Pilkada Serentak:
Evolusi Sirkulasi Elite Daerah

Pilkada SerentakEvolusi Sirkulasi Elite Daerah

Pilkada terus berubah untuk mencari bentuk yang paling sesuai dengan tantangan zaman. Pilkada 2018 di 171 daerah menandai gelombang terakhir dari tiga ”kelompok” pilkada serentak, yakni 2015 di 269 daerah dan 2017 di 101 daerah.

Hiruk-pikuk pilkada serentak 2018 sudah dimulai. Tidak selalu, pemilihan kepala daerah yang dikenal saat ini punya ”wajah” yang sama. Di satu titik waktu, pemilih tak punya kuasa atas sosok yang memimpin daerahnya, tetapi di titik waktu yang lain, suara pemilih menjadi penentu. Tata cara sirkulasi elite di daerah terus berevolusi.

Pada akhirnya diharapkan pilkada sebagai sebuah tata cara sirkulasi elite bisa mencapai bentuk yang paling cocok guna mewujudkan negara kesejahteraan yang dibangun dari daerah (bottom-up). Sebab, pada era desentralisasi, kepala daerah dan pemerintahan daerah punya peranan sentral.

Pilkada terus berubah dan memang akan terus berubah untuk mencari bentuk yang paling sesuai dengan tantangan zaman.

Para kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, berada paling dekat dengan rakyat sehingga diharapkan bisa menyerap aspirasi, potensi, dan kebutuhan warga, lalu menggunakan informasi itu sebagai bahan dasar untuk memformulasikan kebijakan publik dan pelayanan publik.

Kepala daerah bukan raja-raja kecil seperti masa feodal dulu, kendati toh juga masih ada yang berperilaku semacam itu: menjadikan daerah sebagai sumber untuk mengisi kocek pribadi dan keluarga sehingga pada akhirnya masuk bui karena korupsi.

Pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah menandai gelombang terakhir dari tiga ”kelompok” pilkada serentak, yakni tahun 2015 di 269 daerah dan tahun 2017 di 101 daerah. Jika dikelompokkan, model pilkada serentak ini menjadi satu babak evolusi yang terkini dari model sirkulasi elite lokal di Indonesia.

Ada kluster lain yang juga memberikan gambaran berbeda mengenai pemilihan kepala daerah dari masa ke masa: model kuasi-pemilihan di era Orde Baru, pemilihan tak langsung di awal era Reformasi, era pemilihan langsung, serta era pemilihan langsung serentak.

KOMPAS/JB SURATNO

Anggota DPRD DKI memasukan kertas suara ke dalam kotak pada pemilihan Gubenur DKI Jakarta periode 1992-1997 di Jakarta, Senin, 28 September 1992. Pada masa ini, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung.

Era Penunjukan Kepala Daerah

Pada era Orde Baru, pemerintah berupaya menerapkan model pemerintahan desentralisasi setengah hati. Bisa disebut setengah hati karena kendati ada pelimpahan kewenangan ke daerah, tetap ada intervensi kuat dari pemerintah pusat. Ini juga berlaku dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang itu, pemilihan kepala daerah di provinsi ataupun kabupaten dan kota dilakukan secara tidak langsung.

Gubernur dan bupati serta wali kota dipilih di DPRD setempat. Namun, kendali dari pemerintah pusat sangat kuat.

Pemilihan harus diikuti oleh minimal tiga calon dan maksimal lima calon. Nah, calon-calon itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah satu tingkat di atasnya.

KOMPAS/JB SURATNO

Pemilihan gubenur DKI Jakarta periode 1992-1997 di aula DPRD DKI, Jakarta, Senin, 28 September 1992, oleh anggota DPRD. Mayjen TNI Suryadi Sudirja meraup 50 suara dari 74 suara anggota DPRD DKI Jakarta.

Untuk calon bupati/wali kota, harus ada persetujuan dari gubernur. Pemilihan juga tidak langsung mendapatkan pemenang, tetapi untuk mendapatkan minimal dua calon bupati atau wali kota yang akan diusulkan ke menteri dalam negeri melalui gubernur. Menteri dalam negeri akan memilih satu dari dua nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai bupati/wali kota.

Begitu pula dengan pemilihan gubernur. Nama kandidat yang dipilih di DPRD harus disetujui Mendagri, sedangkan hasil pemilihan berupa minimal dua kandidat diusulkan ke pemerintah pusat. Presiden yang akan memilih satu dari nama yang diusulkan. Jadi, di era itu, kendati disebut pemilihan, sejatinya proses itu hanya berupa ”penjaringan”. Pengambil keputusan akhir berada di pemerintah pusat.

Sementara pemilihan untuk wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota tidak menggunakan mekanisme yang sama. Wakil gubernur langsung diangkat oleh presiden dari lingkungan pengawai negeri, sedangkan wakil bupati dan wali kota diangkat oleh mendagri, juga dari lingkungan pegawai negeri.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada berunjuk rasa untuk menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Anda Sudah Membaca Sebagian dari Konten Ini

Untuk dapat mengakses keseluruhan konten ini, Anda harus berlangganan salah satu paket di Gerai Kompas atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses

Kerabat Kerja

penulis
Anthony Lee
fotografer
JB SuratnoWawan H PrabowoHeru Sri KumoroRiza FathoniWisnu WidiantoroAditya Putra PerdanaP Raditya Mahendra Yasa
infografik
Parlindungan Siregar
Ilustrator
Toto Sihono
designer & pengembang
Vandy VicarioDeny Ramanda
penyelaras bahasa
Hibar Himawan
produser
Prasetyo Eko PrihanantoHaryo DamardonoDahono Fitriyanto