Menunggu Fajar Terbit di Asmat

Salah satu dari mereka yang dirawat karena campak dan gizi buruk adalah Otto Tere (1) yang berasal dari Kampung Sawa. Siang itu, di selasar RSUD Agats, rintihannya memecah sepi. Otto yang didiagnosis juga mengidap tuberkulosis kesulitan menelan obat cair yang disodorkan seorang perawat kepadanya.

Tubuhnya yang kurus dan kering seolah berbanding terbalik dengan Asmat yang berhutan lebat, kaya dengan pokok-pokok sagu serta sungai-sungai lebar penuh ikan.

”Ironis, di atas tanah yang kaya ini, anak-anak menderita gizi buruk,” kata Elisa Kambu, Bupati Kabupaten Asmat. ”Mereka saat ini suka makan beras, yang tidak ditanam di Asmat. Mereka lebih suka makan mi instan yang juga tidak ditanam di Asmat. Mereka lebih suka roti, teh, kopi, dan gula yang juga tidak ditanam di Asmat,” lanjut Elisa Kambu.

Leo Berpit (26), orang tua Barnabas Berpit (3), salah seorang pasien gizi buruk yang tinggal di Kampung Syuru, hanya 1 kilometer dari pusat kota Agats, mengaku jarang memberi anak-anaknya makanan lokal. Leo yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga sebuah toko di Agats mengatakan biasa memberi makan anak-anaknya beras. ”Ikan pun jarang-jarang,” ujar Leo, yang tiga dari enam anaknya dirawat di RSUD Agats karena gizi buruk.

Ia mengatakan tidak cukup punya uang untuk membeli ikan. Setiap bulan, ia hanya membawa pulang Rp 500.000 dari Rp 1,5 juta upah yang diterimanya sebagai seorang penjaga toko di Agats. ”Yang lain dipotong untuk bayar utang rokok dan makanan,” ucap Leo.

Selain kemiskinan, ujar Elisa Kambu, kasus gizi buruk dan campak yang tengah terjadi di Asmat juga disebabkan perubahan cara hidup warga, pemahaman tentang cara hidup sehat, dan pendidikan. Sebagai catatan, Kabupaten Asmat memiliki luas 23.746 kilometer persegi dan hampir semuanya adalah hutan berawa. Kabupaten itu dihuni lebih dari 90.000 orang, sebanyak 14.678 di antaranya bekerja sebagai petani, sebanyak 3.654 lainnya nelayan, dan sebanyak 12.127 orang adalah penganggur. Sisanya menjadi pegawai negeri, polisi, TNI, dan wirausaha.

Campak, kolera, dan muntaber merenggut puluhan nyawa anak di Kapi pada 1960-an. Dalam catatan harian yang dikumpulkan F Trenkenschuh OSC dalam buku berjudul Sejarah Asmat hingga 22 April 1981, disebutkan, pada awal Oktober 1962, setelah UNTEA atau penguasa Eksekutif Peralihan PBB mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Irian Jaya Belanda, wabah kolera mulai melanda Owus dan Syuru.

Wabah itu berkecamuk hingga April 1963 dan memakan korban lebih dari 600 orang di seluruh Asmat. Pada 11 November 1962, Pater van de Wouw MSC, yang pada Juni 1962 membuka pusat penggergajian kayu dan pabrik lempeng sagu di Basim, terpaksa membakar 80 jenazah korban kolera di Ocenep karena tak ada alat sanitasi.

Di era modern, selepas tahun 1980-an, ketika arus migrasi dan industri merambah Asmat, kondisi kabupaten itu tidak kunjung membaik. Kekayaan hutan seperti kayu dan gaharu justru mendatangkan musibah bagi mereka.

Kisah pembabatan hutan Asmat yang dimulai era tahun 1960-an dan kemudian diteruskan pada tahun 1980-an merambah habis hutan kayu di Asmat. Di masa berikutnya perburuan gaharu di Papua dimulai sejak 1990 ketika sejumlah hutan gaharu di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumbawa (NTB) mulai punah. Dalam catatan Kompas, 18 November 2002, selain mengambil gaharu, para pencari gaharu juga mengambil burung cenderawasih, kasuari, rusa, dan kanguru serta tumbuh-tumbuhan tertentu.

Menurut Direktur WWF Bioregion Sahul, Benya Mambay, kala itu, para pemburu gaharu ini mendapat dukungan kuat dari pengumpul di kota, bahkan seorang pemburu gaharu yang tidak bersedia disebut namanya mendapat senjata dari aparat keamanan selama berburu gaharu di hutan. Syaratnya, hasil perburuan gaharu dan hewan lain yang ditemukan di hutan dibagi dengan anggota TNI itu. Di wilayah Mimika, situasi itu disinyalir turut memicu kehadiran OPM.

Namun, selain kerusakan hutan dan ancaman keamanan, perburuan kayu dan gaharu di Asmat juga memicu penyebaran HIV/AIDS di Asmat. Bencana yang tak kalah mengerikan sebagaimana kerusakan alam di Asmat. Kala itu, seorang dokter yang ditugaskan ke wilayah Asgon mendata ada 80 pekerja seks komersial, dan 12 orang di antaranya positif mengidap HIV/AIDS.

Untuk membatasi akses ke wilayah-wilayah tempat operasi gaharu dan praktik seks komersial dilakukan, sejumlah pihak yang berkepentingan, termasuk pengusaha gaharu, mengenakan biaya sangat tinggi untuk membeli bensin, yakni Rp 75.000 per liter.

Kala itu, seorang PSK yang mengaku bernama Yuli kepada wartawan Kompas, Kornelis Kewa Ama, mengatakan, kemahalan itu adalah cara untuk menghambat orang leluasa masuk keluar wilayah tertutup dimana perburuan gaharu dilakukan. Pemilik transportasi sungai di daerah itu umumnya adalah pengusaha gaharu. ”Buktinya, PSK yang masuk ke lokasi itu hanya dikenai biaya Rp 150.000-Rp 300.000 sekali perjalanan,” kata Yuli ketika itu.

Meskipun aparat keamanan saat itu membantah, sejumlah warga masyarakat dan pekerja seks komersial (PSK) yang ditemui mengakui, mereka mendapat gaharu sebagai bayaran hubungan seks dengan pemilik gaharu di setiap befak yang dibuat di hutan-hutan.

Untuk berhasil menembus hutan-hutan ulayat orang Asmat, para pengusaha dan pemburu gaharu menggunakan perantaraan PSK. Rayuan para perempuan pendatang itu disebutkan mampu membuat kepala suku dan ketua tidak lagi bersikap tegas, terutama untuk menjaga hutan adat mereka.

Saat itu, sebagaimana ditulis dalam Kompas terbitan Senin, 18 November 2002, selama gaharu masih banyak di daerah itu, hubungan kepala suku dengan para PSK sangat intim, dan terkesan seperti suami istri sah. Ketika gaharu berkurang, hubungan pun mulai renggang. Perempuan mulai mencari-cari alasan untuk meninggalkan kepala suku dan beralih ke tempat lain, menemui kepala suku yang berbeda.

Dalam kondisi seperti itu, PSK pun menyebarkan berbagai jenis penyakit seksual menular kepada kepala suku, yang pada gilirannya juga kepada masyarakat di dalam suku itu. Biasanya, seorang kepala suku di wilayah terpencil dan tradisional memiliki istri lebih dari satu orang.

Situasi ini membuat penyebaran HIV/AIDS makin tak terkontrol. Sebenarnya, saat itu orang Asmat sama sekali tidak mengerti atau memahami nilai gaharu, demikian juga dengan kayu. Mereka perlahan-lahan memahami nilai ekonomi dua komoditas itu setelah warga pendatang beramai-ramai memburu gaharu dan kayu.

Orang Papua, khususnya Asmat, mulai menyadari nilai ekonomi dari hutan gaharu setelah tahun 1997, tujuh tahun setelah perburuan di kawasan itu dimulai. Saat itu, Gubernur Papua Jacob Pattipi resmi melepas ekspor kayu gaharu pertama dari Papua sebanyak 4,5 ton melalui PT Artha Group ke Singapura dan China.

Meskipun pada akhirnya praktik perburuan dan prostitusi di sekitar gaharu ditutup, virus penyakit telanjur menjalar. Tidak hanya HIV, tetapi penghargaan orang Asmat pada hutan pun perlahan-lahan terkikis. Mereka pun semakin akrab dengan hal-hal baru, seperti rokok, minuman keras, biliar, uang, dan makanan instan.

Situasi itu mengingatkan pada sepenggal catatan perjalanan Michael Rockefeller, putra Gubernur New York Nelson Rockefeller, ke Asmat era awal tahun 1960-an. Sebagaimana dikutip wartawan Kompas, J Widodo, dalam laporannya bertajuk ”Memperkenalkan Irian Barat”, Sabtu, 7 September 1968, Rockefeller menulis, ”Suku Asmat yang tinggal di sekitar Agats, di pantai selatan Irian Barat sekarang ini, diliputi oleh semacam tragedi.”

Tragedi yang dimaksud Rockefeller adalah tumbukan antara penghargaan orang Asmat pada nilai-nilai tradisi mereka dan apa pun yang berasal dari ’Barat’.

Berangkat dari catatan perjalanan Michael Rockefeller itu, Widodo telah melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait perjumpaan antara dunia Asmat dan dunia modern itu. Pada satu sisi, ada kritik tentang organisasi sosial dan struktur pemerintahan pada masyarakat Asmat. Di sisi lain, ada nilai-nilai luar biasa tentang komunalitas orang Asmat yang perlu dijaga. Saat itu, Widodo telah melontarkan pertanyaan analitik: jika memang modernitas dibutuhkan untuk Asmat, seperti apa itu harus dilakukan?

Jika menilik pada kehadiran perburuan gaharu dan HPH di Asmat, kebaruan yang hadir ternyata merupakan bagian dari eksploitasi besar-besaran yang justru membawa kehancuran bagi orang Asmat.

Terkikis

Dua dekade sebelum era gaharu, wartawan Kompas , Rudy Badil, telah menulis tentang kehancuran alam dan manusia Asmat karena kehadiran perusahaan-perusahaan HPH yang membabat habis hutan Asmat. Eksploitasi besar-besaran hutan Asmat tidak pernah dibarengi dengan peningkatan kapasitas orang Asmat untuk mengelola kekayaan alam mereka.

Sebaliknya, saat proses eksploitasi itu terjadi, mereka pun turut dieksploitasi habis-habisan. Rudy Badil menulis, bagaimana mereka tidak dibayar setelah mengangkut kayu-kayu yang mereka tebang dengan kapak milik mereka sendiri, sementara para tauke kayu hanya menunggu log-log kayu itu ditumpuk di kamp mereka.

Situasi tersebut membuat orang Asmat perlahan-lahan kehilangan jati diri mereka, sekaligus harga diri mereka.

Dalam perspektif antropologi, Rudy Badil dalam laporan bertajuk ”Asmat Sejati, Kayu Ukiran, dan ’Dormom’”(Kompas , 23 November 2012) mengatakan, orang Asmat secara harfiah bisa diartikan ”asmat-ow” atau manusia sejati. Bisa pula disamakan dengan ”as-asmat” atau manusia pohon. Pandangan luhur Asmat terhadap kayu itu beralasan karena mereka bermitologi pohon sagu sebagai wanita. Kehidupan keluar dari pohon sagu, seperti kehidupan jabang bayi yang keluar dari rahim ibunya.

Kayu juga dianggap lambang kehidupan. Batang pohon adalah tubuh manusia, buah pohon tak ubah kepala manusia, sedangkan dahan dianggap tangan, dan akar kayu pun dianggap sebagai kaki.

Mitos Asmat pun berkaitan dengan kayu. Hingga hewan pemakan buah diibaratkan sebagai manusia pengayau kepala orang. Tak aneh apabila burung enggang atau taon-taon, kuskus, kakatua, kelelawar dianggap pengayau. Namun, beberapa serangga, misalnya belalang sembah, pun dianggap sakti.

Pohon sagu, yang menjadi salah satu representasi hidup orang Asmat, dalam situasi hidup sehari-hari sesungguhnya memainkan peran sangat penting. Selain menjadi sumber karbohidrat, ulat sagu dan jamur kuping yang tumbuh pada ampas sagu adalah sumber protein tinggi (Kompas , 16 November 1996). Banyak upacara adat bersumber dan meletakkan sagu sebagai materi dasar selain ikan serta binatang buruan, seperti kasuari dan babi hutan. Itu semua dinikmati bersama oleh masyarakat Asmat secara komunal saat upacara-upacara adat dilangsungkan.

Namun sayang, perlahan-lahan pandangan hidup itu terkikis oleh aneka kebaruan. Tak mengherankan jika dalam kunjungan ke Asmat, Januari lalu, tim Kompas menemukan seorang ibu tetap asyik menggulung tembakau meski ia sedang hamil dan seorang anaknya yang lain tengah bergulat dengan campak. Di sekitarnya, puntung-puntung rokok berserakan, bersisian dengan bungkus-bungkus mi instan, bumbu penyedap, dan minuman saset.

Makanan dan minuman instan itu menggeser tebu sagu, papeda sagu, atau pisang yang turun-temurun menjadi makanan anak balita. Pisang dan sagu kini dijual ke pasar dan hasil penjualan mereka gunakan untuk membeli mi instan, tembakau, gula, dan kopi.

Uskup Keuskupan Agats Mgr Aloysius Murwito pernah mengatakan, bagaimanapun, arus modernisasi dan perubahan tidak bisa ditentang. Namun, menurut dia, orang Asmat perlu didampingi dengan sangat serius. Terkait dengan isu kesehatan dan gizi, Murwito mengatakan, pemerintah perlu bertindak lebih cepat dalam menangani kasus-kasus kesehatan.

”Pemerintah juga perlu membangun sarana dan prasarana kesehatan lebih baik karena selama ini untuk penyakit berat terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit di Timika atau Merauke sehingga menambah beban masyarakat,” kata Mgr Aloysius Murwito, Mei 2011, saat ditemui wartawan Kompas , Erwin Edhi Prasetya dan St Sularto.

Namun apa daya, di tengah empasan modernitas dan arus perubahan yang sedemikian dahsyat dan sulit terbendung, sekaligus eksploitatif itu, banyak pemangku kepentingan masih kedodoran.

Kurang tenaga

Dalam kejadian luar biasa di Asmat, Januari lalu, Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu mengakui bahwa layanan pendidikan dan kesehatan yang diberikan pemerintah memang kurang memadai. Aparat pemerintah kurang optimal melayani warga.

Militansi, dedikasi, dan pengabdian mereka sebagai pamong warga kerap kalah dengan tantangan geografis serta keterbatasan komunikasi dan fasilitas lainnya saat ditempatkan di pelosok Kabupaten Asmat.

”Banyak yang tidak ada di tempat tugas, padahal kami telah memberi insentif tambahan, terutama untuk mereka yang ditempatkan di kampung-kampung. Kami sudah coba tegur, tetapi juga belum banyak perubahan,” keluh Elisa Kambu.

Padahal, kontinuitas kehadiran, terutama dalam layanan pendidikan dan kesehatan, sangat penting untuk memperkenalkan serta menginternalisasikan cara hidup sehat. Sejumlah insentif memang telah diberikan, besarannya berbeda menurut jarak jangkau dari kota Agats. Saat ini, perawat yang ditempatkan di wilayah terjauh mendapat insentif Rp 4 juta dan Rp 14 juta untuk dokter.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat Pieter Pajala mengakui, besaran insentif itu relatif kecil. Namun, ia mengatakan, ada banyak perawat dan dokter yang tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. Di sisi lain, ia pun mengakui bahwa ada sejumlah jajarannya yang memang kurang menunjukkan dedikasi yang memadai.

”Ada satu dokter yang kami sekolahkan untuk mengambil spesialisasi. Namun, setelah lulus dan sebulan berada di Asmat, ia meminta izin berobat dan hingga saat ini tidak kembali,” kata Pieter sambil tersenyum.

Ada juga dua dokter yang dikirim dari Jakarta dan surat tugasnya telah ia terima pada tahun 2016, tetapi hingga saat ini belum juga muncul di Asmat. ”Kabarnya, saat berada di Jayapura dan mendengar cerita-cerita tentang Asmat, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan pergi ke Asmat,” ujar Pieter.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Silwanus Sumule mengatakan, dari segi pembiayaan, dirinya yakin layanan kesehatan untuk Asmat selayaknya dapat berjalan baik. Tahun ini, menurut Sumule, dana untuk bidang kesehatan yang dikelola Kabupaten Asmat (bersumber dari Dana Alokasi Khusus, BPJS, dan Otsus) mencapai Rp 98 miliar, naik Rp 14 miliar jika dibandingkan dengan kucuran dana tahun 2017 yang sebesar Rp 84 miliar.

”Ditambah dengan sumber lain, setidaknya Asmat mengelola lebih dari Rp 100 miliar,” kata Sumule.

Dari segi pembiayaan dan kebijakan, mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Yang mungkin memprihatinkan adalah soal kehadiran dan keseriusan. Hempasan campak dan gizi buruk yang baru lalu, mengingatkan kembali tentang masa lalu yang begitu suram.

Namun pada saat yang sama, peristiwa itu membuat setiap pihak kembali tergugah untuk betul-betul mewujudkan harapan baru bagi Asmat. Hanya melalui kehadiran, pendampingan terus menerus fajar baru bari warga di atas rawa itu perlahan hadir dan berpijar...