiden lain, Gus Dur tidak menunda pengumuman kabinet, justru mempercepatnya. ”Saya tidak mengetahui akan diumumkan Rabu. Sepengetahuan saya, baru akan diumumkan Kamis sore,” kata Mahadi, terkecoh.

Kompas/Eddy Hasby Foto tak bertanggal ini memperlihatkan Mar'ie Muhammad (kanan) tengah memberikan keterangan kepada wartawan dalam suatu kesempatan.
Kompas/Lucky PransiscaPerombakan kabinet dilakukan oleh para presiden dengan berbagai pertimbangan. Menteri Hukum dan HAM yang baru, Amir Syamsuddin (kanan) menggantikan Patrialis Akbar (dua Kanan) dalam prosesi serah terima jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (19/10/2011).
Kompas/Heru Sri KumoroKinerja menteri menjadi salah satu pertimbangan untuk perombakan kabinet. Foto menteri Kabinet Kerja di salah satu laman internet, Selasa (5/5/2015). Kinerja sejumlah menteri yang dinilai tidak sesuai harapan memaksa Presiden melakukan perombakan.

Lain halnya dengan Fadel Muhammad, yang sempat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (2009-2011). Dia mengungkapkan telah dizalimi terkait proses pencopotan dirinya dari jabatan menteri.

Fadel merasa dizalimi karena pencopotan dirinya baru diberitahukan sekitar 10 menit sebelum Presiden Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet pada pukul 20.00 (Kompas, 22/10/2011).

Namun, tidak ada yang lebih mengharu-biru daripada kepergian Menkeu (2005-2010) Sri Mulyani pada hari Rabu (5/5/2010). Budayawan Sindhunata sampai menulis di rubrik Opini Kompas dengan artikel berjudul ”Sri, Kapan Kowe Bali?” (Sri, Kapan Kamu Kembali?).

Sindhunata meratapi kepergian Sri Mulyani untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Justru kepergian Sri Mulyani di kala Indonesia membutuhkan petunjuk untuk mengarungi ketidakpastian ekonomi. Presiden Yudhoyono pun, di sisi lain, menyetujui kepergian Sri Mulyani.

Dalam Kompas, 23 Mei 2010, Sri Mulyani mengungkapkan, ”Saya tidak minggat dan pasti pulang.” Perbincangan dengan Kompas memperlihatkan identitas Sri Mulyani yang lengkap; sebagai anak, ibu, istri, ilmuwan, birokrat, dan... sebagai manusia biasa. Ternyata, Sri Mulyani juga dapat tertawa lepas—di luar senyum khas yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai ”sinis”.

Sri Mulyani juga dapat menangis saat pidato seusai serah terima jabatan. ”Saya boleh menangis sekarang karena bukan menteri keuangan lagi. Kalau menteri keuangan menangis, rupiah akan guncang,” ujarnya. Entah, apakah ketika itu dia menangis karena harus berpisah atau menangisi Indonesia.

Dan kini, enam tahun berselang, Presiden Joko Widodo memanggil pulang salah satu srikandi terbaik di negeri ini. Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan.

Sejauh ini pasar modal merespons bergabungnya Sri Mulyani dengan sangat positif. Pengaruh signifikan atas kepulangannya juga diharapkan berdampak kepada sektor riil di negeri ini.

Sri Mulyani telah pulang dan menetap kembali di negeri ini, tetapi kisahnya sebagai ”pembantu” presiden—dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla—baru dimulai.

Demikian pula para menteri baru lainnya yang baru saja bergabung dengan pemerintahan. Kisahnya baru akan dituliskan...

Sri Mulyani akhirnya kembali. Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela pengarahan bagi pejabat eselon 1, 2, 3 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan oleh Presiden Joko widodo di Istana Negara, Kamis (28/7/2016). Sri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Produser
Prasetyo Eko Prihananto
Nasru Alam Aziz

Penulis Haryo Damardono

Fotografer/Videografer JB Suratno
Riza Fathoni
Wawan H Prabowo
Pepih Nugraha
Lasti Kurnia
Eddy Hasby
Wisnu Widiantoro
Heru Sri Kumoro
Lucky Pransisca
Dudi Sudibyo

Designer & Develop Gracia Veronica
Yosef Yudha Wijaya
Reza Fikri Aulia

________