) Gubernur Jakarte Punye Gaye

Gubernur Jakarte Punye Gaye

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Demikian juga para gubernur di DKI Jakarta. Ada yang keras ada yang tidak. Nyatanya, Jakarta jauh lebih keras.

Foto udara pada 16 Juni 2016 ini menunjukkan kerapatan hunian di Jakarta. Kemacetan, banjir, kurangnya RTH, minimnya air bersih, dan pengangguran masih menjadi masalah klasik Ibu Kota yang masih harus dihadapi oleh gubernur-gubernurnya. Dengan gayanya masing-masing, para pemimpin Jakarta berusaha menyelesaikan permasalahan Ibu Kota.

KOMPAS/AGUS SUSANTO
"S

aya tidak menghendaki kontraktor-kontraktor di Jakarta ini menganggap sepele Dinas Pekerjaan Umum,” kata Gubernur DKI Jakarta (1966-1977) Ali Sadikin dengan nada marah. Dia mengingatkan para kontraktor agar jangan coba-coba, apalagi menganggap sepele Pemerintah DKI Jakarta.

Bagaimana jika kontraktor tetap menyepelekan Pemerintah DKI Jakarta? ”Betul-betul saya tempeleng dia (kontraktor), terserah kalau (kasus ini) harus masuk pengadilan lagi,” ujarnya (Kompas, Rabu, 5 Juli 1972).

Ali Sadikin bersikeras, entah kontraktor itu adalah kontraktor nasional atau internasional, kalau ingin membangun di Jakarta, mereka harus diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Dalam penelusuran Kompas, ketika itu DKI Jakarta cukup punya banyak proyek untuk dikerjakan kontraktor. APBD DKI Jakarta tahun 1972/1973 mencapai Rp 9 miliar, dan Rp 4,2 miliar di antaranya berada di tangan DPU untuk dikerjakan oleh kontraktor.

Ketika itu, fokus DKI Jakarta adalah untuk membangun jembatan, sekolah, dan kantor. Sama sekali tak ada alokasi anggaran untuk bangunan komersial. Dan, ketika DKI Jakarta dipimpin Ali Sadikin nyaris tiada ruang bagi kontraktor untuk “main-main”.

Sebelumnya, pada bulan Februari 1972, Ali Sadikin juga "marah besar" di depan pimpinan dari 14 perusahaan bus kota di Jakarta. Ali marah oleh karena pengusaha bus mempertanyakan kebijakan DKI yang menunjuk perusahaan otobus yang berhak menerima tambahan bus tahap tiga.

Gubernur Ali Sadikin mengartikan pertanyaan dan ketidakpuasan dari pengusaha itu ditujukan kepada dirinya. “Sebab, pemerintah DKI Jakarta adalah Ali Sadikin,” katanya, bersungguh-sungguh.

Pengusaha yang tidak puas ternyata tidak menanyakan langsung soal pembagian bus itu ke Ali Sadikin tetapi justru melalui surat kabar. Ali pun makin tersinggung. “Tidak sepeser pun saya terima komisi (dari pemberian bus bantuan itu),” ujarnya.

Ali Sadikin memang kerap marah. Wartawan Kompas Hendrowijono pada hari Rabu (17/5/1976) menyaksikan kemarahan Gubernur Ali Sadikin yang terjebak macet di Jalan Ragunan. Kemacetan itu terjadi akibat parkir mobil yang mengganggu lalu lintas di Jalan Ragunan, tidak jauh dari laboratorium film Interstudio.

“Panggil polisi tertua yang bertugas di sini,” perintah Ali, kepada pengawalnya. Sang perwira polisi yang bergegas datang langsung dimarahi Ali. Sepuluh petugas kepolisian kemudian mengatur parkir lalu lintas sehingga kemacetan di Jalan Ragunan tersebut mampu terurai. Ali Sadikin memang unik. Walau demikian, nama Ali Sadikin tetap dikenang sebagai salah satu gubernur yang sukses membentuk wajah Jakarta.

Jakarta Jauh Lebih Keras

"A

li Sadikin terkenal dengan wataknya yang keras,” ujar Presiden Soekarno. Pernyataan itu dilontarkan Bung Karno saat melantik Ali menjadi Gubernur DKI Jakarta pada hari Kamis, 28 April 1966. “Tapi koppigheid mungkin baik untuk Jakarta,” ujar Bung Karno, lagi.

Lebih dari sebelas tahun lamanya, Ali Sadikin memimpin Jakarta. Untuk “melepas” Ali Sadikin, Kompas, Rabu, 22 Juni 1977 menuliskan kesan-kesan tentang Ali. Salah satu kalimat bertuliskan, “Ali Sadikin memang keras, tapi ternyata Jakarta jauh lebih keras lagi”.

Jakarta memang keras. Namun sifat “keras” hadir oleh karena kota ini mendapatkan beban yang sedemikian tinggi yang menantang siapa pun yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin Jakarta.

sample5

Kliping Kompas edisi 22 Juni 1977. Gubernur Ali Sadikin memimpin DKI selama sekitar 11 tahun. Kompas saat melepas Bang Ali yang purna tugas, menuliskan kesan tentang Ali. Salah satu kalimat bertuliskan: Ali Sadikin memang keras, tapi ternyata Jakarta jauh lebih keras lagi.

Luhur Arsiyanto Putra

Salah satu tantangan keras yang nyata adalah, ketika dalam Rencana Induk Jakarta 1965-1985 diprediksi pertumbuhan penduduk sebesar 2 persen per tahun ternyata Jakarta dibebani pertumbuhan penduduk― baik alami maupun urbanisasi sebesar 3,2 persen per tahun.

Ketika Jakarta berkembang, tentu saja pendapatan DKI Jakarta juga mampu melesat dari Rp 22 juta di tahun 1966 menjadi Rp 73 miliar di tahun 1976. Persoalannya, kebutuhan kota juga meningkat.

Ambil contoh, pada tahun 1976 saja, sampah di Jakarta dalam sehari mencapai 7.500 kubik sehingga dibutuhkan biaya 36 juta dollar alias Rp 14,5 miliar untuk penanganan sampah. Nyatanya, hanya tersedia Rp 700 juta atau kurang dari lima persen kebutuhan dana.

Meski Ali Sadikin keras, ternyata persoalan Jakarta begitu kompleks. Belum lagi, ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh kota Jakarta, diantaranya keterbatasan anggaran, dan warga kota Jakarta yang sulit sekali untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri.

Kota besar seperti Jakarta, juga mempunyai persoalan-persoalan kompleks yang sulit dituntaskan oleh satu periode kepengurusan gubernur. Yang menarik, untuk satu persoalan tertentu misalnya, para gubernur di DKI Jakarta punya langkah berbeda untuk mengatasinya.

Berdasarkan arsip Kompas, kita pun dapat mengetahui langkah tiap gubernur untuk katakanlah mengatasi kemacetan di Jakarta. Sebelum seorang wali kota di dekade ini mengatur sendiri lalu lintas kotanya, pada tahun 1976 misalnya, Gubernur Ali Sadikin pernah turun tangan sendiri mengatur lalu lintas yang macet di sekitar Taman Cut Mutiah. Sejak dulu, kemacetan ternyata telah mewarnai kehidupan di Jakarta.

sample41

Meski dikenal galak, Gubernur Ali Sadikin ternyata bisa juga bersantai. Bang Ali sempat ikut turun "ngibing" dengan penari saat peresmian Taman Monas Barat, 10 Juni 1974.

Kompas/ Jimmy WP
sample41

Pada foto tak bertanggal ini terlihat Gubernur DKI Jaya Wiyogo Atmodarminto mendampingi Presiden Soeharto menginspeksi dan meresmikan instalasi pengendalian banjir Kali Cideng.

Dokumentasi Kompas
sample41

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mencoba makanan di dapur umum untuk pengungsi banjir usai memimpin apel kesiapan penanggulangan di Lapangan Monas, 30 November 2011.

Kompas/Wisnu Widiantoro

Tajuk rencana Kompas, Rabu (17/3/1976) melaporkan pada tahun 1976, hanya 60 persen penduduk yang naik kendaraan umum, sisanya naik kendaraan pribadi. Mengapa? Karena dari kebutuhan 4.000 unit bus baru tersedia 2.000 unit bus. Di jakarta juga baru ada 1.400 kilometer jalan, padahal idealnya ada 4.000 kilometer jalan.

Bicara soal kemacetan, ternyata pada tahun 1977, Presiden Soeharto telah mewacanakan efisiensi penggunaan jalan raya dengan pembatasan penumpang. “Apabila kita mau, kita dapat menggunakan mobil-mobil pribadi seperti sedan dan jeep secara bersama-sama 4-5 orang. Tiap hari, kita pergi bersama-sama ke kantor dan pulangnya,” ujarnya.

Memaksimalkan kapasitas angkut mobil pribadi, kata Presiden Soeharto, lebih baik daripada warga masyarakat sekadar melihat ribuan kendaraan yang tiap hari hanya dijejali dengan satu orang penumpang. (Kompas, Senin, 18 April 1977).

Bang Ali, ketika itu mengatakan, usulan pembatasan penumpang merupakan gagasan yang baik. Namun, kondisi jalan di Jakarta berbeda dengan di Singapura. Jalan di Jakarta tumbuh alamiah, sedangkan jalan di Singapura menggunakan sistem blok sehingga orang dapat menumpang kendaraan orang ke sebuah kawasan tertentu sebelum berpindah kendaraan atau sekadar jalan kaki.

Pada tahun 1977, kendaraan di Singapura juga sudah terdata dengan sistem registration of vehicle (ROF) yang sangat rapi. Dengan demikian, bila ada kendaraan yang kabur dari pemeriksaan tinggal dipanggil sesuai identitas yang terdata di dalam ROF. Ini berbeda dengan data di Jakarta yang belum rapi sehingga menyulitkan penegakan aturan.

Apapun, di zaman Ali, pemerintah DKI Jakarta tetap berupaya memberikan bantuan bus meski lagi-lagi pertumbuhan penduduk begitu besar. Meski di satu sisi Ali Sadikin memberikan bus tetapi di sisi lain dia juga suka memarahi sopir bus atau truk yang tidak disiplin.

"Dari awal, Soeprapto telah mengingatkan supaya peruntukan lahan tidak boleh diubah seenaknya"

Namun bicara kemacetan, tidak ada yang lebih menarik daripada pernyataan Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo yang mengatakan, mereka yang protes kemacetan akibat pedagang kaki lima adalah mereka yang tidak mengenal arti ekonomi.

Karena dengan kehadiran pedagang kaki lima ini, kata Tjokropranolo, maka justru ada banyak tenaga kerja yang dapat diberi kehidupan. (Kompas, 1 Maret 1979). Pada hari raya Lebaran 1979, Tjokropranolo bahkan memilih supaya orang sulit melintasi jalan raya daripada orang sulit hidup.

“Bila dalam Lebaran itu pedagang kecil sampai gagal (meraup keuntungan), berarti akan gagal hidupnya paling tidak selama setahun,” ujar Tjokropranolo. “Dan, kapan kesempatan itu saya berikan kalau tidak waktu Lebaran?” ujarnya.

Tjokropranolo memang mempunyai kebijakan yang berbeda. Ketika Ali Sadikin mencabut izin Koperasi Angkutan Jakarta untuk mengusahakan angkutan umum ternyata Tjokropranolo justru mencabut keputusan Ali Sadikin.

Melalui SK Nomor 90 Tahun 1978, Tjokopranolo mengatur, angkutan bus kopaja milik pengusaha dengan modal kecil itu hanya untuk melayani angkutan pada jalan penghubung, jalan lingkungan, daerah pinggiran Jakarta. Walau faktanya, hingga kini Kopaja tetap beroperasi bahkan beroperasi di jalan-jalan protokol di Jakarta.

Bulan Desember 1978 itu, Tjokropranolo juga telah mewacanakan pembangunan bus gantung untuk memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta, Menurut dia, pembangunan kereta bawah tanah memang lebih ideal daripada bus gantung tetapi biayanya sangat mahal.

Satu kilometer jaringan Metro membutuhkan dana pembangunan hingga 28,5 juta dollar Amerika (AS) di sisi lain pembangunan bus gantung membutuhkan dana 7,5 juta dollar AS. Wacana itu juga tinggal wacana oleh karena hingga tahun 2016 ini, belum ada satu pun fasilitas transportasi publik yang digagas itu yang dapat digunakan masyarakat.

sample5

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau kelanjutan pengeboran terowongan untuk proyek angkutan massal cepat (MRT) di Patung Pemuda, Senayan, 8 Oktober 2015.

Kompas/Raditya Helabumi

Nah, Gubernur DKI Jakarta (1982-1987) Soeprapto punya pemikiran tersendiri untuk mengurai kemacetan. Bulan Oktober 1985, dia meminta wali kota untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin pendirian perkantoran dan pertokoan di tepi jalan.

Dari awal, Soeprapto telah mengingatkan supaya peruntukan lahan tidak boleh diubah seenaknya. Lahan perumahan misalnya, tidak boleh disulap begitu saja menjadi lahan perkantoran karena berpotensi menyebabkan kemacetan.

Tiga puluh tahun silam, Soeprapto telah mengingatkan soal kemacetan di Jalan Fatmawati dan Jalan Panglima Polim. Kemacetan itu akibat terlalu banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan. Sebuah persoalan yang kini menjadikan lalu lintas Jakarta makin terhambat.

Keinginan Presiden Soeharto, terkait pembatasan penumpang akhirnya baru terwujud pada era Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto. Bulan April 1992, uji coba pembatasan penumpang dimulai meski ada sedikit persoalan ketika uji coba dilakukan tanpa dasar hukum.

Tanpa adanya dasar hukum, masyarakat menolak tilang. Pada akhirnya, SIM maupun surat-surat lain sebagai bukti tilang juga diminta masyarakat agar dikembalikan.“Ya balikin aja, rak opo-opo toh,” ujar Wiyogo, kalem (Kompas, 6 Juni 1992).

Setelah dasar hukum diterbitkan, Pemprov DKI Jakarta jalan terus menerapkan pembatasan penumpang. Meski Jakarta juga tetap macet namun kebijakan itu selama belasan tahun tidak dievaluasi.

Bahkan, terhitung sejak Rabu (24/12/2003) pagi, oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, pembatasan penumpang minimal tiga orang itu tidak lagi hanya diberlakukan pada pagi hari tetapi juga sore hari mulai pukul 16.00 hingga 19.00. Waktu untuk pagi hari, yang semula pukul 06.30- 10.00 diubah menjadi pukul 07.00- 10.00.

"Strong Leadership"

K

urang dari setahun kemudian, tepatnya pada hari Kamis (15/1/2004), Sutiyoso memulai sejarah baru dengan memulai pengoperasian bus transjakarta jurusan Blok M-Stasiun Kota. Ketika itu, Sutiyoso telah berencana membangun 14 koridor transjakarta.

Sutiyoso mungkin tidak sekeras Ali Sadikin dalam berkomentar tetapi dia kerap tidak menggubris kritik orang. transjakarta misalnya, tetap dioperasikan meski diwarnai oleh kritik keras dari siapapun.

"Bus transjakarta merupakan jawaban atas kondisi lalu lintas saat ini dan sekaligus menjadi titik awal dari perombakan total sistem angkutan umum dalam bingkai transportasi makro," kata Sutiyoso, saat peresmian bus transjakarta.

Sejak awal, transjakarta tidak diterima warga secara “utuh”. Salah satu persoalannya adalah, pembangunan jalur bus (busway) justru memotong ruang jalan bagi kendaraan pribadi. Tapi, Sutiyoso jalan terus bahkan jumlah koridor transjakarta terus bertambah pada zamannya.

Apapun kata orang, Sutiyoso memegang rekor istimewa yakni menjadi satu-satunya Gubernur DKI Jakarta yang pernah bertahan dalam lima kepresidenan yakni pada era Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Jangan heran bila kemudian sempat timbul dukungan, “Bang Yos for President 2009".

Sutiyoso memegang rekor istimewa yakni menjadi satu-satunya Gubernur DKI Jakarta yang pernah bertahan dalam lima kepresidenan"

Apa yang kemudian ditawarkan Bang Yos untuk Republik ini seandainya waktu itu terpilih menjadi Presiden? “Strong leadership, kepemimpinan yang kuat!” begitu kata Sutiyoso, ketika itu.

Tidak hanya bicara, Sutiyoso memang berani mencoba. Hari Rabu (6/6/2007), Sutiyoso, lagi-lagi di tengah banjir kritik, meresmikan angkutan air yang melintasi Banjir Kanal Barat mulai dari Halimun, Dukuh Atas, sampai Karet sejauh 3,6 kilometer.

"Angkutan sungai merupakan salah satu dari empat angkutan massal yang termasuk dalam pola transportasi makro. Jika MRT (mass rapid transit) dan monorel dirancang untuk sampai ke kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi, angkutan air hanya digunakan untuk internal Jakarta," kata Sutiyoso.

Menurut Sutiyoso, jika Banjir Kanal Timur (BKT) sudah selesai, angkutan air juga akan dibangun di kawasan itu dan terus menembus ke Banjir Kanal Barat. Angkutan air diharapkan mampu mengurangi kemacetan pada koridor-koridor jalan di kedua jalur angkutan air itu.

Sayang sekali, pengoperasian angkutan sungai tidak mempertimbangkan pasang surut Banjir Kanal Barat. Akibatnya, tidak seperti transjakarta, angkutan sungai di Ibu Kota harus dibatalkan pengoperasiannya.

Bagaimana dengan MRT? Di era Gubernur Sutiyoso dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo pula angkutan mass rapid transit (MRT) banyak didiskusikan untuk kemudian dirintis. Akan tetapi, ketika itu Fauzi Bowo lebih banyak tampil untuk mengelaborasi MRT. Fauzi pun mengungkapkan, pada tahap awal, MRT di Jakarta akan dibangun mulai dari Lebak Bulus sampai Dukuh Atas.

"Pemerintah juga tidak akan membiarkan MRT (mass rapid transit) hanya sepanjang 17 kilometer, karena tidak akan banyak gunanya. MRT yang berkapasitas besar justru akan diperpanjang ke kawasan pinggiran untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar ke pusat kota," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Selasa (29/5/2007)

Namun hingga Fauzi Bowo menyerahkan tampuk kepemimpinan ke Gubernur Joko Widodo, MRT belum dibangun begitu pula dengan pembangunan monorel. Kini, MRT sedang dibangun sementara monorel tidak jelas.

Menyikapi Banjir

B

agaimana langkah para gubernur DKI Jakarta menyikapi banjir?

"Jika baru ada satu tiang rumah yang mulai ditegakkan di aliran sungai ini, cepat-cepat dibongkar. Sikat, jangan tunggu sampai banyak. Ini demi kemanusiaan juga,” kata Ali Sadikin. (Kompas, 17 April 1973). Ketika itu, Ali Sadikin meresmikan sodetan Kali Grogol ke Kali Pesanggrahan, dan dia meminta fungsi sodetan dijaga supaya terjaga pula pengendalian banjir.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Mei 1969, ketika meresmikan Waduk Setiabudi, Gubernur Ali Sadikin juga mengkritik masyarakat yang menempati daerah “langganan” banjir.

"Jika baru ada satu tiang rumah yang mulai ditegakkan di aliran sungai ini, cepat-cepat dibongkar. Sikat, jangan tunggu sampai banyak"

“Setiabudi, misalnya. Daerah ini semula merupakan “kolam besar” atau waduk tempat katak-katak bersenang-senang. Jadi, tidak wajar kalau manusia yang mengokupasi daerah katak itu lalu mengeluh kepada pemerintah karena tergenang air,” kelakar Ali. (Kompas, Sabtu, 10 Mei 1969).

sample5

Foto tak bertanggal ini memperlihatkan Gubernur DKI Tjokropranolo mendorong oplet yang mogok untuk melancarkan arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat yang macet total akibat banjir.

Kompas/DEDY PRISTIWANTO
sample5

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau terowongan sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Kebon Nanas, Jakarta Timur, 18 Februari 2015. Terowongan itu dibangun untuk pengendalian banjir.

Kompas/Mukhamad Kurniawan

Sementara itu, bukan kali ini saja seorang gubernur DKI Jakarta berani meminta pertanggungjawaban pengembang. Ketika banjir melanda Jakarta pada bulan Desember 1981, Gubernur Tjokropranolo, menyerukan supaya pengembang bertindak cerdas.

Dua hal, kata Tjokropranolo, harus diperhatikan pengembang. Pertama, pengembang diminta untuk tidak membangun perumahan lebih rendah dari permukaan laut. Kedua, harus memerhatikan pembangunan saluran pembuangan air.

Bulan Desember 1981, Tjokropranolo naik helikopter bersama Presiden Soeharto untuk memonitor dampak dari banjir di Ibu Kota. Sebaliknya, pada Jumat (30/1/1981), Tjokropranolo juga menyusuri gang-gang yang terendam banjir di RW 03, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat.

Tjokropranolo ternyata juga gemar blusukan. Bulan November 1977, wartawan Kompas memergoki jip Landrover gubernur yang terjebak kemacetan di dekat pintu air Gang Opak, Jakarta Barat. Ketika itu gubernur sedang dalam perjalanan meninjau daerah-daerah yang terendam banjir.

Bukan Hal Baru

T

ernyata bila lembar-lembar bersejarah mau disimak kembali, para gubernur DKI Jakarta di masa lalu juga getol blusukan. Tidak hanya Gubernur Joko Widodo misalnya, yang keluar masuk kampung untuk meninjau korban banjir.

Bicara soal penolakan warga untuk direlokasi ke rumah susun, ternyata kondisi serupa telah dihadapi Gubernur Surjadi Soedirja pada bulan Februari 1994. Warga Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, yang tiap tahun kebanjiran, ketka itu menolak lingkungannya dibangun rumah susun.

“Kalau memang Pemda DKI akan membantu warga Petamburan, lebih baik memberi pompa penyedot air. Jadi kalau banjir maka airnya dapat langsung disedot ke Kali Banjir Kanal,” kata H Samad (56) dikutip dari Kompas (19/2/1994). Dia menolak rusun oleh karena ruang rumahnya yang semula besar akan menjadi kecil.

Gubernur mana pun jelas akan kewalahan menghadapi terjangan banjir di ibu kota ini. Bulan Februari 2007, penduduk Bidara Cina, Jakarta Timur, merangsek berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta untuk meminta Sutiyoso turun dari jabatan gubernur.

sample41

Foto tak bertanggal ini memperlihatkan Gubernur Ali Sadikin tengah meninjau-istilahnya sekarang "blusukan"-SMA Ragunan, Jakarta Selatan.

Kompas/Ign Sunito
sample41

Arsip foto tak bertanggal ini memperlihatkan Gubernur DKI Surjadi Soedirdjadi tengah melakukan inspeksi atau peninjauan ke Terminal Pulogadung, Jakarta Timur.

Kompas/Julian Sihombing
sample41

Gubernur DKI Sutiyoso mengacungkan jempolnya usai meresmikan layanan internet gratis di Halte Bus Transjakarta Dukuh Atas 2, Jakarta Pusat, 26 Juli 2007.

Kompas/Wisnu Widiantoro

Warga marah oleh karena selama ini permukiman mereka selalu tergenang banjir. Banjir bahkan makin lama makin dahsyat. Banjir Jakarta pada tahun 2007 bahkan dirasa lebih meluas dibanding banjir tahun 2002.

Pada era Fauzi Bowo, yang jargonnya saat kampanye adalah, “Serahkan Pada Ahlinya”, ternyata banjir tetap sulit diatasi. Bahkan, ada perdebatan tidak substantif antara “banjir” atau sekadar “genangan air”.

Ketika Gubernur Fauzi Bowo memimpin DKI Jakarta, faktanya banjir tetap merendam Jakarta. Kampung Pulo tetap kebanjiran, begitu pula kawasan-kawasan di sepanjang Sungai Ciliwung. Apalagi, proyek pengerukan 13 kali di Jakarta sempat meleset dari target. Gubernur Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama tentu saja juga mengalami persoalan-persoalan kemacetan dan banjir sebagaimana dihadapi para gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Persoalan seperti kemacetan dan banjir dengan demikian harus dituntaskan meski bila lembaran-lembaran sejarah ditelaah, ada banyak hal yang telah dilakukan dan dikerjakan pada masa silam. Ada pula persoalan-persoalan yang terus berulang yang tak pernah dituntaskan.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga punya gaya tersendiri dalam memimpin Jakarta. Gaya khas yang disesuaikan dengan zaman misalnya, rapat yang direkam dan diunggah secara terbuka melalui sosial media.

Kini, dalam waktu tidak terlalu lama, nama-nama calon pemimpin DKI Jakarta akan semakin pasti. Ada banyak prokontra misalnya, seperti diskusi soal pemimpin santun atau tidak santun.

Namun ternyata, tidak ada yang baru di atas muka langit ini, nihil sub sole novum. Zaman dulu pun ada pemimpin yang tidak terlalu santun, ada juga pemimpin yang santun, ada pemimpin keras, ada juga yang tidak keras. Di zaman dulu pun ada pemimpin yang juga hobi blusukan.

Jadi, siapa Gubernur DKI Jakarta mendatang? Ya, tergantung keinginan warga DKI Jakarta. Nasib kota ini jelas berada di tangan warga Jakarta oleh karena pemimpin ibu kota ini ditentukan oleh pemilihan yang dilakukan segenap warga kota Jakarta.