Berburu
Ibu Kota Baru

Perbincangan mengenai pemindahan ibu kota kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo melempar isu ini ke masyarakat. Wacana perpindahan ibu kota sebenarnya bukan barang baru. Rencana perpindahan ibu kota bahkan sudah muncul sejak presiden pertama RI, Soekarno, berlanjut dengan kepemimpinan selanjutnya, seperti Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Seberapa mendesak pemindahan ibu kota? Memindahkan ibu kota versi Jokowi tampaknya adalah memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain serta membiarkan Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, industri, dan jasa. Selama ini, Jakarta menanggung beban menjalankan banyak fungsi, yakni sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis, industri, dan jasa.

Memindahkan ibu kota memang tidak akan begitu saja menyelesaikan masalah yang kadung membelit Jakarta, seperti banjir, macet, polusi, permukiman kumuh, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Pemindahan ibu kota lebih bertujuan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah yang mendera sejak dahulu.

Pemindahan ibu kota sebenarnya pernah terjadi di masa awal pendirian republik, yakni ke Yogyakarta (1946) dan Bukittingi (1948) untuk menyelamatkan diri dari gempuran Belanda. Untuk saat ini, tentu saja dibutuhkan pertimbangan sangat matang dengan konsekuensi biaya sangat besar untuk memindahkan ibu kota karena berarti ada porsi pembangunan yang harus digeser oleh agenda ini.

Begitu juga dengan perencanaan ibu kota baru yang perlu dipikirkan saksama agar kesalahan lama tidak terulang. Indonesia tentu bisa belajar dari beberapa negara yang pernah punya pengalaman memindahkan ibu kotanya. Apapun keputusannya, akan dirasakan dampaknya oleh anak cucu ahli waris negara ini kelak.

Mengapa pemerintah ingin memindahkan ibu kota dari Jawa?

• Hampir 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa (Supas 2015).
• Kegiatan perekonomian terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan 58,49 persen. PDRB Jabodetabek 20,89 persen PDRB nasional (BPS 2018).
• Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 5,6 persen, di luar Jawa 4,7 persen (BPS 2018).
• Krisis ketersediaan air bersih di sebagian besar Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur.

• Konversi lahan terbesar di Jawa. Lahan pertanian turun 0,93 persen (2013-2016) dan konsumsi lahan terbangun terbesar (2000-2030) (KLHS Bappenas 2019).
• Indonesia rawan gempa, kecuali Kalimantan relatif aman.
• Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta (10,27 juta jiwa) dan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) 32,7 juta jiwa (BPS 2017).
• Turunnya daya dukung lingkungan. Akibatnya, rawan banjir, tanah turun, muka air laut naik, air sungai 96 persen tercemar berat, dan kemacetan tinggi. Kerugian ekonomi mencapai Rp 56 triliun per tahun (Pustral-UGM 2013).

Kriteria ibu kota baru

• Lokasi strategis, berada di tengah wilayah Indonesia sebagai representasi keadilan dan mendorong percepatan pengembangan kawasan timur Indonesia.
• Punya lahan luas milik pemerintah/BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.
• Bebas bencana gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, kebakaran hutan, dan lahan gambut.
• Cukup sumber daya air, bebas pencemaran lingkungan.

• Dekat dengan kota yang sudah berkembang dengan fasilitas bandara, pelabuhan, jalan, pelabuhan laut dalam, layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi.
• Potensi konflik sosial rendah, komunitas lokal terbuka terhadap pendatang.
• Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan untuk meminimalkan kerawanan negara, meningkatkan hubungan regional dan internasional, tidak dekat wilayah perbatasan negara.

Tak hanya itu, melihat wilayah Palangkaraya yang masih luas dan minim potensi bencana alam gempa bumi, Presiden Soekarno saat itu juga menginginkan Palangkaraya bisa menjadi ibu kota negara baru. Sejak itu, kawasan yang kosong tersebut mulai ditata ruangnya menjadi sebuah kota baru. Namun, rencana pemindahan kemudian urung dilaksanakan. Perekonomian Indonesia pada era sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan dinilai masih belum stabil untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Rencana pemindahan ibu kota pun mengendap.

Kepindahan pusat pemerintahan ke Palangkaraya yang diikuti pemindahan sebagian masyarakat secara tidak langsung akan membangkitkan perekonomian di Palangkaraya dan kabupaten sekitarnya. Pembangunan sejumlah kantor pemerintahan dan fasilitas pendukungnya, seperti permukiman, akan meningkatkan lapangan kerja. Belum lagi fasilitas lain, seperti pusat perdagangan, jasa, serta hotel dan restoran, yang harus tersedia untuk mendukung pusat pemerintahan tersebut.

Tak hanya sektor bangunan dan perdagangan atau jasa yang meningkat, tetapi kemungkinan juga akan diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa perusahaan. Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Palangkaraya 7,18 persen dan berada pada urutan kelima setelah Kabupaten Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kapuas. Harapannya, setelah menjadi ibu kota negara, pertumbuhan ekonominya menjadi nomor satu di Kalimantan Tengah dan menarik perekonomian wilayah lain di Kalimantan Tengah.

Kepindahan pusat pemerintahan ke Palangkaraya secara tidak langsung akan mengurangi beban Jakarta, khususnya dari jumlah penduduk, yang akan berpengaruh pada berkurangnya beban arus lalu lintas dan lingkungan. Berdasarkan kajian Bappenas (2017), diharapkan akan dihemat biaya transportasi sekitar Rp 2 triliun.

Kelebihan

• Ketersediaan lahan 500.000 ha yang tersebar di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, & Gunung Mas.
• Penghematan biaya transportasi sekitar Rp 2 triliun.
• Pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa.
• Beban arus lalu lintas dan lingkungan Jakarta berkurang.
• Ibu kota pemerintahan ideal.

Kekurangan

• Tidak akan menghilangkan masalah perkotaan.
• Biaya ekonomi politik lebih tinggi dibandingkan membenahi kemacetan & banjir.
• Risiko pemindahan dokumen negara tinggi.
• Konsekuensi: Perlu dukungan perencanaan yang matang, termasuk sistem infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pemerintahan di lokasi baru.

Pada tahun 2010, di sini masih terdapat lahan kosong seluas 30 hektar yang memudahkan proses perencanaan tata ruang dibandingkan lahan yang sudah berisi bangunan. Dengan demikian, potensi benturan proses pembebasan lahan dan biaya pembebasan lahan bisa diminimalkan.

Selain itu, Kecamatan Jonggol berada pada ketinggian 110 meter di atas permukaan laut sehingga bebas dari banjir. Meski demikian, harus diwaspadai berbagai bencana lain yang muncul, seperti tanah longsor. Kecamatan Jonggol dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2005-2025 ditetapkan sebagai kawasan gerakan tanah tinggi.

Sebagai kecamatan, infrastruktur yang dimiliki Jonggol butuh peningkatan menjadi skala ibu kota negara. Untuk meningkatkannya dibutuhkan biaya investasi yang tidak kecil. Selain itu, sejumlah infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang ada, juga rawan rusak. Bahkan, April 2017 lalu, Jembatan Cipamingkis yang berada Kampung Jagagita, Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, putus dan membuat akses transportasi Cariu-Jonggol terganggu. Belum lagi lebar jalan yang hanya 6 meter dan hanya bisa menampung dua mobil.

Jonggol, menurut peraturan daerah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Bersama kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur, Jonggol dinilai berperan penting dalam konservasi lingkungan, yang ujungnya untuk mengatasi masalah banjir Jakarta. Peran kawasan konservasi tersebut juga diperkuat dengan RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025 (Perda No 19 Tahun 2008), yang menyebutkan Kecamatan Jonggol merupakan kawasan resapan air.

Kelebihan

• Dekat dengan Jakarta (60 km).
• Biaya pemindahan bisa jadi lebih kecil.
• Bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
• Bebas banjir karena terletak di dataran tinggi.
• Tersedia lahan kosong seluas 30 ribu hektar.

Kekurangan

• Jonggol merupakan kecamatan di Kabupaten Bogor sehingga membutuhkan investasi besar untuk meningkatkan skalanya menjadi ibu kota.
• Harus membangun banyak sarana prasarana pendukung.
• Rawan jembatan putus.
• Infrastruktur jalan masih kurang karena saat ini satu-satunya akses jalan menuju Jonggol adalah melewati jalur Cibubur-Cileungsi-Jonggol yang rawan macet.
• Merupakan daerah konservasi sehingga tidak semuanya bisa dikembangkan menjadi kawasan budidaya.

Selain tiga skenario tersebut, SBY menginginkan perluasan cakupan Jakarta sebagai ibu kota menjadi Greater Jakarta hingga Sukabumi dan Purwakarta. Sempat dibentuk Tim Visi Indonesia 2033 untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota. Hasilnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memakan biaya hingga Rp 100 triliun, yang akan dikeluarkan bertahap selama 10 tahun. Meski telah membentuk tim pengkajian pada 2010, wacana tersebut tak juga terlaksana. Diduga karena kepindahan ibu kota membutuhkan waktu lebih dari lima tahun, bahkan bisa sampai tiga kali pergantian pemimpin, seperti pengalaman negara lain. Kepemimpinan SBY yang berakhir pada 2014 akhirnya membuat rencana tersebut tak juga terwujud.

Jokowi bahkan sudah menengok sejumlah lokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pemerintahannya juga telah menghitung, biaya pembangunan fisik ibu kota baru di Kalimantan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun, yang akan dibiayai dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta swasta.

Kelebihan

• Terletak di tengah wilayah Indonesia (jarak ke ujung barat sekitar 2.500 kilometer & jarak ke ujung timur sekitar 3.000 kilometer).
• Akses mudah ke wilayah pesisir (sekitar 160 kilometer dari pantai dan waktu tempuh normal sekitar empat jam).
• Masih tersedia lahan kosong. Luas lahan tak terbangun sekitar 99 persen dari total luas seluruh wilayah (lebih dari 2 juta hektar).
• Kondisi kepadatan penduduk masih rendah, yaitu 8 jiwa per kilometer persegi.
• Wilayah didominasi topografi datar hingga landai.
• Sedikit berbukit di bagian utara.
• Tidak ada ancaman bencana geologi (sesar).
• Kinerja ekonomi terus meningkat hingga mencapai 6,56 persen pada tahun 2017.
• PDRB per kapita naik mencapai Rp 41,17 juta pada tahun 2017.

Kekurangan

• Infrastruktur jalan belum memadai (total 32,34 persen jalan yang beraspal & didominasi kondisi jalan tanah).
• Ketersediaan RS dan sekolah masih sangat kurang.
• Layanan kesehatan didominasi layanan posyandu.
• Kualitas SDM rendah (Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 hanya sebesar 67,56).
• Rata-rata lama sekolah sekitar 8,64 tahun.
• Angka harapan hidup hanya 65,63 tahun.
• Kegiatan ekonomi didominasi sektor primer, sektor industri dan jasa belum berkembang pesat.
• Risiko bencana tinggi untuk banjir serta kebakaran hutan dan lahan (sebagian besar kawasan memiliki lapisan gambut).
• Lokasi jauh dari pelabuhan laut (sekitar enam jam).
• Ketersediaan sumber daya air terbatas, mengandalkan air sungai.
• Struktur demografi homogen dan secara historis pernah terjadi konflik sosial (peristiwa Sampit).

Kelebihan

• Daerah masih aktif bertumbuh dan dikembangkan (daerah otonom baru, dibentuk pada 2002).
• Berada di pesisir selatan Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
• Menjadi pintu gerbang baru Kalimantan Tengah dengan pelabuhan baru untuk akses ke Jawa.
• Dekat dengan pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya (sekitar 100 km).
• Dilewati jalur trans-Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan.
• Wilayah didominasi topografi datar hingga landai.
• Bebas bencana gempa bumi.

Kekurangan

• 60 persen wilayahnya merupakan lahan gambut dan rawan kebakaran lahan.
• Rawan banjir (rob dan akibat curah hujan tinggi).
• Sumber air sedikit tercemar.
• Banyak lahan budidaya yang dilindungi untuk pertanian karena ditargetkan menjadi lumbung padi terbesar.
• Struktur demografi homogen dan secara historis pernah terjadi konflik sosial (peristiwa Sampit).

Kelebihan

• Memiliki lahan luas (27 juta hektar).
• Memiliki ketersediaan lahan dengan status APL, hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan produksi yang bebas konsesi.
• Kepadatan penduduk rendah (3 jiwa per kilometer persegi).
• Dekat dengan Pelabuhan Semayang, Balikpapan.
• Memiliki 18 pelabuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi.
• Dekat dengan dua bandara di Balikpapan dan Samarinda.
• Dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
• Lokasi deleniasi dilewati oleh ALKI II di sekitar Selat Makassar.
• Penyumbang PDRB tertinggi di Kalimantan Timur.
• Struktur demografi heterogen, sebagian besar pendatang.
• Tidak berbatasan langsung dengan batas negara.

Kekurangan

• Infrastruktur umum kurang.
• Banyak kasus kejahatan.
• Ketersediaan air bersih kurang.
• Lingkungan Bukit Soeharto rusak karena aktivitas tambang.
• Daerah rawan bencana banjir, tanah longsor.

Kelebihan

• Bebas bencana gempa bumi.
• Ketersediaan lahan yang luas.
• Kepadatan penduduk rendah (10,2 jiwa per kilometer persegi).
• Kualitas udara bagus.
• Indeks kualitas lingkungan hidup bagus.
• Bukan kawasan konservasi.

Kekurangan

• Infrastruktur belum memadai (jalan dan listrik).
• Ketersediaan sumber daya air tanah terbatas, hanya memanfaatkan air sungai.
• Memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (tujuh kecamatan rawan kebakaran).
• Rawan konflik sosial.
• Rawan banjir, terutama di bagian selatan di daerah rawa.
• Jauh dari Pelabuhan Sampit (sekitar enam jam).
• Jauh dari Palangkaraya (sekitar lima jam).
• Jauh dari Bandara Tjilik Riwut (sekitar lima jam).

Skenario pemindahan ibu kota

• Jika pusat pemerintahan tetap di Jakarta, tetapi pusat jasa, perdagangan, dan industri dipindahkan ke empat pulau besar lain secara merata. Kelebihannya, beban lalu lintas dan lingkungan Jakarta berkurang. Kekurangannya, butuh investasi besar untuk memindahkan pusat jasa, perdagangan, dan industri beserta sumber daya manusia masing-masing.
• Jika pusat perdagangan, industri, dan jasa tetap di Jakarta, pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan. Kelebihannya, tersedia lahan 500.000 hektar yang tersebar di Palangkaraya, Katingan, dan Gunung Mas, menghilangkan kerugian akibat macet Rp 2 triliun per tahun, terjadi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, serta mengurangi beban lalu lintas dan lingkungan di Jakarta. Kekurangan, tidak menghilangkan masalah perkotaan di Jakarta, biaya ekonomi politik lebih tinggi dibandingkan membenahi kemacetan dan banjir, risiko pemindahan dokumen negara tinggi.

• Tidak perlu memindahkan ibu kota. Kelebihan, tidak ada biaya pindah, tetapi butuh investasi besar untuk pengembangan teknologi infrastruktur. Kekurangan, kondisi lingkungan makin buruk, pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu di Jawa.

Biaya pembangunan fisik ibu kota (sumber dana APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan swasta)

• Gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, istana negara, dan bangunan strategis TNI/Polri (Rp 32,7 triliun).
• Rumah dinas (bertingkat dan rumah tapak ASN, TNI/Polri), sarana pendidikan (SD, SMP, SMA, perguruan tinggi), sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan (Rp 265,1 triliun).
• Sarana dan prasarana (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, sarana olahraga (Rp 156,2 triliun).
• Ruang terbuka hijau (Rp 4 triliun)
• Pengadaan lahan (Rp 8 triliun).
• Total Rp 466 triliun.
• Peningkatan bandara dan pelabuhan (sumber dana BUMN).