Dok Kompas

Bekas makam Soe Hok Gie.

Kompas/Lucky Pransisca

Pembongkaran bangunan di tepi Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, 21 Agustus 2015. Pembongkaran bangunan untuk program normalisasi sungai itu sempat mendapat penolakan dari warga.

Kompas/Yuniadhi Agung

Pembongkaran bangunan di salah satu kawasan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kompas/Lucky Pransisca

Kondisi Waduk Pluit, Jakarta Utara, sudah tertata rapi, 20 September 2015. Waduk Pluit adalah cerita sukses Jakarta dalam penataan wilayah. Kawasan itu dikembalikan fungsinya sebagai tampungan air dan kini menjadi ruang publik bagi warga Jakarta.

Jakarta Membangun Jakarta Menggusur

Jangankan orang yang masih hidup, orang mati pun tidak aman dari penggusuran. Orang mati juga digusur bila ahli warisnya tidak lagi membayar sewa kuburan.

Aktivis Soe Hok Gie, pada tahun 1969, menulis artikel berjudul ”Betapa Tak Menariknya Pemerintah Sekarang Ini” di harian Kompas. Gie kecewa. Gie pun mengeluhkan korupsi yang merajalela, manipulasi terhadap pemilu, dan penggusuran di mana-mana.

Bulan Desember di tahun itu juga, Gie meninggal dunia di Gunung Semeru, Jawa Timur. Jasadnya dikebumikan di Jakarta. Namun, enam tahun kemudian, makam Gie di Tanah Abang I digusur atas nama pembangunan.

Keluarga dan kawan-kawan Gie di Universitas Indonesia kemudian memperabukan kerangka Gie di Jelambar pada 23 Oktober 1975. Abunya lalu ditebar di lembah Mandalawangi di Gunung Pangrango. Liang lahat Gie mungkin bisa digusur, tetapi roh Gie tetap bersemayam di lembah Mandalawangi yang sangat dicintainya.

Seperti kata orang, di Jakarta, jangankan orang yang masih hidup, ternyata orang mati pun tidak aman dari penggusuran. Orang mati juga digusur bila ahli warisnya tidak lagi membayar sewa kuburan.

Penggusuran yang dulu disaksikan kemudian dialami oleh Soe Hok Gie tetap terjadi hari ini. Setelah puluhan tahun berselang, setelah pendapatan per kapita penduduk Jakarta meningkat pesat, ternyata penggusuran terus terjadi.

Kerap terjadi, penggusuran mengatasnamakan kepentingan umum. Penggusuran juga digelar berdalih demi pembangunan. Karena tidak ada respons dari warga kota yang lain terhadap sekelompok warga kota yang digusur, maka seolah-olah ada tirani mayoritas dalam sikap diam mereka untuk mencabut hak tinggal sekelompok warga.

Persoalannya, di Jakarta saja, dalam setahun tidak hanya ada satu, dua, atau bahkan belasan kasus penggusuran. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, terjadi 113 kasus penggusuran pada tahun 2015.

LBH Jakarta tahu betul aksi penggusuran di Ibu Kota ini. Bulan Januari 2016 lalu, salah seorang pengacara publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, bahkan dipukul aparat saat membela warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, dari penggusuran.

Kompas/DJ Pamoedji

Agustus 1974, 380 bangunan di Jalan Cilincing tergusur dan sekitar 500 makam harus dipindahkan untuk proyek jalan sepanjang 6 Km menuju Bekasi. Sekitar 1974 itu, di Jakarta banyak terjadi penggusuran, baik melalui sengketa lebih dulu atau yang berlangsung lancar seperti di Cilincing ini.

Kompas/Jimmy WP

Dari 19-25 Mei 1976, bantaran banjir kanal wilayah Tanah Abang, dibongkar. Sampai 25 Mei 3.086 orang tercatat sudah mengambil uang ganti rugi. Penghuni di bantaran Banjir Kanal wilayah Tanah Abang ada 4.683 KK atau 19.603 jiwa.

Telah sejak tahun 1970-an, LBH Jakarta membela warga dari penggusuran. Pemberitaan Kompas mengonfirmasi hal itu. Tahun 1972, Kompas telah memberitakan sepak terjang LBH Jakarta dalam mendampingi 105 kepala keluarga di Kelurahan Simpruk.

Lahan milik ratusan warga di Simpruk ketika itu akan digusur untuk perluasan proyek ”Modern Housing Project” milik PT Berdikari. LBH Jakarta pun berupaya agar warga mendapatkan ganti rugi lahan yang memadai.

Direktur LBH Jakarta (alm) Adnan Buyung Nasution saat itu berdiri paling depan untuk mendampingi penduduk ”jalur hijau” Tebet. Ketika itu, LBH Jakarta sempat pula mendampingi warga untuk mencari lahan pengganti.

Yang menarik, Buyung juga mengecam partai-partai politik dan Golkar yang berkampanye di daerah ”jalur hijau” Tebet menjelang Pemilu 1971. Namun, setahun kemudian, ketika ada persoalan sosial ekonomi terkait warga ”jalur hijau”, parpol dan Golkar diam saja.

Bagi Buyung, ketika warga menempati ”jalur hijau” memang tidak sekadar ada persoalan hukum, tetapi yang utama adalah adanya persoalan sosial ekonomi.

Berbagai literatur menunjukkan, penggusuran pertama di Batavia terjadi setelah VOC menancapkan kaki di Batavia. Perjanjian antara Gubernur Jenderal VOC Rijnst dan Pangeran Jayakarta pada 21 Oktober 1614 memasukkan tambahan izin untuk membongkar rumah-rumah Tionghoa yang terlalu dekat dengan gudang Belanda.

Dari laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id), kita justru diberi tahu—entah apa maksudnya—bahwa penggusuran demi penggusuran dikerjakan oleh para gubernur jenderal. Tiap periode gubernur jenderal ternyata menorehkan luka berupa penggusuran.

Daendels, misalnya, telah memerintahkan perombakan dan penggusuran bangunan-bangunan liar di kota Batavia secara berangsur-angsur dan para penghuninya dipindahkan ke tempat lain yang telah disediakan, yakni di daerah selatan Weltevreden, Rijswijk, dan Noorwijk.

Daendels bercita-cita agar kota yang pernah mendapatkan julukan ”The Queen of the East” (Ratu dari Timur) itu kelak hanya akan terisi dengan bangunan-bangunan yang bagus.

Sir Thomas Stamford Raffles, ketika memimpin Jawa, pada tahun 1814 juga memerintahkan agar pribumi dan toko-toko Tionghoa hengkang dari kawasan Rijswijk (kini Jalan Veteran). Raffles menginginkan agar kawasan Rijswijk hanya ditempati oleh orang-orang terhormat, yakni bangsa Eropa.

Daendels dan Raffles ketika itu sama-sama menginginkan agar Batavia menjadi indah, menjadi bermartabat dan tidak memalukan sebagai ibu kota terkemuka di belahan bumi timur, meski nasib warga yang digusur belum tentu dimuliakan sebagai bagian dari warga kota.

Dampak Penggusuran

Dampak penggusuran jelas tidak ringan. Sebanyak 113 kasus penggusuran pada tahun 2015 itu berdampak bagi 8.145 kepala keluarga. Bila satu keluarga terdiri atas empat orang, artinya penggusuran itu berdampak bagi 32.580 jiwa.

Dampak penggusuran jelas tidak ringan. Sebanyak 113 kasus penggusuran pada tahun 2015 itu berdampak bagi 8.145 kepala keluarga. Bila satu keluarga terdiri atas empat orang, artinya penggusuran itu berdampak bagi 32.580 jiwa.

Akibat penggusuran, jelas ada warga kehilangan tempat tinggal. Rumah mereka diratakan untuk kemudian lahannya dialihfungsikan atau dikembalikan ke fungsi awalnya.

Namun, kehilangan tempat tinggal hanya salah satu dampak. Dampak terberat bagi korban gusuran adalah hilangnya mata pencarian. Mengapa? Karena sebagian besar dari para korban gusuran bekerja di sektor informal. Rumah mereka adalah juga ladang mereka.

Yang juga harus dipahami adalah penduduk yang digusur atau terancam untuk digusur bukan tidak berjuang untuk hidup. Mereka juga bekerja, bahkan mungkin bekerja lebih keras daripada sebagian warga kota lain.

Permukiman padat di seberang Stasiun Manggarai, di tepi Sungai Ciliwung, dapat terus ”bergerak” juga akibat aktivitas informal masyarakatnya. Sebagian dari mereka berjualan kue basah. Tiap rumah membuat jenis kue berbeda sehingga dapat ditawarkan kepada pedagang besar.

”Jam dua pagi, para warga setempat sudah bangun dan membuat kue. Mereka bekerja keras tiap hari. Ibu-ibu di sana juga haus akan bimbingan untuk usaha apa pun,” kata Fahma Nurika, alumnus Universitas Indonesia, yang pernah menjadi pendamping warga Manggarai.

Merelokasi warga gusuran ke rusunawa belum tentu solusi terbaik. Relokasi warga kurang mampu ke daerah pinggiran dalam blok-blok rusun di Amerika Latin justru terbukti tidak efektif.

”Di Santiago, Cile, memindahkan masyarakat kurang mampu ke kawasan tertentu malah membuat mereka terstigma. Mereka malah tidak dapat bangkit dan timbul banyak masalah,” kata Sri Suryani, arsitek yang meneliti politik ruang di bantaran Sungai Ciliwung.

Kompas/Raditya Helabumi

Warga Kampung Pulo mulai memindahkan barang-barang dan perabotan mereka ke Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur, 21 Agustus 2015. Hari kedua relokasi warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur berlangsung kondusif..

Kompas/Agus Susanto

Penertiban Kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, 11 April 2016. Sebanyak 898 bangunan akan ditertibkan di lahan seluas lebih dari tiga hektare ini. Kawasan ini rencananya akan direvitalisasi menjadi kawasan wisata bahari.

Sri menyebut nama Bajos de Mena, sebuah permukiman berbentuk rusun yang dibangun untuk masyarakat kurang mampu di Santiago. ”Ketika saya kuliah di Inggris, kami mendiskusikan hal ini bersama-sama dan mencegah pembangunan serupa terulang,” ujarnya.

Sri, lulusan Program Master Building and Urban Design in Development dari University College London, juga mengingatkan supaya warga jangan direlokasi terlalu jauh dari tempat asal. Mengapa? Ya, supaya akses terhadap pekerjaan tidak terputus.

Ternyata, juga ada perbedaan pandangan antara warga kurang mampu—yang biasanya berada di kawasan yang hendak digusur—dan Pemprov DKI Jakarta. Bagi Pemprov DKI Jakarta, sering kali persoalan penggusuran disederhanakan sekadar kehilangan tempat tinggal. Sederhananya tempat tidur.

Padahal, bagi warga tidak mampu, ketika mereka digusur dari sebuah kawasan, berarti ruang kerja mereka menghilang sama sekali. Bukan sekadar rumah yang digusur, melainkan juga kehidupan mereka.

Rumah warga Kampung Pulo dan Bukit Duri, kata anggota komunitas Ciliwung Merdeka, Ivana Lee, tak sekadar rumah. ”Itu semacam mixed-used. Ya, buat tidur, ya buat usaha. Multifungsi,” ujar Ivana, lulusan arsitektur UI.

Ivana bahkan pernah memetakan, setidaknya terdapat 30 jenis usaha yang dilakukan oleh warga Bukit Duri dan Kampung Pulo. Di sisi lain, kata Ivana, Pemprov DKI Jakarta ibaratnya hanya menyediakan gerobak bakso di rusunawa-rusunawa.

Keteguhan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di satu sisi tidak tergoyahkan. Basuki berkeras Pemprov DKI tetap akan menormalisasi sungai. Pemprov DKI Jakarta juga akan mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau atau biru (Kompas, 13 Mei 2016).

Ini belum termasuk penertiban di Kampung Luar Batang, misalnya, atau juga penertiban di Jalan Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berkat keteguhan hati Basuki, tidak terelakkan lagi penggusuran terus terjadi. Entah penggusuran akan melanda permukiman di bantaran sungai atau di kampung-kampung yang ternyata merupakan ruang terbuka hijau dan biru.

Warga Harapkan Dialog

Namun, jika dipilah dengan cermat, tidak semua lahan ditempati warga tanpa alas hak yang jelas. Bahkan, ada lahan-lahan yang dimiliki warga dengan girik atau sertifikat tertentu. Artinya, Pemerintah DKI Jakarta tidak boleh semena-mena mengusir warga.

Kalaupun tanpa alas hak yang jelas, ternyata warga sudah puluhan tahun bermukim di sana. Tiap tahun warga membayar pajak bumi dan bangunan serta selama bertahun-tahun diberikan penerangan oleh PLN. Mereka liar atau bukan? Hal itu tidak boleh terjadi lagi.

Pemerintah dan BUMN lain kali harus tegas. Tidak boleh ada sambungan listrik ketika lahan itu tanpa sertifikat atau bahkan tanpa IMB. Jangan memupuk masalah di masa depan: pembiaran-pembiaran di masa lalu yang akibatnya menumbuhkan persoalan di masa kini.

Bagi pengacara publik LBH Jakarta, Muhammad Isnur, Pemprov DKI Jakarta juga kurang mengedukasi warga. Pemprov DKI Jakarta, misalnya, tidak pernah membantu warga untuk mengurus sertifikat kepemilikan tanah.

Padahal, sebagian lahan yang digusur sudah dihuni masyarakat lebih dari 30 tahun. Jika berdasarkan hukum, sesuai Pasal 1963 jo 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, warga dapat mendaftarkan tanah tersebut sebagai miliknya.

”Ya, gimana? Pemerintah selama ini pasif. Rakyat kecil mana paham hak-hak mereka soal pertanahan?” ujar Isnur. Biaya pendaftaran tanah dan pengurusan sertifikat pun tidak selalu murah.

Wakil warga Bukit Duri, Sandyawan Sumardi, mengatakan, dalam tiap penertiban ataupun penggusuran dengan alasan pembangunan sekalipun, sedapat mungkin warga terlebih dahulu diajak berdialog. Pembangunan juga lebih bermanfaat bagi semua bila ada partisipasi warga.

Partisipasi warga juga harus berarti dua arah. Artinya, ada masukan dari warga, bahkan ada proses yang dilalui dalam sebuah pembangunan. Partisipasi juga tidak boleh diartikan secara sempit sebagai sekadar sosialisasi.

”Partisipasi dan proses harus dihargai,” ujar Sandyawan. Dalam partisipasi dan proses pembangunan yang mungkin sedikit lebih lambat, boleh jadi justru kebutuhan masyarakat mampu dipertemukan dengan kebutuhan dari sebuah kota untuk tumbuh modern.

Kompas/Andy Riza Hidayat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kini Presiden RI) mengundang perwakilan warga Waduk Pluit untuk makan siang di Balaikota Jakarta, 21 Mei 2013. Mereka berdialog soal rencana penataan dan relokasi warga Waduk Pluit ke rumah susun.

Ciliwung Merdeka

Gambar penataan bantaran Kali Ciliwung.

Warga yang kurang mampu, seperti warga di Bukit Duri, juga tidak sekadar menengadahkan tangan. ”Kami pernah menyarankan pembangunan rusunami bagi masyarakat tidak mampu,” ujar Sandyawan.

Menurut Sandyawan, warga mau menanggung 30 persen dari biaya pembangunan, 50 persen ditanggung pemerintah, sementara 20 persen biaya ditanggung investor untuk pembangunan kawasan komersial.

Bersama dengan Forum Kampung Kota, Sandyawan juga telah mengajukan solusi terkait bagaimana membangun kampung-kampung dengan lebih baik.

Aktif memberikan masukan di antaranya Ketua Program Magister Teknik Perencanaan Universitas Tarumanegara Jo Santoso, arsitek Yu Sing Lim, ahli teknik sipil Edwin Husni Sutanudjaja, ahli struktur bangunan Franky Ken, dan Muhamad Isnur dari LBH Jakarta.

Pembangunan rusunami berbentuk kampung susun, kata Sandyawan, jauh lebih tepat bagi masyarakat tidak mampu. ”Kalau dipaksa tinggal di rusunawa, bagaimana bila ekonomi mereka memburuk? Jangan sampai mereka gagal bayar dan justru terusir keluar dari rusunawa itu. Masalah sosial yang timbul justru makin berat,” ujar Sandyawan.

Warga sebenarnya masih mau diajak berpikir. Di sisi lain, dinanti pula konsep dari pemerintah yang lebih manusiawi dan rasional dalam mengentaskan persoalan-persoalan warga. Pertanyaan terbesarnya adalah masih adakah ruang untuk berdiskusi?

Masih adakah kesempatan untuk duduk bersama dan menegosiasikan kebutuhan warga dengan rencana pembangunan kota? Masihkah kota-kota kita dibangun untuk menjadi ruang bersama bagi seluruh warga kota, ataukah kota hanya ruang bagi sekelompok warga mampu?

Penulis
Haryo Damardono

Fotografer
DJ Pamoedji, Andy Riza Hidayat
Jimmy WP, Lucky Pransisca
Raditya Helabumi, Yuniadhi Agung
Lucky Pransisca, Agus Susanto

Desainer & Pengembang
Pandu Lazuardy Patriari
Yosef Yudha Wijaya

Produser
Prasetyo Eko Prihananto
Nasru Alam Aziz