Dana Besar Penanganan Covid-19, Mengapa Terus Berubah?

Untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mengumumkan munculnya kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sejak itu, Indonesia mulai menggaungkan berbagai upaya. Salah satunya kebijakan fiskal atau penyediaan dana negara untuk membiayai penanganan Covid-19 di bidang kesehatan hingga ekonomi agar segera pulih.

Tujuannya, untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan meredam dampaknya yang terjadi di berbagai bidang.

Berdasarkan pertimbangan terus merebaknya kasus positif Covid-19 yang berdampak ke berbagai bidang ekonomi, pemerintah kemudian menyusun asumsi makro ekonomi Indonesia dan kebutuhan dana penanggulangan Covid-19.

kompas/priyombodo
Dengan mengenakan masker dan pelindung wajah, petugas melayani warga penerima manfaat kartu keluarga sejahtera (KKS) di kantor Kelurahan Kreo, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Senin (11/5/2020). Setiap warga menerima Rp 200 ribu melalui transfer ke rekening tabungan BNI. Uang hanya dapat dibelikan kebutuhan pokok di tempat yang ditentukan.

Setidaknya sudah tiga kali pemerintah mengubah proyeksi kebutuhan biaya penanganan Covid-19 dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Semula anggarannya sebesar Rp 405,1 triliun, yakni untuk kesehatan Rp 75 triliun dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 330,1 triliun. Kemudian anggaran PEN naik menjadi Rp 641,17 triliun, sedangkan untuk kesehatan tetap Rp 75 triliun.

Perubahan berikutnya Rp 677,20 triliun, terdiri dari Rp 589,65 triliun untuk program PEN dan Rp 87,55 triliun untuk kesehatan. Terakhir, biaya penanganan Covid-19 diperkirakan Rp 695,2 triliun, yakni untuk bidang kesehatan dialokasikan Rp 87,55 triliun dan program PEN Rp 607,65 triliun. Anggaran PEN ini meningkat Rp 18 triliun dari proyeksi sebelumnya Rp 589,65 triliun.

 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tambahan anggaran diberikan sebagai respons terhadap situasi yang sangat dinamis akibat Covid-19. Bantalan di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial perlu ditingkatkan demi meredam laju perlambatan ekonomi agar tidak semakin dalam dan menjadi efek domino.

Penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial dan stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan mampu menahan laju penurunan ekonomi.

”Sejauh ini penyerapan bantuan sosial cukup optimal kendati masih ada beberapa masalah terkait, seperti data penerima salah dan data penerima ganda,” ujarnya (Kompas, 19 Juni 2020).

Dana tersebut bukan hanya untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus UMKM, melainkan juga untuk menyuntik badan usaha milik negara (BUMN). Total dana yang akan digelontorkan bagi BUMN sebesar Rp 142,25 triliun.

 

 

Dana itu untuk menopang kinerja 11 BUMN. Rinciannya, Rp 116,98 triliun sebagai kompensasi, dana talangan, dan subsidi, serta Rp 25,27 triliun sebagai penyertaan modal negara.

“Pandemic bond”

Untuk mendapatkan dana pembiayaan tersebut tidak mudah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melebarkan defisit APBN 2020. Pada 5 Juni 2020, kebutuhan utang pemerintah untuk menutup defisit APBN 2020 bertambah lagi menjadi Rp 1.220,3 triliun.

Pemerintah kembali mengoreksi defisit APBN 2020 seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan. Dalam Undang-Undang APBN, defisit ditetapkan Rp 307,2 triliun, lalu dikoreksi menjadi Rp 852,9 triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020. Defisit diperlebar lagi menjadi Rp 1.039,2 triliun melalui revisi Perpres No 54/2020.

Pelebaran defisit ini berkonsekuensi pada peningkatan pembiayaan utang. Kebutuhan utang untuk membiayai defisit meningkat Rp 213,9 triliun menjadi Rp 1.220,3 triliun. Dengan begitu, defisit APBN 2020 diproyeksikan sebesar 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk membiayai defisit APBN itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari mengefisienkan anggaran kementerian/lembaga, menarik pinjaman luar negeri, hingga menerbitkan surat berharga negara (SBN) konvensional dan nonkonvensional.

Per Mei 2020, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp 5.258,57 triliun. Peningkatan utang itu sejalan dengan anggaran penanganan Covid-19 yang bertambah menjadi Rp 695,2 triliun.

Utang pemerintah ini masih didominasi oleh SBN yang porsinya 84,49 persen, sedangkan porsi pinjaman 15,51 persen. Total utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 4.442,9 triliun.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB per Mei 2020 naik menjadi 32,09 persen. Pada April 2020, rasionya sebesar 31,78 persen dari PDB. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batasan maksimal utang pemerintah adalah 60 persen dari PDB.

Pemerintah bahkan membuat kebijakan luar biasa dengan meminta Bank Indonesia (BI) agar membeli SBN di pasar perdana. Hal itu diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 16 Ayat 1 regulasi itu menyebutkan, dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, BI diberi sejumlah kewenangan, di antaranya memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan, memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas, serta membeli surat utang negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Pemerintah sebenarnya berencana merilis surat utang bernama pandemic bond, khusus untuk membiayai penanganan Covid-19. Namun, pemerintah tidak akan menerbitkan surat utang seri khusus itu. Pembiayaan untuk penanganan Covid-19 menggunakan seri surat utang yang ada, baik melalui lelang, penjualan ritel, maupun penjualan surat utang secara bilateral.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pembiayaan defisit APBN tidak melalui penerbitan SBN seri khusus karena penyerapan pasar bisa dikendalikan. Jika hasil lelang SBN pemerintah tidak mencapai target, BI dapat membelinya.

kompas/priyombodo
Penawaran investasi Obligasi Negara Ritel seri ORI016 dari laman website Kementerian Keuangan, di Jakarta, Minggu (6/10/2019). Tidak lama lagi, pemerintah akan menerbitkan ORI017 untuk menghimpun dana dari masyarakat.

”BI diperbolehkan masuk ke pasar perdana sebagai last resort dengan seri-seri (surat utang) lelang yang ada. Bukan seri khusus yang dinamakan pandemic bonds,” ujar Luky (Kompas, 9 Mei 2020).

Sebelumnya, pada 24 April 2020, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar alokasi anggaran penanganan Covid-19 ditingkatkan empat kali lipat sampai Rp 1.600 triliun. Waktu itu, total anggaran penanganan Covid-19 baru di kisaran Rp 436 triliun.

Dari total Rp 1.600 triliun itu, sebanyak Rp 400 triliun dianggarkan untuk penanganan aspek kesehatan, seperti pengadaan alat kesehatan dan mendorong lebih banyak tes cepat (rapid test) kepada penduduk untuk mendeteksi tingkat kasus infeksi virus korona secara lebih cepat.

Sebanyak Rp 600 triliun ditujukan untuk jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 600 triliun sisanya diusulkan untuk menambah stimulus bagi sektor riil dan keuangan, khususnya pelaku UMKM yang menyerap tenaga kerja hingga 96 persen dan saat ini paling terpukul.

Kebutuhan dana Rp 1.600 triliun itu bisa dilakukan dengan cara mencetak uang baru dan kebijakan pelonggaran kuantitatif oleh Bank Indonesia (Kompas, 24 April 2020). Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga pernah mengusulkan agar pemerintah menambah stimulus Rp 625,107 triliun untuk modal kerja sektor industri agar dapat lebih berdaya tahan (Kompas, 6 Juni 2020).

”Diaspora bond” dan Tapera

Tidak hanya untuk penanganan Covid-19, sebagai alternatif pembiayaan secara keseluruhan, pemerintah juga menggalang utang luar negeri dari diaspora Indonesia. Dukungan pembiayaan utang melalui penerbitan surat berharga negara ritel untuk diaspora Indonesia (diaspora bond) akan ditawarkan pertama kali pada November 2020.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan menjelaskan, diaspora bond akan diterbitkan dalam denominasi rupiah dengan tenor tiga tahun.

Penawaran imbal hasil berkisar 6-7 persen dengan skema bunga tetap setiap tahun. Pembelian diaspora bond sejauh ini ditetapkan minimum Rp 5 juta dan maksimum Rp 5 miliar. ”Hasil dari penerbitan diaspora bond akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran,” ujar Deni.

kompas/andy riza hidayat
Presiden Joko Widodo berbicara di depan diaspora Indonesia di Shanghai, Tiongkok, Sabtu (3/9/2016). Sebagai alternatif pembiayaan penanganan Covid-19, pemerintah mempertimbangkan alternatif utang luar negeri dari diaspora Indonesia.

Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, Tri Purnajaya menambahkan, potensi pembelian diaspora bond di Jepang sangat tinggi. Jumlah diaspora yang berstatus WNI saja di Jepang 61.000 orang. Rata-rata gaji atau upah mereka relatif tinggi sehingga memungkinkan untuk berinvestasi.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan semua pekerja mengikutinya, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara-daerah-desa, TNI, Polri, hingga pegawai swasta. Dana yang terkumpul nantinya bisa dimanfaatkan untuk investasi, salah satunya membeli SBN.

Pekerja dengan penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Dana Tapera dibayar oleh pekerja atau buruh perusahaan sebesar 2,5 persen dari gaji atau upah, serta oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen. Sementara pekerja mandiri menanggung sepenuhnya simpanan sebesar 3 persen. Program Tapera akan dimulai dari ASN lebih dahulu pada Januari 2021, kemudian menyusul para pekerja lain secara bertahap.

Membuka ruang korupsi

Berbagai kalangan menilai kebutuhan dana penanganan Covid-19 terus membengkak. Dana negara itu juga uang rakyat sehingga perlu digunakan dengan benar. Jangan sampai memancing di air keruh atau menggunakan kesempatan tidak pada tempatnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, Kamis (18/6/2020), di Jakarta mengatakan, pemerintah memang memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan belanja dan memperlebar defisit dalam situasi pandemi. Namun, fleksibilitas tetap harus dibarengi strategi penerimaan pasca-Covid-19.

Selama ini wacana yang digulirkan pemerintah lebih menekankan pada tambahan belanja. Padahal, kenaikan belanja harus dibarengi strategi peningkatan penerimaan dan konsolidasi fiskal yang jelas. Pemerintah sejauh ini belum menjelaskan strategi agar defisit APBN bisa kembali ke level 3 persen pada 2023.

”Jangan sampai Covid-19 dijadikan momen aji mumpung (mencuri kesempatan) sehingga terjadi moral hazard dari aspek perencanaan,” kata Abra.

 

 

Hal senada dikatakan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno. Menurut dia, beberapa pihak dapat memanfaatkan berbagai kelonggaran aturan dan uang negara yang besar untuk mengail di air keruh.

Kekhawatiran ini diperparah dengan adanya pasal imunitas atau kekebalan hukum bagi para pejabat yang mengelola keuangan negara di tengah pandemi. Dasar hukum pengelolaan keuangan negara untuk menangani Covid-19 tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 itu kini sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. UU itu digugat karena dinilai mengatur imunitas hukum pemerintah dan otoritas terkait dalam mengelola uang negara. Hal itu merujuk pada Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3).

kompas/totok wijayanto
Petugas mendata uang tunai sebelum dikirimkan ke kantor cabang dan mesin ATM di Cash Center PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Jumat (8/5/2020). Pemerintah akan menempatkan dana Rp 30 triliun di empat bank BUMN guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Keempat bank adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.

Pasal 27 Ayat (1) regulasi itu menyebutkan, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara—termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional—merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Hendrawan menilai, keberadaan pasal-pasal itu bisa membuka ruang korupsi yang berujung pada kekebalan hukum para pelakunya. Oleh karena itu, program pemulihan ekonomi ini harus diawasi betul.

”Transparansi kebijakan dan integritas pelaksanaan pengelolaan uang negara tidak bisa ditawar. Pasal itu ada untuk menghindarkan pengambil kebijakan dari kriminalisasi. Namun, bisa menjadi celah menarik untuk mereka yang aji mumpung,” katanya.

 

 

Baik Kementerian Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan akan berupaya mengawasi penggunaan dana besar tersebut. Kemenkeu sudah menyiapkan sistem khusus untuk memonitor penyerapan anggaran penanganan Covid-19, mulai dari anggaran kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha, stimulus UMKM, pembiayaan korporasi, hingga tambahan dana sektoral dan pemerintah daerah.

Adapun BPK akan memprioritaskan audit terhadap suntikan dana tambahan bagi BUMN dalam program pemulihan ekonomi nasional. Audit itu meliputi ketepatan pemilihan BUMN penerima suntikan dana, penggunaan anggaran sesuai syarat, dan rencana bisnis BUMN.

”Jangan sampai BUMN yang sebelum Covid-19 sudah bermasalah justru menerima dana talangan modal kerja dari pemerintah. Ini harus menjadi perhatian bersama. BPK akan fokus ke situ,” kata anggota III BPK, Achsanul Qosasi (Kompas, 9 Juni 2020).

START: PAYWALL
END: PAYWALL

Kerabat Kerja

Penulis : Hendriyo Widi, M Paschalia Judith J, Karina Isna Irawan, Agnes Theodora, Dimas Waraditya Nugraha | Fotografer: Heru Sri Kumoro, Priyombodo, Bahana Patria Gupta, Riza Fathoni, Totok Wijayanto, Wawan H Prabowo, Erika Kurnia, Andy Riza Hidayat, Dahlia Irawati | Olah foto dan kover: Tiurma Clara Jessica | Infografik : Arie Nugroho | Ilustrasi: Didie SW | Penyelaras bahasa: Amin Iskandar | Produser: Sri Rejeki | Desainer & Pengembang: Ria Chandra, Rino Dwi Cahyo, Frans Yakobus Suryapradipta, Yosef Yudha Wijaya, Deny Ramanda

Suka dengan tulisan yang Anda baca?

Nikmati tulisan lainnya dalam rubrik Tutur Visual di bawah ini.