Kompas/Rony Ariyanto Nugroho

Kawasan cekungan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terlihat sesak karena pertambahan penduduk, saat dilihat dari kawasan Bandung Utara, 30 November 2015. Mulai 2016, kawasan cekungan Bandung akan diatur menggunakan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung. Kawasan strategis nasional ini adalah wilayah yang diprioritaskan penataan ruangnya karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional.

Kompas/Riza Fathoni

Warga asal Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tidak jelas status adminitrasinya, pengangguran, dan tuna wisma dipulangkan ke daerah masing-masing dengan bus 21 April 2006. Pemulangan ini dimaksudkan untuk menekan angka urbanisasi di Jakarta. Namun, pemulangan ini tak menyelesaikan masalah urbanisasi secara menyeluruh.

Kompas/Agus Susanto

Foto udara 16 Juni 2016 menunjukkan kerapatan hunian di Jakarta. Meski banyak perbaikan, sejumlah permasalahan belum bisa terpecahkan. Kemacetan, kurangnya RTH, minimnya air bersih, pengangguran, dan urbanisasi, masih menjadi masalah klasik Ibukota.

Ramai-ramai Mengadu Nasib ke Kota

Beberapa waktu lalu, menjelang perempatan Lebak Bulus di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kompas menyaksikan pria-pria bercangkul menanti pekerjaan. Hanya dengan berbekal cangkul, pria-pria itu berupaya mengadu nasib di Ibu Kota dengan mengejar pekerjaan di proyek-proyek properti.

Ketika Lebaran tiba, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Namun, tidak lama kemudian, terutama bila di desa tidak bertepatan dengan musim tanam atau masa panen, mereka pasti kembali ke Ibu Kota. Mereka berharap dapat mengayunkan cangkul demi penghidupan mereka.

Padahal, persaingan antarpria bercangkul itu pun makin ketat. Persebaran pria-pria bercangkul hingga Lebak Bulus mengindikasikan ketatnya persaingan. Tadinya, belasan hingga puluhan pria bercangkul hanya menunggu pekerjaan di sekitar Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan.

Yang menyedihkan, fenomena tersebut, fenomena pria bercangkul yang hanya ”menjual tenaga kasar” mereka, ternyata telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Harian Kompas, Minggu, 7 Oktober 1979, telah menurunkan reportase mengenai tenaga-tenaga pencangkul tanah.

Pria-pria pencangkul tanah dengan pendapatan Rp 200-Rp 300 per hari itu merasa lebih mudah mencari pekerjaan di kota. Ketika dulu mereka ke kota untuk menjual hasil bumi, kini para pria pencangkul tanah ke kota sekadar ”menjual” tenaga.

Mengapa hal itu dapat terjadi? Anggota DPR dari Fraksi PDI, Abdullah Eteng, dalam rapat Komisi II DPR pada 23 September 1979, mengatakan, ”Desa sekarang adalah tempatnya tengkulak-tengkulak berkeliaran yang terus-menerus mengincar tanah desa dengan bermacam cara. Dengan jual damai, jual paksa, tentunya dengan bantuan pamong-pamong desa.”

”Tanah desa sekarang juga menjadi perebutan perusahaan perkebunan melalui pejabat pemerintahan. Dan, bila tanah itu jatuh di tangan perkebunan, maka petani menyerbu kota, atau menyerahkan diri kepada perkebunan untuk dijadikan buruh-buruh harian dengan upah tidak sampai dua ratus perak per hari…,” ujar Abdullah Eteng.

Persoalan urbanisasi di kota-kota besar Indonesia bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Sejak tahun 1960-an, Kompas telah melaporkan bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota telah menyebabkan berbagai permasalahan di Jakarta.

Tahun 1979, lebih dari 35 tahun silam, seorang anggota DPR ternyata telah menganalisis salah satu akar persoalan dari urbanisasi. Meski demikian, urusan urbanisasi memang seolah tidak dapat dituntaskan.

Sepuluh tahun sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta juga telah memandang urbanisasi sebagai masalah tak terpecahkan. Pemerintah DKI Jakarta tahun 1969 silam telah menyediakan penampungan untuk pendatang berkapasitas 1.500 orang. Di sisi lain, gelandangan di Jakarta mencapai 30.000 orang.

Harian Kompas edisi Rabu, 14 Mei 1969, melaporkan, para pendatang tidak bermodal dan tanpa keahlian sebagian akhirnya tergelincir menjadi tukang jambret dan pelaku kriminalitas lainnya. Beberapa di antaranya lebih beruntung dengan menjadi calo bus atau calo karcis bioskop.

Persoalannya, tidak seperti di masa silam, banyak jenis pekerjaan kasar yang kini tidak lagi tersedia. Calo karcis bioskop, misalnya, kini telah menghilang dari bioskop. Karcis bioskop sejak beberapa tahun lalu dapat dibeli melalui internet. Orang datang ke bioskop tinggal menunjukkan bukti reservasi dari telepon pintar mereka.

Demikian pula calo karcis bus, apalagi calo karcis kereta api, yang sepenuhnya telah dapat dibeli melalui internet. Profesi calo yang terkait dengan dunia transportasi kini nyaris sepenuhnya lenyap.

Profesi lain yang sebelumnya telah terhapuskan dari Ibu Kota adalah joki 3-in-1 seiring dengan penghapusan kebijakan tersebut. Bila Pemerintah DKI Jakarta menggenjot e-parking, boleh jadi pekerjaan sebagai tukang parkir liar juga dapat menghilang dari Ibu Kota.

Efek dari kemajuan teknologi jelas telah memangkas peran dari tenaga-tenaga kerja kasar. Ketika perdagangan daring (e-commerce) menguat, pasar kehilangan daya tariknya, Porter-porter di pasar akhirnya juga kehilangan lapangan pekerjaan.

Tentu saja, di sisi lain, teknologi juga dapat menyerap tenaga kerja baru. Perusahaan berbasis aplikasi untuk transportasi, misalnya, juga menyerap tenaga kerja untuk mengemudikan ojek. Namun, persaingan kini juga begitu ketat setelah orang berbondong-bondong bergabung di layanan berbasis aplikasi tersebut.

Peluang yang tersedia bagi para pekerja yang menjalani urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta adalah di sektor-sektor properti. Sayang sekali, pertumbuhan sektor properti biasanya mengikuti tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, demikian pula terjadi pelambatan pertumbuhan properti.

Kota yang Terus Bertumbuh

Uurbanisasi tidak hanya merepotkan Jakarta. Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi (Kompas, 5 November 2015) menjelaskan, kini lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota menengah dan kota-kota besar.

Menjelang tahun 2030 bahkan diproyeksikan penduduk kota-kota besar dunia membengkak hingga sekitar 5 miliar jiwa. Artinya, 14 tahun mendatang, 60 persen penduduk dunia (saat itu penduduk dunia diproyeksikan mencapai 8,2 miliar jiwa) akan bermukim di kota-kota besar.

Pada era sekarang ini, sumbangan terbesar urbanisasi berasal dari benua Afrika dan Asia. Bukan berarti di Eropa dan Amerika Utara tidak terjadi urbanisasi, tetapi urbanisasi di negara-negara ekonomi maju telah terjadi lebih dulu.

Untuk Jakarta, bukan pula berarti tidak ada urbanisasi sebelumnya. Urbanisasi telah terjadi meski tidak dalam jumlah yang radikal. Urbanisasi juga tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain. Fenomena urbanisasi jelas bukan hal baru.

Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) Emil Salim, pada Sabtu, 25 April 1981, telah melaporkan fenomena urbanisasi kepada Presiden Soeharto. Emil Salim melaporkan, ketika itu penduduk kota-kota di Indonesia tumbuh dari 15 persen menjadi 20 persen terhadap total populasi penduduk Indonesia.

Ketika itu, Emil Salim telah mengingatkan, tekanan penduduk di pedesaan juga menyebabkan pembagian tanah rata-rata menjadi 0,25 hektar. Hal ini mendorong berkurangnya daya dukung pedesaan terhadap populasinya yang semakin banyak.

Tahun 1980 silam, urbanisasi juga telah mendera Kota Bandung dengan kepadatan penduduk mencapai 438 jiwa per hektar (Kompas, 31 Januari 1981). Bandingkan dengan kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 1976 yang baru mencapai 160 jiwa per hektar.

Kompas/Her Suganda

Arsip foto yang tak bertanggal ini menunjukkan sejak lama Bandung dipadati permukiman. Hampir tak bersisa lagi lahan terbuka di Taman Sari karena jadi daerah terbangun. Satu keadaan yang banyak dijumpai di sekujur kota yang dijuluki "Paris van Java" ini.

Kompas/Rony Ariyanto Nugroho

Hamparan rumah warga memadati sekitar bantaran Sungai Cikapundung di Tamansari, Bandung, 13 Juli 2016. Kantong-kantong pemukiman padat di sejumlah kota besar, termasuk Bandung, akan kian penuh jika permasalahan urbanisasi tidak tertangani.

Kompas/Rony Ariyanto Nugroho

Seorang tunawisma terlelap di emper halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Asia Afrika, 10 Juni 2012. Urbanisasi tanpa keahlian menyebabkan maraknya gelandangan dan pengangguran, salah satu masalah sosial di Kota Kembang.

Pada suatu periode, laju urbanisasi di Kota Surabaya bahkan mengungguli Jakarta. Berdasarkan laporan Kompas, 2 November 1982, ketika laju urbanisasi di Jakarta rata-rata hanya 5,6 persen per tahun, laju urbanisasi di Surabaya mencapai 8-10 persen per tahun.

Akar persoalan dari urbanisasi hampir sama, yakni daya serap sektor pertanian di Jawa Timur ketika itu sudah jenuh. Di sisi lain, sektor industri, perdagangan, dan jasa di Surabaya dan sekitarnya tumbuh pesat.

Urbanisasi seolah dua sisi dalam sekeping mata uang. Ketika manusia-manusia dengan talenta dan keterampilan membanjiri kota, makin lajulah pertumbuhan kota tersebut. Kota-kota tersebut muncul sebagai kota pemenang yang diakui namanya sebagai kota-kota dunia.

Namun sebaliknya, bila pemerintah kota tidak mampu mengelola kota yang mulai disesaki penduduk, pengembangan kota menjadi tidak mampu dikendalikan.

Ketidakberhasilan pemerintah dalam mengimbangi laju pertumbuhan penduduk tampak di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan begitu cepatnya laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung, jangan heran bila dari tahun 1980-an telah dipertanyakan masa depan Kota Bandung yang pernah berjuluk ”Parijs van Java” itu.

Pada awal periode 1980-an, perdebatan terkait masa depan Bandung di media massa bahkan makin memanas. Warga Bandung tidak lagi malu untuk mencela kotanya sendiri di media massa. Padahal, Bandung pernah begitu menawan.

Pada awalnya, tata kota Bandung memang didesain bagi 500.000 penduduk. Tahun 1940-an, saat penduduknya masih 240.000 orang, Bandung juga masih ideal. Ketika itu 30.000 orang di antaranya orang Eropa sehingga dianggap sebagai kota Eropa di Hindia Belanda.

Orang Eropa bermukim di sebelah utara jalan kereta api. Orang Tiongkok (dengan populasi 27.000 orang) di sebelah selatan Groote Postweg, Jalan Raya Pos, terutama dekat pasar induk Pasar Baru. Orang pribumi bermukim di kampung-kampung di selatan Groote Postweg atau menyebar di seantero kota ikut tuan mereka.

Wali Kota Bandung Wolzogen Kuehr pada edisi perdana majalah Mooi Bandung (1933) sampai menulis, Nederlanders, waarom terug naar Europa? Blifft in Indie! Zij die reeds zijn vertrokken, kom terug en vestigt U in Bandoeng (Nederlander, mengapa pulang ke Eropa? Tetaplah tinggal di Hindia! Yang sudah pulang, kembali dan tinggallah di Bandung).

”Kota ini dengan masa sekarang yang sejahtera hanya mempunyai hari depan,” ujar arsitek terkenal Belanda, HP Berlage (1856-1934), saat mengunjungi Bandung pada tahun 1929.

Urbanisasi kemudian mendera Kota Bandung. Terlebih lagi setelah Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan kereta api, telekomunikasi, hingga senjata diarahkan untuk berkantor pusat di Bandung.

Lembah Cikapundung yang asri akhirnya diokupasi oleh penduduk. Bandung selatan yang merupakan daratan banjir (floodplain) Sungai Citarum malah menjadi dijadikan kawasan permukiman tanpa memperhitungkan debit banjir tahunan.

Urbanisasi Belum Berakhir

Jakarta—setidaknya Batavia—juga pernah menawan. Para penjelajah dunia yang pernah singgah di Batavia sempat menjulukinya sebagai ”The Pearl of the Orient, Mutiara dari Timur”. Dengan kanal-kanal, kastil, loji, dan bangunan-bangunan penduduk dengan pekarangan yang lebar, Batavia di masa silam pernah memukau para penjelajah.

Bahkan, ada penulis-penulis Belanda yang menyanjung Batavia sebagai ”Kota Surga yang Abadi”. Selama ratusan tahun, VOC bukan sekadar mempertahankan Batavia sebagai kota utama di Nusantara, tetapi juga di Asia.

Dari sisi transportasi, Batavia bahkan dilayani trem listrik pada tahun 1899. Lebih dahulu dari Tokyo, Shanghai, Kuala Lumpur, bahkan dari Amsterdam. Hadirnya layanan trem memperlihatkan ketika itu Batavia sejajar dengan kota-kota dunia, tidak hanya dari jumlah populasi, tetapi juga dari ketersediaan fasilitas bagi warganya.

Sayang sekali kemudian Pemerintah Republik Indonesia justru ”mencabut” trem dari Jakarta. Sayang sekali pengembangan Kota Jakarta tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk Jakarta yang diperparah dengan urbanisasi.

Batavia padahal pernah dibangun dengan tata kota dan wilayah yang terbilang ideal. Kawasan Menteng, misalnya, didesain menjadi taman kota oleh tim arsitek yang dipimpin oleh PAJ Mooijen. Desain tersebut diimplementasikan pada tahun 1910 dan 1918.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1948, planolog Moh Soesilo merancang pula permukiman di Kebayoran, Jakarta Selatan. Kebayoran didesain dengan sangat apik dilengkapi dengan taman-taman kota, kawasan komersial, tempat ibadah, hingga jaringan jalan dan sistem transportasi.

Hebatnya, di Kebayoran tidak hanya dirancang kehadiran rumah-rumah gedongan, tetapi juga rumah-rumah berukuran lebih kecil. Dengan demikian, Kebayoran tidak menjadi eksklusif untuk satu kelompok masyarakat saja.

Namun, pemerintah terlihat tidak mampu mempertahankan konsistensinya dalam mengatur dan mempertahankan tata kota yang ideal. Jakarta tumbuh makin tak terkendali tanpa bentuk yang tak jelas dan lebih menyerupai amoeba.

Arus deras urbanisme kemudian memunculkan permukiman-permukiman liar. Bantaran sungai kemudian menjadi salah satu kawasan incaran untuk mendirikan permukiman informal. Permukiman-permukiman yang kemudian tidak kunjung diformalkan malah menjadi sasaran penggusuran.

Kompas/DEDY PRISTIWANTO

Foto tak bertanggal ini menunjukkan kekumuhan kawasan Bongkaran, Tanah Abang, puluhan tahun lalu. Arus deras urbanisme memunculkan permukiman-permukiman liar. Jakarta pun tumbuh tak terkendali, menyerupai amoeba.

Kompas/Hendra A Setyawan

Buruh bangunan menyelesaikan pembuatan kerangka besi sebuah proyek pembangunan gedung di kawasan Pasar Rebo, 26 Januari 2015. Ketimpangan pembangunan kota-desa menimbulkan arus deras urbanisasi.

Kompas/Rony Ariyanto Nugroho

Spanduk berisi himbauan tidak mengajak berurbanisasi terpasang di Stasiun Pasar Senen, yang dipadati pemudik Lebaran, 31 Juli 2014. Arus balik pascaLebaran menjadi salah satu celah besar arus urbanisasi menyerbu Ibu Kota.

Terkait urbanisasi di DKI Jakarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Edison Sianturi memprediksi jumlah pendatang tahun ini berkisar 68.000-70.000 orang (Kompas, 11 Juli 2016). Sebagian besar pendatang juga diprediksi akan hadir bersamaan dengan arus balik Lebaran 2016.

Yang mengejutkan, angka urbanisasi pada tahun 2016 ini diprediksi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah pendatang di Jakarta ”hanya” mencapai 58.000 orang per tahun.

Pemerintah untungnya mulai berbuat sesuatu. Setidaknya, jumlah dana desa terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Tahun 2016 ini, di masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 46,9 triliun dari APBN 2016.

Dana desa tahun 2016 pun naik 125 persen dari realisasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20 triliun. Bahkan, tahun depan pemerintah berencana mengalokasikan dana desa sebesar Rp 83 triliun untuk 74.754 desa sekitar Rp 83 triliun.

Aktivis Dadang Juliantara, yang menulis buku Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawah (2002) mengakui masih butuh waktu untuk membangun desa-desa. Tidak heran bila urbanisasi kini tetap menjadi saksi dari belum suksesnya pembangunan dari pinggiran.

”Harusnya, jika pemerintah benar-benar berkonsentrasi dan mengerahkan sebagian besar kemampuannya, dalam lima tahun ini sudah ada fondasi pembangunan yang konkret. Dan, pinggiran pasti segera terbangun,” ujar Dadang saat dihubungi pada Selasa (12/7/2016) malam di Yogyakarta.

Mengapa pembangunan dari pinggiran tidak secepat yang dibayangkan? Mengapa urbanisasi terus mengalir dengan deras?

Menurut Dadang, pada faktanya reformasi telah ”membelah” kekuasaan negara. ”Akhirnya, gerak pembangunan pedesaan kita harus bekerja dalam kerangka Undang-Undang Desa, Otonomi Daerah, dan Nawacita, yang diusung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Yang kini dibutuhkan, kata Dadang, ada semacam proses transisi yang mempertemukan antara gerak desa membangun (bottom up) dan gerakan membangun desa (top down). ”Kualitas prakarsa dari bawah juga perlu ditingkatkan supaya gerak pembangunan sesuai dengan kenyataan sosial-ekologis desa,” ujar Dadang.

Bila pembangunan dari pinggiran dikerjakan dengan perlahan dan disesuaikan dengan kenyataan sosial-ekologis desa, diharapkan pembangunan dari pinggiran dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Namun, memantapkan pembangunan dari pinggiran negeri memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah daerah dengan sokongan pemerintah pusat harus berupaya dengan ekstra keras.

Sembari menunggu itu terjadi, pemerintah kota harus semaksimal mungkin menciptakan peluang-peluang bagi para pendatang. Kemiskinan struktural yang dialami oleh warga kota dan para pendatang sedapat mungkin harus diminimalkan.

Jangan membangun kota menjadi gemerlap, tetapi di sisi lain ada ketimpangan-ketimpangan yang terus dibiarkan. Jangan biarkan para pendatang juga seolah menjadi laron yang mati terbakar dekat sumbu lampu….

Penulis
Haryo Damardono

Fotografer
Rony Ariyanto Nugroho, Agus Susanto
Her Suganda, Riza Fathoni
Dedy Pristiwanto, Hendra A Setyawan
Kartono Ryadi

Desainer & Pengembang
Yosef Yudha Wijaya
Reza Fikri Aulia

Produser
Prasetyo Eko Prihananto